Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal MAQASIDI Jurist Argumentum Pemikiran Intelektual Hukum
Putri Kemala Sari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) Fita Sari; Putri Kemalasari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3155

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk ikan asin olahan yang dibuat oleh pelaku komersial dapat didaftarkan pada izin BPOM dan bagaimana prosesnya. Keharusan pelaku usaha mengajukan izin produk BPOM ditunjukkan dalam studi hukum empiris ini, yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan dalam Perjanjian di Kabupaten Aceh Barat Daya). Temuan studi menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki izin usaha, Kelompok Wanita Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya bertindak cepat untuk mendaftarkan izin barang oleh pelaku komersial oleh BPOM sesuai dengan undang-undang.
Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Aceh Di Kabupaten Nagan Raya Adella Yuana; Dara Quthni Effida; Ilka Sandela; Nila Trisna; Putri Kemala Sari
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 Nomor 2, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v3i2.1714

Abstract

Introduction: The domestic dispute in Nagan Raya Regency have become a serious problem, as the number of such cases remains high every year. Qanun Number 9 of 2008 converning The Development of Customery and Traditional Life regulates domestic dispute that can be resolved through customary in Nagan Raya Regency takes into consideration the lack of information related to this matterPurposes of Devotion: The purpose of the research providing a legal understanding of dispute resolution in domestic affairs through customary court based on Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional LifeMethod of Devotion: The method used id legal counseling to the community of Gampong Bumi Sari, Nagan Raya Regency, through panel discussions where speakers present the material and then continue with question and answer session between the speakers and participantsResults of the Devotion: Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional Life regulates dispute within households that can be resolver through Indigenous Judiciary. Its implementation prioritizes peace and balance to achieve a sense of justice for all parties involved. The high number of disputes within household in Nagan Raya Regency is attributed to the lack of awareness many communities, especially in Gampong Bumi Sari, about this law, and the mistrust of the Indigenous Judiciary, which is feared to provide subjective decisions. Preventive efforts to reduce the number of disputes are being carried out, including legal education activities that must be conducted continuously.
Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi Mahzar, Mahzar; Kemala Sari, Putri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (Desember 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v3i2.2074

Abstract

Penyelenggaraan Pemilu merupakan perwujudan dari terlaksananya tujuan demokrasi. Pesta demokrasi yang dinikmati oleh seluruh rakyat dan partai politik sebagai peserta pemilu telah dibatasi haknya melalui keberadaan Presidential Threshold. Pemilu yang notabene untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat sehingga untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artikel ini akan menjawab pertanyaan apakah penerapan Presidential Threshold perlu dihapuskan dalam sistem pemerintahan yang demokrasi di Indonesia. Hal tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi bahan pustaka. UUD 1945 sebenarnya telah mengunci terkait syarat pencalonan Presiden pada Pasal 6A, tetapi DPR dalam undang- undang pemilu telah menambahkan syarat untuk menjadi presiden yaitu ambang batas suara presiden yang harus didapatkan oleh partai politik untuk mengusung calon presiden. Keberadaan Presidential Threshold telah mengkebiri hak rakyat dan partai politik dalam pesta demokrasi. Konsep negara demokrasi akan berjalan lebih transparan jika aturan ambang batas 20% dihapuskan dengan hanya menggunakan keterwakilan di parlemen saja.
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE Putri, Putri Kemala Sari; Nila Trisna; Dara Quthni Effida
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7382

Abstract

Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran dan jawaban tentang bentuk - bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksana reklamasi dan pascatambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggung jawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip good mining practice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklmasi dan pascatambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggung jawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. Kata Kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab
Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Indonesia Sandela, Ilka; Yuana, Adella; Sari, Putri Kemala
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.8451

Abstract

Halal certification is a series of processes that must be fulfilled by slaughterhouses. The aim is to provide comfort, security, safety and certainty of the availability of halal meat for the community, as well as increasing added value for business actors to produce and sell halal meat products. This research examines the provisions regarding halal certification rules for slaughterhouses in Indonesia, the halal certification mechanism and the consequences for slaughterhouses that are not halal certified. The research method used is the normative juridical method, namely research that focuses on legal norms contained in statutory regulations. The research results show that the provisions for halal certification for slaughterhouses in Indonesia are regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Law Number 6 of 2023 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector, Decree of the Minister of Religion Number 748 of 2021 concerning Types of Products that must be halal certified, and detailed guidelines are regulated in the Decree of the Head of the Halal Product Guarantee Organizing Agency Number 77 of 2023 concerning Guidelines for Implementing the Product Guarantee System Halal in Slaughtering Ruminants and Poultry. The halal certification mechanism consists of the manager or business operator of the slaughterhouse registering and attaching the required documents; BPJPH will examine the requirements that have been attached; Next, an audit and inspection of the product will be carried out, submitting the inspection results to the MUI for a fatwa to be issued; and issue a halal certificate if it passes the audit. The consequences for slaughterhouses that do not implement halal product guarantees are that they will receive administrative sanctions in the form of reprimands, written warnings and revocation of halal certificates for those who already have halal certificates. The author suggests that these consequences be added in the form of slaughterhouses that do not have a halal certificate not being allowed to operate and slaughtered meat being prohibited from circulating.
DEVELOPMENT OF THE ETINTEC STUDENT BOOK (ETHNOSCIENCE-BASED INTERACTIVE TEACHING STUDENT BOOK) AS AN INTERACTIVE LEARNING MEDIA BASED ON THE TYPICAL PONOROGO CULTURE ON ECOLOGY AND BIODIVERSITY MATERIALS Munawaroh, Zahrotul; Sari, Putri Kemala; Pambudi, Bagas Setiyo; Ekapti, Rahmi Faradisya
INSECTA: Integrative Science Education and Teaching Activity Journal Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Science Education, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/insecta.v3i2.5143

Abstract

Science learning is still often considered difficult. But basically, it will feel easy if it is based on interest. Ecology and biodiversity material, which mostly contains theory, requires a strategy to get students interested, namely by associating something around them with that material. Based on this, research was carried out with the aim of developing an interactive student book called the Etintec Student Book on ecology and biodiversity based on the ethnoscience of culture typical of Ponorogo Regency. This research is development research with a modified model from 4D to 3D with stages including defining, designing, and developing. In the define stage, things are found that become a reference for designing innovative products, starting from learning problems to development goals. At the design stage, the Etintec Student Book product was produced including layout design, material preparation (narration, comics, Ponorogo cultural reviews), evaluation preparation consisting of crossword puzzles (TTS), digital evaluation with quizizz (QR Code), and project evaluation. And at the development stage validation was carried out on several learning media experts from science teachers and lecturers with a score of 3.58, meaning that this product can be used with minor improvements. This research can be continued with the field practice test phase and the effectiveness test so that later the Etintec Student Book can be widely used and the dissemination stage can be carried out.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Eza Aulia; Putri Kemala Sari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i2.10664

Abstract

Pasal 65 ayat (1) UUPA memuat norma yang mengatur pelaksanaan pilkada di daerah adalah 5 tahun sekali, namun terdapat ketentuan nasional yang diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (3) dan (8) UU 10/2016 Jo. UU No. 6 Tahun 2020, menyatakan kepala daerah hasil pemilihan 2017 akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan pilkada dilaksanakan secara serentak nasional pada bulan november 2024. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya kontradiktif norma apabila merujuk kepada siklus pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2017 maka seharusnya diselenggarakan kembali pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, norma pasal 65 ayat (1) UUPA merupakan norma yang sifatnya lex spesialis, namun dapat dikesampingkan apabila memenuhi syarat legal formal yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UUPA. Atas dasar tidak terpenuhinya syarat legal formil untuk melaksanakan pilkada secara serentak pada 2024, seharusnya berdasarkan ketentuan lex spesialis maka pilkada di Aceh hendakanya tetap dilaksanakan berdasarkan siklus pilkada yang ditentuakan oleh UUPA yaitu pada tahun 2022
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PENGELUARAN GETAH PINUS Lestari, Rachmatika; Sari, Putri Kemala; Mubarak, Zamzam
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9269

Abstract

Aceh Governor Regulation Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Pine Sap Processing and Expenditure was issued and signed directly by the Acting Governor of Aceh on May 29, 2023. Since the issuance of this Pergub, the sale of raw pine sap outside the Aceh region has stopped, causing farmers or business actors to be unable to continue trade contracts that have been running with business actors outside Aceh. The results showed that the spirit and purpose of the issuance of this Pergub is so that pine sap which is one of Aceh's Natural Resources can be utilized, managed, have added value, and can increase Regional Original Income which in the end can be used for the prosperity of the people. From Article 7 of the Governor's Regulation it can be seen that the Government of Aceh stops the sale of pine sap outside the Aceh region temporarily until the needs of the Pine Sap processing industry in the Aceh region are met first. However, based on data published by DPMPTSP Aceh in 2021, conditions in the field currently Aceh only has 2 (two) pine sap processing plants, namely in Central Aceh and Gayo Lues, causing pine sap stocks in the region to be abundant, and causing pine sap prices in the Aceh region to be low, which ultimately has an impact on price stability and the economy of pine sap farmers themselves. Therefore, the Government of Aceh must pay attention to various aspects both from philosophical, sociological, and juridical aspects in the formation of Governor Regulation No. 15 of 2023 so as not to cause negative impacts on the economy of the community, especially farmers or pine sap business actors. The advice given is that the Government of Aceh needs to review Governor Regulation No. 15 of 2023, especially related to the economic impact caused, and harmony between other laws and regulations while still paying attention to aspects of the specificity of Aceh itself, so that the enactment of the Governor's Regulation does not actually hamper the productivity that has been carried out by farmers and / or pine sap business actors. Keywords: Gubernatorial Regulation, Processing and Expenditure, Pine Sap
ANALISIS GUGATAN GANTI RUGI (BLACKOUT) OLEH PT. PLN (PERSERO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN anisa, ulfanah; Sari, Putri Kemala
Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jjm.v2i2.11873

Abstract

Pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten disebabkan oleh gangguan eksternal pada jaringan transmisi yang disebabkan oleh percikan api dari jaringan ke pohon yang mengakibatkan korsleting. Diantara para pelanggan listrik tersebut, terdapat pelanggan listrik yang merasa dirugikan dengan adanya pemadaman tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemadaman listrik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara gugatan ganti rugi putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan melawan hukum, salah satunya karena PT.PLN telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan. Sementara itu, PT PLN tidak dapat melakukan pemeliharaan dengan baik, sehingga terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba dan berkepanjangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan nomor 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dapat dikatakan tidak tepat karena pertimbangan hakim menyatakan bahwa penghentian sementara listrik adalah untuk menghindari keadaan yang membahayakan keselamatan umum. Sementara itu, peristiwa pemadaman listrik ini termasuk ke dalam kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kerusakan listrik yang disebabkan oleh kelalaian PT PLN. Untuk itu, PT PLN sebagai pelaku usaha tenaga listrik seharusnya lebih memperhatikan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap listrik sehingga dapat menghindari terjadinya pemadaman listrik secara sepihak dan tanpa pemberitahuan.
Inclusive development model:  Women farmers and young farmers toward local food security Mardhiah, Nellis; Pratama, Agus; Sari, Putri Kemala; Macella , Agatha Debby Reiza; Omalia, Noka; Saputra, Jumadil
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 12 No 1 (2026)
Publisher : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v12i1.32563

Abstract

This study aims to develop an inclusive agricultural development model to increase the participation of marginalized women farmers and young farmers in Nagan Raya Regency. This region is one of the nation’s food baskets, however the food security index has not been optimized with the targets set by the National Food Security Agency. Inclusive agricultural research relies on synergy between local governments and local communities which has not yet been integrated or specific. Therefore this study focuses on classifying groups of women farmers and young farmers who in an inclusive manner leverage local potential to achieve sustainable development goals. Data were analyzed using an inductive qualitative approach through data reduction verification and conclusion drawing. The results of this study show that an inclusive development model can be implemented through promoting female farmers’ participation and involving young farmers in transforming local resources in Nagan Raya Regency. The implementation of inclusive agriculture embraces the principle of empowering farmers’ resources within environmentally economically and socially oriented frameworks to enhance sustainable food security. Furthermore, the inclusive development model aims to achieve a green society a green economy and inclusive growth by strengthening the participation of women farmers and young farmers working together to support local food security. The implications of this research help classify the roles of various actors in achieving development priorities in agriculturally based regions of Nagan Raya and improving the regional food security index.  
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adella Yuana Adella Yuana Agatha Debby Reiza Macella Agung Munandar Al Munawir Ali Mahyu K. Mahyu Ali Alimas Jonsa Anhar Fazri anisa, ulfanah Apri Rotin Djusfi Arfriani Maifizar Asmaul Husna Aulia, Eza Basri Basri Damrus, Damrus Dara Quthni Effida Ekapti, Rahmi Faradisya Eza Aulia Eza Fita Sari Ilka Sandela Lestari, Rachmatika Lestari, Yeni Sri Luh Putu Ratna Sundari Mahzar, Mahzar Mubarak, Zamzam Muharrir Muharrir Munawaroh, Zahrotul Nellis Mardhiah Nila Trisna Nila Trisna Nouvan Moulia Omalia, Noka Pambudi, Bagas Setiyo Phoenna Ath Thariq Pratama, Agus Quthni Effida, Dara Safrida Safrida Saputra, Jumadil Sri Wahyu Handayani Wiwin Widiarti Zuhrizal Fadhly Zulfikar, Muhammad Nahyan