Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN TERHADAP INVENSI YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI TERHADAP VAKSIN COVID-19) Baiq Ratna Soliha Oktaviana A; Budi Sutrisno, Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pandemi Covid-19 yang mewabah telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik maupun pendidikan. Hal tersebut mewajibkan pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat melalui vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap invensi yang berkaitan dengan kepentingan publik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (studi terhadap vaksin Covid-19). Untuk menganalisis tersebut, digunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa vaksin covid-19 sebagai invensi yang menguasai hajat hidup banyak orang telah diatur dalam Konstitusi yaitu UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Maka dengan ini penerapan suatu paten ini yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) terutama dari segi aspek politik dan ekonomi.

PENYELESAIN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN : (STUDI FIF GRUP MANTANG LOMBOK TENGAH) Nyimas Azniyati Parihah; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual,dan Pendekatan sosiologis Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata, diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.O3/2017. Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang dengan memberikan Relaksasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak covid-19 dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI checking sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang bertindak buruk. Kata Kunci : Kredit Macet, Hukum Positif, Covid-19, FIF Group

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif M. Miftah Faras Z.; Budi Sutrisno; Moh. Saleh
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa perlindungan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi penyusun tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang bertransaksi menggunakan sistem pre-order dan akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik dalam transaksi meggunakan sistem pre-order. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitianBentuk perlindungan hukum dalam kegiatan pre order pada Indiest Dessert diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, KUHPerdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE. Adapun akibat hukum terhadap konsumen yang tidak melakukan itikad baik di dalam transaksi seperti menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha, menimbulkan gugatan ganti rugi dari pelaku usaha, menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP.

Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Sukamdani Sukamdani; Budi Sutrisno; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan investasi emas dalam transaksi e-commerce dan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha investasi emas dalam transaksi e-commerce apabila barang tidak asli menurut sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Perlindungan hukum investasi emas dalam transaksi e-commerce dan secara perdata pidana dikaji menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas digital Di Bursa Berjangka, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi, Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM Fifi Astuti; Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.

Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Hukum Merek Untuk Menunjang Produk Pariwisata di Desa Duman Ahamd Zuhairi; Budi Sutrisno; Riska Ari Amalia
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.105

Tujuan dari pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum merek bagi para pelaku UMKM di Desa Duman Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. UMKM di Desa Duman sudah mulai menghasilkan banyak produk-produk lokal yang khusus seperti gula merah, kerupuk, dan jajanan yang bahan bakunya dari hasil pertanian masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk menunjang pariwisata yang meningkat di Lombok, maka produk-produk lokal supaya bisa terserap menjadi pasar yang lebih luas seperti retail modern dan supermarket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ceramah dan diskusi bersama peserta. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan peningkatan kesadaran ini, para pelaku UMKM menyadari bahwa produk-produk UMKM yang banyak berkembang tidak bisa kompetitif di pasar karena belum dibuatkan kemasan yang menarik dan merek yang didaftarkan. Selain itu, pemerintah Desa Duman berkomitmen untuk memfasilitasi produk-produk dihasilkan di desa setempat.

Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga Khairus Febryan Fitrahady; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.169

This research is to examine the protection and legal standing of the local government for abandoning regional assets for investment purposes by third parties or investors. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the study that the utilization of regional assets for investment purposes must be maximized by investors, these assets are important for increasing regional original income by local governments. Regional governments have the authority and strategic position to decisively terminate contracts with investors who have clearly failed to utilize regional assets for investment purposes. With the principle of exeptio non admplenti contractus, the regional government can terminate the contract unilaterally to investors who do not first fulfill the achievements as promised.

Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi Ksp Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM Fifi Astuti; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perdagangan Barang Rekondisi Elektronik Di Kota Mataram Pendi Pendi; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2057

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram dan untuk mengetahui tanggung Jawab pelakuusaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan pedekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga.

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kreator Dalam Jual Beli Buku di Situs Online Siti Khidratul Jalilah; Budi Sutrisno; Ari Rahmad Hakim B.F.
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2286

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap kreator dalam jual beli buku di situs online dan model perlindungan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah karya cipta merupakan bagian dari hak kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah buku, buku adalah salah satu karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum yaitu Pasal 40 Ayat 1 Huruf (a) Undang-umdang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search