Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Abdimas Indonesia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora KOPEMAS
Fahmi Arif Zakaria
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Between Religious Legitimacy and Statelessness: A Juridical-Sociological Study of Siri Marriage and Its Gender Consequences in Coastal Indonesia Wardhani, Sartika Dwi Kusuma; Zakaria, Fahmi Arif; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3810

Abstract

This study examines the practice of unregistered marriage in Tambakrejo Village and its legal implications for women and children. Nikah siri, which is not recorded by the state, remains prevalent in this coastal area due to economic factors, cultural traditions, limited legal education, and complex administrative procedures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research involved in-depth interviews with community leaders and the collection of secondary data from statutory regulations and previous studies. The findings reveal that local residents do not fully understand the legal consequences of nikah siri, leaving women without rights to alimony, inheritance, or legal protection in divorce cases. Children born from nikah siri also face administrative obstacles in obtaining birth certificates that include their father’s name, which affects access to education, healthcare, and other civil rights. The study emphasizes the need for preventive legal interventions and public legal awareness campaigns by the government to safeguard the rights of women and children, and to encourage the official registration of marriages to ensure legal certainty.
Kekosongan Regulasi Artificial Intelligence dalam Pembuktian Pidana dan Asas Praduga Tak Bersalah Wijaya, Christian Ade; Zakaria, Fahmi Arif
Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/rhizome.v5i2.4148

Abstract

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembuktian perkara pidana, seperti analisis bukti digital, pengenalan wajah, dan pemodelan pola kejahatan, semakin memengaruhi praktik penegakan hukum. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan AI berlangsung di tengah kekosongan pengaturan normatif yang mengatur mekanisme penilaian dan pengujian hasil kerja algoritma dalam persidangan pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terhadap perlindungan asas praduga tak bersalah, terutama ketika output AI diperlakukan sebagai kebenaran objektif tanpa pengujian yuridis yang memadai. Artikel ini menganalisis kekosongan regulasi penggunaan AI dalam pembuktian pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Berbeda dari kajian global yang umumnya menitikberatkan pada akuntabilitas algoritmik dari perspektif teknis atau perlindungan data, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-yuridis dengan menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam menilai legitimasi penggunaan AI dalam pembuktian pidana. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini merumuskan kerangka evaluatif bagi pembentukan regulasi nasional yang menegaskan transparansi algoritmik, akuntabilitas, dan pengawasan manusia, guna memastikan tegaknya asas praduga tak bersalah dan prinsip due process of law.
Kerangka Hukum Pendidikan Multikultural Melalui Culinary Diversity Ethics: Strategi Kebijakan untuk Promosi Pendidikan Tinggi Gultom, Andri Fransiskus; Zakaria, Fahmi Arif
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.4217

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya lingkungan akademik yang inklusif di tengah keberagaman budaya Kota Malang. Meskipun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis secara tegas menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi, praktik eksklusivisme budaya masih menjadi tantangan dalam promosi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum pendidikan multikultural berbasis Culinary Diversity Ethics sebagai strategi inovatif untuk menarik minat pelajar Sekolah Menengah Atas. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yaitu praktisi pendidikan, sosiolog, dan perwakilan pelajar Sekolah Menengah Atas. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika keberagaman kuliner sebagai media pembelajaran mampu mencairkan sekat primordialisme dan meningkatkan daya tarik institusi pendidikan tinggi secara persuasif. Kebaruan penelitian ada pada penggunaan diplomasi kuliner (gastrosophy) dalam bingkai yuridis-pedagogis untuk mempromosikan nilai multikulturalisme. Perguruan tinggi perlu mengadopsi model ini dalam kurikulum pengenalan kampus untuk mewujudkan ekosistem pendidikan demokratis dan non-diskriminatif.
Co-Authors Aju Tjatur Nugroho Krisnaningsih Ambarsari, Ririen Indria Dian Ambarsari, Rr Ririn Dian Anas, Dimas Emha Amir Fikri Andri Fransiskus Gultom, Andri Fransiskus Anindya Bidasari Bidasari, Anindya Brihandhono, Ari Christian Ade Wijaya Darajatun Indra Kusuma Wijaya Fachturohman, Muchammad Farida Kusuma Astuti, Farida Kusuma Ferdiani, Rosita Dwi Hadiani, Dimas Pratidina Puriastuti Harvian, Hendra Wahyu Indiraswari, Susmita Dian Iskandar Ladamay, Iskandar Jaranau, Even Leondro, Henny Muchmmad Fachturrohman Natalia, Yemima Lusia Nur Khoiriyah Nur Khoiriyah Petu, Viktor Kota Ririen Ambarsari Ririen Indria Dian Ambarsari Sembiring, Rinawati Suparno Suparno Tursini, Umi Wadu, Ludovikus Bomans Wahyudi Harianto Wardhani, Sartika Dwi Kusuma Wicaksana, Alva Rhadytya Widijatmoko, Engelbertus Kukuh