Articles
PENGGUNAAN POP UP BOOK UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI KELAS IV SDN 1 SLEMPIT
Nanang Khoirul Umam;
Hardian Iskandar;
Afakhrul Masub Bakhtiar
JUSEDA Vol 3 No 2 (2019): JTIEE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/jtiee.v3i2.1665
This study attempts to increase skill described writing poetry use Pop Up Book in fourth grade students SDN 1 slempit a year 2019/ 2020. It is the type of research the act of a class by research Arikunto design used model consisting of 4 first is planning, do, observation, and reflection. Subject of study there are 19 students. Technique used the test data collection and an instrument used the sheets test writing poetry to know increase skill writing poetry. Based on the results of the analysis done by researchers, increase skill or writing reached percentage of classical of 80,79 % or complete all students in learning writing poetry.
Akad Kafalah Dalam Syariah Card
hardian iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i1.2244
Di Negara Indonesia terdapat dua system bank antara lain Bank konvensional dan Bank Syariah. Dari berbagai macam produk salah satunya adalah kartu kredit. Dalam bank syariah dikenal dengan syariah card yang Fungsinya tidak berbeda dengan kartu kredit konvensional, Yang membedakannya adalah pada kartu kredit konvensional menggunakan sistem bunga sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil dan Sedangkan syariah card berdasarkan pada prinsip kafalah, qardh, dan ijarah. Sebagaimana diatur dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS PEMBATALAN KONSER MUSIK
Hardian Iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.242 KB)
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i2.830
Due to legal defaults at music concerts result in: First paying for losses that have been experienced by one of the parties. Second, it can result in the cancellation of the agreed agreement. Third, there is a risk transfer and Fourth, paying the case for the case filed before the judge (court). The form of payment intended in this case is the return of tickets by the parties / organizers of music concerts.Costs are any money (including costs) that must be incurred in real terms by the injured party, in this case as a result of default. Whereas the term "loss" is a declining condition (decrease) in the value of the creditor's wealth as a result of a default from the debtor. While what is meant by "interest" is a profit that should be obtained but not obtained by the creditor because of defaults from the debtor.
STATUS HUKUM PRODUKSI GAWAI REPLIKA
Hardian Iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (661.649 KB)
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i1.495
Form of legal protection against the production of Gawai Replication in the form of preventive and repressive legal protection. The form of preventive legal protection in the form of legal protection for consumers is carried out at the time before the transaction occurs by providing consumer protection through the legislation that has been made. So that with the existence of these laws and regulations, consumers are expected to get protection before the transaction occurs, because there have been limitations and provisions that regulate transactions between consumers and businesses. While the form of legal protection is implemented through legal protection of consumers when after the transaction can be carried out through the District Court or outside the Court by the Consumer Dispute Settlement Agency based on the choice of the parties to the dispute
Penerapan Perikatan Dengan Ancaman Hukuman Dalam Perjanjian Endorse
Hardian Iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 1 (2019): Justicabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.731 KB)
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i1.1169
This study aims to increase the understanding of the law regarding crowded agreements that are now used by the public, namely endorce agreements that are used in various types of social media. In the agreement used by regulations in Indonesia there is an agreement that is permitted or not by regulations so that the existence of this research can open insight into endorce agreements. Engagement with the threat of punishment alone reviews the existence of losses suffered by both the giver and the recipient in the agreement. Endorse itself is a marketing marketing for a product that is currently trending so that it is necessary to provide an understanding of regulation in civil law that applies both to endorsers and recipients of endorses agreed upon with an agreement.
Hardship Dalam Kontrak Bisnis Pasca New Normal Covid-19
hardian iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i2.3566
Kontrak bisnis adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana bagi mereka yang bersepakat menjadi Undang-undang bagi mereka. Di era new normal pandemic covid-19 sekarang ini tidak dipungkiri banyak kontrak bisnis yang mengalami pemberhentian, pembatalan ataupun re-negosiasi akan kontrak yang telah dibuat sehingga dimungkinkan dilakukan dengan hardship ( keadaan sulit) dimana keadaan sulit ini hampir menyerupai force majeur akan tetapi konsep hardship memiliki perbedaan dimana salah satunya dimungkina re- negosiasi akan suatu kontrak agar mencapai suatu kesimbangan kontrak yang proporsional.
ASPEK HUKUM DISKRIMINASI PADA ANAK AKIBAT PERCERAIAN
Hardian Iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1635
Children are the generation of the nation's administrators, whose growth is protected by the state. As the successor to a protected nation, children in essence need to be avoided from acts of discrimination from divorce that occur between parents so that the child's development and growth can develop both physically, mentally, and socially. This study discusses the legal aspects of discrimination in children based on divorce using the method of discussing normatives, to analyze how the legal aspects of confirmation of divorce children
Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Novita Sari;
Hardian Iskandar
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 1 (2022): Vol 1 No.1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.702 KB)
|
DOI: 10.31603/6075
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi pembuktian terhadap tuduhan DPR di Mahkamah Konstitusi dan penerapan putusan MK tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden. Penelitian ini menggunakan jenis jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa keperluan pembuktian dakwaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar undang-undang atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tercela. Apabila terbukti adanya pelanggaran hukum oleh Presiden maka Pelaksanaan putusan MK tidak berujung pada pemakzulan/pemberhentian presiden. Namun, putusan MK itu bergantung pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga, putusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat itu tidak serta merta memberhentikan presiden, tetapi semuanya tergantung pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh MPR.
Penyuluhan Hukum: Perkembangan Aturan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam Bagi Jamaah Masjid Faqih Usman
Hardian Iskandar
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.981 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7777
Korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan banyak orang, selain tercela dalam Islam, korupsi adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT, ada definisi yang mendekati pengertian korupsi menurut hukum Islam sebagai berikut: penggelapan, penyuapan, pengambilan hak secara paksa atau kekayaan orang lain, pencurian, perampokan, pemerasan, pencopetan, dan penjarahan. Korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan dilarang dalam Islam, karena merupakan bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta benda yang bukan haknya dan melanggar nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan cara penyuluhan serta tujuan dari penulisan ini agar kita sebagai manusia selalu mawas diri atas tindak tanduk perilaku kita apalagi terkait dengan amanah yang diberikan dan terhindar dari perbuatan korupsi yang kesimpulannya yaitu diperlukannya perlindungan diri yang terbaik dari korupsi adalah dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup.
LEGAL PROTECTION FOR E-BOOK CREATORS ON GRAMEDIA DIGITAL APPLICATION
Moh. Rafiqi Luthfi Rahman;
Hardian Iskandar;
Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 5 No 1 (2022): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v5i1.4518
copying more widespread. One of the studies examined by the author is the E-Book in the Gramedia Digital application. The purpose of this study is to explain how the legal protection of the creator and the legal consequences for the perpetrators as well as the settlement of disputes against the duplication of the ebook creator's work on the digital gramedia application. The research method used is a normative legal research method, with a statutory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results obtained from this study found Gramedia Digital provides legal protection in the form of technology that can record and mark traces of user activities which will later be stored as digital track records with the aim of legal protection for the creator of the E-Book itself. The legal consequences of duplicating E-Books on the Gramedia Digital application are subject to soft blocks in the form of suspension and account closure. Gramedia digital explained that they cooperate with any legal process (local law, provincial law and national law). Then the settlement of E-Book disputes is also explained through litigation (court) and non-litigation (outside court