Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Syntax Idea Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies Jurnal Hukum Pelita Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Educational Management Research Journal of Contemporary Gender and Child Studies Jurnal Ilmiah Research Student JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Joong-Ki PESHUM
Sifa Mulya Nurani
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana Ickbal Hofifi Bairuroh; Triana Apriyanita; Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari; Trias Saputra
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5791

Abstract

This study discusses the obligation to provide child support by ex-husbands after divorce, which is reviewed from a criminal law perspective. The obligation to provide child support is part of the protection of children's rights as regulated in laws and regulations in Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and The Criminal Code (KUHP). Problems arise when ex-husbands do not carry out these obligations, which has the potential to cause legal consequences. This study aims to examine the legal form of criminal responsibility for ex-husbands who are negligent or intentionally do not provide support to their children. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the non-compliance of ex-husbands in fulfilling their child support obligations can be categorized as a form of child neglect which has criminal implications. Law enforcement in this case still faces various obstacles, both from normative and implementative aspects. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase legal awareness for the community to ensure the fulfillment of children's rights after divorce
Edukasi Hukum Islam Mengenai Khulu’ dan Talak sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan di Desa Cicau Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Dian Utari; Zhafira Dwi Maharani Bawono
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.567

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan maksud memperkuat pemahaman hukum Islam tentang khulu dan talak pada kaum perempuan di Desa Cicau agar hak-hak mereka setelah bercerai terlindungi secara hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah Participatory Action Research melalui empat tahap kegiatan yaitu penyuluhan hukum keluarga, pelatihan kader paralegal komunitas, penyusunan modul saku, serta pendirian Pos Konsultasi Hukum. Mitra kegiatan adalah Majelis Taklim Al Hidayah yang diikuti 42 ibu rumah tangga. Instrumen pengukuran berupa pre-test dan post-test berisi 15 soal mengenai konsep dan akibat hukum talak dan khulu. Hasil intervensi memperlihatkan adanya kenaikan rerata skor dari 32,4 menjadi 86,6 atau meningkat 68%. Kegiatan juga berhasil mencetak enam kader paralegal yang mampu mendampingi masyarakat serta membentuk satu Pos Konsultasi Hukum yang dalam bulan pertama melayani tiga kasus konsultasi perceraian. Penyampaian materi dengan bahasa lokal, video animasi, dan contoh kasus nyata terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum. Model edukasi berbasis majelis taklim ini dapat menjadi rujukan program perlindungan hak perempuan di desa lain.
Analisis Hukum Islam Terhadap Khulu’ Dan Talak : Studi Normatif Kompilasi Hukum Islam Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Zhafira Dwi Maharani Bawono
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.18442

Abstract

Fenomena cerai gugat dan khulu di Indonesia meningkat, namun belum sejalan dengan tingkat pemahaman hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput. Artikel ini mengkaji konstruksi normatif khulu dan talak dalam Kompilasi Hukum Islam sekaligus mengomparasikannya dengan pandangan fikih empat mazhab guna menilai konsekuensi yuridisnya bagi perlindungan hak perempuan. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum utama terdiri dari KHI, UU No. 1/1974, Fiqh Sunnah, serta Fiqih Islam wa Adillatuhu. Data diolah secara kualitatif menggunakan penafsiran sistematis. Temuan memperlihatkan bahwa KHI mengambil kerangka mazhab Syafi’i dengan penyesuaian berbasis kemaslahatan. Titik krusial yang berbeda ialah konsekuensi khulu pada nafkah iddah dan mut’ah. KHI tidak menjelaskan secara tegas hilangnya hak tersebut, sehingga memunculkan penafsiran beragam dalam praktik Peradilan Agama. Akibatnya, jaminan hak perempuan pasca khulu menjadi relatif dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Perlu ada pembaruan norma KHI atau penyusunan petunjuk teknis bagi hakim terkait status hak keperdataan istri setelah khulu.
Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin dan Implikasinya Terhadap Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak Triana Apriyanita; Sifa Mulya Nurani; Sifah Faujiah
Journal of Contemporary Gender and Child Studies Vol 5 No 2 (2026): August: Women and Children Welfare in Indonesian Context
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/jcgcs.v5i2.631

Abstract

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin, serta implikasinya terhadap risiko KDRT dalam perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).
Negotiating the Meaning of Marriage Registration in Indonesia’s Digital Space: A Challenge for Legal Literacy Management in Education Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Rezki Baskoro
Journal of Educational Management Research Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Al-Qalam Institue

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61987/jemr.v5i1.1710

Abstract

The rise of online secret marriage services in Indonesia presents a new dynamic that challenges conventional understandings of unregistered marriage by turning it into a digitized and commodified service. This study analyzes public discourse on these services and develops strategies to raise awareness about the risks of secret marriages and the importance of registration, particularly from the perspectives of educational management and legal literacy. Using a qualitative approach, content and thematic analyses were applied to 205 netizen comments from three YouTube videos. Findings show public responses revolve around three interrelated dimensions: religious orientation, administrative considerations, and family protection concerns, reflecting tensions between religious legitimacy, perceptions of state service rationality, and the need for legal and social protection. COM-B framework analysis indicates that attitudes toward marriage registration are influenced by normative understanding, experiences with administrative procedures, and value-driven motivations. The study suggests that addressing unregistered marriages in the digital era requires multilevel interventions, including strengthening legal and digital literacy, integrating marriage law awareness into curricula, improving registration services, and governing digital spaces. This research contributes by linking digitized secret marriage phenomena with educational management strategies to shape public understanding, behavior, and social protection.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENYELESAIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR : 420/PDT.G/2021/PTA SMG.) Rita Rosita; Sifa Mulya Nurani
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12325

Abstract

Abstract. The phenomenon of a surge in conflicts related to the distribution of assets after divorce is the main trigger for the implementation of this study, in addition to the crucial guarantee of legality related to the position and validity of prenuptial agreements in the positive legal order in Indonesia. The main target of this research is to dissect the position as well as the validity of the marriage agreement. In addition, this research intends to evaluate the basis of juridical arguments used by the panel of judges when resolving cases of distribution of household assets, by referring to the Decision of the High Court of Religion Number 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. The researcher applies normative juridical legal research methods through three forms of orientation, namely the regulatory approach, the conceptual approach, and the approach to concrete cases. All secondary data were collected through literature review techniques to be analyzed using qualitative analysis methods. The findings of the study prove that prenuptial agreements that have completed all the criteria for contract validity have strong juridical coercive power to establish joint asset ownership. On the other hand, legal reasoning by judges relies on aspects of the legality of the deed, applicable regulations, and the principles of certainty, justice, and legal protection when deciding the case of the seizure of the property. In conclusion, the marriage contract plays a vital role in creating regulatory guarantees for the governance of material ownership of husband and wife. Therefore, the court needs to maintain continuity in enforcing this rule, accompanied by the expansion of subsequent studies related to the dynamics of the execution of marriage agreements in the reality of the national judiciary. Abstrak. Fenomena lonjakan konflik terkait distribusi aset pasca perceraian menjadi pemicu utama pelaksanaan studi ini, di samping krusialnya jaminan legalitas terkait posisi serta validitas kesepakatan pranikah dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Target utama penelitian ini adalah membedah posisi sekaligus keabsahan dari ikatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, riset ini bermaksud mengevaluasi dasar argumentasi yuridis yang digunakan oleh majelis hakim sewaktu menyelesaikan perkara pembagian aset rumah tangga, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Peneliti menerapkan metode riset hukum yuridis normatif melalui tiga bentuk orientasi, yaitu pendekatan regulasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan terhadap kasus konkret. Seluruh data sekunder dihimpun lewat teknik penelaahan literatur pustaka untuk kemudian diurai menggunakan metode analisis kualitatif. Temuan studi membuktikan bahwa kesepakatan pranikah yang telah melengkapi seluruh kriteria keabsahan kontrak mempunyai daya paksa yuridis yang kuat untuk menetapkan kepemilikan aset bersama. Di sisi lain, penalaran hukum oleh hakim bersandar pada aspek legalitas akta, regulasi yang berlaku, serta asas kepastian, keadilan, dan proteksi hukum sewaktu memutus perkara perebutan harta tersebut. Kesimpulannya, kontrak perkawinan memegang andil vital dalam menciptakan jaminan regulasi atas tata kelola kepemilikan materiil suami-istri. Oleh sebab itu, pengadilan perlu menjaga kesinambungan dalam menegakkan aturan ini, disertai perluasan studi berikutnya terkait dinamika eksekusi perjanjian perkawinan dalam realitas peradilan nasional.
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ISTRI TANPA IZIN MENURUT HUKUM POSITIF Rinawati Kadarrisman; Sifa Mulya Nurani
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.2975

Abstract

Under Indonesian positive law, polygamy is permitted only if it meets the requirements stipulated by legislation, including obtaining permission from the Religious Court and the consent of the first wife. The practice of unauthorized polygamy involving the manipulation of administrative data can result in the annulment of the marriage. This study aims to analyze the legal regulations regarding unauthorized polygamy, the judicial considerations in Ruling Number 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, and the legal consequences of marriage annulment. The research employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that unauthorized polygamy contravenes Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (as amended by Law Number 16 of 2019), Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. Ruling Number 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks provides legal certainty and protection for the aggrieved party through the mechanism of marriage annulment.
Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2025/Pa. Thn dengan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Fauziah Fajrin; Sifa Mulya Nurani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dengan praktik pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis penelitian didasarkan pada teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Maximilian Weber, yang memandang kekuasaan sebagai peluang seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan dari pihak lain. Dalam konteks dispensasi kawin, anak berada pada posisi yang lebih lemah karena masih berada dalam tahap perkembangan sehingga keputusan mengenai perkawinan sering kali dipengaruhi oleh kehendak orang tua, tekanan sosial, maupun faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih komprehensif. Praktik dispensasi kawin masih didominasi oleh pertimbangan sosio-kultural, kekhawatiran orang tua, serta faktor kehamilan di luar perkawinan yang menyebabkan kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi pertimbangan utama. Meskipun praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, perkawinan anak tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, keberlangsungan pendidikan, serta kehidupan sosial anak, sehingga penguatan perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.
KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Cindy Gracella Hutabarat; Sifa Mulya Nurani
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3018

Abstract

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi persoalan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum pasangan, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia serta pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang. Penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri masih menimbulkan multitafsir akibat disharmoni antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempersempit peluang pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Waris Yang Belum Beralih Nama Dedeh Dedeh; Sifa Mulya Nurani
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah waris yang belum beralih nama. Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai tanah warisan yang sertifikatnya belum dilakukan balik nama dari pewaris kepada ahli waris, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan kedudukan hukum ahli waris, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang diwariskan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas tanah warisan secara hukum beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Namun, apabila sertifikat hak milik belum beralih nama, secara administratif data kepemilikan tanah masih tercatat atas nama pewaris, sehingga kepastian hukum terhadap tanah warisan menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris, kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah, serta terbatasnya perlindungan hukum yang diperoleh ahli waris.
Co-Authors Ade Winanengsih Cindy Gracella Hutabarat Dedeh Dedeh Dian Utari Fauziah Fajrin Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Ida Farida Rezki Baskoro Rinawati Kadarrisman Rita Rosita Romiansyah Putra Septiayu Restu Wulandari Sifah Faujiah Tajul Arifin Tatu Rika Indriani Tri Mulyanto Triana Apriyanita Trias Saputra Zhafira Dwi Maharani Bawono