Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran Indonesian Community Journal Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Conference on Malay Identity
Heni Susanti
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Proceeding International Conference on Malay Identity

 1 
Perkembangan Perkawinan Adat pada Perkumpulan Marga Nasution di Kabupaten Rokan Hulu Riau Musdalipah Musdalipah; Zulherman Idris; Desi Apriani; Bujang Rapani; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Along with the times, now the indigenous Mandailing people can be found in various regions throughout Indonesia. One of the areas where the Mandailing indigenous people can be found is in the Rokan Hulu Regency of Riau. The Mandailing indigenous people in the area live by customary values ??brought from their place of origin, including in the field of marriage. The author is interested in researching how traditional marriages are carried out in the Mandailing community, especially nasution in the current era of globalization. This research was conducted using empirical methods, using primary data, and inductively concluded. The results of the study show that in the development of people's lives, especially in the current era of globalization, some members of the community do not practice it due to economic factors that make it difficult to make honest money payments to women, there are changes in people's thinking that are influenced by modernization or also influenced by foreign cultures. Keywords: Traditional marriage; Development Marga nasution Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang masyarakat adat Mandailing dapat ditemui di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satu daerah dimana dapat ditemui masyarakat adat Mandailing adalah di daerah Kabupaten Rokan Hulu Riau. Masyarakat adat mandailing di daerah tersebut hidup dengan nilai-nilai adat yang dibawa dari daerah asal, termasuk di bidang perkawinan. Penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di lingkungan masyarkat Mandailing khususnya nasution di era globalisasi saat ini. Penelitian ini dilakukan dnegan metode empiris, menggunakan data primer dan menyimpulkan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dalam perkembangan kehidupan masyarakat, terutama di era globalisisasi saat ini, sebahagian anggota masyarakat tidak menjalankannya dikarenakan faktor ekonomi yang sulit untuk melakukan pembayaran uang jujur kepada pihak perempuan, adanya perubahan pemikiran masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi atau dipengaruhi juga oleh budaya asing. Kata Kunci: Perkawinan Adat; Perkembangan; Marga nasution
Larangan Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau Egi Lumban Gaol; Erlina Erlina; Zulherman Idris; Heni Susanti; Yusril Sabri
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Along with the times, now the indigenous Mandailing people can be found in various regions throughout Indonesia. One of the areas where the Mandailing indigenous people can be found is in the Rokan Hulu Regency of Riau. The Mandailing indigenous people in the area live by customary values ??brought from their place of origin, including in the field of marriage. The author is interested in researching how traditional marriages are carried out in the Mandailing community, especially nasution in the current era of globalization. This research was conducted using empirical methods, using primary data, and inductively concluded. The results of the study show that in the development of people's lives, especially in the current era of globalization, some members of the community do not practice it due to economic factors that make it difficult to make honest money payments to women, there are changes in people's thinking that are influenced by modernization or also influenced by foreign cultures Keywords: prohibition; marriage; tribes. Abstrak: Perkawinan Sesuku merupakan perbuatan yang dilarang oleh adat istiadat yang berlaku Pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau. Tetapi fenomena yang terjadi masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan Sesuku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab larangan perkawinan sesuku dan peran ninik mamak dalam menangani permasalahan terjadinya perkawinan sesuku. Permasalahan penelitian ini tentang penyebab larangan perkawinan sesuku dan peran ninik mamak dalam menangani permasalahan terjadinya perkawinan sesuku di Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) Riau. Metode penelitian ini adalah penelitian Observasi, dengan melakukan wawancara dan kuisioner terhadap objek penelitian. Hasil penelitian penyebab dilarangnya perkawinan sesuku adalah orang yang melakukan perkawinan sesuku sama saja dengan menikahi saudaranya sendiri, karena pada jaman nenek moyang dahulu mereka merupakan saudara sesusuan, menyempitkan pergaulan, melahirkan keturunan yang kurang berkualitas, serta pisikologis anak. Katakunci: larangan; perkawinan; sesuku
Tinjauan Kedudukan Janda dalam Sistem Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba Leli Veronica Lumban Gaol; Desi Apriani; Esy Kurniasih; Lidia Febrianti; Ketut Peter; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Researchers conducted research on the Review of the Position of Widows in the Traditional Inheritance System in the Batak Toba Society Study in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. Most of the Batak people who live in Sitapongan Village still adhere to a patrilineal kinship system which does not allow widows as heirs and does not recognize the division of inheritance/inheritance. The purpose of this study was to determine the position of widows in the customary inheritance system, in the Toba Batak community, especially in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. The type of research used in this research is observational research by means of a survey, meaning that a research conducted by the author directly goes down to the field to obtain information and data related to the author's research. The results of the study concluded that the position of the widow in the customary inheritance system in the Batak Toba Community due to the death of her husband has 2 options, namely the widow can remain under power and in the circle of relatives of her late husband and not remarry and the widow can return to her relatives (parboru). Settlement of disputes that occurred against widows who were abandoned in Batak custom in Sitapongan village, ended in marhata settlements or family settlements, there was no effort by the widows who were sampled to carry out settlements through the courts. Keywords: position of widow; traditional inheritance Abstrak: Peneliti melakukan penelitian tentang Tinjauan Kedudukan Janda Dalam Sistem Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Studi Di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar masyarakat Batak yang hidup di Desa Sitapongan masih menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tidak memperbolehkan janda sebagai ahli waris dan tidak mengenal adanya pembagian harta peninggalan/ warisan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan janda dalam sistem waris adat,pada masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observational research dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian yang disimpulkan ialah kedudukan janda dalam sistem waris adat pada Masyarakat Batak Toba karena kematian suami memiliki 2 pilihan yaitu janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi dan janda dapat Kembali ke kerabatnya (parboru). Penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap janda yang ditinggalkan dalam adat batak di desa Sitapongan, berakhir dalam penyelesaian marhata atau penyelesesaian secara keluarga, tidak adanya upaya janda yang menjadi sampel untuk melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Kata Kunci: kedudukan janda; waris; adat; batak; toba
Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu antara Bergelar Raja dengan tidak Bergelar Raja Rhezky Putra Dinata; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Umi Muslikhah; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Customary law is an unwritten law that is recognized in the 1945 Constitution. One of the indigenous peoples in Indonesia who still practice their customary law is the indigenous Malay community, especially in the city of Pekanbaru. The law of marriage for the Malay customary community must be carried out in stages and irrationally in accordance with the stages of the implementation of marriage and Malay teachings with Islamic nuances, especially in marriages between people with the title of King and people who do not have the title of King that occur among the Malay community which will also affect the children, assets, and the position of husband and wife. The main problem in this research is how the implementation of traditional Malay marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King in Pekanbaru, and what are the legal consequences for the occurrence of marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King for children, assets, and the position of husband and wife in the indigenous Malay community in Pekanbaru.The method used in this study when viewed from its kind is using observational research methods using survey methods. From the results of the research it is known that currently there are still many children from parents from among people with titles of Kings or nobles in Pekanbaru who carry out marriage customs, but many of these traditional marriage processions have been abandoned and keep up with the times which of course are no longer appropriate. with the authenticity of the marriage customs of the Malay community. Keywords: Marriage, Custom, Original, Titled King. Abstrak: Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan hukum adatnya adalah masyarakat adat Melayu terkhususnya di Kota Pekanbaru. Hukum nikah kawin bagi masyarakat adat Melayu harus dilaksanakan secara bertahap dan irasional sesuai dengan tahapan pelaksanan kawin kawin dan tunjuk ajar Melayu yang bernuansa Islam, terutama dalam perkawinan antara orang bergelar Raja dengan orang yang tidak bergelar Raja yang terjadi dikalangan masyarakat Melayu yang juga akan berpengaruh pada anak, harta, dan kedudukan suami istri.Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, serta bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, harta, dan kedudukan suami istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya yaitu menggunakan metode observasional researchdengan menggunakan cara survey. Dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini masih banyak anak dari para orangtua dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru yang melangsungkan adat nikah kawin namun beberapa dari prosesi adat nikah kawin tersebut sudah banyak yang ditinggalkan dan mengkuti perkembangan zaman yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keaslian adat nikah kawin masyarakat Melayu. Kata kunci :Perkawinan, Adat, Asli, Bergelar Raja
Custom Sanctions for Sanctions on Same Marriage in Petalangan Malay Community Viewed from Islamic Law M Rivaldo; Desi Apriani; Selvi Harvia Santri; Rosyidi Hamzah; Syafrinaldi Syafrinaldi; Heni Susanti; Irwanto Irwanto
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Same-tribal marriages are common nowadays, because men and women love each other. However, this research focuses on the customary sanctions for same-ethnic marriages carried out by the Petalangan Malay indigenous people. Same-tribal marriage in Islam has no rules, but in customary law, same-tribal marriage will result in the consequences of customary law that applies in the Petalangan Malay indigenous people. Based on the background of the problem, the formulation of the problem raised is, what is the history of the Prohibition of Same-ethnic Marriage in the Petalangan Malay Indigenous Community in the Perbatinan Bunut Region. The research method is sociological law which is research that goes directly to the field. This research was conducted in the Balam Merah Spiritual Area, Pelalawan Regency. From this research, it is known that historically the prohibition on same-ethnic marriages for ninik mamak testifies that one person or one ethnic group is brother and sister. Therefore, if a person or group of people is prohibited from marrying, the prohibition is highly trusted and if it is carried out, bad things will happen to the couple and they are afraid of sanctions
The view of Islamic Law on Petalangan Malay Indigenous Peoples who Perform Inter-tribal Marriages M Rivaldo; Desi Apriani; Heni Susanti; M Musa; Evi Yanti; Selvi Harvia Santri
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Purpose from research this is for knowing the view of Islamic Law on Sanctions given to the Malay Customary Society Adventurers who do Marriage A tribe. Method research used is ethod research A sociologist who is plunged research directly to field. Research this done in Perbatinan Region Balam Merah District Opponent. In the Qur'an and Hadith no found about obligations or forbid marriage a tribe Customs that exist in the tribe Malay about ban married a tribe this grounded above existing confidence regularly down hereditary from generation generation. Though customs Malay Adventure forbid marriage a tribe, however marriage the said no ever canceled and fixed considered valid marriage that has been done one quarter said. This indicate marriage a tribe not including illegal category. Because if a marriage banned then marriage the said should cancelled. Malay community Adventure consider marriage a tribe can However no good for done
Efforts To Overcome Criminal Acts By Rokan Hulu Resort Police M Musa; Inna Widya Saputri; Heni Susanti; Yusramizza Md Isa; Evi Yanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this research is to be able to find out what are the Efforts to Overcome Criminal Acts of Obscenity by the Rokan Hulu Resort Police. This research is included in the category of empirical legal research which obtains data by conducting direct observations and surveys in the field to obtain primary data obtained through interviews. The nature of this research is included in the descriptive. Efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of children in Rokan Hulu are in the form of pre-emptive, preventive, and repressive measures. Preventive efforts made by law enforcers aiming to prevent the possibility of sexual abuse against children are in the form of appeals and outreach to the public about the crime of sexual abuse. Also, repressive efforts made by law enforcement and other institutions, the efforts made aim to provide harmony that has been disrupted or a deterrent effect for committing a crime, especially sexual abuse of children by imposing sanctions in accordance with the violations committed. Keywords: Prevention efforts, Obscene crime, Police Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa yang menjadi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara. Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di di Rokan Hulu berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif serta tindakan represif. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbauan – himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan penegak hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci : Penanggulangan, perbuatan cabul, kepolisian
The Effect of Technology on Trafficking in Persons After the Covid-19 Pandemic Heni Susanti; Lidya Chabelita Silaban; Evi Yanti; Yusramiza Md Isa; Syafrinaldi Syafrinaldi
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the implementation of law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons, as well as how the influence of digitalization in carrying out law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons in the Riau Regional Police (Riau Regional Police).The method used in this research is empirical legal research by conducting research on the role of the Riau Regional Police (Riau Regional Police) in law enforcement, with data collection tools, namely interviews. The nature of this research is descriptive in nature, that is, it provides a clearer picture by revealing the problems and conditions as they are.From the results of the research it is known that the Crime of Trafficking in Persons is a type of crime that is worrying in Riau Province, dominated by the mode of illegal migrant workers. Riau Province is used by trafficking syndicates to serve as a transit area before sending victims to their destination, namely Malaysia. The Riau Regional Police (Polda Riau) as a law enforcement agency carries out its duties in prevention, law enforcement and countermeasures. The influence of digitalization on law enforcement on trafficking in persons has made this crime more prevalent with a more sophisticated modus operandi. Keywords: Trafficking in Persons, Digitalization, Post Pandemic Covid 19 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bagaimana pengaruh digitalisasi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau empirical legal research dengan melakukan penelitian terhadap peranan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam penegakan hukum, dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran lebih jelas dengan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya.Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan jenis tindak pidana yang mengkhawatirkan di Provinsi Riau, didominasi dengan modus pekerja migran ilegal. Provinsi Riau digunakan sindikat perdagangan orang untuk dijadikan sebagai daerah transit sebelum memberangkatkan korban ke daerah tujuan, yaitu Malaysia. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebagai lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum dan penanggulangan. Adnya pengaruh digitalisasi terhadap penegakan hukum perdagangan orang menjadikan kejahatan ini semakin marak terjadi dengan modus operandi yang lebih canggih. Kata kunci : Perdagangan Orang, Digitalisasi, Pasca Pandemi Covid 19
Co-Authors Ade Taufan Bujang Rapani DESI APRIANI, DESI Egi Lumban Gaol Elsi Elvina Erdianto Effendi Erlina Erlina Esy Kurniasih Evi Yanti Evi Yanti Ferry Adi Fransista Hutabarat, Zuhri Saputra Inna Widya Saputri Irwanto Irwanto Ketut Peter Kurnia Hastuti Leli Veronica Lumban Gaol Lidia Febrianti Lidya Chabelita Silaban M Rivaldo M. Musa Musdalipah Musdalipah Rena Yulia Reno Affrian Rhezky Putra Dinata Rifqi Almahera Rosyidi Hamzah Sainil Amral Selvi Harvia Santri Sumiharti Sumiharti Syafrinaldi Syafrinaldi Syahrul Akmal Latif Tomi Erfando Trio Saputra Umi Muslikhah Yasir Riady Yusramiza Md Isa Yusramizza Md Isa Yusril Sabri Zulherman Idris