Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Jurnal Adabiya Jurnal Kajian Akuntansi Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesian Journal of Library and Information Science (IJLIS) Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi IPSSJ Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Al Maktabah Jurnal kajian Ilmu dan Perpustakaan
Mukhtaruddin Mukhtaruddin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Tax On Digital Business: A Systematic Literature Review Erine Tri Florencia; Dana Farhana; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8113

Abstract

Latar belakang: Perkembangan bisnis digital yang pesat telah mengubah struktur perekonomian global serta memunculkan tantangan dan peluang baru dalam optimalisasi penerimaan pajak. Transformasi transaksi menuju platform digital, aktivitas lintas batas negara, serta model bisnis berbasis teknologi menuntut adanya penyesuaian kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami sejauh mana bisnis digital berkontribusi terhadap penerimaan pajak serta tantangan yang dihadapi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel ilmiah bereputasi yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2016–2026 dianalisis secara sistematis. Kajian ini mensintesis temuan empiris terkait pertumbuhan transaksi digital, aktivitas bisnis digital lintas negara, kebijakan perpajakan digital, serta kapasitas institusional administrasi pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa ekspansi bisnis digital berpotensi memperluas basis pajak melalui peningkatan volume transaksi, dokumentasi digital yang lebih tertelusur, serta formalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, literatur juga menyoroti berbagai tantangan struktural, seperti kompleksitas yurisdiksi, kesenjangan regulasi, risiko pengalihan laba (profit shifting), serta keterbatasan kapasitas administrasi pajak yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak. Dampak bisnis digital terhadap penerimaan pajak bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, infrastruktur digital, serta kekuatan kelembagaan suatu negara. Kesimpulan: Bisnis digital memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan kapasitas institusi perpajakan. Penelitian ini berkontribusi dengan memetakan perspektif teoretis dominan serta mengidentifikasi implikasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal di era ekonomi digital.
Digital Transformation Of Tax Administration Systems And Its Implications For Tax Compliance: A Systematic Literature Review Bobby Pratama; Rahmad Hidayat; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8114

Abstract

Latar belakang: Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan menjadi agenda strategis berbagai negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi seperti e-filing, e-invoicing, dan e-billing dipandang mampu memperkuat efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan perpajakan. Namun demikian, sejauh mana transformasi digital tersebut berdampak terhadap kepatuhan pajak masih memerlukan sintesis kajian empiris yang komprehensif. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA. Sebanyak 40 artikel ilmiah terindeks dan telah melalui proses peer-review yang dipublikasikan pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis. Fokus kajian diarahkan pada tiga instrumen utama digitalisasi pajak, yaitu e-filing, e-invoicing, dan e-billing, sebagai elemen fundamental dalam sistem administrasi perpajakan modern. Hasil: Hasil sintesis menunjukkan bahwa sekitar 87,5% artikel yang dianalisis menemukan adanya hubungan positif antara penerapan sistem perpajakan digital dan peningkatan kepatuhan pajak, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh efisiensi administrasi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih baik, serta penurunan biaya dan tingkat kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesimpulan: Transformasi digital dalam administrasi perpajakan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan strategi digital perpajakan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centered approach) guna mendorong kepatuhan yang berkelanjutan serta memperkuat sistem perpajakan nasional.
Transfer Pricing and Financial Performance In Multinational Enterprise Dana Farhana; Jeanne Adelina Savitri; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8115

Abstract

Latar belakang: Transfer pricing merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh Multinational Enterprises (MNEs) dalam mengelola transaksi intra-grup lintas yurisdiksi. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya pengawasan pajak internasional, praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penentuan harga antar entitas afiliasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tax planning yang berimplikasi pada financial performance perusahaan. Perkembangan regulasi internasional seperti Arm’s Length Principle (ALP) dan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) semakin memperkuat urgensi kajian komprehensif mengenai hubungan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA terhadap 60 artikel terindeks Scopus periode 2016–2026. Proses seleksi dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dianalisis. Data kemudian disintesis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian terkait transfer pricing, tax planning, dan kinerja keuangan. Hasil: Hasil sintesis menunjukkan bahwa transfer pricing secara dominan dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam pengalokasian laba intra-grup guna mengoptimalkan beban pajak global perusahaan. Praktik ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pajak dan pelaporan kinerja keuangan, namun implementasinya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, risiko regulasi, biaya kepatuhan, serta dinamika kebijakan pajak internasional, termasuk inisiatif anti-BEPS. Literatur juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ALP menjadi faktor krusial dalam menjaga legitimasi praktik transfer pricing. Kesimpulan: Transfer pricing berperan signifikan sebagai strategi tax planning yang berdampak pada financial performance MNEs. Meskipun memberikan manfaat dalam optimalisasi struktur pajak dan efisiensi keuangan, praktik ini memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tetap selaras dengan prinsip ALP dan regulasi perpajakan global. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara strategi korporasi dan kepatuhan regulasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan multinasional.
The Role of Mental Accounting Theory In Explaining Asymmetric Tax Compliance Toward Income Tax and Value Added Tax Among Non-Incorporated Self-Employed Individuals Nur Fadilah Hanifah; Deya Winanda; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8117

Abstract

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mental Accounting Theory (MAT) dalam menjelaskan kepatuhan pajak yang bersifat asimetris terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada individu pekerja mandiri yang tidak berbadan hukum. Kelompok ini mencakup pemilik usaha perseorangan, pekerja lepas (freelancer), dan pelaku usaha mikro yang beroperasi tanpa entitas hukum terpisah serta secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan, arus kas, dan kewajiban perpajakan tanpa mekanisme pemotongan pihak ketiga. Perbedaan karakteristik pengelolaan keuangan tersebut diduga memengaruhi cara mereka memandang dan memenuhi kewajiban pajak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA. Sebanyak 60 artikel yang terindeks di Scopus dan SINTA pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan empiris terkait penerapan Mental Accounting Theory dalam konteks kepatuhan pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi mental secara signifikan membentuk cara wajib pajak mengategorikan kewajiban pajaknya secara kognitif. Pajak Penghasilan umumnya dipersepsikan sebagai pengurangan langsung terhadap pendapatan pribadi sehingga memicu loss aversion dan resistensi psikologis. Sebaliknya, Pajak Pertambahan Nilai sering kali diperlakukan sebagai bagian dari arus kas usaha akibat tidak adanya pemisahan mental yang konsisten antara dana pajak dan dana operasional. Perbedaan persepsi ini menghasilkan pola kepatuhan yang asimetris, seperti keterlambatan pembayaran, penggunaan sementara dana pajak untuk kebutuhan operasional, serta variasi tingkat kepatuhan sukarela. Kesimpulan: Penelitian ini memperkuat relevansi Mental Accounting Theory dalam kajian perpajakan perilaku dengan menunjukkan bahwa struktur kognitif wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan yang berbeda terhadap jenis pajak yang berbeda. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap pola pikir dan struktur kognitif wajib pajak pekerja mandiri non-badan hukum, sehingga strategi peningkatan kepatuhan dapat dirancang secara lebih efektif dan kontekstual.
Insentif Pajak terhadap Pembiayaan Usaha Baru pada Startup: A Systematic Literature Review Anggia Marshanda Putri; Muhammad Ario Permadi; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8118

Abstract

Latar belakang: Pertumbuhan startup menghadapi tantangan pembiayaan yang signifikan pada tahap awal akibat keterbatasan arus kas, minimnya aset, serta tingginya persepsi risiko dari investor. Untuk mengurangi hambatan tersebut dan memperkuat ekosistem kewirausahaan, pemerintah memanfaatkan kebijakan insentif pajak sebagai instrumen fiskal yang strategis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana insentif pajak berperan dalam pembiayaan usaha baru, khususnya melalui perspektif Signaling Theory. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 40 artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti protokol PRISMA. Proses seleksi dilakukan melalui identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel yang relevan dengan topik insentif pajak dan pembiayaan startup. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki fungsi multidimensional dalam pembiayaan usaha baru. Pertama, insentif pajak meningkatkan arus kas internal serta memperluas akses terhadap pembiayaan eksternal. Kedua, insentif pajak memengaruhi struktur permodalan dan strategi investasi venture capital. Ketiga, insentif pajak berperan sebagai sinyal publik yang kredibel, sehingga mampu menurunkan persepsi risiko investor dan meningkatkan legitimasi startup di mata pasar. Temuan ini memperluas Signaling Theory dengan menekankan pentingnya sinyal publik melalui kebijakan fiskal pemerintah. Kesimpulan: Efektivitas insentif pajak dalam mendukung pembiayaan startup tidak hanya ditentukan oleh besaran insentif yang diberikan, tetapi juga oleh desain kebijakan yang kredibel dan terintegrasi dengan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh.
Organizational Form And Tax Avoidance: A Literature Review Salsabilah Catur Sakinah; Cahyani Putri Ayu; Mukhtaruddin
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 1 (2026): Article Research Maret 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i1.8125

Abstract

Latar belakang: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun praktik tax avoidance semakin kompleks seiring dengan globalisasi dan beragamnya struktur kepemilikan perusahaan. Bentuk organisasi, khususnya perbedaan antara State-Owned Enterprises (SOEs) and Non-State-Owned Enterprises (Non-SOEs), diduga memengaruhi perilaku penghindaran pajak melalui perbedaan insentif, mekanisme pengawasan, serta tekanan institusional yang dihadapi masing-masing entitas. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis pedoman PRISMA dengan menganalisis 60 artikel terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Proses seleksi dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi untuk memperoleh literatur yang relevan dengan topik bentuk organisasi dan penghindaran pajak. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan Non-SOE cenderung melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif dibandingkan SOE. Hal ini dipengaruhi oleh orientasi laba, tekanan persaingan pasar, serta insentif manajerial. Sebaliknya, SOE cenderung lebih berhati-hati dalam praktik perpajakan karena adanya mandat publik, pengawasan pemerintah, dan pertimbangan reputasi. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti tekanan keuangan atau kelemahan tata kelola, SOE juga berpotensi melakukan strategi penghindaran pajak. Selain itu, bentuk organisasi terbukti memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan, keterbatasan keuangan, lingkungan regulasi, serta karakteristik eksekutif terhadap keputusan pajak perusahaan. Kesimpulan: Bentuk organisasi merupakan determinan penting dalam membedakan tingkat agresivitas penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan struktur kepemilikan tidak hanya memengaruhi intensitas praktik tax avoidance, tetapi juga membentuk bagaimana faktor-faktor tata kelola, tekanan keuangan, regulasi, dan karakteristik manajemen berperan dalam pengambilan keputusan perpajakan
BEYOND GREENWASHING: REKONSTRUKSI PELAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS ECO-MASLAHAH DAN PRINSIP TABLIGH Faiz Muzakki; Mukhtaruddin
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 04 April (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Greenwashing—di mana korporasi memoles citra lingkungan tanpa substansi nyata—telah mencederai integritas pelaporan keberlanjutan global dan dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai tindakan Tadlis (penipuan informasi). Standar pelaporan konvensional saat ini sering kali terjebak pada bias materialitas finansial, mengabaikan dimensi spiritual pelestarian alam (Hifdz al-Bi’ah). Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik pelaporan tersebut dan menawarkan model rekonstruksi berbasis Akuntansi Syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis, penelitian ini mengintegrasikan konsep Eco-Maslahah (kemaslahatan lingkungan sebagai mandat teologis) dan prinsip Tabligh (penyampaian kebenaran secara transparan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan harus bertransformasi dari sekadar alat reputasi menjadi instrumen pertanggungjawaban ilahiyah. Model pelaporan berbasis Tabligh menuntut pengungkapan berimbang (balanced disclosure), di mana perusahaan wajib mengungkapkan dampak negatif ekologis secara jujur sebagaimana dampak positifnya, sebagai bentuk amanah kepada Tuhan dan pemangku kepentingan.
Sistem Whistleblowing: Perisai Terhadap Fraud atau Penyebab Kebungkaman yang Berisiko? Penelitian Ryena Rizqi Amalia Gusman; Mukhtaruddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5975

Abstract

Sistem whistleblowing merupakan instrumen pengendalian internal yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di dalam organisasi. Sistem ini menyediakan saluran aman bagi individu untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Artikel ini menganalisis peran sistem whistleblowing dalam pencegahan kecurangan serta mengidentifikasi risiko yang timbul jika sistem tersebut tidak diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis 35 artikel dari jurnal nasional dan internasional tentang whistleblowing dan kecurangan, yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem whistleblowing sangat bergantung pada faktor utama, yaitu budaya organisasi, komitmen manajemen, dan kekuatan mekanisme perlindungan bagi pelapor. Sistem ini dapat menjadi perisai efektif melawan kecurangan jika didukung oleh tata kelola yang baik, kebijakan yang jelas, serta komitmen nyata dari pimpinan.
CONTROVERSY OF ACTIVITY-BASED COSTING: EFFICIENCY OR COST-SAVING DISTORTION? A CONTINGENCY THEORY PERSPECTIVE Putri Nur, Amelia; Mukhtaruddin
Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro Vol. 9 No. 2 (2026): Collaboration International Conference Nitro
Publisher : LP2M IBK Nitro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Activity-Based Costing (ABC) is a cost accounting system designed to produce more accurate cost information by tracing costs based on activities. Although ABC is considered superior to traditional costing systems, its implementation in manufacturing companies still faces various challenges. This study aims to examine the challenges of implementing ABC in manufacturing companies from the perspective of contingency theory. The research method used is a literature review by analyzing relevant journals and scientific publications published between 2021 and 2026. The results of the review indicate that the main challenges in implementing ABC in manufacturing companies include the complexity of identifying activities and cost drivers, high data requirements, substantial implementation costs, limitations in accounting information systems, and employee resistance to changes in the costing system. Based on contingency theory, these challenges arise due to a mismatch between the characteristics of manufacturing companies—such as company size, the level of complexity in production processes, and the readiness of organizational resources—and the requirements of the ABC system within organizational conditions. This study is expected to provide conceptual insights for manufacturing companies when considering the effective implementation of ABC.
Co-Authors Abdul Bashir Abdul Manan Andriana, Isni Anggia Marshanda Putri Anggun Feby Ivana Putri Anisa Siti Nurjanah Asnawi, Asnawi Auliya Izzah Afifah Bakkara, Viona febiyola Bobby Pratama Cahyani Putri Ayu Charis Gavriel Hamel Dana Farhana Deka Chantika Savana Cinta Deya Winanda Didik Susetyo Dini Anggraini Eliza Rahmi Erine Tri Florencia Fahrur Razi Faiz Muzakki Faris Aji Nugraheri Febrina Friska Hafira Putri Nawa Helpiana Hendra Susanto Iwan Efriandy Jeanne Adelina Savitri Jessheline Kemas Muhammad Arkan Albukhori Khatib A. Latief M Alan Saputra M. Afif Al Afuw Mikael Mangapu Simarmata Miselin Daekida Muhammad Aditya Muhammad Ario Permadi Muhammad Tri Luthfillah Nabil Fairil Renata Natasha Dea Fatharani Nazaruddin Musa Nur Fadilah Hanifah Nurhayati Ali Hasan Nurrahmi Nurrahmi Nurullah, Asfeni Putra, Muhammad Aditya Putri Nur, Amelia R. Dimas Aditya Rizky Hafiz Alkazri Rizqi Firdaus Rizqiya Safira Rosalinda, Zhafirrah Ryena Rizqi Amalia Gusman Safri, T. Mulkan Sakinah Zayyan Salsabilah Catur Sakinah Selly Amelia Sari Septika Shelly F. Kartasari T. Mulkan Safri Tasya Aprilia Wulan Ramadani Zahratunnisa Zulfa Tuffahati