Muhammad Rustamaji
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jalan Ir. Sutami 36A Ken Ɵ ngan Jebres Surakarta

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture) Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2249

Abstract

Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keprdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual menegnai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.
MENGADILI PERKARA NE BIS IN IDEM Khoiruddin, Aldi Rizki; Rustamaji, Muhammad; Faisal, Faisal
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i1.570

Abstract

Asas ne bis in idem membuat pengadilan dilarang dua kali menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama. Hal ini agar putusan yang dijatuhkan tidak melanggar hak asasi manusia. Putusan Kasasi Nomor 957 K/PID.SUS/2018 adalah salah satu putusan terhadap perkara yang mengandung ne bis in idem, setelah ditemukannya dokumen BA-17 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Manado sebagai berita acara eksekusi putusan pada pengadilan tingkat pertama. Secara teoritis, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dilarang diadili kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas, apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara ne bis in idem. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara ne bis in idem pada tingkat banding dan kasasi. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh secercah keadilan terhadap putusan hakim tersebut.
Reforming the Role of Judges in Assessing Evidence Authenticity and Legality: A Comparative Study Using the Exclusionary Rule Approach Rustamaji, Muhammad; Sitompul, Shalih Mangara; Khoiruddin, Aldi Rizki
Media Iuris Vol. 9 No. 1 (2026): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v9i1.77218

Abstract

The renewal of the role of judges in the authentication and examination of evidence has become crucial in line with the complexity of electronic evidence and the demands for the protection of human rights in criminal proceedings. A comparative study of the legal systems of the US (Miranda Rules), the UK (Judges' Rules), and the Netherlands (Wet Elektronisch Procesdossier) reveals disparities in the mechanisms for excluding illegal evidence. In the Indonesian context, through the Criminal Procedure Code Bill (Articles 222-228), efforts are being made to adopt the exclusionary rule in a limited manner by affirming the authority of judges to assess the authenticity and legality of evidence acquisition (bewijs voering). This normative legal research uses a comparative law approach and deductive syllogistic analysis to construct an enhancement of judges' technical capacity in verifying metadata, digital evidence integrity, and applying digital forensic standards in line with developments in Singapore's Electronic Transactions Act and Malaysia's Electronic Evidence Act. The findings of the study indicate that reform of the evidence system in Indonesia requires synergistic harmonization between the expansion of judicial authority as stipulated in Article 222(4) and (5) of the Draft Criminal Procedure Code and the strengthening of judges' technical digital competencies. These provisions grant judges the authority to actively assess the authenticity and legality of evidence acquisition, including electronic evidence, which requires a deep understanding of technical aspects such as metadata, data integrity, and digital forensic procedures. However, without this technical capacity enhancement, the expansion of judicial authority risks being ineffective and may even lead to wrongful convictions, which contradicts the principles of the due process model. Therefore, this harmonization must not only address normative and legal aspects but also practical implementation through intensive training for judges in information technology and digital forensics, as well as the provision of supporting facilities in courts. This approach aligns with practices in modern jurisdictions such as the United States and Singapore, which integrate the exclusionary rule with high technical standards to ensure procedural justice and optimal protection of defendants' rights. Thus, this reform is expected to strengthen the credibility of the Indonesian judiciary in facing the challenges of the digital age and prevent the misuse of evidence that could undermine substantive justice.
The Essence of The Penalties in The Violation of The Civil War on Drugs in The City of Surakarta Wardani, Ersya Ananda Kusuma; Rustamaji, Muhammad
Ipso Jure Vol. 1 No. 7 (2024): Ipso Jure-August
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/3xdt0352

Abstract

This legal research aims to provide a study and analysis of the existence of fines and their role in overcoming narcotics crimes in Indonesia according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses a non-doctrinal or empirical legal research method that puts forward the function of direct research in the field with a qualitative descriptive approach. The data used in this study consisted of two types, primary and secondary. The primary data used consisted of observations at the Surakarta District Attorney's Office, while the primary data used were official documents, books, reports, and other literary sources. The results of the study indicate that fines are considered not effective in reducing the rate of narcotics crime in Surakarta City because the nominal amount of fines is very high, and is considered not to fulfill the purpose of punishment because of the lack of implementation that can be replaced by non-perpetrators and the threats that have not been received can not follow the development of currency values in society.