Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Ilmu Hukum Prima Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Pancasila and Law Review Bina Hukum Lingkungan TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM
Edra Satmaidi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
LEGAL REVIEW OF THE EXPANSION OF PAPUA PROVINCE INTO THREE NEW PROVINCES BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2001 CONCERNING SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA PROVINCE Indrajaya, Reyhanka Abid Putera; Amancik; Satmaidi, Edra
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 2 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v15i2.45203

Abstract

In 2022, Papua Province was divided into three new provinces: South Papua, Central Papua, and Papua. This regional expansion raised legal concerns, particularly regarding unmet technical requirements and the limited consideration of the aspirations of the Papuan People’s Assembly (MRP) and the Papuan Regional House of Representatives (DRP) as representatives of indigenous Papuans. This study analyzes the legal considerations and implications of the expansion. This normative juridical research applies statutory and comparative approaches supported by literature review. Legal materials include primary legislation, secondary sources such as books and journals, and tertiary materials from online sources. The findings indicate that the government based the expansion on philosophical, sociological, and juridical considerations. Philosophically, it aimed to realize the third and fifth principles of Pancasila. Sociologically, it sought to enhance welfare, development, and security in Papua. Juridically, it referred to Article 18B of the 1945 Constitution. However, shortcomings were identified, including a rushed process, limited accommodation of local aspirations, and potential inconsistency with Article 35A of Law No. 23 of 2014. Despite these issues, the special autonomy status remains applicable to the newly established provinces.
Ancaman Pembabatan Hutan Alam di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Bengkulu: Analisis Yuridis dan Dampak Ekologis Fransisco, Dava; Ardhian, Rafa; Satmaidi, Edra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15613

Abstract

Penurunan status kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul seluas 19.939,57 hektare menjadi Hutan Produksi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari perubahan fungsi kawasan tersebut dan dampak ekologisnya terhadap masyarakat lokal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK.533/2023 yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) telah membuka ruang bagi PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDM) untuk melakukan eksploitasi tambang emas di kawasan yang sebelumnya dilindungi. Perubahan ini mengancam tutupan hutan alami seluas 63.426,69 hektare (85,5% dari total luas Bukit Sanggul) dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi bagi 150.000 jiwa penduduk Seluma. Implikasi jangka panjangnya mencakup hilangnya fungsi hidrologis, kerusakan biodiversitas, dan peningkatan vulnerabilitas masyarakat terhadap banjir dan tanah longsor.
Analisis Yuridis Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Kerusakan Hutan dan Banjir di Kota Bengkulu Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Satmaidi, Edra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15656

Abstract

Kota Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, yang salah satunya dipicu oleh degradasi hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai. Perubahan fungsi lahan, praktik pembalakan liar, serta kegiatan pertambangan ilegal telah menurunkan kapasitas lingkungan dalam menjalankan fungsi ekologisnya dan memicu terjadinya bencana lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi konservasi sumber daya alam serta pelaksanaannya dalam mencegah kerusakan hutan dan banjir di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi normatif, regulasi konservasi sumber daya alam telah memadai. Namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyelarasan kebijakan daerah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Muhammad Syirazi Neyasyah; Edra Satmaidi; Ema Septaria
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16498

Abstract

Sentralisasi kewenangan dalam sektor mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis sentralisasi kewenangan terhadap efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong, khususnya di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan telah mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga menimbulkan celah pengendalian terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Selain itu, penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif karena masih bersifat represif, parsial, dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi instrumen penegakan hukum, serta kebijakan alternatif bagi masyarakat guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Urgensi Penetapan Kebijakan Hukum Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bengkulu Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Khaula Alhanif Syafania; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15686

Abstract

Pantai Panjang merupakan kawasan strategis di Kota Bengkulu yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga ekosistem pesisir. Namun, pesatnya aktivitas pembangunan dan pariwisata yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti abrasi pantai, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan serta mengkaji bentuk kebijakan hukum yang ideal untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama degradasi lingkungan di kawasan Pantai Panjang. Oleh karena itu, diperlukan penetapan kebijakan hukum konservasi yang tegas, terintegrasi, dan partisipatif guna mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Habitat Gajah Sumatera Di Kabupaten Bengkulu Utara Fadiah Hazirah; Oktavia Rahmadani; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15661

Abstract

Gajah Sumatera merupakan salah satu satwa dilindungi yang keberadaannya semakin terancam akibat degradasi habitat dan meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. Di Kabupaten Bengkulu Utara, penyempitan habitat akibat alih fungsi lahan, pembukaan perkebunan, dan pembangunan infrastruktur telah mempersempit ruang jelajah gajah Sumatera, sehingga meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati dan habitat gajah Sumatera serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan konservasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data sekunder dari laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah mengatur perlindungan gajah Sumatera secara komprehensif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum daerah, peningkatan pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi guna menjamin keberlanjutan habitat gajah Sumatera.
Implementation of the Attributed Authority of the Bengkulu Provincial Environmental Agency (DLHK) in the Legal Protection of Rafflesia arnoldii as an Endemic Flora Farsyak, Varik; Saputra, Ridho; Septaria, Ema; Satmaidi, Edra; Neyasyah, Muhammad Syirazi
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1733

Abstract

This study aims to analyze the position and limits of the attribution authority of the Environment and Forestry Service (DLHK) of Bengkulu Province in protecting Rafflesia arnoldii as an endemic flora, and to assess the effectiveness of the implementation of legal protection instruments in addressing the threat of habitat destruction and illegal exploitation. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, supported by limited empirical data through literature study. The results show that DLHK has strong and independent attribution authority based on the Law on Conservation of Biological Natural Resources and the Law on Regional Government, with the scope of regulatory, supervisory, law enforcement, and coordination functions. However, the implementation of legal protection for Rafflesia arnoldii has not been optimal. This is due to the high level of habitat destruction due to human activities, the persistence of illegal exploitation, limited institutional resources, and weak supervision and law enforcement. In addition, low public awareness also exacerbates this condition. Therefore, more comprehensive efforts are needed through strengthening institutional capacity, improving law enforcement, sustainable habitat protection, and community involvement in conservation activities. Thus, it is hoped that protection of Rafflesia arnoldii can be more effective and sustainable.
Analisis Persetujuan Berusaha PT Ratu Samban Mining Bengkulu Tinjauan dari Hukum Tata Ruang Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Adib Kumara Reisman; Fadel Jovinka; Edra Satmaidi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.258

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of the Business Approval of PT Ratu Samban Mining (RSM) from the perspective of Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that although PT RSM formally possesses a mining business permit, substantively there are indications of non-compliance with the Regional Spatial Plan (RTRW), particularly concerning alleged operations in protected areas and the low post-mining reclamation rate of only 28.57%. Such inconsistencies may render the business approval legally void as stipulated in Article 37 paragraph (7) of the Spatial Planning Law. The legal implications include administrative sanctions, criminal liability, and obligations to restore spatial functions. Furthermore, the study identifies structural weaknesses in spatial planning supervision, including inadequate field verification and lack of institutional coordination. Therefore, strengthening supervision mechanisms, conducting periodic spatial audits, and improving policy harmonization are essential to ensure sustainable spatial utilization.
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu : Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa Rizziawan, Rahmat; Fadila, Anggres Rahmat; Ghufron, Fadhel Muhammad; Satmaidi, Edra; Mardhatillah, Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16739

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Ghazy, Muhammad; Satmaidi, Edra; Purba, Yemima Hotmaria
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15833

Abstract

Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Co-Authors Ade Kosasih Adela Julianda Adib Kumara Reisman Aldo Kurniawan Amancik Amanda Fathona Fadhila Anggres Rahmat Fadila Ardhian, Rafa Ardilafiza Baihaqi Mumtazy Barus, Sonia Ivana Billy Septrianda Putra David Aprizon Putra, David Aprizon Ema Septaria Fadel Jovinka Fadiah Hazirah Fadila, Anggres Rahmat Farsyak, Varik Fauzi, Rizka Amanda Fransisco, Dava Ghazy, Muhammad Ghufron, Fadhel Muhammad Haptoro, Dyanzah Aji Indrajaya, Reyhanka Abid Putera Khaula Alhanif Syafania Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal Mardhatillah, Mardhatillah Martadilla, Metri Martinus Alexander Simanjuntak Maulana Jordan Al Fadhi Muhammad Adrian Fitra Yamazaki Muhammad Ghazy Muhammad Syirazi Neyasyah Neyasyah, Muhammad Syirazi Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Oktavia Rahmadani Purba, Yemima Hotmaria Putra Perdana Ahmad Saifulloh Rahmattullah Almuzzaky Reformas, Tradis Reka Khorisma Ridho Saputra, Ridho Rizziawan, Rahmat Septaria, Ema Siagian, Afny Azzahra Tito Sofyan Viona Yoan Kornelia Laiskodat WULANDARI Wulandari Wulandari Zaidan, Dzakwan