Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Ayu, Asri; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3292

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Azizah, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3295

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN BPP) Aida, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10095

This research discusses the legal protection for children involved in drug abuse as transaction intermediaries. The main focus of this research is the application of rehabilitation in the juvenile criminal justice system, emphasizing the importance of recovery rather than punishment. This research utilizes the normative literature method and approaches legislation, cases, and conceptual. The decision was analyzed to determine the form of legal protection that can be given to children with drug abuse cases. The findings indicate that Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that children must receive protection from the investigation stage until the legal process takes place. However, in practice, judges still often impose prison sentences without considering aspects of social and medical rehabilitation. This research recommends that the justice system prioritize rehabilitation to ensure optimal recovery and social reintegration of children, which is in line with child protection theory and restorative justice theory. Keywords: Legal Protection, Children, Rehabilitation

Analysis of Legislation and Regulations on the Fulfillment of Restitution Rights for Sexual Violence Victims in Indonesia Lilis; Muslim, Ikhwanul
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v5i1.10895

Sexual violence considers as criminal acts that harm the victim tremendously, in line with that Indonesian government regulates the granting of rights in several legislative provisions for the victims, one form of which is restitution. However, restitution has not been effectively implemented, as evidenced by several court decisions that have not yet included restitution for victims of sexual violence. Therefore, the purpose of this research is to determine how legislative provisions regulate the mechanism for granting restitution and to find a legislative provision that can provide certainty for the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence. The research method used in this study is normative, with a legislative approach that is then analyzed by describing the data that has been obtained. The data collection technique used in this study is to analyze the articles in the legislative provisions regarding restitution. The results of this study indicate that the most ideal legislative provision to grant restitution rights to victims of sexual violence is Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, in which this provision provides certainty and overall justice to victims in obtaining their restitution rights.

The Crime of Spreading Pornographic Content in Digital Media Nugroho, Muhamad Rizal Satrio; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Muslim, Ikhwanul
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 1, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i1.2890

Introduction: As technology continues to advance, it brings significant changes to people’s lives. However, these advancements are also accompanied by threats, one of which is cybercrime. A particular form of this crime is the dissemination of pornographic content, which has substantial negative impacts, both on individual victims and on society as a whole.Purposes of the Research: This study aims to examine the legal regulations in Indonesia governing the dissemination of pornographic content and to analyze the legal protection for victims as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes.Methods of the Research: The research method used is normative juridical approach, involving an analysis of relevant laws, such as the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on Sexual Violence Crimes.Findings of the Research: The results of the study show that the dissemination of pornographic content is regulated in articles 282, 296, and 50 of the Criminal Code, as well as Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law, with strict criminal threats. The Pornography Law and Law Number 1 of 2024 strengthen supervision of electronic systems and administrative sanctions. The Sexual Violence Crime Act provides comprehensive protections for victims, including the right to legal services, psychological support, content removal, and protection from perpetrator threats and lawsuits.

Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) Br Sembiring, Sintia Klara; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5460

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek pembuktian, keadilan retributif, efek jera, serta dampak sosial. Namun, penerapan hukuman mati masih menuai perdebatan terkait efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, diperlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Application of Diversion to Children in Narcotics Crimes Agustinaa, Riska; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Muslim, Ikhwanul
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 4, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i4.2985

Introduction: The criminal justice system that has been in place so far, punishment for children involved is not criminal and does not create justice, both for the perpetrator (child) and also the victim.Purposes of the Research: Explain the implementation of diversion as a method of resolving cases of diversion applications for children involved in legal cases related to drugs.Methods of the Research: This study applied an empirical legal approach, and the location of the study was at the Samarinda City Resort Police. The primary and secondary data used came from interviews, surveys, and document studies. Qualitative analysis was carried out on this data.Findings of the Research: The results of the study show that the purpose of the implementation of the diversion system at the investigation stage is to realize restorative justice. This study shows that the role of the police in settling sentences using diversion in child crimes in the Samarinda City Resort Police area is very important. As part of the criminal justice system, the police try to protect the welfare and interests of children when handling cases related to the law.

Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) Br Sembiring, Sintia Klara; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5460

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek pembuktian, keadilan retributif, efek jera, serta dampak sosial. Namun, penerapan hukuman mati masih menuai perdebatan terkait efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, diperlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Perpetrators of Spreading Hoaxes Through Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia Albasier, Muhammad Heykal; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Muslim, Ikhwanul
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 5, July 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i5.2988

Introduction: The spread of hoaxes on social media during elections in Indonesia has become a troubling phenomenon and threatens the integrity of democracy.Purposes of the Research: This study aims to examine the legal arrangements in the Electronic Information and Transactions Law and criminal liability for perpetrators of spreading hoaxes on social media during elections.Methods of the Research: The research method used is normative juridical research with a legislative approach and qualitative analysis of secondary data in the form of legal documents, literature, and previous research results.Findings of the Research: The results show that the Electronic Information and Transactions Law provides a strong legal basis to take action against the perpetrators of hoax distribution with quite severe criminal threats. However, the implementation of this law still faces challenges, especially in terms of law enforcement and public education on digital literacy. This study suggests the need for increased cooperation between the government, social media platforms, and the public in combating hoaxes and improving digital literacy to prevent the spread of misleading information.

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nur Annafi, Hafiyyan; Muslim, Ikhwanul; Ayu Hasmiati, Rahmatullah
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.476

Kehidupan bermasyarakat dan hukum mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara sejenis. Penelitian ini mengkaji empat aspek utama, yaitu: (1) penerapan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam putusan tersebut, (2) konsistensi penerapan hukum dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, dan (3) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (4)kekuatan dan kelemahan putusan dari perspektif yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr secara umum telah menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan tepat. Namun, untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan putusan secara spesifik, diperlukan akses terhadap putusan tersebut dan putusan-putusan sebelumnya yang relevan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya konsistensi penerapan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search