Articles
<![CDATA[Expanding the meaning of anti-corruption education in facing the challenges of corruption eradication ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol 6 No 2 (2024): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61076/jpp.v6i2.4983
<![CDATA[The development of corruption cases, which are currently occurring, is a form of failure of the prevention efforts that have been carried out. The rationalization of corruption in the social environment of society is an obstacle that has not yet been resolved. This is exacerbated by the fact that anti-corruption education has not been fully effective in shaping the character and morality of the younger generation. The aim of this study is to determine the relationship between moral values and acts of corruption. In addition, this study aims to reformulate the meaning of anti-corruption education. This is a qualitative study using a normative legal method, whose data were obtained through literature review. The study’s findings show that the ongoing cases of corruption point to a false rationalization of moral perceptions. Expanding the meaning of anti-corruption education is a first step that can be taken to solve this problem. The firmness of law enforcement against corruptors can be the best anti-corruption education. In addition, the implementation of anti-corruption education that is contextually normative must also be accompanied by the use of technology to increase the interest of the younger generation. Anti-corruption education must be aimed at creating anti-corruption rationalization in facing the challenges of corruption that occur.]]>
<![CDATA[Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>;
<![CDATA[Arlianti, Dea Linta]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 7 No 1: Mulawarman Law Review - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.780
<![CDATA[Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.]]>
<![CDATA[PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v18i3.761
<![CDATA[Penataan sistem merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara sebagai tertib hukum harus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukumnya. Substansi hukum sebagai salah satu subsistem hukum memiliki berbagai permasalahan sehingga harus segera diperbaiki. Dalam tata hierarki Peraturan Perundang-Undangan, setiap aturan yang dibuat harus berkesinambungan dan tidak boleh saling bertentangan. Pembentukannya pun harus didasarkan pada kebutuhan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Aturan hukum yang dibentuk dengan baik akan menciptakan kepastian hukum yang baik. Pada akhirnya hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyempurnaan yang harus dilakukan didalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan keberadaan Ketetapan MPR dan kedudukan Pancasila. Selain itu penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi prospek agar hak konstitusionalitas warga negara dijamin sepenuhnya tanpa harus menunggu diberlakukannya suatu Undang-Undang. Serta diperlukannya lembaga yang mengawasi pembentukan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penataan hukum dan pengawasan pembentukannya diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Romantisme Hukum dan Realita Pelaksanaannya ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 11 No. 1 (2025): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemberantasan Korupsi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32697/integritas.v11i1.1248
<![CDATA[The efforts to eradicate corruption in Indonesia have yet to demonstrate substantial outcomes at the implementation level. Indeed, the law's provisions for the eradication of corruption are commendable, with the imposition of capital punishment for those found guilty of corruption being a notable aspect. However, this legislative initiative appears to be merely a rhetorical exercise in legal romanticism for the community, without the requisite accompanying enforcement mechanisms to ensure its implementation. The aim of this study is to provide a reconstruction of the understanding of law enforcement in the context of corruption interpretation. Additionally, this study seeks to ascertain the congruence between the legal principles and the actual practices of law enforcement. The present study employs a normative legal methodology, utilizing secondary data that is subjected to qualitative analysis. The findings of this study indicate the presence of a dichotomy between the legal framework and the practices of law enforcement, suggesting that the efforts undertaken to combat corruption may not have been as effective as desired. Judges have demonstrated a tendency to interpret corruption in a narrow manner, frequently imposing lenient sentences on corrupt individuals. Consequently, the prevalence of corruption is not declining; instead, it is escalating in all domains of social and state life. This issue demands meticulous consideration, as the ramifications of corruption are pervasive and deleterious to all parties. To address this pressing issue, law enforcement officials must demonstrate the fortitude to implement the provisions of the law effectively. Anticipated outcomes include the establishment of an anti-corruption legal culture in Indonesia, with the initial phase being the alignment between the legal substance and the actions of law enforcement officials. ]]>
<![CDATA[Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum ]]>
<![CDATA[Diya Ul Akmal]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 7 No 1 (2025): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v7i1.417
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memahami kemanfaatan hukum dalam konteks legal ideals. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum berlandaskan konstitusi. Selama ini konsep kemanfaatan hukum sering diabaikan keberadaannya. Padahal kemanfaatan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem hukum. Secara khusus, perlindungan hukum juga bagian dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Begitupun dengan kepastian hukum dan keadilan yang selama ini menjadi tolak ukur negara hukum. Diperlukan pemahaman yang lebih luas agar kemanfaatan hukum dapat dipahami oleh setiap subjek hukum pada suatu negara.]]>
<![CDATA[Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>;
<![CDATA[Madda, Syafrijal Mughni]]>
<![CDATA[ ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 16 No. 1 (2022): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/adliya.v16i1.17089
<![CDATA[Abstract:Â The need for workforce Indonesian citizens to work abroad. The government, as a representative of the state, must be able to provide protection and fulfillment of rights to these Indonesian Migrant Workers. Political rights are right mandated by the Constitution. This study determines the problems, especially the General Election (Pemilu) conducted abroad. This is necessary because to fulfill constitutional rights, maximum planning can minimize the occurrence of the same problem in future elections. This research uses the normative juridical method with secondary data obtained through literature study. The data obtained will be processed and narrated using words scientific logic. Legally, the laws and regulations in Indonesia accommodate the political rights of Indonesian Migrant Workers. The problem that occurs is that the implementation of the General Election has not accommodated every voting right owned by the community in the form of a Permanent Voter List. The lack of vigilance of the Overseas Election Committee also has to sacrifice many rights that the community has. Additionally, additional legal instruments are needed to regulate elections abroad because the challenges faced are not easier than implementation at home. Political education must also be increasingly socialized as a form of fulfilment of Political Rights. It is hoped that in the future there will be plans that can increase the sense of nationalism for Indonesian Migrant Workers and the implementation of Constitutional Rights can be carried out properly in the construction of the Indonesian rule of law.Abstrak:Â Kebutuhan akan pekerjaan memaksa Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah sebagai representasi negara harus dapat memberikan perÂlindungan dan pemenuhan hak kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut. Hak Politik menjadi salah satu hak yang diamanatkan oleh Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permaÂsalahan khususnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan di luar negeri. Hal ini diperluÂkan karena dalam upaya pemenuhan Hak Konstitusional, perencanaan yang maksimal dapat meminimalÂkan terjadinya perÂmasaÂlahan yang sama pada Pemilu kedepannya. PenelitiÂan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaÂan. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Secara substansi hukum, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah mengakomodir Hak Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu pelaksanaan Pemilu yang masih belum mengakomodir setiap hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap. Kurang sigapnya Panitia Pemilihan Luar Negeri juga harus mengorÂbanÂkan banyak hak yang dimiliki oleh masyaÂrakat. Sebagai pembaharuan, dibutuhÂkan instrumen hukum tambahan untuk mengatur Pemilu di luar negeri karena tantangan yang dihadapi tidak lebih mudah daripada pelaksanaÂan di dalam negeri. Pendidikan politik pun harus semakin disosialisasikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan Hak Politik. Diharapkan kedepannya setiap pembaharuan yang diÂrencanaÂkan dapat meningÂkatÂkan rasa nasionalisme bagi Pekerja Migran Indonesia dan pengÂimpleÂmenÂtasian Hak Konstitusional dapat dijalankan dengan baik dalam konstruksi Negara Hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Expanding the meaning of anti-corruption education in facing the challenges of corruption eradication ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 6 No. 2 (2024): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61076/jpp.v6i2.4983
<![CDATA[The development of corruption cases, which are currently occurring, is a form of failure of the prevention efforts that have been carried out. The rationalization of corruption in the social environment of society is an obstacle that has not yet been resolved. This is exacerbated by the fact that anti-corruption education has not been fully effective in shaping the character and morality of the younger generation. The aim of this study is to determine the relationship between moral values and acts of corruption. In addition, this study aims to reformulate the meaning of anti-corruption education. This is a qualitative study using a normative legal method, whose data were obtained through literature review. The study’s findings show that the ongoing cases of corruption point to a false rationalization of moral perceptions. Expanding the meaning of anti-corruption education is a first step that can be taken to solve this problem. The firmness of law enforcement against corruptors can be the best anti-corruption education. In addition, the implementation of anti-corruption education that is contextually normative must also be accompanied by the use of technology to increase the interest of the younger generation. Anti-corruption education must be aimed at creating anti-corruption rationalization in facing the challenges of corruption that occur.]]>
<![CDATA[Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>;
<![CDATA[Muin, Fatkhul]]>;
<![CDATA[Karsa, Pipih Ludia]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v8i3.16940
<![CDATA[AbstractThe Constitutional Court is a state institution that has the authority for reviewing laws against the Constitution (Judicial Review). Several times in issuing its decisions, the Constitutional Court has acted as a Positive Legislator. The potential for a legal vacuum as the implication of revoking a law is large. and also the slow formation of laws by the legislative body (DPR) and the lack of quality of regulations. The current law-making does not pay attention to legal ideals based on Pancasila so that the resulting legal products lose their meaning. This has resulted in many people whose constitutional rights have been violated. The state should be present to give full constitutional rights to its citizens. The Constitutional Court needs additional authority to maintain the supremacy of the constitution. additional authority as a preventive mechanism is Judicial Preview. The French state places Judicial Preview as an authority of the Constitutional Council. Austria and Germany apply Judicial Preview as a preventive measure for losses that can occur if the Draft Law is passed. A renewal of the Constitutional Law to perfect existing ones makes the prospect of Judicial Preview in Indonesia an Urgency for immediate implementation.Keywords: Constitutional Court, Authority, Judicial Preview AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review). Dalam mengeluarkan putusannya Mahkamah Konstitusi beberapa kali bertindak sebagai Positif Legislator. Potensi terjadinya kekosongan hukum sebagai implikasi dicabutnya suatu Undang-Undang sangatlah besar. Ditambah dengan lambatnya pembentukan Undang-Undang oleh lembaga legislatif (DPR) serta kualitas peraturan yang kurang. Pembuatan Undang-Undang saat ini tidak memperhatikan cita hukum yang berakar pada Pancasila sehingga produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang dilanggar hak konstitusionalnya. Negara seharusnya hadir untuk memberikan hak konstitusional secara penuh kepada warga negaranya. Untuk mencegah hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi membutuhkan suatu kewenangan tambahan untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Kewenangan tambahan sebagai mekanisme preventif tersebut berupa Pengujian Rancangan Undang-Undang (Judicial Preview). Perancis menempatkan Judicial Preview sebagai kewenangan dari Constitutional Council. Austria dan Jerman juga memberlakukannya sebagai tindakan pencegahan. Pembangunan Hukum Konstitusi untuk menyempurnakan yang sudah ada menjadikan prospek Pengujian Rancangan Undang-Undang di Indonesia menjadi urgensi untuk segera diterapkan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Judicial Preview АннотацияКонституционный суд - это государственное учреждение, которое имеет право проверять законы на предмет соответствия Конституции. Вынося свои решения, Конституционный суд несколько раз выступал в качестве позитивного законодателя. Потенциал правового вакуума как последствия отмены закона огромен, особенно в сочетании с медленным формированием законов законодательным органом (DPR) и отсутствием качественных нормативных актов. Текущее формирование законодательства не обращает внимания на идеалы права, укоренившиеся в Pancasila, так что получаемые легальные продукты теряют свое значение. Это привело к тому, что конституционные права многих людей были нарушены. Государство должно присутствовать, чтобы предоставить своим гражданам полные конституционные права. Чтобы этого не произошло, Конституционному суду необходимы дополнительные полномочия для защиты верховенства конституции. Дополнительные полномочия в качестве превентивного механизма представлены в форме судебного предварительного надзора (Judicial Preview). Франция помещает судебный предварительный надзор в ведение Конституционного Совета. Австрия и Германия также приняли его в качестве меры предосторожности. Разработка Конституционного закона с целью усовершенствования существующего делает перспективу судебного надзора в Индонезии неотложной его реализацией.Ключевые Слова: Конституционный Суд, Власть, Судебный Надзор ]]>
<![CDATA[Negara Hukum Indonesia: Esensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Primagraha Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Primagraha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59605/plrev.v1i1.353
<![CDATA[The social life of the community contains a wedge of rights breaches committed both by individuals and by the state. Thus, the requirement for rights protection in the establishment of laws and regulations is affirmed. Law is the basis for the State of Law in social and state life. The establishment of laws and regulations is supposed to restrain excessive state authority and create limitations for each individual so that they do not violate the rights of others. The current State of Law paradigm has stressed the protection of Human Rights as being complementary in the functioning of society and the state. This is inextricably linked to the crucial role of Human Rights as natural rights that must be maintained and defended by all individuals and states. The protection of Human Rights has been made a part of the rights guaranteed by amendments of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legislation programs in the establishment of laws and regulations must be oriented to be in conformity with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the National Medium-Term Development Plan, and must satisfy aspects of Human Rights protection. As a result, it is hoped that the goal of establishing laws and regulations that bring justice and benefits to the community would be realized in the development of the Indonesian State of Law.]]>
<![CDATA[Expanding the meaning of anti-corruption education in facing the challenges of corruption eradication ]]>
<![CDATA[Akmal, Diya Ul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pallangga Praja (JPP) Vol. 6 No. 2 (2024): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61076/jpp.v6i2.4983
<![CDATA[The development of corruption cases, which are currently occurring, is a form of failure of the prevention efforts that have been carried out. The rationalization of corruption in the social environment of society is an obstacle that has not yet been resolved. This is exacerbated by the fact that anti-corruption education has not been fully effective in shaping the character and morality of the younger generation. The aim of this study is to determine the relationship between moral values and acts of corruption. In addition, this study aims to reformulate the meaning of anti-corruption education. This is a qualitative study using a normative legal method, whose data were obtained through literature review. The study’s findings show that the ongoing cases of corruption point to a false rationalization of moral perceptions. Expanding the meaning of anti-corruption education is a first step that can be taken to solve this problem. The firmness of law enforcement against corruptors can be the best anti-corruption education. In addition, the implementation of anti-corruption education that is contextually normative must also be accompanied by the use of technology to increase the interest of the younger generation. Anti-corruption education must be aimed at creating anti-corruption rationalization in facing the challenges of corruption that occur.]]>
