Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sebagai Upaya Pencegahan Bencana Ekologis Di Provinsi Bengkulu Rahmattullah Almuzzaky; Baihaqi Mumtazy; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.15685

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air. Kerusakan DAS akibat alih fungsi lahan, deforestasi, pertambangan, dan pembangunan yang tidak terkendali telah meningkatkan potensi bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait konservasi DAS serta mengkaji efektivitas implementasinya sebagai upaya pencegahan bencana ekologis di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data sekunder dari dokumen kebijakan dan laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah mengatur konservasi DAS secara komprehensif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum daerah, peningkatan pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya bencana ekologis.
Kajian Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi Konflik Pemanfaatan Ruang Antara Pusat Keramaian Dan Fasilitas Kesehatan Yolanda Fitri Windia; Biatila Elsa Duey Repali; Farrel Jaluh Arsa Gumay; Djorghi Samudra Triananda; Buchari Radiandro; Edra Satmaidi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17572

Abstract

 Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali antara pusat keramaian dan fasilitas kesehatan menimbulkan konflik normatif yang berimplikasi pada gangguan operasional layanan medis. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab yuridis pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi konflik pemanfaatan ruang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, tulisan ini menganalisis regulasi bidang penataan ruang, pemerintahan daerah, dan kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, serta instrumen hukum turunannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban normatif untuk menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), instrumen perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), dan penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran zonasi. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya sinkronisasi antara Perda RTRW dan perizinan bangunan, serta minimnya instrumen preventif yang bersifat khusus bagi kawasan fasilitas kesehatan. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan peraturan daerah melalui pembentukan zona penyangga eksklusif (buffer zone), penguatan pengawasan integratif antarsatuan kerja, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di tingkat daerah.
Analisis Hukum Perpajakan Digital Dalam Perspektif Keuangan Negara Oktavia Rahmadani; Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Baihaqi Mumtazy; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15935

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transaksi digital lintas negara menimbulkan tantangan dalam pemungutan pajak karena adanya keterbatasan yurisdiksi serta kesulitan dalam menentukan objek dan subjek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perpajakan digital dalam perspektif keuangan negara serta implikasinya terhadap penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur perpajakan digital melalui berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait pengawasan, kepatuhan wajib pajak, serta perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital sebagai sumber penerimaan negara..