Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.627
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dimensi Jurnal Daulat Hukum DE'RECHTSSTAAT Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Trias Politika JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review eScience Humanity Journal PETITA Lex Publica Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Pristika Handayani
Universitas Riau Kepulauan
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL USM LAW REVIEW

 1 
Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital Niksen Manalu; Pristika Handayani; Emy Hajar Abra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11999

Abstract

This study aims to analyze the application of fundamental principles of contract law in the context of artificial intelligence (AI) usage and personal data management within the digital business ecosystem, and to formulate a concept of contract law reform responsive to technological advancement. The urgency lies in the growing use of AI in contract formation and data processing in digital agreements, which current Indonesian law does not adequately address. This study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the principles of consensualism, freedom of contract, good faith, and legal certainty as stipulated in the Civil Code require reinterpretation to remain relevant in contracts involving automated systems. The novelty of this study lies in the integration of personal data protection, as regulated by Law No. 27 of 2022, as a substantive element within digital contract clauses. The conclusion is that without responsive legal reform, digital agreements risk creating imbalances in legal protection and eroding public trust. The study recommends new regulations and the development of soft law instruments such as standardized digital contract guidelines and personal data protection clauses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pengelolaan data pribadi dalam ekosistem bisnis digital, serta merumuskan konsep pembaruan hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya penggunaan AI dalam proses pembuatan kontrak dan pemrosesan data dalam perjanjian digital yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan kepastian hukum dalam KUHPerdata perlu direinterpretasi ulang agar relevan dalam perjanjian yang melibatkan sistem otomatis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi perlindungan data pribadi, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022, sebagai bagian substantif dalam klausul kontrak digital. Kesimpulannya, tanpa pembaruan hukum yang responsif, perjanjian digital berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum dan kepercayaan publik yang rendah. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi baru dan pengembangan soft law berupa pedoman standar kontrak digital dan perlindungan data pribadi.  
Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis Muslim Muslim; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12013

Abstract

This study aims to analyze the necessity of reforming contract law concepts to be more adaptive to the development of digital technology and personal data protection within the context of business globalization. The urgency of this research lies in the increasing use of information technology and artificial intelligence (AI) in modern business contracts, which introduces new legal challenges such as authentication, validity, and cross-jurisdictional data protection. This research employs a normative juridical method with a conceptual and comparative legal approach, examining both national legal instruments and international conventions. The findings reveal that Indonesia’s traditional contract law remains inadequate in accommodating electronic contracts, smart contracts, and personal data protection issues. The novelty of this research lies in the integration of legal certainty, good faith, contractual balance, and technology-based data protection principles into the proposed framework for international contract law. The study concludes that reforming contract law is urgent to enhance legal certainty and protect the parties involved in global contracts. It recommends establishing new legal norms in the Civil Code and sectoral regulations to recognize the validity of digital contracts, provide legal recognition for smart contracts, and harmonize personal data protection with international standards such as the GDPR and UNIDROIT Principles.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pembaruan konsep hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perlindungan data pribadi dalam konteks globalisasi bisnis. Urgensi penelitian terletak pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak bisnis modern yang memunculkan tantangan hukum baru, seperti otentikasi, keabsahan, dan perlindungan data lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengkaji instrumen hukum nasional serta konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia belum memadai dalam mengakomodasi kontrak elektronik, smart contracts, dan isu perlindungan data pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip legal certainty, good faith, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan data berbasis teknologi ke dalam kerangka hukum perjanjian internasional yang diusulkan. Kesimpulannya, pembaruan hukum perjanjian bersifat mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak global. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma baru dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral yang mengatur keabsahan kontrak digital, pengakuan smart contracts, serta harmonisasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional seperti GDPR dan UNIDROIT Principles.
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Badri, Syaiful; Handayani, Pristika; Anugrah Rizki, Tri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9440

Abstract

The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a fundamental difference between acts against the law, which originate from an alliance born of law, and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of Acts against the Law and default are regulated differently in the UNCITRAL, with elements of damages such as real costs (damnum emergens) and lost profits (lucrum cessans). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions. The novelty of this research lies in its comprehensive approach to the normative analysis of Indonesian civil law related to damages for Acts against the Law and default, as well as practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum, yang berasal dari perikatan lahir dari undang-undang, dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (damnum emergens) dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan. Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Hukum Perdata 
Implikasi Hukum Transisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ke Pailit Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Ibnu Aziz; Pristika Handayani; Dwi Afni Maileni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12317

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of the transition from Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to bankruptcy on lease agreements, with particular emphasis on the legal position of tenants and lessors. Previous studies have generally examined bankruptcy or PKPU separately, leaving a research gap regarding the implications of the PKPU-to-bankruptcy transition for ongoing contractual relationships. The research method employed is normative juridical with statutory, conceptual, and case study approaches.The findings show that the transition from PKPU to bankruptcy creates legal uncertainty, particularly the loss of tenants’ rights despite fulfilling their obligations, and the vulnerable position of lessors whose property may be drawn into the bankruptcy estate. Article 36, paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 provides the legal basis for lessors to demand the return of leased property from the bankruptcy estate; however, in practice, this right often collides with the interests of other creditors. The analysis using Philipus M. Hadjon’s theory of legal protection demonstrates the weakness of preventive instruments for bona fide parties, while Gustav Radbruch’s theory of justice emphasizes the need for a balance between legal certainty, justice, and expediency in insolvency dispute settlement. Therefore, this study underlines the importance of regulatory reform to ensure a balance between preventive and repressive legal protection, and recommends that post-bankruptcy lease obligations be classified as bankruptcy estate debts, with reasonable termination rights granted to either the curator or the lessor.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum transisi dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa, dengan menekankan posisi hukum penyewa dan pemilik barang sewa. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pailit atau PKPU secara terpisah, sehingga terdapat kekosongan kajian terkait implikasi transisi PKPU ke pailit bagi keberlangsungan perjanjian yang sedang berjalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi PKPU ke pailit menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya hilangnya hak penyewa meskipun telah memenuhi kewajibannya, serta posisi rentan pemilik barang sewa karena objeknya dapat ditarik ke dalam boedel pailit. Pasal 36 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberi dasar hukum bagi pemilik barang untuk menuntut pengembalian objek sewa dari boedel pailit, namun dalam praktiknya sering terjadi benturan dengan kepentingan kreditur lain. Analisis dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan lemahnya instrumen preventif bagi pihak beritikad baik, sedangkan teori keadilan Gustav Radbruch menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi regulasi agar perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan seimbang, serta merekomendasikan agar kewajiban sewa pasca-putusan pailit dikualifikasi sebagai utang boedel dengan hak pengakhiran perjanjian secara wajar oleh kurator atau pemilik barang sewa.  
Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Sonia Nahda; Emy Hajar Abra; Pristika Handayani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12696

Abstract

This study aims to analyze the implementation of mediation at the Batam Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures. The research is motivated by the fact that although mediation is mandated as a preliminary stage in every civil case, its effectiveness remains limited due to structural and cultural challenges, particularly the shortage of judges and the low level of public legal awareness. The urgency of this study lies in providing an empirical perspective that complements previous research, which has generally been normative, broad, or limited to specific types of cases. This study uses a normative juridical research method. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, the analysis reveals an imbalance between the legal structure, which lacks adequate institutional support, the legal substance, which is often treated as a mere formality, and the legal culture, which shows weak societal commitment to mediation as a path to peaceful settlement. The novelty of this research lies in its contextual findings on the concrete implementation of mediation in Batam, filling a gap left by previous studies. The study concludes that strengthening the number and capacity of judges and external mediators, optimizing the substantive application of mediation rules, and enhancing public legal literacy through sustained outreach are essential. These recommendations are expected to reinforce mediation as an effective, fair, and accessible dispute resolution mechanism in line with the principles of simple, speedy, and low-cost justice.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal dalam setiap perkara perdata, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan jumlah hakim dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan kajian empiris yang mampu melengkapi penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi secara normatif telah sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur hukum yang belum didukung kelembagaan memadai, substansi hukum yang sering dipersepsi sekadar formalitas, dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan implementasi konkret mediasi di Batam yang mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan jumlah dan kapasitas hakim maupun mediator eksternal, optimalisasi penerapan substansi hukum agar lebih implementatif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausul Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur Enan Nova Solihin; Pristika Handayani; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12781

Abstract

This study aims to analyze the position of standard clauses in manufacturing industry business contracts from a civil law perspective, to assess their conformity with the principles of freedom of contract, fairness, and good faith, and to provide practical recommendations so that these clauses do not harm any party. The background of this research is based on the widespread use of standard clauses unilaterally determined by dominant parties in manufacturing contracts, which potentially create an imbalance in bargaining power and disadvantages for weaker parties. The urgency of this study lies in the need to ensure legal certainty while also providing fair protection in manufacturing business relations, considering that this sector is the main driver of the national economy. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification through library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that while standard clauses provide efficiency, uniformity, and legal certainty, they also pose risks of abuse of dominant positions. The novelty of this study lies in its specific focus on standard clauses in manufacturing contracts, in contrast to previous studies that mainly emphasized consumer protection or MSME partnerships. The conclusion highlights the crucial role of civil law in maintaining a balance of interests between the parties, while the recommendation emphasizes the need for restrictions and adjustments to standard clauses through sectoral regulations or guidelines, so that manufacturing contracts remain efficient, fair, and sustainable.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula (klausul) baku dalam kontrak bisnis industri manufaktur dari perspektif hukum perdata, menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan iktikad baik, serta memberikan rekomendasi praktis agar klausul tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya penggunaan klausula baku yang disusun sepihak oleh pihak dominan dalam kontrak manufaktur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan kerugian bagi pihak yang lemah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang adil dalam hubungan bisnis manufaktur, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul baku memberikan manfaat berupa efisiensi, keseragaman, dan kepastian hukum, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kedudukan dominan; kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik klausul baku dalam kontrak manufaktur yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan konsumen atau kemitraan UMKM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran hukum perdata sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, sedangkan rekomendasi yang ditawarkan adalah perlunya pembatasan dan penyesuaian klausul baku melalui regulasi atau pedoman khusus agar kontrak manufaktur tetap efisien sekaligus adil dan berkelanjutan.  
Co-Authors Agus Riyanto Alwan Hadiyanto Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anna Andriany Siagian Anugrah Rizki, Tri Anugrah, Rizki Tri Arianto, Dian Artanto, Tri Badri, Syaiful Bottor Erikson Pardede Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni, Dwi Afni Emy Hajar Abra Enan Nova Solihin ER, Marselinah Faisal, Rizki Gani, Junaidi Syahputra Hartawan, Ilham Eka Hendriyanto, Saini Ibnu Aziz Indra Sakti Indra Sakti Malau, Parningotan Muslim Muslim Niksen Manalu Rabu, Rabu Ringo, Desron Siringo Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Saputro, Suswanto Ismadi Megah Sartika, Evi Febri Seftia Azrianti, Seftia sirait, richa Sonia Nahda Tampubolon, Agnes Frisca Taufiqurrahman, Mohd. Turnip, Wasden Urip Giyono