Articles
<![CDATA[SETTLEMENT OF DEFAMATION CRIMINAL CASES THROUGH SOCIAL MEDIA WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[I Gede Agung]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 7, No 1 (2023): VOLUME 7 NUMBER 1, JANUARY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/tlj.v7i1.61344
<![CDATA[AbstractLiterally, Restorative Justice is the restoration of justice, but more clearly Restorative Justice is an approach that focuses on conditions for the creation of justice and balance for the perpetrators and the victims themselves. Meanwhile, defamation is an act of attacking someone's honor or good name by accusingsomething that is clearly meant so that it is publicly known. This study aims to find out what Restorative Justice is, how cases of defamation are resolved with this approach, and what are the factors the perpetrators commit criminal acts of defamation in the study of decisions examined. The factors causing the occurrence of defamation crimes through social media in the city of Bandar Lampung are heartache factors due to events experienced by perpetrators of defamation through social media, there are also political factors, as well as factors of lack of legal awareness by perpetrators of defamation crimes through social media. AbstrakSecara harfiah Keadilan Restoraif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri. Sedangkan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, bagaimana penyelesian perkara pencemaran nama baik dengan pendekatan tersebut, dan apa faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam studi putusan yang di teliti. Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Bandar Lampung adalah faktor sakit hati akibat adanya peristiwa yang dialami pelaku kejatahan pencemaran nama baik melalui media sosial, juga ada pula faktor politik, serta faktor kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.]]>
<![CDATA[CRIMINAL LIABILITY ANALYSIS OF FORGERY OF ANTIGEN RAPID TEST LETTERS AT BAKAUHENI PORT ]]>
<![CDATA[Andi Kristianto]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.288
<![CDATA[The Criminal Act of Forgery of Letters is a criminal act whose implications have an impact on the truth and trust of people. The perpetrator uses a fake letter aimed at obtaining benefits for himself and for his actions it can harm others both losses of an individual nature and losses that have a broad impact on the act itself. The research methods used in this writing are normative juridical, and empirical approaches. The data used are secondary data and primary data. Data analysis uses descriptive analysis. Factors causing the perpetrator to commit a criminal act of forgery of a rapid antigen test letter in Case Number: 384/Pid.B/2021/PN. Kla is the Intention of the Perpetrator, the Factor of Low Education, the Factor of Economic Needs, and the Factor of Low Morals and Religious Knowledge. Liability of Criminal Offenders of forgery of rapid antigen test letters in Decision No. 384/Pid.B/2021/PN. Kla is charged with article 14 paragraph (1) of law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1984 concerning Infectious Disease Outbreaks Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The people of South Lampung Regency should support efforts to overcome the infectious disease outbreak carried out by the South Lampung Police So that Covid-19 in the South Lampung area can be overcome to the maximum. The Public Prosecutor should be careful and careful in compiling the indictment letter, so that the indictment letter can be used the basis for the judge to impose or not impose a sentence on the offender who is facing trial.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 LAMPUNG PROVINCIAL DPRD REGULATION NUMBER 1 OF 2019 REGARDING PROCEDURE FOR DETERMINING THE MAXIMUM NUMBER OF DRAFT REGIONAL REGULATIONS ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Sunarsih Sunarsih]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i1.302
<![CDATA[Propemperda is a planning instrument for the formation of regional regulations which are arranged in a planned, integrated and systematic manner. Article 8 paragraph (5) Regulation of the DPRD Province of Lampung Province 1/2019, the determination of Propemperda takes into account the realization of Propemperda with local regulations which are stipulated every year with a maximum addition of 25% of the number of regional regulations stipulated in the previous year. In 2020 the Province of Lampung established 5 regional regulations, so the Propemperda for 2021 should have 7 regional regulations but instead stipulated 25 regional regulations. This stipulation has an impact on the quality of regional legal products produced, the existence of regional regulations that have been canceled and the low IDI of the Lampung Provincial Government in the field of law and the formation of regional legal products. Article 8 paragraph (5) DPRD Regulation 1/2019 has been implemented but has not been maximized due to obstacles. The obstacles include not having gone through the Regional Regulation Needs Analysis and the absence of a regional regulation on Procedures for Forming Propemperda. The implication of the ranperda which exceeds the stipulated amount is the low IDI value for Lampung Province.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) ]]>
<![CDATA[Joyya Grace Sianturi]]>;
<![CDATA[S. Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa ]]>
<![CDATA[Sopiyan Sanjaya]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.151 KB)
|
DOI: 10.31004/innovative.v1i2.17
<![CDATA[Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan kemandirian dilakukakn dengan cara memberikan edukasi tentang sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga untuk menghimpun aspirasi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas dasar masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada LPM Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kabupaten Tulang Bawang Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian,Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjelan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah : Diharapkan kepada para aparat Desa serta pengurus LPMD untuk tetap menjaga konsistensian kinerja dengan meningkatkan perhatian dan sosialisasi program kepada masyarakatkan, serta lebih memotivasi masyarakat agar dimasa yang akan datang pembangunan desa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dan maju.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PADA TERBITNYA IZIN PENGEDAR DALAM NEGERI TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/Lh/2022/Pn Tjk) ]]>
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Muhammad Satria Akbari]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3171
<![CDATA[The purpose of this study was to find out the reasons why the perpetrators committed the criminal act of coercing permits for domestic distribution of wild plants that were not protected based on Decree No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, Discussing legal issues . Consequences in criminal cases of enforcing permits for domestic distribution of wild plants that are not protected (Review of Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk). The research method uses a prescriptive approach. The factors that prompted the perpetrators to commit the criminal act of implementing permits for the domestic distribution of wild plants that were not protected in Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk based on factors and perpetrators did not consider it. Explaining the consequences of negligent actions, the perpetrator does not know that his actions can lead to unlawful consequences. The perpetrator's negligence in taking legal precautions means that the perpetrator did not exercise due care, intention, skill, prevention or wisdom in carrying out the act. This is the basis for perpetrators to commit crimes without issuing permits according to law. The legal consequence arising from the defendant's actions is a violation of the fourth alternative lawsuit Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. The requirements for negligence in carrying out tasks based on Article 28 letter H are fulfilled in accordance with the law. The defendant's actions violated the fourth alternative charge of Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. Therefore, as a result of the defendant's actions, the panel of judges sentenced the defendant to seven months' imprisonment and replaced him with a fine of Rp. one month.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYURUH DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA GUNA MEMPERKAYA SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. (Studi Putusan Nomor : 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[S Endang P]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Hengky Putrawan]]>
<![CDATA[ PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas Sintang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk adalah terdakwa dijatuhi pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama - Sama sebagaimana dalam dakwaan Primiair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000, Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah dalam Studi Putusan Nomor: 9 /Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Tjk. pertimbangan hakim yang pertamana adalah Jaksa Penutut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya dan terdakwa telah meenuhi Unsur-Unsur tindak pidana, pertimbangan Hakim yang kedua adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sudah terpenuhi. ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMA Negri 2 Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Agung Wiragama]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v4i1.25396
<![CDATA[Criminal acts related to the acceptance of new students at a school have often occurred. Generally, the perpetrators of these crimes are people who claim to be able to get students into the school they are aiming for by providing an imbalance. The perpetrators of crime will lure parents to pay a certain amount so that their children can be accepted at school because the high interest of new students who register makes it less likely that their children can be accepted at the school. Not a few parents believe in this action so that parents are willing to pay large fees in the hope that their children will be accepted but in reality the child is not accepted as a student. The approach taken in this research is normative and empirical juridical. The factor causing the criminal act of fraud committed by the Defendant was due to an opportunity where the victim was a personal student of the Defendant. The victim was not accepted to enter SMA Negeri 2 Bandar Lampung seeing this opportunity. The Defendant engineered that to be accepted as a student at SMA Negeri 2 Bandar Lampung, money was needed as a condition for the entrance fee for SMA Negeri 2 Bandar Lampung. The Panel of Judges before imposing a sentence on the Defendant took into account the facts presented at the trial court by looking at the evidence in the form of witness statements, statements of persecution, evidence and documentary evidence.  Abstrak  Tindak pidana terkait penerimaan murid baru di suatu sekolah sudah sering terjadi. Umumnya para pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang mengaku bisa memasukkan siswa ke sekolah yang dituju dengan memberikan sebuah imbalan. Para pelaku kejahatan akan mengiming-imngi para orang tua untuk mengeluarkan sejumlah biaya agar anaknya dapat diterima di sekolah dikarenakan banyaknya minat siswa baru yang mendaftar menjadikan peluang anaknya semakin kecil dapat diterima di sekolah tersebut. Tidak sedikit para orang tua percaya atas tindakan tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar dengan harapan anaknya dapat diterima namun pada kenyataanya anak tersebut tidak diterima menjadi siswa. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les private dari Terdakwa. Korban tidak diterima untuk masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION ANALYSIS OF ARTICLE 102 ITEM 2 OF LAW NUMBER 13 OF 2003 REGARDING MANPOWER (STUDY ON THE FEDERATION OF INDONESIAN PULP AND PAPER WORK UNIONS) ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Gilang Prayoga]]>;
<![CDATA[Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P]]>;
<![CDATA[Sanyyah Majidah]]>
<![CDATA[ Constitutional Law Society Vol. 1 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.261 KB)
|
DOI: 10.36448/cls.v1i1.22
<![CDATA[Dozens of workers at Tanjung Enim Lestari Limited Liability Company experienced unilateral termination of employment. This happens because of the contract work system and the change of vendors providing worker services, the paper raw material producing company that was founded in 1990, often changes to the vendor supplier of labor. However, neither the Tanjung Enim Lestari Company nor the labor provider vendors encountered the mass of labor unions who held a demonstration. The author uses two problem approaches, namely the normative juridical approach and the empirical approach. The finding in this article is that workers' welfare rights are not fulfilled during/after the work period, in Article 99 of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, it is stated that every worker or laborer and his family have the right to obtain labor social security. that the employer is obliged to gradually register himself and his workers as participants with the Social Security Administering Body and the company is also obliged to provide welfare facilities and form worker or labor cooperatives and productive businesses. ]]>
<![CDATA[LEGALITY OF TERMINATION OF CONSTITUTIONAL JUDGES BY THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES BEFORE THEIR TERMS OF OFFICE END: LEGALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR ]]>
<![CDATA[Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Constitutional Law Society Vol. 2 No. 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.656 KB)
|
DOI: 10.36448/cls.v2i1.50
<![CDATA[Constitutional judges must have integrity and personality that is beyond reproach, be fair, be a statesman who masters the constitution and state administration, and not concurrently serve as a state official. Dismissal of constitutional judges before the end of their term of office can only be carried out for reasons, namely resigning at their own request submitted to the chairman of the Constitutional Court, being physically or mentally ill continuously for 3 (three) months so that they cannot carry out their duties as evidenced by a doctor's certificate , as well as dishonorably dismissed for reasons as set out in Article 23 paragraph (2) of the Constitutional Court Law. Related to the legality of dismissal of Constitutional Justices by the House of Representatives before the term of office ends. This type of research is normative legal research or normative juridical. A dishonorable dismissal of a Constitutional Judge can only be carried out if the reasons for dismissal are met in accordance with the provisions in Article 23 paragraph (2) of the Constitutional Court Law. Whereas the House of Representatives is only capable of nominating candidates for Constitutional Justices through an application to the President at the request of the Chief Justice of the Constitutional Court which will then be determined based on a Presidential Decree. After the Constitutional Court accepts the Presidential Decree, the Presidential Decree will be notified to the institution authorized to apply for a replacement of Constitutional Judges]]>
