Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.721
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Journal of Law Science Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Indonesian Journal of Law and Economics Review Borneo Student Research (BSR) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi AMNESTI : Jurnal Hukum Journal Presumption of Law TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Inovatif Action Research Literate (ARL) Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Ahmad Dahlan Legal Perspective Bacarita Law Journal Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL RETENTUM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Ragam Pengabdian Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum INLAW
Ikhwanul Muslim
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Muhammad Sadam Kulil Janata; Ikhwanul Muslim
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1374

Abstract

Legal arrangements regarding drinking water health standards, forms of violations that occur in the field, and law enforcement procedures against business actors who do not fulfill the provisions. This research uses a normative juridical method with an analytical approach to legislation, legal doctrine, and a study of policy implementation practices in the public health sector. The results show that the non-compliance of Refillable Drinking Water Depots with drinking water quality standards both physically, chemically, and micro biologically has the potential to pose a serious risk to consumer health. The Health Law expressly regulates that violations of these provisions can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, fines, and revocation of business licenses, and under certain conditions can be extended to the criminal realm in the form of imprisonment. Law enforcement is carried out through routine supervision by relevant agencies, periodic laboratory testing, and the implementation of a risk management system. In the context of criminal liability, the element of fault (mensrea) is an important requirement that must be proven to be able to ensnare business actors into the criminal realm. The research conclusion emphasizes the importance of strict and consistent application of regulations accompanied by continuous supervision so that the safety of drinking water from refillable drinking water depots is maintained. In addition, education to depot entrepreneurs regarding the obligation to fulfill water quality standards and increasing public awareness of the right to safe, proper and healthy drinking water are preventive strategies that need to be continuously developed in the context of protecting public health.
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENJALANI PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II TENGGARONG: FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN UNDERGOING EDUCATION AT THE CLASS II TENGGARONG SPECIAL GUIDANCE INSTITUTION FOR CHILDREN (LPKA) Rahmawati Bakhri Rahma; Ikhwanul Muslim; Sunariyo
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.13067

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai wujud perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas II Tenggarong berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan data primer yang didapatkan di LPKA Kelas II Tenggarong dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Tenggarong telah melaksanakan program pendidikan non-formal melalui program kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara. Namun, pendidikan formal belum terlaksana secara maksimal karena minimnya kerja sama dengan institusi pendidikan, dengan hanya tersedia di tingkat SMA. Kesimpulan dari penelitian ini, meski telah mengikuti pedoman kepmenkumham 2014, masih diperlukan peningkatan sarana prasarana dan kerja sama dengan pihak eksternal untuk memaksimalkan layanan pendidikan. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan anak binaan demi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.
Analisis Pemidanaan Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN SM Hoirul Amin; Ihwanul Muslim; Muhammad Nurcholis Alhadi
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rnw3rk81

Abstract

Sexual violence involving children constitutes one of the most complex criminal law issues in contemporary legal systems because it simultaneously concerns criminal liability, victim protection, rehabilitation policy, and judicial proportionality within one legal framework. This study examines Samarinda District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr using normative legal research through statutory, case, and conceptual approaches. The statutory approach is directed at Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, and child protection regulations. The findings demonstrate that the panel of judges applied Article 6 letter b in conjunction with Article 15 letter g of Law Number 12 of 2022 by imposing ten months of imprisonment in a juvenile correctional institution and two months of vocational training. Although the sanction formally reflects juvenile justice principles, judicial reasoning still indicates transitional inconsistency because some legal considerations remain influenced by earlier child protection norms. The novelty of this study lies in integrating  maqāṣid al-syarī‘ah as an evaluative framework for assessing modern judicial punishment, particularly through the dimensions of  ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'ird, and ḥifẓ al-nasl
Integrasi Prinsip Green Economy Dalam Pembinaan Anak Jalanan: Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Yandi Dwiyandana; Aullia Vivi Yulianingrum; Ikhwanul Muslim
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jipsi.v5i2.1925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mengintegrasikan prinsip green economy terhadap pembinaan anak jalanan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Kajian ini didasarkan pada landasan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mendorong penerapan prinsip green economy dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan pembinaan anak jalanan melalui kegiatan penertiban, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, integrasi prinsip green economy dalam program pembinaan masih belum optimal karena lebih berfokus pada aspek sosial dan belum mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan secara sistematis. Diperlukan penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengembangan program pelatihan keterampilan berbasis lingkungan dan kewirausahaan hijau agar pembinaan anak jalanan dapat mendukung kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pembangunan berkelanjutan secara terpadu.
Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Asri Ayu; Ikhwanul Muslim; Sunariyo Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui  observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Nur Azizah; Ikhwanul Muslim; Sunariyo Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3295

Abstract

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Keadilan Sosial dalam Ketentuan Kecelakaan Lalu Lintas yang Ditimbulkan oleh Kerusakan Jalan di Indonesia Ikhwanul Muslim; Bayu Prasetyo; Rio Arif Pratama
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang secara hukum menjadi tanggungjawab penyelenggara negara berdasarkan amanat Pasal 273 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan konsekuensi pidana bagi penyelenggara negara. Dengan adanya ketentuan ini, bangsa Indonesia telah menempatkan warga negara dan penyelenggara negaranya secara adil di hadapan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang dalam hal ini ialah kecelakaan lalu lintas. Fakta hukum ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tulisan ini juga akan mengulas konsep hukum yang ada pada negara Malaysia sebagai bentuk perbandingan normatif bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang baik bagi seluruh warga negaranya atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis konsep keadilan sosial yang diimplementasikan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yang kemudian dilakukan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka dan pada akhirnya dilakukan analisis secara deskriptif.
Analisis Yuridis Atas Materi Muatan Perda Kota Samarinda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan Muhammad Rivaldy Usman; Ikhwanul Muslim
Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 6 (2024): INLAW - JUNI 2024
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan oleh menteri dalam negeri pada tahun 2016 sedikitnya ada 7 peraturan daerah kota samarinda yang juga dibatalkan. Hal ini menjadi penggerak bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap perda kota samarinda, Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan menjadi objek penelitian dengan menyelaraskan perda ini dengan asas materi muatan yang diatur dalam UU No.12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Target mengenai riset ini yakni memberikan masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda dalam proses pembentukan perda untuk tetap konsisten tidak keberpihakan manapun, dengan dibuatnya perda ini maka diharapkan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan mendapatkan pembinaan dan perlindungan tersebut sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas materi muatan yang terkandung dalam perda ini dan apakah perda ini sudah memenuhi unsur-unsur asas materi muatan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011. Metode penelitian tersebut dilakukan penulis gunakan adalah metode deskriptif yang menggunakan study literature review (studi kepustakaan) kemudian teknik analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Adapun penempatan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terhadap hukum positif cukup melalui rumusan umum terhadap batang tubuh undang-undang, sementara ilustrasi tersebut dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai pada bagian penjelasan perundang-undang. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah sesuai dengan 10 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011
Co-Authors Aditama, Syachwa Windita Syafitri Adzana, Ananda Syukria Agustinaa, Riska Ainun, Azmi Akmal Akmal Albasier, Muhammad Heykal Aldi Pebrian Andayani, Ana Andini, Delpi Yasmine Asri Ayu Bayu Prasetyo Br Sembiring, Sintia Klara Diana Safitri Fauzi, Wildan Muhhamad Fazilla, Della Fitriana, Alisa Zahra Fratiwi, Andi Hasanuddin Hasanuddin Hoirul Amin Khoiriah, Nur Lilis Mubarok, Asnawi Muhammad Fatihul Hanif Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Rivaldy Usman Muhammad Sadam Kulil Janata Mustofa, Khoirunnisak Tri Nugroho, Muhamad Rizal Satrio Nur Aida, Nur Nur Annafi, Hafiyyan Nur Azizah Nurfadillah, Mursidah Nurul Hikmah Rahmatullah Ayu Hasmiati Rahmawati Bakhri Rahma Rio Arif Pratama Riza, Wahyu Friyonanda Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Yandi Dwiyandana Yulianingrum, Aullia Vivi