Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Vokasi Jurnal Usia Dini Jurnal Manajemen Pendidikan Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of Indonesian Legal Studies Substantive Justice International Journal of Law Technomedia Journal Unes Law Review Jurnal Al-Dustur Petitum Information Technology Education Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Pedagogic Research - Applied Literacy Journal SASI Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Rizki Ramadani
Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

 1 
TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Amin, Fadlullah; Busthami, Dachran; Ramadani, Rizki
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i1.440

Abstract

Abstract This study aims to identify and analyze the Juridical Review of the Peace Deed Made Before a Notary in Resolving Civil Cases. Empirical research methods. This empirical legal researchmethod is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. used as the strongest and most complete evidence. This peace deed guarantees the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties in the civil dispute settlement process. Therefore, the peace deed is written evidence, the strongest and most complete and can make a real contribution to disputeresolution quickly and cheaply. A peace deed made before a notary has a legal legal standing against a court decision as a complete means of proof. In 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions (hereinafter referred to as the Notary Law) according to the Notary Law, a notary may not have a profession that interferes with his performance other than that he is prohibited from having a side job that can cause a conflict of interest (conflict interest). The mediation process carried out by a notary as a mediator is very possible considering that the notary understands the problems that occur between the disputingparties who are his clients. Another advantage if the notary acts as a mediator is that it will be easier to find a way out of the problem because the notary understands the direction of the settlement to be chosen, this is because the notary is the maker of the peace deed of the disputing parties, so he really understands the essence and context of the problems that are happening. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata. Metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.Berdasarkan hasil penelitian ini adalah maka dapat ditarik kesimpulan Kedudukan hukum Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, akta perdamaian tersebut merupakan bukti tertulis, terkuat dan terpenuh serta dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan sebagai alat pembuktian lengkap.Peran Notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) menurut UU Notaris, seorang notaris tidak bolehberprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict interesting). Proses mediasi yang dilakukan seorang notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena notaris tersebut sebagai pembuat aktaperdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.
Effectiveness of Implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court Deasy, Deasy Yuni Pratiwi; Razak, Askari; Ramadani, Rizki
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.560

Abstract

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Electronic Trial Implementation at the Makassar State Administrative Court and to determine and analyze the Factors that Influence the Effectiveness of Electronic Trial Implementation at the Makassar State Administrative Court. In this study, legal regulations and the reality in the field will be analyzed to provide answers to the questions raised. This study uses an empirical legal research method, with the research location in Makassar City and its location at the Makassar State Administrative Court. Data were collected through interview techniques and literature studies, which were then analyzed descriptively analytically. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Case Administration and Trials in Court (Case Study at the Makassar State Administrative Court) has not been fully effective because there are still many obstacles that hinder the implementation of electronic trials. Coupled with the settlement of cases from year to year experiencing fluctuating data. This is due to one of the factors that greatly influences, among others, the infrastructure factor, namely the network which still often experiences disruptions. As a recommendation, In order to improve the effectiveness of the implementation of electronic trials at the Makassar State Administrative Court in accordance with the Supreme Court Regulation with the intent and purpose of the government, it is necessary to add and update facilities and infrastructure, especially those related to the network. The government also needs to hold special training for judges and advocates so that law enforcers become more professional and the government needs to conduct socialization to the public about the importance of technology at this time. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasaar dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat jalannya persidangan elektronik. Ditambah dengan penyelesaiaan perkara dari tahun ke tahun mengalami data yang fluktuatif. Hal ini disebabkan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi antara lain faktor sarana prasarana yaitu jaringan yang masih sering mengalami gangguan. Sebagai rekomendasi, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dengan maksud dan tujuan pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana tertutama yang berkaitan dengan jaringan. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan khusus kepada hakim dan advokat agar penegak hukum menjadi lebih professional serta pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya teknologi pada saat ini.
Co-Authors Amin, Fadlullah Amiruddin Amiruddin Andi Azhar Apri Nuryanto Arifin, Muhammad Ya'rif Artha Mahindra Diputera Asriati Asriati, Asriati Bali, Muhammad Mushfi El Iq Bima, Muhammad Rinaldi Busthami, Dachran Deasy, Deasy Yuni Pratiwi Eka Saputra. B, Imran Hamzah, Yuli Adha Indri Handayani, Indri Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, Moch. Andri Wikra Wardhana Mangerengi, Arianty Anggraeni Muhammad Ilyas Muhammad Nur Pratama, Arizqi Ihsan Rahman, Ali Razak, Askari Roni Sinaga Setiadi, Ade Suryani, St. Wahida Wahida Wardhana Mamonto, Moch Andry Wikra