Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.039
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Sosioteknologi Yustitiabelen Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Jurnal Moral Kemasyarakatan JCES (Journal of Character Education Society) Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Surya Masyarakat Academy of Education Journal Jurnal Eduscience (JES) Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Alamtana Masyarakat: Jurnal Pengabdian Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Jurnal HAM
Muharam, Ricky Santoso
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
FULFILMENT OF DISABILITY RIGHTS IN TOURISM POLICY Pravita, Vina Dini; Sembada, Andhika Djalu; Muharam, Ricky Santoso; Prasetyo, Danang
Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Vol 17, No 3 (2023): Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47256/kji.v17i3.251

Abstract

AbstractThe fulfillment of various disability rights, especially in the tourism policy sector, needs serious attention. The existence of regulations on disability rights regarding tourism has been regulated in the regulation of  Law Number 8 of 2016 article 16 of cultural and tourism rights as a guideline for fulfilling the rights of persons with disabilities, especially in the tourism sector. This research method uses qualitative research with literature reviews from various sources which are then described in descriptive analysis. Data processing from various problems or cases of persons with disabilities in the tourism sector related to the protection of disability rights in tourism with primary and secondary data. The results of the study found that there is still a need for seriousness for the government in implementing tourism policies that are friendly to people with disabilities following the dimensions of access and examples of Inclusive Practices in tourism such as building needs and road access, transportation, access to information and communication needed for people with disabilities as the fulfillment of disability rights following the agreement of various countries in the form of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). AbstrakPemenuhan berbagai hak disabilitas khususnya di bidang kebijakan pariwisata perlu mendapat perhatian serius. Keberadaan pengaturan hak disabilitas terkait kepariwisataan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 tentang hak budaya dan kepariwisataan sebagai pedoman pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pariwisata. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif analisis. Pengolahan data dari berbagai permasalahan atau kasus penyandang disabilitas di bidang pariwisata terkait perlindungan hak disabilitas di bidang pariwisata dengan data primer dan data sekunder. Hasil kajian menemukan bahwa masih diperlukan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang ramah penyandang disabilitas sesuai dengan dimensi akses dan contoh Praktek Inklusif dalam pariwisata seperti kebutuhan bangunan dan akses jalan, transportasi, akses informasi dan komunikasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak disabilitas sesuai dengan kesepakatan berbagai negara dalam bentuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Penerapan Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu di Badan Pengawas Pemilu dalam UU Pemilu di Indonesia Muharam, Ricky Santoso; Pradhanawati, Ari; Fitriyah; Supratiwi
Jurnal Bina Praja Vol 15 No 3 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.507-520

Abstract

This study analyses the application of women's representation as election supervisors and election supervisors who are part of election organizers other than the General Elections Commission. The Election Supervisory Board (Bawaslu) is an election organizer with the authority and responsibility to oversee the process of election stages and election participants. This study uses a qualitative approach by using secondary data from the Bawaslu Decree of the Republic of Indonesia and primary data from the regulation of Law No. 7 of 2017 concerning general elections, journals, internet and social media from Bawaslu agencies, both from Bawaslu RI, Province, and Bawaslu Regency/City. Then, conclude using descriptive analysis techniques. The results of this study show that the implementation of women's representation in the election supervisory institution, namely Bawaslu, does not meet the women's representation requirement of 30%. Even in some districts/cities, women are not represented as election supervisors. Article 92 Paragraph 11, as a legal basis regarding women's representation in Bawaslu, is not fully implemented. Regulations are not only used as an obligation abort as a condition for women's entry into politics that have been given places and rules. In addition, implementation and supervision in the field are needed. There needs to be integrity and transparency from the selected selection team with no political content that benefits one candidate. However, due diligence and appropriateness are in the realm of Bawaslu of the Republic of Indonesia.
SINERGI PENDIDIKAN KARAKTER, NASIONALISME, DAN PARIWISATA BAGI SISWA SEKOLAH DASAR Vina Dini Pravita; Anggarani Pribudi; Ricky Santoso Muharam; Maya Dewi Savitri; Rekta Deskarina; Ferhadius Endi
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v3i2.868

Abstract

Globalisasi dan derasnya arus informasi digital menuntut penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme sejak jenjang sekolah dasar. SD Negeri Puro Pakualaman I Yogyakarta yang berada di kawasan cagar budaya belum memiliki pembelajaran alternatif yang memadukan pendidikan karakter, nasionalisme, dan wawasan kepariwisataan, sehingga siswa kurang optimal memaknai nilai-nilai dari pengalaman berwisata. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mensinergikan ketiga aspek tersebut sekaligus menumbuhkan kesadaran antiperundungan sejak dini. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas III, IV, dan V yang mengikuti kelas khusus interaktif pasca-Ujian Akhir Semester. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi materi secara interaktif dengan media audiovisual dan narasumber praktisi pariwisata, pendekatan experiential learning, serta role play melalui workshop psikodrama “Kanca Sejati”, yang diakhiri dengan refleksi dan umpan balik. Hasil kegiatan menunjukkan siswa mampu mengidentifikasi enam nilai karakter, yaitu disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, toleransi, kerja sama, dan cinta tanah air, serta mengaitkannya dengan aktivitas berwisata. Siswa juga mengenali situs cagar budaya di sekitarnya sebagai sumber belajar, memahami etika dasar berinteraksi dengan wisatawan, dan menunjukkan empati serta kesediaan mengucapkan ikrar antiperundungan setelah mengikuti role play. Kegiatan ini memperkuat pemahaman karakter dan nasionalisme siswa secara kontekstual dan menumbuhkan empati sosial. Program berpotensi berkelanjutan melalui replikasi di sekolah dasar lain dengan durasi lebih panjang, evaluasi yang lebih terukur, serta kolaborasi lanjutan antara perguruan tinggi vokasi pariwisata dan sekolah dasar.
Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo Ricky Santoso Muharam
Jurnal HAM Vol 11 No 2 (2020): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2020.11.269-283

Abstract

Pelanggaran kebebasan beragama di beberapa wilayah di Indonesia masih terjadi. Pelanggaran kebebasan agama ini bahkan didukung dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan Penulisan ini untuk dapat melihat berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana membangun toleransi umat beragama berdasarkan konsep Deklarasi Kairo. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan deskriptif analisis mengolah data. Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder dan primer dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bagaimana membangun toleransi beragama di Indonesia berdaraskan konsep Deklarasi Kairo. Konsep ini dapat ditemukan pada Pasal 10 yang dapat dijabarkan menjadi dua konsep yakni: 1) Memahami Hakikat Kebebasan Beragama; dan 2) Melarang Adanya Diskriminasi. Konsep yang terdapat pada Pasal 10 Deklarasi Kairo ini dapat ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Direkomendasikan pemerintah Indonesia perlu mengacu Cairo Declaration On Human Rights In Islam bukan hanya Universal Declaration Of human Right. Hal ini karena Deklarasi tersebut mengajarkan nilai-nilai toleransi untuk dipraktekkan di Indonesia
Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Ricky Santoso Muharam; Danang Prasetyo
Jurnal HAM Vol 12 No 2 (2021): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.273-284

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan kepala daerah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dari tingkat kabupaten sampai tingkat dusun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam yang menonjolkan proses dan makna. Data primer berasal dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, regulasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hak-hak politik perempuan sebagai pengawas Pemilu sudah terpenuhi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu. Pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas khususnya pada Pilkada Bantul 2020 sebetulnya secara regulasi sudah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun berdasarkan Pilkada Bantul 2020 beberapa faktor unsur keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi secara utuh seperti kasus hak-hak politik perempuan sebagai Pengawas Desa/Kelurahan. Selain karena masalah gender, adanya beban resiko sebagai Pengawas juga cukup berat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sangat berbeda dengan tugas penyelenggara Pemilu lainnya misalnya di Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso Sunarso
Jurnal HAM Vol 13 No 1 (2022): Edisi April
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2022.13.81-96

Abstract

The study aims to analyze "Thursday's struggle for action" in seeking justice for human rights. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Techniques used to collect data uses observations, interviews, and searches of documents and archives. The subject of this study is a "Thursday Action" and determination of the study subject using Purposive. This study shows the struggle of the victims' families who never get tired, showing their longing related to the clarity provided by the government. Komnas HAM has recommended that there have been human rights violations against various cases of disappearances and acts of violence. There are indications that the perpetrators of human rights violations are not ordinary people. The state's commitment to resolving cases of human rights violations is a key variable in resolving stalled cases in the Attorney General's Office.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Andhika Djalu Sembada Anggarani Pribudi Ari Pradhanawati Danang Prasetyo Danang Prasetyo Danang Prasetyo, Danang Dwi Riyanti Ferhadius Endi Fitriyah Fitriyah Irfani, Sabit Maya Dewi Savitri Natalia Heni Primawati Prasetyo, Danang Pravita, Vina Dini Puput Dani Prasetyo Adi Rekta Deskarina Riyanti, Dwi Sabit Irfani Sembada, Andhika Djalu Subagio, Hani Sudaryatie Sudaryatie Sudaryatie, Sudaryatie Suharno Suharno Sunarso Sunarso Supratiwi SUPRATIWI SUPRATIWI Vina Dini Pravita Vina Dini Pravita Widya Tri Utomo Yulianto, Wahyu Wibowo Eko