Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS : EVIDENCE FROM ACEH, INDONESIA Mukhtaruddin
SUMBER INFORMASI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI Vol 2 No 1 (2025): Jurnal SIMBAN
Publisher : Gabungan Riset Edukasi dan Ekplorasi Teori (GREET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study investigates the governance and accountability of Special Autonomy Funds (SAF) in Aceh, Indonesia, a post-conflict region with significant fiscal transfers following the 2005 Helsinki peace agreement. Using a mixed-methods design, combining interviews, focus groups, surveys, and secondary data analysis, the research examines institutional frameworks, implementation outcomes, and the role of civil society in fund oversight. Findings reveal persistent weaknesses in governance structures, including overlapping institutional mandates, limited regulatory enforcement, and political interference that undermines alignment between policy objectives and development outcomes. Quantitative evidence indicates that nearly 30% of SAF-funded projects failed to achieve intended goals, while qualitative insights highlight exclusion of civil society organizations from decision-making processes, contributing to weak accountability. Nevertheless, case studies of participatory initiatives in health and environmental programs demonstrate the potential of inclusive governance and digital monitoring to improve transparency and citizen trust. This study contributes to the literature on public financial management by emphasizing the importance of context-specific approaches to governance in post-conflict regions. It underscores the necessity of strengthening legal frameworks, clarifying institutional responsibilities, and fostering civil society engagement. The findings provide both theoretical insights into accountability mechanisms and practical recommendations for policymakers seeking to enhance the effectiveness of special fiscal transfers in decentralized systems.
Tax On Digital Business: A Systematic Literature Review Erine Tri Florencia; Dana Farhana; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8113

Abstract

Latar belakang: Perkembangan bisnis digital yang pesat telah mengubah struktur perekonomian global serta memunculkan tantangan dan peluang baru dalam optimalisasi penerimaan pajak. Transformasi transaksi menuju platform digital, aktivitas lintas batas negara, serta model bisnis berbasis teknologi menuntut adanya penyesuaian kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami sejauh mana bisnis digital berkontribusi terhadap penerimaan pajak serta tantangan yang dihadapi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2016–2026 dianalisis secara sistematis. Kajian ini mensintesis temuan empiris terkait pertumbuhan transaksi digital, aktivitas bisnis digital lintas negara, kebijakan perpajakan digital, serta kapasitas institusional administrasi pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa ekspansi bisnis digital berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan volume transaksi, dokumentasi digital yang lebih tertelusur, serta formalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, literatur juga menyoroti berbagai tantangan struktural, seperti kompleksitas yurisdiksi, kesenjangan regulasi, risiko pengalihan laba (profit shifting), serta keterbatasan kapasitas administrasi pajak yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Dampak bisnis digital terhadap penerimaan pajak bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, infrastruktur digital, serta kekuatan kelembagaan suatu negara. Kesimpulan: Bisnis digital memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan kapasitas institusi perpajakan. Penelitian ini berkontribusi dengan memetakan perspektif teoretis dominan serta mengidentifikasi implikasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal di era ekonomi digital.
Digital Transformation Of Tax Administration Systems And Its Implications For Tax Compliance: A Systematic Literature Review Bobby Pratama; Rahmad Hidayat; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8114

Abstract

Latar belakang: Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan menjadi agenda strategis berbagai negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-invoicing, dan e-billing dipandang mampu memperkuat efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan perpajakan. Namun demikian, sejauh mana transformasi digital tersebut berdampak terhadap kepatuhan pajak masih memerlukan sintesis kajian empiris yang komprehensif. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA. Sebanyak 40 artikel ilmiah terindeks dan telah melalui proses peer-review yang dipublikasikan pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis. Fokus kajian diarahkan pada tiga instrumen utama digitalisasi pajak, yaitu e-filing, e-invoicing, dan e-billing, sebagai elemen fundamental dalam sistem administrasi perpajakan modern. Hasil: Hasil sintesis menunjukkan bahwa sekitar 87,5% artikel yang dianalisis menemukan adanya hubungan positif antara penerapan sistem perpajakan digital dan peningkatan kepatuhan pajak, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh efisiensi administrasi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih baik, serta penurunan biaya dan tingkat kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesimpulan: Transformasi digital dalam administrasi perpajakan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan strategi digital perpajakan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centered approach) guna mendorong kepatuhan yang berkelanjutan serta memperkuat sistem perpajakan nasional.
Transfer Pricing and Financial Performance In Multinational Enterprise Dana Farhana; Jeanne Adelina Savitri; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8115

Abstract

Latar belakang: Transfer pricing merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh Multinational Enterprises (MNEs) dalam mengelola transaksi intra-grup lintas yurisdiksi. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya pengawasan pajak internasional, praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penentuan harga antar entitas afiliasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tax planning yang berimplikasi pada financial performance perusahaan. Perkembangan regulasi internasional seperti Arm’s Length Principle (ALP) dan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) semakin memperkuat urgensi kajian komprehensif mengenai hubungan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA terhadap 60 artikel terindeks Scopus periode 2016–2026. Proses seleksi dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dianalisis. Data kemudian disintesis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian terkait transfer pricing, tax planning, dan kinerja keuangan. Hasil: Hasil sintesis menunjukkan bahwa transfer pricing secara dominan dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam pengalokasian laba intra-grup guna mengoptimalkan beban pajak global perusahaan. Praktik ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pajak dan pelaporan kinerja keuangan, namun implementasinya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, risiko regulasi, biaya kepatuhan, serta dinamika kebijakan pajak internasional, termasuk inisiatif anti-BEPS. Literatur juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ALP menjadi faktor krusial dalam menjaga legitimasi praktik transfer pricing. Kesimpulan: Transfer pricing berperan signifikan sebagai strategi tax planning yang berdampak pada financial performance MNEs. Meskipun memberikan manfaat dalam optimalisasi struktur pajak dan efisiensi keuangan, praktik ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip ALP dan regulasi perpajakan global. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara strategi korporasi dan kepatuhan regulasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan multinasional.
The Role of Mental Accounting Theory In Explaining Asymmetric Tax Compliance Toward Income Tax and Value Added Tax Among Non-Incorporated Self-Employed Individuals Nur Fadilah Hanifah; Deya Winanda; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8117

Abstract

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mental Accounting Theory (MAT) dalam menjelaskan kepatuhan pajak yang bersifat asimetris terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada individu pekerja mandiri yang tidak berbadan hukum. Kelompok ini mencakup pemilik usaha perseorangan, pekerja lepas (freelancer), dan pelaku usaha mikro yang beroperasi tanpa entitas hukum terpisah serta secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan, arus kas, dan kewajiban perpajakan tanpa mekanisme pemotongan pihak ketiga. Perbedaan karakteristik pengelolaan keuangan tersebut diduga memengaruhi cara mereka memandang dan memenuhi kewajiban pajak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel yang terindeks di Scopus dan SINTA pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait penerapan Mental Accounting Theory dalam konteks kepatuhan pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi mental secara signifikan membentuk cara wajib pajak mengategorikan kewajiban pajaknya secara kognitif. Pajak Penghasilan umumnya dipersepsikan sebagai pengurangan langsung terhadap pendapatan pribadi sehingga memicu loss aversion dan resistensi psikologis. Sebaliknya, Pajak Pertambahan Nilai sering kali diperlakukan sebagai bagian dari arus kas usaha akibat tidak adanya pemisahan mental yang konsisten antara dana pajak dan dana operasional. Perbedaan persepsi ini menghasilkan pola kepatuhan yang asimetris, seperti keterlambatan pembayaran, penggunaan sementara dana pajak untuk kebutuhan operasional, serta variasi tingkat kepatuhan sukarela. Kesimpulan: Penelitian ini memperkuat relevansi Mental Accounting Theory dalam kajian perpajakan perilaku dengan menunjukkan bahwa struktur kognitif wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan yang berbeda terhadap jenis pajak yang berbeda. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap pola pikir dan struktur kognitif wajib pajak pekerja mandiri non-badan hukum, sehingga strategi peningkatan kepatuhan dapat dirancang secara lebih efektif dan kontekstual.
Insentif Pajak terhadap Pembiayaan Usaha Baru pada Startup: A Systematic Literature Review Anggia Marshanda Putri; Muhammad Ario Permadi; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8118

Abstract

Latar belakang: Pertumbuhan startup menghadapi tantangan pembiayaan yang signifikan pada tahap awal akibat keterbatasan arus kas, minimnya aset, serta tingginya persepsi risiko dari investor. Untuk mengurangi hambatan tersebut dan memperkuat ekosistem kewirausahaan, pemerintah memanfaatkan kebijakan insentif pajak sebagai instrumen fiskal yang strategis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana insentif pajak berperan dalam pembiayaan usaha baru, khususnya melalui perspektif Signaling Theory. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 40 artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti protokol PRISMA. Proses seleksi dilakukan melalui identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel yang relevan dengan topik insentif pajak dan pembiayaan startup. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki fungsi multidimensional dalam pembiayaan usaha baru. Pertama, insentif pajak meningkatkan arus kas internal serta memperluas akses terhadap pembiayaan eksternal. Kedua, insentif pajak memengaruhi struktur permodalan dan strategi investasi venture capital. Ketiga, insentif pajak berperan sebagai sinyal publik yang kredibel, sehingga mampu menurunkan persepsi risiko investor dan meningkatkan legitimasi startup di mata pasar. Temuan ini memperluas Signaling Theory dengan menekankan pentingnya sinyal publik melalui kebijakan fiskal pemerintah. Kesimpulan: Efektivitas insentif pajak dalam mendukung pembiayaan startup tidak hanya ditentukan oleh besaran insentif yang diberikan, tetapi juga oleh desain kebijakan yang kredibel dan terintegrasi dengan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh.
Organizational Form And Tax Avoidance: A Literature Review Salsabilah Catur Sakinah; Cahyani Putri Ayu; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8125

Abstract

Latar belakang: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun praktik tax avoidance semakin kompleks seiring dengan globalisasi dan beragamnya struktur kepemilikan perusahaan. Bentuk organisasi, khususnya perbedaan antara State-Owned Enterprises (SOEs) and Non-State-Owned Enterprises (Non-SOEs), diduga memengaruhi perilaku penghindaran pajak melalui perbedaan insentif, mekanisme pengawasan, serta tekanan institusional yang dihadapi masing-masing entitas. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis pedoman PRISMA dengan menganalisis 60 artikel terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Proses seleksi dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi untuk memperoleh literatur yang relevan dengan topik bentuk organisasi dan penghindaran pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan Non-SOE cenderung melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif dibandingkan SOE. Hal ini dipengaruhi oleh orientasi laba, tekanan persaingan pasar, serta insentif manajerial. Sebaliknya, SOE cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan karena adanya mandat publik, pengawasan pemerintah, dan pertimbangan reputasi. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti tekanan keuangan atau kelemahan tata kelola, SOE juga berpotensi melakukan strategi penghindaran pajak. Selain itu, bentuk organisasi terbukti memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan, keterbatasan keuangan, lingkungan regulasi, serta karakteristik eksekutif terhadap keputusan pajak perusahaan. Kesimpulan: Bentuk organisasi merupakan determinan penting dalam membedakan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan struktur kepemilikan tidak hanya memengaruhi intensitas praktik tax avoidance, tetapi juga membentuk bagaimana faktor-faktor tata kelola, tekanan keuangan, regulasi, dan karakteristik manajemen berperan dalam pengambilan keputusan perpajakan