Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.242
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Melayunesia Law jurnal hukum das sollen Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Mukhlis R
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 164 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 164 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Luthfi, Saskia Salsabilla; R, Mukhlis; Rahmadan, Davit
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is increasingly happening, both in public places and inoffices. Problems Sexual violence is a form of human rights violations, crimesagainst human dignity, and forms of discrimination. According to his definition,sexual violence is any form of behavior that has a sexual content that is carriedout by a person or a number of people but is not liked and not expected by theperson who is being targeted so that it causes negative consequences, such as:shame, offence, humiliation, anger, loss of self-esteem, loss of holiness and so on.From the background of the problem above, the purpose of writing this thesis:first, to find out how to regulate verbal sexual harassment in Indonesian CriminalLaw. Second, to find out how to regulate verbal sexual harassment in severalcountries. Third, to find out how to regulate verbal sexual harassment inIndonesia in the future.The author conducts research using normative juridical methods. Thesource of data used is library research, namely in order to obtain secondary datathrough documentary studies, namely by studying and analyzing comparativelydescriptive laws and regulations with theories that have a relationship with theproblems studied.From the results of the study, there are three main things that can beconcluded: First, the regulation of verbal sexual harassment in IndonesianCriminal Law is seen from the Criminal Code and the Criminal Procedure Code,the regulation of verbal sexual harassment in several countries such as SexualOff. ences Act is used by 4 countries, namely Barbados, England, Bahamas andIndia, Third, the regulation of verbal sexual harassment in Indonesia in the futurewhich refers to the Law on the Elimination of Sexual ViolenceKeywords : Verbal Sexual Harassment – Verbal Sexual Arrangements -Indonesian Criminal Law
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH USIA 12 TAHUN Hasdania, Nabila Triyuliani; R, Mukhlis; Ferawati, Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is not only carried out by adults, but also by minors. LawNumber 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System limits theage of children in conflict with the law to 12 years old. Therefore, perpetratorswho are not yet 12 years old cannot be processed formally or in other wordscannot be punished. The rise of sexual crimes committed by children under theage of 12 certainly creates contradictions in society, considering that the crimescommitted cause serious losses to the victims but the perpetrators cannot beprosecuted because they are still minors. The aim of this research is first toexplain the regulation and enforcement of the law when criminal acts of sexualviolence are committed by children under the age of 12 years.The type of research used is normative legal research using librarymaterials as data and reference sources. This research requires secondary dataconsisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collectiontechnique used by researchers is literature study. In drawing conclusions,researchers use a deductive method, namely drawing conclusions from generalstatements or propositions to specific statements or propositions.From the results of discussions and research carried out, regulation andlaw enforcement for children under 12 years old is still not in line with societaldevelopments. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal JusticeSystem still does not fulfill a sense of justice for the victims because the handlingof the perpetrators is not commensurate with the losses experienced by thevictims.Keyword: Sexual Violance, Minors, Sanction
Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Piska, Yelzi Arsella; R, Mukhlis; Hidayat, Arif Tengku
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.20192

Abstract

Penelitian ini berlandaskan kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan garda terdepan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, kepolisian mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang akan diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan perlindungan pada para pihak yang terkait dengan proses peradilan pidana. Namun pada kenyataannya masyarakat masih enggan untuk melaporkan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta adanya keterbatasan dan tekanan psikologis dari korban anak dibawah umur dalam menceritakan peristiwa tindak pidana yang dialaminya sehingga menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah hukum berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit IV PPA Satreskrim Polres Kuantan Singingi. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini kategori responden terdiri dari Kanit PPA sebanyak 1 orang petugas, Penyidik PPA sebanyak 1 orang petugas, dan Masyarakat yang pernah membuat laporan sebanyak 5 orang. Sumber data yang penulis gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara induktif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi diketahui kesimpulan yaitu Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang dihadapi terdiri dari beberapa faktor seperti Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi terdiri dari upaya preemtif, preventif dan represif.  
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Sabila, Nursal; R, Mukhlis; Andrikasmi, Sukamarriko
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7069

Abstract

AbstrakChild Grooming merujuk dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan selain itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara spesifik mengatur segala bentuk tindakan yang terkait dengan pornografi yang melibatkan anak tertuang dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Namun, yang diketahui hingga saat ini masih banyak kasus child grooming khususnya di wilayah Riau tidak terselesaikan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum, hambatan dan upaya penanggulangan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui paltform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, sumber data adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan serta analisa data menggunakan kualitatif dengan metode deduktif. Adapun yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum dari penyidik subdit V siber Ditreskrimsus Polda Riau, penyidik subdit IV PPA Ditreskrimsus Polda Riau, dan masyarakat paham hukum. Hasil penilitian ini ialah Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui platform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, meliputi adanya temuan terkait tindak pidana child grooming, penyelidikan awal, pengumpulan bukti, penagkapan dan penyitaan, terakhir penyidikan mendalam. Yang menjadi faktor penghambat antara lain faktor pelaku berada diluar yurisdiksi, anonymus, barang bukti rentan hilang, kurangnya sumber daya dan kurangnya kesadaran orang tua. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum antara lain dengan koordinasi antar wilayah hukum, kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet, selanjutnya meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, dan terakhir dapat dilakukan digital parenting.
Co-Authors ', Erdiansyah Abda Abda Abdi Afriando Adelia Yunita Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Afrido Hidayah Ahmad Hadi Ikhrom Aisyah Nur Roma Dani ALBERT PH SILALAHI Aldean Dipa Damanik Aldilah Ramadhan Ali Mujiono Altria Dewi P Alya Oktari Rahma Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andrikasmi, Sukamarriko Andrio Chris Waldi Pasaribu Anggi Fridayani Putri Apilla Rahma Putri Aryanto, Fickry Asri Evanggeline Silalahi Bayu saputra simanjuntak Cindy Syafira Cut Tita Rendriana DANIEL SITORUS Davit Rahmadan Debora Aprissa Hutagaol Dedy Saputra Defi, Delvita Eri Denu Pahlawardi Desi Yana S Desmawita Desmawita Dessy Artina Dhea Natalie Simarmata Dian Oktami Dian Rahma Yunelfi Dinda Anggun Komala Citra Dini Pryani Dino Setiawan Dirgantara, Aditya Dodi Haryono Dody Haryono Donal, Roy Fran Donni Saputra Duwi Cut Diana Putri Edo Bikana Barus Eliyani Esther Marlina Elmayanti Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Erdiansyah ' Erdianto Effendi Erdianto Erdianto Erdiianto ' erinda sinaga erinda sinaga, erinda Evi Deliana HZ Fadia Inayah Putri Fatahillah Lubis Fauzi Rizky Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Firdaus ' Firdaus Firdaus Firman Tambunan Fitrah Zaki Amri Fitri, Uli Annisa Fredrick Constanthia Thianda Frontya Moren Westy Grace Hanin Grace Tiur Esterella Silalahi Gusniardy, Raja Thesa Hanif, Dean Prakasa Harinal Setiawan Hasan Basri Hasan, Muhammad Yusuf Innamul Hasdania, Nabila Triyuliani Hengki Purnata Hidayahtullah, Yusuf Hidayat, Arif Tengku Hidayat, Tengku Arif HUSNUL KHOTIMAH Ibnu Ricki Rezky Iffana Hayu Ikhsan kurniawan Ilham Yudha Kurniawan Indana Frishilya INNIKE DERISA Irfan MH Siregar IRFAN SUTIKNO RAMADHAN Isfan Santia Budi Ismaeri, Randy Iwan Lesmana Riza Jhon Nover Siburian Jodi Saputra Johan Johan JOSUA FEBRIANTO Karefna, Ditya Karina, Gerith Kevin Pardede Kowland Hawary Krisananda, Aldi Kristin Muliani Lase, Jovial Kristian Latifah Alkhairiyah Ledy Diana Lepina Rotua Sinaga Lina Dwita Damryani Situmorang Lutfi Akmal Luthfi, Saskia Salsabilla M Hafidh Novaldi M Sadam Husin Mardiansyah, Khairil Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Masdiana Simbolon Mexsasai Indra Mohamad Ikrom Muhammad A. Rauf Muhammad Abid Alhafiz Muhammad Adil. MA Muhammad Fathra Fahasta Muhammad Iqbal Dzulfikar Muhammad Nanda Khairul Nadya Alika Jely Nadya Safitri Nadya Serena Nasution Nasution, Nadya Serena Naufal Nata Prawira Novem S Hutauruk Pika wahyu pratama Piska, Yelzi Arsella Prabowo, Nugrah Purba, Boy Calvin Putri Asri Sri Rahayu Putri Sasbita Aqila Putri, Adi Tiara Putri, Intan Khaula Rahmayana, Rani Regita Triana Aulia Rika Lestari Rizki Anlapater Robin Aritonang Ronaldo Stefano Rosmawati Rosmawati Rotua lilis Sabila, Nursal Sandri Sandri Saragih, Kevin Jeremy Putra Selly Salsabila Septavio Thoyyiba Ridwan Sianipar, Jhon Lenon Sipatuhar, Chindy Maria Rohani Siregar, Muharram Saidi Akbar Situmorang, Lina Dwita Damryani Situmorang, Poltak H Solly Aryza Sona Seki Halawa Sopiandi Pakpahan Sukamariko Andrikasmi Sundari, Nur Shinta Sunggul Situmorang Suprayogi ' Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Teddy Guntara teguh eka putra Tengku A. Hidayat Tengku Arif Hidayat Thika Shalsabillah Tri Wulandari Adhyaksa Triya Yunita Permata Sari Victor Silalahi Vira Andina Putri Wahyu Rizqy Yusmanita Weldy Marlius Weli Gusnanda Widia Edorita Widya Kus Anggraini Willa Maysela F Windra Imanuel Ambarita Wyndaria, Annisa Yayi Suryo Prabandari Yolanda Putri Yosef Mattew Nathanael Yudhistira Nugraha Yudith Muhammad Yunelfi, Dian Rahma Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma