Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Eka Saputra. B, Imran; Rahman, Ali; Ramadani, Rizki
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.410

Abstract

keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je’netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal researchbahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disamapaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL
FORMULASI KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN PELAKU USAHA Asriati, Asriati; Wardhana Mamonto, Moch Andry Wikra; Ramadani, Rizki; Suryani, St.
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.672

Abstract

One of the authorities of the Regional Government is the field of tourism, this delegation of authority is emphasized in several laws and regulations. However, North Toraja Regency, which has tourism potential, does not yet have derivative regulations to empower and improve the economy of business actors. This article focuses on disclosing the basis for the formation of local regulations on the implementation of tourism and content specifically related to business actors. The method used is normative-empirical, focusing on examining primary data through open interviews, and examining secondary data, analyzed qualitatively. Referring to several laws and regulations, it is regulated that the local government has the authority and even emphasized several obligations to take care of tourism affairs, so that the North Toraja Regency government is seen as important to form regional regulations, while the content material related to business actors is realized by setting the norms of obligation for the government to conduct training for business actors, where the material is prepared on the basis of research so that business actors in the tourism and culinary management sector are able to increase the number of tourists, the income of business actors, as well as regional original income, the article contains standardization of the construction of identical infrastructure for each regions, and facilitating special partnerships with the need for appropriate technology for business actors, as well as facilitating access to capital with banks and investors.