Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.075
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Media Hukum Pembaharuan Hukum Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Unes Law Review Jurnal Yudisial PROGRESIF: Jurnal Hukum Khazanah Hukum Unri Conference Series: Community Engagement Verstek Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Journal of Law, Environmental and Justice
Muhammad Rustamaji
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jalan Ir. Sutami 36A Ken Ɵ ngan Jebres Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT Anggara, Naufal Zharif; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dan mengetahui jenis-jenis pidana. alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim juga dalam mengambil keputusan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi pada saat penganiayaan terjadi, surat visum et repertum yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit, dan terakhir keterangan terdakwa sendiri. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA Herin Saputri, Fani Fadila; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85155

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHAP.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 349/PID.B/2023/PN SMN) Hapsari, Duwi; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85471

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 349/PID.B/2023/PN SMN dengan Pasal 143 KUHAP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP.
SOCIO-LEGAL CHALLENGES OF INDIGENOUS LAND IN WEST KALIMANTAN: CUSTOMARY PRACTICES AND NATIONAL LAW Kurniawan, Itok Dwi; Aldyan, Arsyad; Septiningsih, Ismawati; Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Santos, Jose Gama
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.33860

Abstract

Customary law in the national legal system is undoubtedly fundamental to maintaining existence because customary law can also be applied to resolve conflicts in society. This research uses socio-legal methods, and the data obtained is based on data in the field through an interview process with several related parties. In contrast, for legal problems in this society, only some things can be resolved through a customary law approach. For example, in the Dayak indigenous community, several legal problems cannot be resolved according to custom, especially regarding unregistered land rights. These problems certainly cannot be solely resolved using a customary law approach. This certainly shows that customary law cannot necessarily accommodate the interests of Indigenous peoples because this is also closely related to legal certainty. Because they relate to legal certainty, they must be resolved through a positive legal approach, such as submitting a request to the court or an application to the relevant agency. This certainly happens because the legal awareness of regional communities in Indonesia is currently not very good; this leads to legal issues within indigenous communities that cannot be resolved through customary law.
Omah Rojolele: Pelestarian Budaya Agraris dan Pemberdayaan Integratif Interkonektif Desa Delanggu Klaten Gusti, Kinanthi Ing; Jingga, Lintang Antarikza; Prasetiya, Rio Dwi; Hapsari, Annisa Nur; Hafiya, Aqila; Safitri, Diana Lutfia Nur; Darwis, Gusti Putu Astasidi Ahmad; Maghfiroh, Lailil; Permadi, Muhammad Wildan Dimas; Fawwaz, Prabu Lingga Wijaya; Kedaton, ⁠Prameswari Bunga; Ramadhani, Safitri; Adkia, Tauba Zaka; Ramadhan, Della Amanda; Trengginas, Surya; Rustamaji, Muhammad; Indreswari, Rysca
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.520-528

Abstract

Delanggu Village is well-known for its agricultural success, particularly as a producer of the Rojolele rice variety. Delanggu Village, which preserves historical values in the agricultural sector, has the potential for cultural preservation through various artistic events in the form of a farming cultural celebration called the Mbok Sri Festival. However, the preservation and strengthening of agricultural culture has only been limited to the Mbok Sri Festival, which is held once a year. As a result, the establishment and reinforcement of agrarian culture in Delanggu Village is not ideal. As a result, new value developments are required to maximize the preservation of agrarian culture and time-limited tourist trips to Delanggu Village. Based on these issues, the PPK Ormawa KSP "Principium" Team, as a service team, collaborated with Delanggu Village to develop a solution idea in the form of community service and empowerment through the implementation of Omah Rojolele as an integrated means of agricultural history to increase the community's attractiveness. The service and empowerment method used is Participatory Rural Appraisal (PRA), which emphasizes active community engagement in the establishment of agricultural cultural villages. This dedication and empowerment has resulted in the strengthening of Delanggu Village's cultural management institutions, the establishment of Omah Rojolele and the Omah Rojolele Website, the development of village connections through cultural tourism packages, and an increase in village income generation.
Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri Kurniawan, Itok Dwi; Rustamaji, Muhammad; Septiningsih, Ismawati; Santoso, Bambang; Aldyan, Arsyad; Adhliyati, Zakki
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.12011

Abstract

Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns with minimal capital without considering legality. This community service program, as part of the Tri Dharma of Higher Education, aims to educate the public about legally compliant investments. The activities were conducted through lectures and participatory methods. The results indicate that public awareness of investment remains low due to limited financial literacy. Further education is needed to help people distinguish between legal and illegal investments, ensuring they invest safely and in accordance with applicable laws.
The Sustainable Peace Towards Legal Deradicalization Reform Maskyur Alkhuseri, Muchamad; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Rustamaji, Muhammad
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i2.115

Abstract

Indonesia’s national stability and long-term development face serious threats from terrorism and radicalism. Despite introducing anti-terrorism laws and deradicalization programs, efforts mostly rely on repressive strategies. They often fail to address the ideological roots of the problem. This research aims to assess the need for reforming deradicalization policies within a framework of sustainable peace. Such a framework emphasizes the balance between security, social justice, and human rights. Using a juridical-normative and comparative policy approach, the research looks at Indonesia and Malaysia. The findings indicate that Indonesia’s deradicalization efforts are fragmented, lack inter-agency coordination, and lack a comprehensive, multidimensional foundation. In contrast, Malaysia offers a more cohesive model, characterized by institutional synergy and moderate religious education, achieved through partnerships with Islamic authorities. These findings underscore Indonesia’s need for reforms in deradicalization. Such reforms should integrate structural and psychological interventions, enhance institutional accountability, promote cross-sector collaboration, and encourage public engagement. Achieving sustainable peace against evolving radical threats requires human-centered, law-based approaches to promote long-term resilience and inclusivity.
The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: Challenges for Legal Reform Tarigan, Fransisco; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Rustamaji, Muhammad; Annisa , Intan Baretta Nur; Gunawan, Matthew Marcellinno
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v3i2.130

Abstract

Environmental crimes in Indonesia pose significant risks to both the ecosystem and human welfare. Notwithstanding established legal frameworks, the rights of victims of these offences frequently remain insufficiently addressed. This essay analyzes the current state of victim rights regarding environmental crimes in Indonesia, emphasizing the challenges in their enforcement and suggesting pathways for legal reform. Utilising a green victimology framework, it examines the legislative stipulations for victim compensation, restitution, and rehabilitation, juxtaposing them with international benchmarks. This study employs a normative juridical methodology, complemented by case study analysis and an examination of current regulatory instruments, to identify various structural deficiencies, including normative gaps, ineffective law enforcement mechanisms, and the absence of formal procedures for compensation and substantial victim involvement in legal proceedings. The research identifies key obstacles, including insufficient law enforcement, challenges in establishing causation and quantifying damages, restricted access to justice for marginalized groups, corporate influence, and inadequate support systems for victims. The essay ultimately presents policy proposals aimed at strengthening the legislative framework, enhancing enforcement capabilities, advocating for restorative justice, increasing access to justice, and fostering community empowerment to achieve more sustainable environmental justice in Indonesia.
The Indonesian Migrant Workers in The Shackles of Agamben's Biopolitics Point of View Rustamaji, Muhammad; Sitompul, Shalih Mangara; Khoiruddin, Aldi Rizki; Tilman, Alarico Mendonca
Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.3.626-650

Abstract

The migration of Indonesian workers in search of better economic opportunities is a global phenomenon. However, behind the narratives of remittances and national development lies a grim reality of human rights abuses and systemic exploitation. While various frameworks, such as human rights. This study analyzes the persistent violence against Indonesian Migrant Workers (IMWs) in Malaysia—particularly shootings by the Malaysian Maritime Enforcement Agency—through Giorgio Agamben’s biopolitical framework. It reveals a novel application of Homo Sacer, bare life, and state of exception concepts to show how sovereign power systematically strips undocumented IMWs of political recognition (Bios), reducing them to mere biological existence (Zoe) and legitimizing extrajudicial killings without accountability. This research used normative legal research and deductive reasoning, the findings demonstrate that these acts are not incidental law enforcement excesses but a deliberate biopolitical strategy embedded in Malaysia’s state apparatus. By exposing the legal “grey zone” that enables such dehumanization, this research advances the theoretical link between Agamben’s political philosophy and migrant protection, urging a fundamental rethinking of legal and diplomatic responses to dismantle the biopolitical logic that normalizes violence, exclusion and negates the presumption of innocence. Through Agamben's optic, the shooting of Indonesian Migrant Workers by Malaysian Maritime Enforcement Agency or Royal Malaysia Police is not just a case of ordinary human rights violations, but also a manifestation of how the modern state creates homo sacer.
Mewaspadai jebakan reifikasi dalam wajah industrialisasi niretika lingkungan dan kebakaran hutan Santoso, Bambang; Rustamaji, Muhammad
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1439

Abstract

Human being and living quality of their global community very depends on environmental condition. Then, various policies, regulation managements, law enforcement and technical supervision are conducted in attempts of biological environment conservation. However, a single market of such the global industrialization style gives a complex homework in ecological sector. On the Markplus Conference 2015, Hermawan Kartajaya reminded that the global industrialization, like the single market initiated by the AEC is potentially more dangerous than the AFTA (ASEAN Free Trade Area) and CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). He stated that if AFTA and CAFTA are concerned only with flow of goods, but MEA covers free flow of goods, people, services and money (capital and investment). Purpose of the writing is actually to show challenges that should be addressed when MEA establishes a single ASEAN market, especially be related to forest fire’s phenomenon. Results of the study showed that forest fire and the single ASEAN market has, consciously or not, created a new myth called rationality of commodity efficiency. Horkheimer and Adorno in their ' enlightenment dialectic' explained that efficiency, in economic, is a principle of market surpassing all kinds of feudal and religious restrictions. Thus, rationality is equated with efficiency. When efficiency is applied in dynamics of capitalist economy, then the entire field of human life is considered a commodity. Consequently, reification is in effect, namely when everything is a commodity so people is no longer enjoying but consuming and consuming without building any social relationships in a real sense. At such nadir, ecological damage is inevitable or it is even considered a reasonable price worth paying. The Law which is essentially an ethical conversation of human beings to produce justice is easily forgotten because of greed. However, all such excesses of reification can be avoided when the law is still pursued progressively, so the law must arrive at radicalism in order to demolish assumptions of law. Thus, it can be concluded that forest should not only be explored for its resources solely according to the reification trap of global industrialization market, but it must be preserved for future human posterity because of considering the deep ecology.
Co-Authors ., Soehartono Adkia, Tauba Zaka Aldyan, Arsyad Anggara, Naufal Zharif Anisa Rahmawati Annisa , Intan Baretta Nur Bambang Santoso Darwis, Gusti Putu Astasidi Ahmad Faisal Faisal Fawwaz, Prabu Lingga Wijaya Firnanda, Tesalonika Gunawan, Matthew Marcellinno Gusti, Kinanthi Ing Hafiya, Aqila Hapsari, Annisa Nur Hapsari, Duwi Hartiwiningsih Hartiwiningsih Herin Saputri, Fani Fadila Hertanto, Iwan ITOK DWI KURNIAWAN Jingga, Lintang Antarikza Kasetyaning Putri, Adeline Dyah Kedaton, ⁠Prameswari Bunga Khoiruddin, Aldi Rizki Kurniawan, Itok Maghfiroh, Lailil Maskyur Alkhuseri, Muchamad Muhammad Abdillah Permadi, Muhammad Wildan Dimas Permana, Mohammad Raif Prasetiya, Rio Dwi Rahmawati, Rahmawati Ramadhan, Della Amanda Ramadhani, Safitri Rysca Indreswari Saefudin, Yusuf Safitri, Diana Lutfia Nur Santos, Jose Gama Sarasvati, Nadhia Ayu Septiningsih, Ismawati Setiawan, Frendi Sitompul, Shalih Mangara Sulistiyanta, Sulistiyanta Suparto, Supanto Tarigan, Fransisco Tilman, Alarico Mendonca Trengginas, Surya Zakki Adhliyati, Zakki