Articles
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Rinaldi Basri]]>;
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v4i1.2206
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.Kata kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, narkotika]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Rinaldi Basri]]>;
<![CDATA[ZAINAB OMPU JAINAH]]>;
<![CDATA[INDAH SATRIA]]>
<![CDATA[ De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35706/djd.v1i1.4782
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Kata kunci: Pertanggungjawaban; tindak pidana; narkotika]]>
<![CDATA[ANALISIS PERUBAHAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENCATATAN ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Okta Ainita]]>;
<![CDATA[Agung Prayitno]]>
<![CDATA[ PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.302 KB)
|
DOI: 10.33751/palar.v7i1.3749
<![CDATA[Abstrak Akta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi, oleh karena itu akta yang salah masih dapat direvisi namun dengan ketentuan yang berlaku dan juga perubahan itu hanya masuk kedalam ranah yang bersifat redaksional saja seperti perubahan nama, Tahun dan Tanggal karena akta kelahiran bukan seperti dokumen yang lain yang dapat diubah.    Kata kunci: Implementasi, Akta Kelahiran, Perubahan. Abstract   A birth certificate is a proof of birth legally and is recognized by the state to a child who has just been born, therefore the registration must be in accordance with the notes given earlier by the midwife because the impact experienced if there is a birth certificate recording error can reduce the rights of a child. We often encounter errors in recording fighting deeds, usually a factor of errors in typing that often occur, therefore the wrong deed can still be revised but with the applicable provisions and changes only enter into the realm of an editorial nature such as changes in name, year and date. because a birth certificate is not like other documents that can be changed. Key words: Implementation, Birth Certificate, Changes]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi dan Penciptaan melalui Akun Media Sosial Facebook ]]>
<![CDATA[Agie Rinaldy Maizuly]]>;
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v6i1.3794
<![CDATA[The development of the internet which is increasing both in technology and its use, has made crimes that were originally conventional such as threats, theft and fraud can now be carried out by using computer media online with a very small risk of being caught. cases of fraud by manipulating someone's data or using someone's name to carry out their fraudulent actions through Facebook and Whatsapp online media occurred in the Lampung Province area. This study was conducted to identify and explain the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media accounts and how to implement criminal sanctions. This research is a normative juridical research that wants to identify the background aspects and the application of criminal sanctions. The data used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit criminal acts of manipulation and creation through Facebook social media accounts were environmental factors, lack of social control, community interests, people's ignorance, facilities, facilities, technological progress and psychological factors. The application of material criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of manipulation and creation through the Facebook social media account that was applied was appropriate because the elements of a criminal act were proven.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro) ]]>
<![CDATA[Margaretha Laurinsque L.T]]>;
<![CDATA[Erna Dewi]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/wjh.v5i1.373
<![CDATA[Fornication embodies the kufr one comes from sexual tyranny which results from the existence of deformations that give birth to a part in the figure of our audience. Fornication is a form of cruelty that plays very sluggishly, especially in the face of the victim, especially if the victim is a child because the child is the future successor or can be called the successor of the nation because sexual immorality will violate human rights and can damage human dignity, especially for the soul, reason and descendants. The problem in this research is what factors influence the criminal act of child molestation and how the accountability is based on Decision Number 75 / Pid.Sus / 2020 / PN Metro. The research method using this research journal is a normative juridical approach and an empirical approach. Based on the results of the research, the factors causing the perpetrator to commit the crime of sexual immorality against this child include religious factors where the faith of the defendant is shaky and tempted by worldly temptations. the occurrence of sexual immorality.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17 ]]>
<![CDATA[Rizki Nesia Putri]]>;
<![CDATA[S. Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136
<![CDATA[Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.]]>
<![CDATA[Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk ]]>
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Yosi Oktavia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1675
<![CDATA[Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak- anak serta tekanan sosial. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antaralain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menetukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[Yoki Mustaf Awalin]]>;
<![CDATA[Tami Rusli]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malayati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5052
<![CDATA[Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan kepengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampuannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan. Tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah: Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata). Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benarbenar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk Di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT/2021/PT.TJK) ]]>
<![CDATA[Joyya Grace Sianturi]]>;
<![CDATA[S. Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk) ]]>
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[S Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Qoonia Riyandini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.97 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.189-199
<![CDATA[Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara yang diakui. Karena penderitaan akibat pelanggaran norma, maka hukum ditegakkan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang damai. Kriminalisasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, bukanlah isu baru, namun merupakan isu yang terus berlangsung dan belum tuntas penyelesaiannya. Ini menjelaskan mengapa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi komersial terus meningkat. Teknik Yuridis Normatif-Empiris yang diterapkan melalui telaah pustaka dan pengamatan langsung terhadap obyek digunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi penjatuhan sanksi serta kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak.Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak]]>
