Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Ilmu Hukum Prima Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Pancasila and Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Cendekia Ilmiah
Edra Satmaidi
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS PERIKANAN NASIONAL Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Sofyan, Tito; Satmaidi, Edra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is part of non-doctrinal legal research using socio-legal research approach. The role of intermediary traders in the fishing business is very important. One side as an intermediary and on the other hand provides capital to fishermen and / or fish processors. The relationship creates an imbalance seen from the perspective of contract law because the position of intermediary traders as the owner of capital is stronger, so the balance principle among the parties can not met. In practice from the perspective of local law it is not an imbalance because the contribution of intermediary traders is not only in business relations but also in social relationships. Nevertheless, to develop the principle of legal balance in an effort to improve the welfare of fishery business actors, intervention to regulate is needed
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang Adela Julianda; Martinus Alexander Simanjuntak; Amanda Fathona Fadhila; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.41719

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo yang menimbulkan tantangan besar dalam hal penataan ruang berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Privatisasi ruang pesisir berpotensi mengancam akses masyarakat Manggarai Barat terhadap sumber daya alam pesisir yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan ketentuan dalam RZWP3K, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang . Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo dengan norma hukum tata ruang serta implikasinya terhadap hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konflik ruang pesisir antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas. Privatisasi pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat Manggarai Barat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, termasuk ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta zonasi wilayah pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang ini dapat mengancam hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam pesisir yang merupakan mata pencaharian mereka, serta merusak ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut mencakup sanksi administratif dan pidana, gugatan perdata oleh masyarakat terdampak, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan.
Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca Uu Cipta Kerja Dan Pp No. 21 Tahun 2021 Maulana Jordan Al Fadhi; Billy Septrianda Putra; Reka Khorisma; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42400

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
The Intersection between Legal Philosophy and Pancasila Ideology in Recognising Indonesian Indigenous Peoples Putra, David Aprizon; Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Kosasih, Ade
Pancasila and Law Review Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v6i1.4210

Abstract

This study examines the relationship between customary law communities and the ideology of Pancasila within Indonesia’s legal philosophy. Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution affirms state recognition of customary law communities and their long-standing social, legal, and cultural systems. However, challenges persist in integrating customary law into the national legal framework, including normative disparities and conflicts of interest. Using a normative juridical method with philosophical, statutory, and case approaches, and drawing on secondary data through literature review, this research finds that the intersection between legal philosophy and Pancasila reflects the value of social justice. Pancasila provides a philosophical and constitutional foundation for recognising and protecting customary law communities while promoting national unity and sustainable development, thereby affirming its role in upholding diversity, justice, and humanity.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Analisis Hukum Konservasi Pesisir Dan Perlindungan Penyu Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Muhammad Ghazy; Anggres Rahmat Fadila; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15997

Abstract

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah pesisir di Pulau Sumatera yang menjadi habitat peneluran penyu, khususnya penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu lekang (Lepidochelys olivacea). Keberadaan penyu sebagai satwa dilindungi menghadapi ancaman berupa perburuan telur, degradasi habitat, serta aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum konservasi pesisir serta efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penyu telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Diperlukan penguatan penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis konservasi untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Kaur.
THE EXISTENCE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY AS AN INDEPENDENT INSTITUTION IN HANDLING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE ELECTIONS OF GOVERNOR, REGENT AND MAYOR Martadilla, Metri; Ardilafiza; Satmaidi, Edra
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v15i2.43347

Abstract

In the design of the Local Leaders Election Law, the Provincial and Regency/City Election Supervisory Agency are positioned as part of the process for resolving administrative violations, specifically by issuing recommendations. While, the resolvents are the Provincial and the Regency/City General Elections Commission, namely following up on the recommendations of the Provincial and the Regency/City Election Supervisory Agency regarding findings and reports of election violations. In practice, the recommendations given by the Election Supervisory Agency to the General Elections Commission are often ignored, so that the recommendations of the Election Supervisory Agency are often legally meaningless. This affects the existence of Election Supervisory Agency in exercising its authority to handle administrative violations of the Local Leaders Election. The problems studied are: how is the handling of administrative violations in the Election of Governors, Regents and Mayors by the Election Supervisory Agency and how is the existence of the Election Supervisory Agency as an Independent Institution in handling administrative violations in the Election of Governors, Regents and Mayors. This research was normative legal research focusing on the study of laws and regulations governing the handling of administrative violations of the Local Leaders Election using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that Election Supervisory Agency 's authority is limited by the Regional Election Law, which states that the authority to complete the process of handling administrative violations is through a clarification and study process, the results of which are in the form of recommendations to the General Elections Commission and the General Elections Commission is required to follow up by preparing a legal review by paying attention to the fulfilment of the elements of the existence of administrative election violations, which is then held in a plenary meeting to examine and decide on the follow-up actions for the administrative election violations. Therefore, the existence of the Election Supervisory Agency as an independent institution is slightly weakened in the process of organizing Local Leaders Election.
Co-Authors Ade Kosasih Adela Julianda Amancik Amanda Fathona Fadhila Anggres Rahmat Fadila Ardilafiza Barus, Sonia Ivana Billy Septrianda Putra David Aprizon Putra, David Aprizon Fauzi, Rizka Amanda Haptoro, Dyanzah Aji Indrajaya, Reyhanka Abid Putera Martadilla, Metri Martinus Alexander Simanjuntak Maulana Jordan Al Fadhi Muhammad Ghazy Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Putra Perdana Ahmad Reformas, Tradis Reka Khorisma Siagian, Afny Azzahra Tito Sofyan WULANDARI Wulandari Wulandari