Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Justitia et Pax Integritas: Jurnal Antikorupsi Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Journal Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Mulawarman Law Review JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Esensi Hukum Supremasi Hukum Corruptio Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Wicarana JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN Primagraha Law Review Jurnal Pallangga Praja Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Legislasi Indonesia Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Diya Ul Akmal
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
HUKUMAN MAKSIMAL BAGI KORUPTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SisTPK/2021/PN.Jkt.Pst Diya Ul Akmal
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/eaq60a48

Abstract

Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada ranah penegakan hukum, koruptor dapat dengan mudah lolos dari hukuman maksimal yang dapat diberikan. Hal ini berimplikasi pada semakin tergerusnya nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Artikel ini menganalisis aspek normatif dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama: (1) apakah aspek normatif yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam putusan tersebut telah diterapkan secara tepat; dan (2) sejauh mana efektivitas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan dakwaan dan tuntutan. Selain itu, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi telah membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara. Tidak adanya aturan yang secara jelas menetapkan batas kerugian negara sebagai dasar pemberian hukuman maksimum membuat ruang interpretasi hukum menjadi sempit. Akibatnya, penerapan sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kualitas aparat penegak hokum serta penyempurnaan aturan hukum agar dapat mengimplementasikan hukuman maksimal bagi koruptor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER Akmal, Diya Ul; Pratiwi, Eka; Sulistiani, Anisa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.
Co-Authors Anjulin Yonathan Kamlasi Arlianti, Dea Linta Astrya Puspitasari Daniel Jesayanto Jaya Dea Linta Arlianti Eka Pratiwi FATKHUL MUIN Fatkhul Muin Fatkhul Muin Fauzziyyah Azhar Ramadhan Fitriansyah, Hanif Hanif Fitriansyah Karsa, Pipih Ludia Madda, Syafrijal Mughni Muhamad Yusuf Pipih Ludia Karsa Pipih Ludia Karsa Ramadhan, Fauzziyyah Azhar Retna Hidayah Sulistiani, Anisa Syafrijal Mughni Madda Syafrijal Mughni Madda