Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unizar Law Review

Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata : (Studi Di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) Sahrul; Fahrurrozi; Intan Aurel; Fitriani Amalia; Imawanto; Usman Munir; Gede Tusan Ardika; Aesthetica Fiorini Mantika; Edi Yanto
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.94

Abstract

Pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian diatur dalam pasal 1368 KUHPerdata karena pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pasal ini berlaku baik hewan tersebut berada dibawah pengawasan pemilinya maupun tersesat atau terlepas. Prinsip tanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Tujuan penelitian ini ubtuk mengetahui tanggungjawab pemilik hewan ternah terhadap kerusakan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian adalah menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan dengan perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan salah satunya melakukan ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan kerusakan pertanian.
Peran Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Lombok Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ilegal Fishing Fahrurrozi; Sahrul; Roni Adrian; Imawanto; M. Taufik Rachman; Edi Yanto
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.105

Abstract

Keberadaan illegal fishing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan, tetapi juga merugikan perekonomian lokal yang bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu peran PSDKP dalam menaggulangi illegal fishing di Lombok Timur menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan PSDKP dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2017, PSDKP memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, patroli laut, serta penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing, termasuk penangkapan dan penyitaan alat tangkap ilegal. Selain itu, PSDKP juga berperan dalam sosialisasi kepada nelayan mengenai pentingnya kelestarian laut dan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, PSDKP Lombok Timur menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, yang berakibat pada pengawasan yang kurang efektif. Dari sisi eksternal, tantangan sosial ekonomi nelayan yang terpaksa terlibat dalam illegal fishing serta kurangnya kesadaran akan kelestarian laut memperburuk situasi. Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal juga memperlambat penegakan hukum di lapangan.