Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.747

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH JURNAL ILMIAH GEOMATIKA MAJALAH ILMIAH GLOBE Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana Malang REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Jurnal Teknik : Majalah Ilmiah Fakultas Teknik Unpak Online Learning in Educational Research Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia Riwayat: Educational Journal of History and Humanities PESHUM Jurnal Pendidikan Progresif Jurnal Tiyuh Lampung: Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Jurnal Punyimbang Jurnal Selaksa Makna

Bambang Riadi

Badan Informasi Geospasial

Author-ID : 360193

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Transportation Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KAJIAN PERCEPATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIS Riadi, Bambang; Makmuriyanto, Agus
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKPengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dilakukan oleh camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri wajib memfasilitasi pelaksanaan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang berupa Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat.Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometris, sehingga kajian penerapan metode iniperlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan. Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan di atas peta skala 1:5.000 - 1:10.000, namun ketersediaan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai saat ini baru pada skala 1:10.000 dan pada wilayah yang masih terbatas. Inovasi teknologi dengan memanfaatkan data citrategak resolusi tinggi hasil perekaman satelit ataupun pesawat tanpa awak (UnmannedAerial Vehicle/UAV) diperlukan untuk melengkapi ketentuan skala peta dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Lokasi penelitian ini adalah di sebagian wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogordan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Hasil wawancara dengan penduduk pada kedua desa yang berbatasan menyatakan bahwa batas wilayah indikatif yang terdapat pada peta RBI didapatkan pernyataan: salah, benar, dan tidak tahu.Demikian juga dengan informasi mengenai unsur alam dan buatan yang lain sebagai indikasi batas dikarenakan lurah/kepala desa belum mengetahui wilayah kerjanya.Kata Kunci: batas indikatif, penetapan, penegasan, UAVABSTRACTSupervision and monitoring of the village governance carried out by the head of sub-district as part of regency or city supervision. Here, theMinistry of HomeAffairs facilitates the implementation of the Government Regulation No.72 Year 2005 about Village by issuing Guidelines for Village Boundaries Delimitation and Affirmation through Regulation of Ministry of Home Affairs No. 27 Year 2006 about Village Boundaries Delimitation and Affirmation. The village boundaries delimitation is implemented to provide legal certainty especially to the village boundaries on the land portion. TheRegulation of Ministry of Home Affairs No. 76 Year 2012 as a replacement of Regulation of Ministry of Home Affairs No. 1 Year 2006regulates that the village boundaries delimitation shall be done by using chartometric method, so that an assessment of the implementation ofthe method forvillageâsboundaries is required. Implementation of the village boundaries delimitation shall be done on a map with scale of 1:5,000 - 1:10,000, yet the RBI maps is only availableon a scale of 1:10,000 and cover limited areas. An innovation, such as by utilizing high-resolution imageriesobtained by using satellite or Unmanned Aerial Vehicle (UAV), is required to accelerate the accomplishment to the village boundaries delimitation. This research was carried outat some parts of Cibinong sub-district, Bogor Regencyand Kais District, Sorong Selatan Regency, Papua Barat Province.Results of interview to people live in two nearby villages borders regarding the indicative boundaries shown on the topographic (RBI) maps provide answers of: false, true and unclear. Similar answers also addressed to a question about natural and artificial elements as indicative boundaries because the head of the village do not familiar with their villages area.Keywords: boundary indicative, determination, affirmation,UAV

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SPASIAL Riadi, Bambang; SyafiÃ¢Â€Â™i, Arief; Widodo, Heru Mulyo
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 1 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Data spasial merupakan informasi yang handal untuk menggambarkan fakta yang ada, khususnya mengenai kondisi wilayah di suatu daerah. Guna mengoptimalkan penanganan perencanaan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah perlu dilakukan pembangunan Sistem Informasi Spasial (SIS) guna menginformasikan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah ke khalayak. Oleh karena itu, pada kegiatan ini diharapkan pengelolaan data spasial/peta, khususnya yang berhubungan dengan pemetaan potensi wilayah, dilakukan dalam sistem penyimpanan yang baku dan dalam basis data terpusat sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan. Konsep penyimpanan data terpusat dan dapat dibagi-pakai oleh institusi yang memerlukan telah sesuai dengan program pemerintah mengenai Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Software Development Life Cycle (SDLC). Metode SDLC juga dikenal sebagai Classic Life Cycle Model atau Linear Sequential Model atau Metode Waterfall banyak digunakan oleh kalangan pengembang sistem aplikasi. Pada kegiatan pengembangan aplikasi sistem basis data spasial Kabupaten Pidiejaya ini, metode pengembangan yang dipilih adalah metode SDLC.Dari kegiatan ini terbangun sistem basis data spasial terpadu yang meliputi Sistem Informasi Geospasial berbasis webservice yang menampilkan data hasil kajian, pekerjaan, baik dari instansi Bappeda maupun data sekunder lainnya serta template pencetakan peta.Kata Kunci: Basis data, Web SIG, Sistem Informasi Spasial, SDLC, Kabupaten PidiejayaABSTRACTSpatial data is reliable information to describe the facts, especially that related to the condition of territory in an particular area. In order to optimize planning and management of regional development, the development of Spatial Information System (SIS) is needed to inform potency of the area to the public. Therefore, in this activity it is expected that management of the spatial data / maps, especially those associated with the mapping of potential areas, conducted in a standard storage system and a centralized database that allows used access by the parties in need. The concept of centralized data storage that can be shared by agencies in need is in accordance with the government program of the National Spatial Data Infrastructure (NSDI). Software Development Life Cycle (SDLC), SDLC method also known as Classic Life Cycle Model or Linear Sequential Model or the Waterfall method is widely used by SIS developers. The method also has been used on thedevelopment of applications of spatial database system in Pidiejaya area, with the selected development method is SDLC. Result of this activity generates an integrated spatial data base system which includes a webservice based Geospatial Information System that displays the data results from the work and study, both from the spatial planning agency (Bappeda) and other secondary data and printing a map template.Keywords : Database, WebGIS, Spatial Information System, SDLC, Pidiejaya Regency

EVALUASI LAHAN WILAYAH PERTANIAN KEPULAUAN MARITIM UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN : STUDI KASUS DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Riadi, Bambang
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 15, No 1 (2013)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

ABSTRAKKabupaten Maluku Tenggara Barat secara umum dikategorikan sebagai wilayah kepulauan maritim karenadominasi sumberdaya alam maupun masyarakat berbasis pada jasa kelautan. Sejauh ini, kebutuhan makanan diwilayah ini masih tergantung dari wilayah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Penelitian ini mengembangkan konsepevaluasi potensi lahan pertanian berdasarkan data sistem lahan dan informasi fisik lahan terkini. Interpretasi citrasatelit dilakukan untuk perolehan data fisik lahan yang diintegrasikan dengan data sistem lahan dengan menggunakanSistem Informasi Geografis dalam analisis spasial potensi lahan pertanian tersebut. Penerapan konseppengembangan lahan pertanian yang digunakan menghasilkan tiga jenis potensi lahan yaitu pertanian padi sawah,pertanian lahan kering, dan pengembangan tanaman tahunan. Namun demikian, hasil penelitian masih merupakaninformasi awal zonasi lahan yang memiliki potensi tersebut, dan dapat digunakan sebagai data awal untukpengembangan lebih lanjut terhadap kesesuaian jenis pertanian sampai dengan jenis komoditasnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa wilayah kabupaten ini memiliki areal potensi lahan pertanian sawah dengan kelas sesuaimarginal (S3) seluas 53.000 ha atau 8,7 % dari total wilayah, potensi lahan pertanian lahan kering dengan kelassesuai marginal (S3) seluas 44.000 ha atau 9,9 % dari total wilayah. Berdasarkan hasil analisis ini, potensipengembangan lahan pertanian di wilayah kepulauan maritim ini cukup besar meskipun dalam kategori sesuaimarginal. Lahan dengan kondisi seperti ini mempunyai pembatas-pembatas yang besar, oleh karena itu upaya-upayamanajemen pada tingkat pengelolaan harus diterapkan. Informasi spasial memiliki peran penting dalam rangkamendukung program ketahanan pangan nasional.Kata Kunci: Lahan Pertanian, Zonasi Lahan, Kepulauan Maritim, Lahan Marginal, Pengembangan Lahan.ABSTRACTIn general, Maluku Tenggara Barat Regency is considered as a maritime archipelago due to the dominance of bothnatural and social resources which are mainly supported by marine base services. So far, basic food needs of theregion constantly depend on food production from other areas, such as Java and Sulawesi. This research developed aconcept of potential agriculture site selection base on land system and current physical land information. Moreover,satellite image interpretation was used to obtain land physical data. Integration of these data with land use and landsystem data using a Geographic Information System tool to perform spatial analysis in order to obtaina potentialfarmland classification. This analysis result in three types of potential agricultural land namely wetland rice agriculture,dry land agriculture, and annual crops agriculture. This results show provisional information which has potential use forland zonation. Accordingly, the results can be used as input for further development of feasibility study for definingagricultural zone and crop types. The potential farmland class shows that land area potential for developing wetlandrice agricultural amounted for 53 thousand hectares (8.7% of the total area) and dry land agricultural amounted for44,000 hectares (9.9% of the total area); both fall in marginally suitable class (S3). Looking at the number, thepotential area for developing agricultural in the maritime archipelago is actually quite large, although those are fall inthe category of marginally suitable. Land in this category has great physical limitations, so that maintenance at thelevel of management should be implemented. This kind of spatial information actually has in important role insupporting national food security.Keywords: Agricultural Land, Land Use Zoning, Maritime Islands, Marginal Land, Development Land.

ASPEK GEOSPASIAL DALAM DELINEASI BATAS WILAYAH KOTA GORONTALO Riadi, Bambang; Soleman, M.Khifni
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 1 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Batas wilayah terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan suatu daerah, baik pengelolaan wilayah darat maupun wilayah laut secara proporsional. Beberapa daerah telah memiliki pilar batas utama (PBU) sebagai tanda batas suatu wilayah kota/kabupaten dengan wilayah kota/kabupaten lainnya. Pilar tersebut dijadikan titik awal dalam penarikan garis batas wilayah. Dengan berkembangnya teknologi pemetaan dimungkinkan pemutakhiran data batas wilayah dilaksanakan dengan menggabungkan Teknik Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografi dan Digital Elevation Model (DEM). Survei lapangan yang dilengkapi dengan alat Receiver Global Positioning System (GPS) akan memperoleh informasi data batas wilayah terbaru yang secara langsung kondisi lapangan sebenarnya dapat diketahui. Dari hasil kajian diperoleh data batas wilayah Kota Gorontalo terbarukan dengan dukungan data Digital Elevation Model, data citra satelit dan data koordinat hasil pengamatan GPS.Kata kunci: Data Batas Wilayah, Pemutakhiran Data, Penginderaan Jauh, SIG, DEMABSTRACTAdministrative boundary related to the authority in the management of an area,on the land and water management proportionally. Main boundary pillars (PBU) as border signs between adjacent cities or districts are already available on some areas, but not for many of them. The pillars serve as a starting point in the delimitation of the borders. Advancement on mapping technology enables the boundary data updating conducted by combining remote sensing techniques, Geographic Information Systems and Digital Elevation Model (DEM). Field survey which is equipped with Global Positioning System (GPS) receiver will obtain the latest information of region boundary data by identifiying the actual field conditions directly. This research results shows updated boundaries of Gorontalo City that were supported by Digital Elevation Model, satellite imagery, and observation data of GPS coordinates.Keywords: Boundary Data, Data Updating, Remote Sensing, GIS, DEM

METODE KONTROL KUALITAS BUKU ATLAS Riadi, Bambang
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 12, No 1 (2010)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Peta sebagai media informasi kewilayahan sangatlah diperlukan untuk berbagai kegiatan dan sudah seharusnya peta menyajikan informasi yang akurat dan mudah dibaca oleh pengguna. Peta sebagai bahan ajar biasanya disebut dengan buku atlas karena informasi yang disajikan bersifat umum, seperti kewilayahan, posisi kota satu dengan lainnya, sumber daya alam, potensi pertanian dan perkebunan, pusat-pusat pemerintahan dan sebagainya. Kajian kontrol kualitas buku atlas ini disampaikan dengan maksud agar para penyusun buku atlas mendapat informasi tentang acuan dan standar teknis pemetaan yang harus tetap dipertahankan disamping inovasi-inovasi baru yang perlu disampaikan dalam kemasan yang menarik. Bagi pengguna buku atlas tampilan awal yang menarik akan menggugah minat untuk membuka informasi selanjutnya, seperti aspek geospasial termasuk didalamnya namaunsur geografi dan berbagai potensi suatu wilayah.Kata Kunci: Atlas, Georeference, Kontrol KualitasABSTRACTAs regional spatial information, a map is required for various activities, so it shouldpresent accurate information and should be easy to read. As an education material, maps are usually bundled in an atlas book because the information presented is general, such as territories, city positions, natural resources, agricultural and estate potencies, government centres and so on. This study on quality control of atlas books was performed with the purpose of giving information to atlas producers about reference and standards of mapping techniques that need to be maintained in addition to some new innovations that need to be delivered in an attractive package. For atlas books readers, a well-presented display mightinspire them to get more information such as geospatial aspects including geographical names and other potencies of a region.Keywords: Atlas, Georeferences, Quality Control

Co-Authors Ainunnisa, Aisyahvira Salwa Alpionita, Dela Amaliya, Nida Annajar, M. Naufal Apriliani, Eka Nadya Ardila, Tria Arief SyafiÃ¢Â€Â™i, Arief Asih, Armi Astina, Nur Aulia, Miya Balqis, Syira Amanah Dhalimah, Septia DWI YULIANTI Eka Sofia Agustina Erwin Hermawan Filmansah, Een Firnanda, M. Evan Handoyo, Sri Hanif, Siti Sofia Al Hanny Hafiar Helman Helman, Helman Hendarto, M. Hasta Heru Mulyo Widodo, Heru Mulyo Hidayatullah, Maikel Irawan, Putri Calista Junia, Anjar Kahfie Nazaruddin Kurniawan, Rizaldi Yosep Latifah, Umun M Mahfudz, M Maharani , Syifa Makmuriyanto, Agus Marlisa, Ani Muhammad Fuad Muharidha, Suharti Mulyanto Widodo Munandar, Muhammad Rafi Naewa Puarada, Friska Dewi Novita Nurdiana Nurlaksana Eko Rusminto nurmaya, resti Pranasetia, Ardi Nugraha Prasetya, Rian Andi Priza, Monika Putrawan, Gege Eka Putri, Claudiana Omega Rahmat Prayogi, Rahmat Rahmatika, Zidny Rizka Rangga Firdaus Risa Desiana Syarif, Risa Desiana Rorim Panday, Rorim Safitri, Reni Septi Salsabila, Elsya salsabila, safira Saputra, Dira Sari, Arivia Tri Novita Setiorani, Ambar Ayu Sodik, Abu Bakaar Soleman, M.Khifni Sumarti Sumarti Suriadi, A.B. Wahyuni, Lena Wibowo, Duta Inovasi Yani, Mira Fitri Yayan Hadiyat Yudi Firmansyah

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : MAJALAH ILMIAH GLOBE

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : MAJALAH ILMIAH GLOBE