Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta’zir pada Isteri Nusyuz Abdillah, Kudrat; Maylissabet; Hibah; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 02 (2023)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk memahami tentang ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an yang menjelaskan bahwasanya pernikahan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertama sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan juga akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. Ketika seorang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri tersebut bisa dikatakan nusyuz. Nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, keluarnya isteri dari rumah tanpa izin dan tidak taat terhadap suami, serta keengganan untuk berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang benar. Hasil penelitian menunjukkan dalam Hukum Islam, Allah menetapkan pernikahan dan hak-hak kewajiban bagi suami isteri. Jika isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka isteri bisa dikatakan nusyuz. Hak seorang suami yang berhak untuk memberikan ta’zir kepada isteri, dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Sedangkan pemikiran Husein Muhammad mengenai ta’zir nusyuz isteri terhadap suami dalam al-Qur’an adalah menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami yang berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Ada beberapa proses ta’zir untuk isteri yang berbuat nusyuz menururt Husein Muhammad, yaitu dengan cara memberikan nasehat, pisah dari tempat tidur, dan memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai isterinya.
Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Maylissabet, Maylissabet; A. Khalilur Rahman Bakir; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq; Kudrat Abdillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.1700

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang transaksi jual beli akun permainan atau game online di kalangan anak muda. Permainan tersebut dikatakan game online karena ada kaitanya dengan internet yang tentunya juga memerlukan data seluler atau kuota internet. Game tersebut seperti game Clash Of Clans, PUBG, Mobile Legend, HAGO, Free Fire, Domino Gaple Online, dan lain sebagainya. Secara umum akun game online bukanlah sesuatu yang lazim diperjualbelikan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana analisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa jual beli akun game online merupakan jual beli yang sah, karena memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Terdapat kesesuaian dalam transaksi jual beli akun game online dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akun game online merupakan benda yang dzohir (tampak) atau ada, akun game online juga bisa diserahkan dan mempunyai ketentuan harga tersendiri. Akun game online tersebut sama-sama diketahui kekhususannya oleh penjual dan pembeli, serta jika ditransaksikan jual beli akun game tersebut mempunyai nilai tertentu.
THE IMPACTS OF MARRIAGE DISPENSATION IN PSYCHOLOGICAL, JURIDICAL AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVES Alexander, Ongky Alexander; Sobari, Alwan; Supriadi, Supriadi; Taufik, M.; Helandri, Joni
Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Vol. 7, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ijiis.vol7.iss1.art4

Abstract

Marriage dispensation is an exception made in emergency situations, and in Islam, it can be applied without violating the principles of Islamic law. It means it can be carried out as long as it complies with the legal requirements of the state and Islamic law, and there is evidence of permission from the Religious Court because of, for example, pregnancy out of wedlock. The purpose of this study is to examine the psychological and juridical implications of marriage dispensation. To help couples understand the purpose of marriage, they must be mentally and physically prepared. The results of this study indicate the impact of psychologically immature marriage dispensation on mindset and psychological immaturity. Therefore, if rules and evidence are not limited, it will lead to several problems such as increasing divorce rates, low economic conditions, vulnerability to domestic violence, and so on. Meanwhile, the juridical impact of Law No. 16 of 2019 indeed regulates marriage dispensation only in a normative sense. However, in practice, sociologically, there is room to facilitate marriage dispensation. Meanwhile Islamic law does not have specific provisions regulating marriage dispensation because most scholars only affirm that maturity (baligh) is a prerequisite for someone's marriage to be valid, without specifying a minimum age limit for marriage.
Toward Ecological Justice: A Maqāṣid-Based Socioeconomic Analysis of Coastal Reclamation in Tapakerbau, Indonesia Taufiq, M.; Suaidi, Suaidi; Abdillah, Kudrat
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i1.1524

Abstract

This study investigates the academic challenge of reconciling economic development with ecological sustainability in the context of coastal reclamation in Tapakerbau, Sumenep, Indonesia—a process that has generated social conflict, environmental degradation, and distributive injustice. Utilizing the maqāṣid framework, the research employs a qualitative socio-legal methodology, incorporating in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents alongside a review of literature on Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bī'ah). The findings reveal that, despite the brief duration of the reclamation project, it resulted in initial ecological damage, restricted fishermen’s access to coastal resources, and reinforced the dominance of local political and economic elites. This study emphasizes the significance of environmental preservation (ḥifẓ al-bī'ah) as a fundamental objective within the framework of maqāṣid discourse, particularly in the context of contemporary ecological challenges. It highlights the imperative for coastal development models that are inclusive, participatory, and ecologically equitable. Practically, the Tapakerbau case provides a crucial lesson for environmental conservation in Indonesia, emphasizing the importance of addressing sustainable development and environmental justice issues.