Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS WARIA ATAU TRANSGENDER MELAKUKAN OPERASI GANTI KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Septira Putri Mulyana; Kristi Fosa Akwila; Lely Mahartina K. Ummah; Febrina Triswati
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.964 KB)

Artikel ini menjelaskan tentang fenomena transgender. Di Indonesia,operasi kelamin yang dilakukan terhadap penderita transeksual, secara hukummendapat tanggapan yang berbeda khusunya dalam perspektif hukum positifdan hukum Islam. Pengadilan umum membenarkan operasi kelamin transeksual,sekaligus mengesahkan perubahan status jenis kelamin. Sebaliknya MUI sejakpertama kasus ini muncul di Indonesia dengan tegas mengharamkan operasikelamin penderita transeksual. Pengadilan umum adalah lembaga resmi yangditunjuk Undang-Undang memeriksa kasus transeksual. Sementara MUI,sekalipun tidak mendapatkan kompetensi seperti pengadilan umum, namunMUI adalah lembaga tempat bernaungnya sebagian besar ormas-ormas Islamdi Indonesia. Fatwa MUI sering menjadi rujukan Umat Islam Indonesia danmenjadi persoalan perbedaan keputusan hukum membuat bingung masyarakatdan ketertiban hukum menjadi terganggu.Bentuk penentuan hukumnya adalah mencari kemaslahatan dan menolakmafsadah, maka untuk menggapai berbagai penemuan baru dalam bidangkedokteran, seperti penggantian kelamin bagikhuntsa, selama tidak ada perintahatau larangan yang jelas dalam Al-Qurâ€™an dan as Sunnah, maka masalahnyadikembalikan pada hukum asalnya yakni mubah atau boleh-boleh saja dalamhal tertentu. Al-Qurâ€™an secara eksplisit tidak pernah menyebutkan keberadaandan atau persoalan waria. Sampai saat ini belum ada aturan hukumnya secaraspesifik dalam hukum positif di Indonesia. Namun perkara ini bisa dikaitkandengan aturan hukum yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yangsama dalam hukum dan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif dengan pendekatan konsep.

IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika Sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Lombok Tengah Raodah, Putri; Septira Putri Mulyana; Lalu Achmad Fathoni
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.182

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika sebagai pendukung pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Di Lombok Tengah menggunakan metode penelitian normative. Lokasi IAD di Lombok Tengah berlokasi di HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip dengan mengusung tema AID Agroforestry Mandalika keterpaduan dengan pariwisata terintegrasi spektrum pariwisata KEK Mandalika. KUPS pada kedua HKm berada diluar kawasan DPD Prinvinsi NTB dan KSPD Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun berada diluar kawasan tersebut, IAD Agroforestry Mandalika tetap terinegrasi dengan kebijakan pariwisata daerah karena lokasi kedua HKm berada pada satu kawasan yang sama dengan KSDP Kuta Mandalika kecamatan Pujut Lombok Tengah. Peran IAD dalam mendukung perkembangan usaha KUPS dapat diukur dengan menggunakan 4 kriteria sebagaimana dirumuskan dalam tujuan IAD Agroforesty Mandalika. 1). Pertama Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika, 2). Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan, 3). KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui 4). Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak. Kata Kunci: IAD, Pengembangan Usaha, KUPS, KEK Mandalika, Abstract The study aims to determine the role of IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika as a supporter of the development of social forestry business groups (KUPS) in Central Lombok using normative research methods. The location of IAD in Central Lombok is located in HKm Bina Lestari and HKm Tirte Urip with the theme of AID Agroforestry Mandalika integrated with tourism integrated tourism spectrum of KEK Mandalika. KUPS in both HKm are outside the area of DPD NTB Province and KSPD Central Lombok Regency. Although outside the area, IAD Agroforestry Mandalika remains integrated with regional tourism policies because the location of both HKm is in the same area as KSDP Kuta Mandalika, Pujut District, Central Lombok. The role of IAD in supporting the development of KUPS businesses can be measured using 4 criteria as formulated in the objectives of IAD Agroforestry Mandalika. 1). First Scheme and Role of Stakeholders Implementing IAD Agroforestry Mandalika, 2). Economic Scale and Added Value of Products Inside and/or Outside Forest Areas, 3). KUPS Upgrades to Platinum Class and even beyond 4). There is an increase in per capita income in KPS and the availability of more jobs. Keywords: IAD, Business Development, KUPS, KEK Mandalika.

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA Raodah , Putri; Septira Putri Mulyana
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7202

Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dikembangkan oleh pemerintah pada sektor kehutanan, melakukan kegiatan usaha dan model baru dalam kontak hukum Perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji apakah KUPS termasuk Perusahaan atau tidak. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia harusnya dibandingkan kriteria Persekutuan perdata dalam KUHPerdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHDagang. Mengacu juga pada Pasal 8 UU WDP, KUPS termasuk dalam bentuk usaha lainnya. Sebagai model organisasi bisnis baru yang dikembangkan di Masyarakat lingkat hukun dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perjanjian. Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Secara bertahap dari koperasi bukan badan hukum berkembang menjadi koperasi berstatus badan hukum.

The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law Febrihadi Suparidho; Septira Putri Mulyana
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.9023

The development of information and communication technology has given rise to various new forms of legal relationships in society, one of which is electronic contracts. In classical civil law, agreements are always associated with written forms and physical signatures. However, the digital era demands a reinterpretation of civil law principles to maintain their relevance. This study aims to analyze the validity of electronic agreements from the perspective of Indonesian civil law, by examining the relationship between the Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that electronic agreements have the same legal validity as written agreements as long as they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the provisions for valid electronic documents as stipulated in Article 5 of the UU ITE. However, challenges remain in terms of evidence and legal protection for parties in electronic transactions.

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA Raodah , Putri; Septira Putri Mulyana
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7202

Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dikembangkan oleh pemerintah pada sektor kehutanan, melakukan kegiatan usaha dan model baru dalam kontak hukum Perusahaan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji apakah KUPS termasuk Perusahaan atau tidak. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual. KUPS dalam perspektif hukum Perusahaan di Indonesia harusnya dibandingkan kriteria Persekutuan perdata dalam KUHPerdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer dalam KUHDagang. Mengacu juga pada Pasal 8 UU WDP, KUPS termasuk dalam bentuk usaha lainnya. Sebagai model organisasi bisnis baru yang dikembangkan di Masyarakat lingkat hukun dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perjanjian. Bentuk badan usaha yang tepat bagi KUPS adalah koperasi. Secara bertahap dari koperasi bukan badan hukum berkembang menjadi koperasi berstatus badan hukum.

Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Septira Putri Mulyana
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/05xvea94

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, promosi, sampai dengan pembelajaran edukasi melalui platform media sosial. Fenomena hadirnya influencer akhir-akhir ini yang masuk ke berbagai sektor, termasuk investasi saham turut menjadi sebuah perhatian Mereka sering membagikan informasi tentang investasi pasar modal seperti halnya investasi saham yang sudah mereka miliki dan mereka berusaha menarik perhatian publik serta mengarahkan opini publik untuk melakukan investasi seperti halnya membeli saham. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa Influencer pasar modal tidak memiliki kedudukan hukum dalam undang-undang pasar modal karena influencer berbeda dengan penasihat investasi dalam undang-undang pasar modal

PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI: The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings Daulay, R. Fahmi Natigor; Septira Putri Mulyana
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.457

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.

Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Sebagai Akibat Kecelakaan Angkutan Umum Ilham Rasyid Irfany; Septira Putri Mulyana
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wm78ja43

Penelitian ini menganalisis tentang tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang sebagai akibat kecelakaan angkutan umum. Maraknya kecelakaan transportasi publik yang menimbulkan kerugian besar bagi penumpang, sementara perlindungan hukum yang diberikan masih dirasa belum optimal. Dengan permasalahan utama meliputi bentuk tanggung gugat pengangkut, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta hambatan yang dihadapi korban dalam menuntut hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat pengangkut di Indonesia diatur secara berlapis. Pertama, melalui prinsip tanggung gugat tanpa kesalahan (strict liability) yang diimplementasikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Santunan Jasa Raharja diberikan secara otomatis tanpa melihat siapa yang bersalah. Kedua, melalui prinsip tanggung gugat berdasarkan kelalaian (fault-based liability) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Prinsip ini memungkinkan korban menuntut ganti rugi tambahan di luar santunan Jasa Raharja, asalkan dapat membuktikan adanya kelalaian dari pengangkut. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh korban meliputi jalur non-litigasi (santunan Jasa Raharja, musyawarah, dan mediasi di BPSK) serta jalur litigasi (gugatan perdata di pengadilan). Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi banyak hambatan. Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum telah ada, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Diperlukan penguatan peran BPSK dan sosialisasi hak-hak konsumen transportasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search