Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.324
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Ilmu Kepolisian Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Indonesian Journal of Education Research and Technology (IJERT) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL ECONETICA: Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Bisnis RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities
Habibul Umam Taqiuddin
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan Irpan Suriadiata; Habibul Umam Taqiuddin; Risdiana
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i2.1539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan melalui perspektif filosofis hukum yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat teoretis-konseptual, melalui pendekatan konseptual dan filosofis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder yang relevan, dengan menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis dalam kerangka hermeneutika hukum dan interpretivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara ontologis, rasionalitas pertimbangan hakim bukan merupakan penerapan logika formal yang tertutup, melainkan konstruksi makna yang kontekstual dan reflektif melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding). Secara epistemologis, rasionalitas hakim dapat divalidasi melalui keterlacakan dan koherensi proses interpretasi dalam teks putusan, khususnya dalam mengelola ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam Trias Radbruch. Secara aksiologis, rasionalitas pertimbangan hakim berorientasi pada keadilan substantif yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam Pembukaan UUD NRI 1945, teori keadilan John Rawls, serta konsep hak sebagai batas normatif dalam pemikiran Ronald Dworkin.
Paradoks Sistem Presidensial-Multipartai dan Pelemahan Checks and Balances Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945 Habibul Umam Taqiuddin; Burhanudin; Titi Tantri
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i2.1540

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks sistem presidensial–multipartai di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, khususnya terkait pembentukan koalisi parlementer gemuk, efektivitas mekanisme checks and balances DPR, serta implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk norma konstitusional, undang-undang terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) konstruksi hukum sistem presidensial-multipartai, penerapan presidential threshold, dan penyelenggaraan pemilu serentak secara struktural mendorong terbentuknya koalisi parlementer gemuk, yang meningkatkan dominasi mayoritas di DPR; (b) dominasi koalisi mayoritas tersebut menurunkan efektivitas pengawasan legislatif, sehingga fungsi checks and balances berpotensi bergeser menjadi instrumen legitimasi kebijakan eksekutif; dan (c) pelemahan pengawasan legislatif memiliki implikasi yuridis signifikan, mengancam prinsip negara hukum, demokrasi substantif, dan legitimasi pemerintahan. reformasi sistem pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia sangat penting untuk memperkuat konstitusionalisme, meningkatkan akuntabilitas, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan memastikan DPR berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengawasan demokratis.
Kajian Politik Hukum sebagai Instrumen Menjamin Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia Habibul Umam Taqiuddin; Titi Tantri
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/retorika.v4i1.1551

Abstract

This research aims to: (1) analyze the role of legal politics in maintaining the stability of the state system, and (2) assess the conformity of legal political policies with legal principles and constitutional principles. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary materials analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretations, supported by a study of legal theory and legal principles. The results of the research indicate, first, that legal politics functions as a strategic instrument in maintaining the stability of state administration, regulating inter-institutional coordination, and ensuring administrative order. Clearly and consistently formulated policies enable the state to balance public interests with the goals of effective governance. Second, the conformity of legal political policies with legal and constitutional principles such as legal certainty, justice, expediency, and proportionality is crucial to their effectiveness. Policies must align with higher norms, be consistent across institutions, and be easily understood and implemented. With this alignment, legal politics is not only normatively legitimate but also supports the order, stability, and sustainability of the Indonesian state system
Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Habibul Umam Taqiuddin
RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2024): Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

constitutional system, 2) assess the role of constitutional conventions in supporting order, balance of power, and legal certainty at the national level. This study is a normative legal study that uses a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach, by examining written norms and the practice of constitutional conventions through legal theory, legal principles, and legal interpretations that include grammatical, systematic, and teleological interpretations. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed to obtain a comprehensive picture of the position and function of conventions. The results of the study indicate that constitutional conventions have a strategic position as unwritten norms that complement formal regulations and provide guidelines for state institutions in exercising their authority, so that government practices remain consistent with the principles of the rule of law. In addition, conventions play a role in maintaining order between institutions, balancing power, preventing abuse of authority, strengthening the legitimacy of institutional decisions, and guaranteeing legal certainty for the community, thus becoming an important instrument in strengthening the Indonesian constitutional system both from an institutional and legal certainty perspective.
Penguatan Literasi Konstitusi bagi Mahasiswa untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Demokratis Habibul Umam Taqiuddin; Burhanudin; Agil Panca Wardana
Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69503/abdinesia.v6i2.1681

Abstract

Literasi konstitusi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi demokratis mahasiswa sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi masih cenderung bersifat konseptual dan belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi awal pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai konstitusi, melaksanakan program penguatan literasi konstitusi melalui pendekatan edukatif-partisipatif, serta mendeskripsikan hasil pelaksanaan program dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dengan metode edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, analisis studi kasus, tanya jawab, dan refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konstitusi, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi demokratis yang tercermin dari meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menganalisis isu-isu konstitusional, menyampaikan argumentasi hukum secara rasional, dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan akademik maupun kehidupan bermasyarakat. Program ini menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusi merupakan strategi yang efektif untuk membangun budaya hukum dan budaya demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Constitutionality of Separating National and Regional Elections after Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024 Habibul Umam Taqiuddin; Anggi Purnama Tradesa; Baiq Widiantari
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 20 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 20 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v20i2.700

Abstract

Indonesia's experience with the five-ballot simultaneous election in 2019 exposed the administrative strain created when presidential, national legislative, and regional legislative contests are conducted within a single electoral cycle. The resulting burden on voters, election organisers, and electoral logistics became part of the constitutional debate that preceded Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024. This article examines two related issues: whether the Constitution permits national and regional elections to be placed on different schedules, and how such a redesign affects the tenure of provincial and regency/municipal Regional People's Representative Councils (DPRD). The research is normative and doctrinal, drawing on statutory, case, conceptual, and historical approaches. It finds that the 1945 Constitution does not prescribe one compulsory model of simultaneity; separation is therefore permissible so long as the legislature protects electoral periodicity, popular sovereignty, representative legitimacy, and legal certainty. The principal difficulty lies in the transition. Existing legislation does not yet provide a complete mechanism for reconciling the new regional election timetable with the statutory five-year tenure of DPRD members. Any additional period in office must consequently rest on express legislation, be confined to the minimum period required for transition, and remain compatible with Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. Legislative harmonisation is therefore necessary before the new schedule is implemented.
Co-Authors Agil Panca Wardana Alfiani, Ria Anggi Purnama Tradesa Apriani, Sindi Baiq Mulianah Baiq Muniah Baiq Solatiyah Baiq Widiantari Burhanudin Dedi Riswandi Dedi Riswandi, Dedi Hasbiatun Hasbiatun Hasbiatun, Hasbiatun Imansyah, Yadi Irpan Suriadiata Mashur Mashur, Mashur MUHAMMAD RIZAL Muhammad Rizal Muhammad Rizal Zulhilmi Muhammad Yakub Muhammad Yakub Ismail Mulianahs, Baiq Muniah, Baiq Nurul Laelatul Wahidah Ria Alfiani Risdiana RISDIANA RISDIANA, RISDIANA Sindi Apriani Sisca Juliana Solatiyah, Baiq Titi Tantri Titi Tantri Ulul Azmi Yakub, Muhammad Zulhilmi, Muhammad Rizal