Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Yudisial El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Borobudur Law Review Jurnal Kewarganegaraan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Fuad Fuad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ASLI DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH PERUSAHAAN Fuad; Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.18

Abstract

Abstrak Lapangan kerja yang sempit merupakan tantangan yang serius bagi para pencari kerja di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat dan transformasi ekonomi telah menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja, mengakibatkan banyaknya individu yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapan mereka. Dalam konteks ini, tantangan khusus muncul ketika para pencari kerja menghadapi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Penahanan ijazah dalam upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja telah menjadi isu yang kontroversial dalam hubungan pekerjaan. Praktik ini menghadirkan permasalahan berdampak besar, terutama dalam lingkungan kerja yang sempit. Para pencari kerja yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan formal mereka menemukan bahwa ijazah asli mereka ditahan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan, mengakibatkan potensi terganggunya kebebasan dan hak asasi mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari penahanan ijazah asli terhadap hak asasi manusia para pekerja serta untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan norma-norma hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja oleh perusahaan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja.     Abstract The narrow job market represents a significant challenge for job seekers across various parts of the world. Rapid population growth and economic transformations have led to a disparity between labor demand and supply, resulting in many individuals struggling to secure employment that aligns with their qualifications and expectations. In this context, specific challenges arise when job seekers encounter the practice of withholding academic certificates by companies. Withholding certificates as a means to ensure employment contract compliance has become a contentious issue in labor relations. This practice introduces substantial issues, particularly within a restricted job environment. Job seekers who have successfully completed their formal education find that their original certificates are held by companies as collateral, potentially impeding their freedom and human rights. The methodology used in this research is a normative juridical approach, involving an analysis of legal regulations, relevant court decisions, and legal literature. The aim of this study is to comprehend the impact of withholding original certificates on the human rights of workers and to assess the conformity of this practice with legal norms and human rights principles. The act of withholding original certificates in employment contracts by companies can potentially infringe on human rights, especially the rights to education and the right to work.  
KONTROVERSI KETERLIBATAN PRABOWO SUBIANTO DALAM KASUS PELANGGARAN HAM PADA DEBAT CAPRES 2024 PERSPEKTIF MEDIA SOSIAL Rufaidah; Fuad; Anindita
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.27

Abstract

Abstrak Prabowo Subianto dikenal dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang saat ini maju sebagai calon presiden ditahun 2024. Rekam jejak karir Prabowo Subianto di dunia kemiliteran tidak diragukan lagi. Dalam dunia kemiliteran ternyata tidak berjalan mulus bagi seorang Prabowo Subianto dimana pada tahun 1998 beliau diisukan dengan adanya keterlibatan pelanggaran HAM yaitu keterlibatan dalam penculikan terhadap para aktivis 98 dan ditambah dengan pemberhentian sebagai anggota TNI. Isu ini menjadi sebuah kontroversi dimana Prabowo dinyatakan harus dihukum karena telah menculik aktivis 98 ditambah dengan hilangnya ke-13 (tiga belas) aktivis yang hingga saat ini belum ditemukan. Kontroversi ini selalu muncul disaat Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Adanya kontroversi ini media sosial mulai menyorot Prabowo Subianto dan isu pelanggaran HAM tersebut, berbagai macam reaksi masyarakat terhadap isu tersebut sehingga masyarakat menyampaikan melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perspektif media sosial, dimana media sosial menjadi peran penting untuk mengetahui apakah kontroversi Prabowo Subianto berpengaruh pada pemilu 2024. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil survey dan polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey terpercaya di Indonesia dimana lembaga-lembaga survey ini telah melakukan survey dengan melibatkan remaja berusia diatas 17 tahun, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam bermedia sosial. Kata kunci : Kontroversi, Pelanggaran HAM, Prabowo Subianto, Media Sosial Abstract Prabowo Subianto is known as the Minister of Defense of the Republic of Indonesia who is currently running as a presidential candidate in 2024. Prabowo Subianto's career track record in the military world is beyond doubt. In the military world, it turned out that things were not going smoothly for Prabowo Subianto, where in 1998 he was rumored to have been involved in human rights violations, namely involvement in the kidnapping of 98 activists and coupled with his dismissal as a member of the TNI. This issue became a controversy where Prabowo was declared to have to be punished for kidnapping 98 activists plus the disappearance of the 13 (thirteen) activists who have not yet been found. This controversy always arises when Prabowo Subianto nominates himself as president or vice president. With this controversy, social media began to highlight Prabowo Subianto and the issue of human rights violations, various kinds of public reactions to this issue so that people conveyed it via social media. Based on this, the author conducted this research using a social media perspective approach, where social media plays an important role in finding out whether the Prabowo Subianto controversy has an influence on the 2024 election. The results of this research can be seen from the results of surveys and polls conducted by several trusted survey institutions in Indonesia where these survey institutions have conducted surveys involving teenagers over 17 years old, adults and parents who are active in social media. Keyword : Controversy, Human Rights Violations, Prabowo Subianto, Social Media
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad; Chrisjanto, Edy
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.30

Abstract

Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.
Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia: Harmonis dan Inklusif My Esti Wijayati; Fuad
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 (2024): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v10i2.1502

Abstract

This study explores the implementation of religious moderation as a strategic step toward realizing a more harmonious and inclusive future for Indonesia. The method used in this research is the literature review method, with a descriptive analysis approach, analyzing documents related to and implemented by programs of religious moderation in Indonesia. The research results show that the challenges faced by the government in implementing religious moderation include resistance from conservative groups and a lack of support from educational institutions. This study concludes that religious moderation is a key factor in building a harmonious and inclusive Indonesia by strengthening cooperation between the government, religious leaders, and society in promoting the values of moderation. Thus, religious moderation can become a strong foundation for the sustainability of peace and social stability in Indonesia.
Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities Fuad; Rio Rama Baskara
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i1.1578

Abstract

The increasing complexity and dependency of the global financial system are among the impacts of globalization on Indonesia's financial management. Globalization is often associated with the economy, politics, and society globally. This phenomenon indicates an increasing interconnectedness between countries worldwide. As a result, globalization creates broader impacts, influencing nearly every aspect of human life at the local, national, and global levels. The approach used in this study is qualitative with a literature review method. The results show that state financial management must be carried out in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, and executed with high efficiency, economy, and effectiveness. Human resource competence becomes a critical element of achieving optimal state financial management. Globalization, a complex phenomenon involving economic, political, social, and cultural integration worldwide, is a process that accelerates interactions and exchanges between individuals, companies, governments, and institutions across different parts of the world. Globalization has become a significant factor influencing the regulation of state financial management. In the era of globalization, Indonesia faces unique challenges and opportunities in managing its finances. Some affected aspects include economic dependency due to Indonesia's increasing global connectivity through international trade, foreign investment, and capital flows. This affects state revenue and fiscal policy, as global economic fluctuations can impact tax revenue, commodity prices, and domestic financial market conditions. Keywords: challenges, finance, globalization. management, opportunities
LEGISLATIVE ERROR PASAL 3 UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Munawar, Said; Fuad, Fuad; Baskara, Rio Rama
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5361

Abstract

Dinamika modus operandi menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Dampak negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan hidup bangsa. Tidak hanya regional tetapi juga lingkup global. Penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum masih menjadikan kendala terhadap pengimplementasian Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih ancaman pidananya yang dinilai rendah dan tidak mempunyai efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut digunakan uuntuk merekomendasikan suatu kebijakan sebagai hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang yang lebih baik. Hasil penelitian mengungkapkan adanya legislative error dalam pembentukan Pasal 3 UU Tipikor merupakan suatu problematika serius yang harus segera ditangani oleh pengambil kebijakan karena melanggar secara yuridis dan norma yang hidup di masayarakat, hal tersebut perlu dilakukan untuk mereformulasikan pemberatan pidana pada pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di masa yang akan datang.
DESAIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN DATA PRIBADI UNTUK KEGIATAN USAHA MENGGUNAKAN FINTECH DI INDONESIA Fuad, Fuad; Baskara, Rio Rama; Urbaningrum, Anas
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5360

Abstract

Keberadaan perusahaan yang bergerak pada jasa layanan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan era teknologi informasi kian memudahkan berbagai aktivitas masyarakat dalam berbagai hal, termasuk pada sektor bisnis maupun layanan keuangan berbasis digital Financial Technology (Fintech). Namun, pada kenyataannya kemudahan-kemudahan tersebut terkadang membawa dampak negatif, misalnya terjadi pencurian data pribadi, penipuan dan penggelapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui library research. Hasil penelitian menunjukkan sesungguhnya pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi masyarakat khususnya dalam mengakses layanan di lembaga keuangan berbasis teknologi (financial technology). Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat luas dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, pada peraturan-peraturan tersebut disebutkan diberi sanksi administrasi, sanksi pidana denda maupun penjara.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945. SOFIAN, MUHAMAD; Fuad, Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.43

Abstract

Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstutusi. MK sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi kontitusi tentunya memiliki peran vital dalam mewujdukan keadilan sosial yang dimulai dengan penegakan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraan Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Prinsip negara hukum sebagai Upaya perwujudan keadilan sosial berdasarkan pada UUD NRI 1945. Penelitian yang menggunakan metode peneltian Hukum Normatif dengan mengkaji teori dan beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan keadilan sosial. Peran yang dapat dilakukan MK antara lain menjadikan kedudukan MK sebagai Penjaga Konstitusi sehingga memastika segala UU sesuai dengan UUD NRI 1945, Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial dengan memastikan bahwa produk Hukum tentang keadilan sosial tidak menyalahi prisnisp Hukum, dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Komunitas Di Era Digital Malik, Abdul; Ramabaskara, Rio; Fuad, Fuad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20267

Abstract

Dunia penyiaran telah mengalami perkembangan pesat dengan beragam konten siaran. Namun, seringkali penyajiannya tidak edukatif, inspiratif, dan inklusif bagi semua golongan masyarakat. Misalnya televisi yang cenderung mengejar keuntungan dan rating siaran dengan mengabaikan kepentingan publik. Atas hal tersebut, sehingga hadir media baru yang dikenal sebagai media penyiaran komunitas, dibentuk oleh komunitas masyarakat yang memiliki gagasan, ide dan kepentingan yang sama. Media ini muncul sebagai respon terhadap dominasi media mainstream yang dikendalikan oleh pemilik modal atau negara, dengan menyajikan alternatif konten yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 17 Tahun 2024. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterbitkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses perizinan yang rumit, keterbatasan dana, serta rendahnya kapasitas SDM. LPK juga menghadapi tantangan teknis dan kualitas konten siaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan dukungan teknis, dan kolaborasi lintas sektor agar LPK dapat berfungsi optimal sebagai media pemberdayaan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dalam ekosistem penyiaran nasional.
Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Fuad, Fuad; Riyanto, Ontran Sumantri; Munawar, Said
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor investasi. Penelitian ini juga akan mengkaji kontribusi sektor investasi dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti penerimaan devisa dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan penerimaan dari sektor pariwisata. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran masing-masing sektor dalam mewujudkan kesejahteraan negara dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi peningkatan pendapatan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait kebijakan penanaman modal asing di Indonesia, dan faktor yang menjadi penghambat investasi modal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bersumber pada analisis kepustakaan dan perundang-undangan (doctrinal research). Hasil dari pembahasan Pertama, penerapan regulasi yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian demi mendukung peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedua, masih banyak faktor yang menjadi penghambat investasi di Indonesia seperti regulasi yang tumpang tindih serta rumitnya proses perizinan.
Co-Authors Abdul Malik Ade Risna Sari Aida Dewi Aida Dewi Anindita Baren Sipayung Baskara, Rio Rama Chrisjanto, Edy Fifink Praiseda Alviolita Kelik Endro Suryono Muh. Akbar Fhad Syahril Munawar, Said My Esti Wijayati Ontran Sumantri Riyanto Perdana, Rifki Putra Rachmadi Usman Ramabaskara, Rio Rifki Putra Perdana Rio Rama Baskara Rufaidah Said Munawar Said Munawar Sofian, Muhamad Urbaningrum, Anas