Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.643
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pagaruyuang Law Journal Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian UMKM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Indah Satria
Bandar Lampung University
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk) Putri, Mega Nisa; Rusli, Tami; Satria, Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2159

Abstract

Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan “persetujuan” tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur (Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.Tjk). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun proses hukum dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Saran ditujukan penulis kepada Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Serta jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebiaknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.
Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) Grace Sianturi, Joyya; Prasetyawati, S. Endang; Satria, Indah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2686

Abstract

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.
Logico-Empirisme Paradigma Positivisme Logis: Kritik Dan Tawaran Epistemologi Alternatif Nugraha, Harry Setya; Satria, Indah; Prihandini, Yudiana Dewi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art2

Abstract

Logico-empiricism emphasises the importance of empirical verification as a scientific criterion for distinguishing meaningful from meaningless statements. Although logico-empiricism has made significant contributions to the development of the philosophy of science and has been practically beneficial for every legal scholar, criticisms of the a variety of assumptions underlying logico-empiricism have emerged from several perspectives. Therefore, this article is important to write in order to: 1) explain and deepen the criticisms of logico-empiricism assumptions by focusing on the perspective of dogmatic legal science; 2) offer an alternative epistemology to address these criticisms. This study uses a conceptual approach supported by secondary data sources. The results show that there are six criticisms of the logico-empiricism assumptions of the logical positivism paradigm when viewed from the perspective of dogmatic legal science. These criticisms highlight the tendency of logico-empiricism to reduce legal complexity, limit the scope of explanation, generalise inappropriately, raise questions of objectivity, and ignore social, political, and societal dynamics in the formation and application of law. This critique also demonstrates the limitations of the logico-empiricist approach, necessitating a more inclusive and interdisciplinary alternative epistemology. Several alternative epistemologies proposed to address criticisms of logico-empiricism include hermeneutics, pragmatism, phenomenology, and falsificationism. It is also possible to integrate these various approaches to form a complementary methodological framework, which the author calls "critical-pragmatic hermeneutic phenomenology." This approach is advantageous because it is holistic, open to revision, contextual, practically useful, and respectful of human experience.
The Judge's Considerations in Deciding Cases of Violence or Threats of Violence that Coerce a Minor Victim into Engaging in Sexual Intercourse with the Perpetrator or Another Person (Study of Decision No. 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot) Baharudin, Baharudin; Satria, Indah; Pangestu, Espana Yudhistira Lanang
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026): #2 IN PROGRESS
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1617

Abstract

This study examines the basis for judges' considerations in issuing decisions on cases of violence or threats of violence that force minors to engage in sexual intercourse, with a focus on Decision Number 433/Pid.Sus/2022/Pn. Kot. The background of this study was driven by the rise in cases of sexual violence against children which often place children in vulnerable positions due to unequal power relations and dependence on adults. The case raised in this study highlights how psychological coercion is used by perpetrators to control underage victims. The problems in this study are: the factors causing perpetrators to commit crimes of violence or threats of violence that force underage victims to engage in sexual intercourse with them or with others based on the study of decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. and the basis for judges' considerations in issuing decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative legal approach is pursued through a literature review, examining relevant laws, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach involves interviews with parties involved or directly familiar with the case to obtain a factual picture of the application of the law in the field. The results of the study indicate that the causal factors of this crime originate from internal aspects in the form of deviant sexual desires from the perpetrator, as well as external aspects including the influence of the social environment, weak moral control, and the negative impact of technological developments. Regarding the judge's considerations, it was found that the decision was taken based on two main bases. Juridically, the judge assessed the fulfillment of the criminal elements in Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law by emphasizing the existence of psychological violence and pressure that made the victim helpless. Non-juridically, the judge considered the deep trauma experienced by the victim as well as the existence of peace efforts and compensation from the defendant's family as mitigating factors in imposing sanctions. The recommendation from this study is that the government and society should continue to focus on strengthening sexual education in schools, increasing the role of families and communities in building awareness of ethics and the impact of sexual violence, and disseminating correct information to the public.
Co-Authors Anita, Okta Appin Purisky Redaputri Aptasyah, Maudina Cahyani Ardinata, Arya Ayu Hapsari, Recca Baharudin Baharudin bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar Destika , Nadya Dora Rinova Fajri, Ratu Chaterine Gika, Muhammad Riski Grace Sianturi, Joyya Gumilang AS, M. Ariq Harry Setya Nugraha Hendri Dunan Irsandi, Irsandi Kosasi, Amelia Nanda Putri Liky Faizal M. Oktaviannur Maharani, Yopi Majib, Abdul Muchlisin, Rizky Okta Ainita Pangestu, Espana Yudhistira Lanang Perdana, Anggi Sagita Prasetya, Endang Putri, Mega Nisa Quido Conferti Kainde Recca Ayu Hapsari Rizky, Aorora Chandra Rudi Santoso, Rudi S Endang Prasetyawati Soewito Soewito Tami Rusli Veronica, Natasya Vi Yudiana Dewi Prihandini Yulia Hesti Zaharah, Rita