Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Kekosongan Regulasi Artificial Intelligence dalam Pembuktian Pidana dan Asas Praduga Tak Bersalah Christian Ade Wijaya; Fahmi Arif Zakaria
Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/rhizome.v5i2.4148

Abstract

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuktian perkara pidana, seperti analisis bukti digital, pengenalan wajah, dan pemodelan pola kejahatan, semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan AI berlangsung di tengah kekosongan pengaturan normatif yang mengatur mekanisme penilaian dan pengujian hasil kerja algoritma dalam persidangan pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terhadap perlindungan asas praduga tak bersalah, terutama ketika output AI diperlakukan sebagai kebenaran objektif tanpa pengujian yuridis yang memadai. Artikel ini menganalisis kekosongan regulasi penggunaan AI dalam pembuktian pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Berbeda dari kajian global yang umumnya menitikberatkan pada akuntabilitas algoritmik dari perspektif teknis atau perlindungan data, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-yuridis dengan menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam menilai legitimasi penggunaan AI dalam pembuktian pidana. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini merumuskan kerangka evaluatif bagi pembentukan regulasi nasional yang menegaskan transparansi algoritmik, akuntabilitas, dan pengawasan manusia, guna memastikan tegaknya asas praduga tak bersalah dan prinsip due process of law.
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Pengolahan Ikan Di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang: Hak Kekayaan Intelektual Ririen Ambarsari; Darajatun Indra Kusuma Wijaya; Fahmi Arif Zakaria
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.10679

Abstract

Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjin-Wetang, Desa Tambakrejo dan Dusun Sendanbil mempunyai potensi besar dalam pengolahan hasil laut seperti ikan tuna yang kaya protein. Meskipun potensi ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, terbatasnya wawasan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya  merek dagang, menjadi hambatan dalam pemasaran produk olahan makanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi sumber daya kelautan untuk menunjang kesejahteraan. Survei masyarakat di Dusun Sendanville, (2) Penelitian tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual produk olahan hasil laut. Kajian ini menyoroti perlunya dukungan masyarakat untuk memahami pentingnya merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual agar produk olahan seperti sutra ikan  memenuhi standar pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan mengembangkan perekonomian Dusun Sendanville secara berkelanjutan.
Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum Fahmi Arif Zakaria; Darajatun Indra Kusuma Wijaya; Christian Ade Wijaya
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.11384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mengedepankan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, merupakan fenomena umum yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian meliputi kurangnya personel dan sarana prasarana. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sebagai langkah strategis untuk menciptakan keamanan berlalu lintas. Dengan demikian, upaya preventif dan represif yang dilakukan Satlantas diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anak-anak.