Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.049

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal on Education TELKA - Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Venus IWJ : Inland Waterways Journal IWTJ : International Water Transport Journal HENGKARA MAJAYA

Irwan

Politeknik Pelayaran Barombong Makassar

Author-ID : 6057984

Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Economic Impact of 300 KWp PV Rooftop Penetration on Soy Sauce Companies Muhamad Fahmi Amrillah; Irwan Irwan; Dimas Pratama Yuda
TELKA - Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol Vol 8, No 2 (2022): TELKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/telka.v8n2.158-164

One of the greatest potentials of renewable energy is solar energy, which can produce electricity. The industry welcomed this to utilize solar energy to produce electricity through a PV rooftop system. The advantage of PV rooftops in producing electrical energy is in terms of investment costs that can eliminate the land component because it utilizes the roof of an industrial building as a place for PV rooftops to produce electrical energy. Soy Sauce companies, as one of the industries engaged in food, can utilize a PV rooftop with 300 kWp to produce electricity. The electrical energy produced by the PV rooftop can reduce 17,23% of the total electrical energy consumed by soy sauce companies in one day from PT. PLN electrical energy sources. A rooftop PV investment capacity of 300 kWp has a payback period of 12 years with an IRR value of 7% and a lifetime of using PV rooftop for 25 years.

Kajian Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pendidikan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang Irwan Irwan; Andri Yulianto; Doharman Lumban Tungkup; Surnata Surnata; Fadjrin Wira Perdana
Journal on Education Vol 5 No 1 (2022): Journal on Education: Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This official school was first established with the FTA 170 Project agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Indonesia on December 19, 1979. In an effort to meet the qualification needs in the field of river and lake transportation traffic, the River and Lake Transportation Training Center was formed (BPL LLASD) based on MENPAN Decree No. 537/5/MENPAN/10/87 dated October 5, 1987 and MENHUB Decree No. 231/HK.602/Phb-87 dated October 21, 1987 which only held short courses for students. In 1990, he received the Diploma III program in River, Lake, and Ferry Transport Traffic (LLASDP). Education and training as well as counseling are held through various training and counseling programs according to needs so that the programs implemented can run efficiently, optimally and effectively. One thing that is very important to realize the development of human resources is through the maximum participation of educational institutions, especially in the field of transportation. With the determination of the organizational structure, of course, we refer to the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards. The progress of Polytechnics has increased from year to year so that we have recruited cadets from one study program to 3 study programs, namely the D-III MTPD Study Program, the D-III Ship Engineering Study Program and the D-III Nautical Study Program. From the results of this increase, there is still a lack of infrastructure in the placement of cadets, especially in terms of class facilities with an imbalance between students and cadet facilities.

Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Dahlia Dewi Apriani; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya Siti Nurlaili Triwahyuni; Fadjrin Wira Perdana; Bambang Setiawan; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Penderitaan suku Muslim Rohingya ini tentu berimplikasi pada situasi keamanan regional Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Konflik terkait isu kemanusiaan di Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar (state branding) untuk membangun image sebuah Negara. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, yakni pengajuan proposal kemanusiaan dan usulan formula 4+1 bagi masyarakat rohingya dimasa depan.

SP3 KPK atas Kasus SKL Blbi dalam Perspektif Hukum Progresif Damaida Hatina; Fadjrin Wira Perdana; Purboyo Purboyo; Irwan Irwan; Sri Kelana
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak siasia. Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantif.

Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma Irwan Irwan; Fadjrin Wira Perdana; Paulina M. Latuheru; Muhammad Khairani; Sri Kartini
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Perbedaan paradigma hukum bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disandingkan dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum sekaligus mewujudkan hukum yang berkeadilan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aliran filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain library research, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum sebagai komando pemikiran hukum di bawah komando John Austin. Perspektif filsafat hukum dengan menggeser paradigma positivisme ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasi sosial dan rekayasa sosial.

IDENTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PENGAWAKAN KAPAL NEGARA INDONESIA Irwan; Ahmad Fauzi; Meti Kendek; Mahbub Arfah
JURNAL VENUS Vol 7 No 13 (2019): Maret
Publisher : PIP Makassar

Mengungkapkan peranan kapal negara, sekaligus memberi gambaran besarnya jumlah armada dan besarnya jumlah anak buah kapal yang dibutuhkan kapal negara agar dapat dilayarkan sesuai standar pengawakan. Tujuan penelitian mengetahui kesesuaian sertifikasi keahlian dan keterampilan anak buah kapal negara dengan peraturan tentang pengawakan kapal negara yang berlaku. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, indikator pengamatan yang dinyatakan dalam perhitungan persentase (%), yakni persentase jumlah anak buah kapal negara pada level Perwira yang memiliki sertifikat kehlian dan keterampilan yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Hasilnya menunjukkan jumlah kapal negara yang saat ini dioperasikan oleh Kementerian terkait hanya 50% dari jumlah seluruh kapal yang dibutuhkan. Kondisi ini tentu berdampak pada kinerja layanan kapal negara. Analisis data menunjukkan bahwa 39.3% anak buah kapal negara yang memiliki sertifikat kompetensi dan profesiensi yang sesuai dengan aturan sertifikasi pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/3/13/DJPL-15, Kondisi ini sekaligus mengindikasikan besarnya kebutuhan anak buah kapal negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kapal yang operasikannya.

BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENERAPAN MARPOL PADA KAPAL-KAPAL DI PELABUHAN PANTOLOAN Jumardin; Irwan; Abdoellah Djabier; Bustamin; Yudha Herlambang
JURNAL VENUS Vol 6 No 11 (2018): Juni
Publisher : PIP Makassar

Efek pembuangan sampah di laut membawa kerugian yang sangat besar bagi negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kerusakan ekosistem di laut membuat produktivitas laut menjadi tidak seimbang sehingga banyak biota laut yang rusak dan/atau mati, ini juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan nelayan. Banyaknya pencemaran laut yang terjadi membuat negara-negara berupaya untuk mengatasi pencemaran sampah di laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur pencegahan pencemaran sampah yang dilakukan oleh kapal laut dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal sehingga IMO (international maritime organization), mengeluarkan peraturan- peraturan yang ditegaskan di dalam MARPOL (Marine Polution) 73/78 Annex V Tentang â€ž Pencegahan Pencemaran Oleh Sampahâ€Ÿ yang mempersyaratkan Garbage Management Plan atau Prosedur Penanganan Sampah di kapal dengan maksud menyediakan sebuah sistematis jalannya pelaksanaan dan kontrol dari sampah di kapal yang telah diatur dalam MARPOL Annex V. Telah memuat secara rinci dan jelas upaya pencegahan pencemaran bisa dilakukan dengan baik oleh setiap negara, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan di Laut Indonesia juga memuat beberapa ketentuan yang sama. Berdasarkan peraturan internasional dan peraturan hukum nasional Indonesia sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya di lapangan setiap perusahaan kapal belum dengan teliti memeriksa setiap kelengkapan dan kondisi kapal sehingga terjadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian, yang pada gilirannya akan menimbulkan pencemaran.

STUDI KELAYAKAN SOLAR CELL (LISTRIK TENAGA SURYA) DI UNIT SARANA ASRAMA PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR Mahbub Arfah; H. Irwan; Syahrizal; Hasiah
JURNAL VENUS Vol 4 No 8 (2016): Desember
Publisher : PIP Makassar

Studi Kelayakan Aplikasi Solar Cell dilakukan dengan melalui suatu penelitian dengan jalan melakukan pengukuran daya yang dihasilkan oleh sell fotovoltaik yang telah dirakit dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbakar langsung dengan matahari, menginstal rankain dengan memasang baterai/accu setelah sel fotovoltaik dan menempatkan inverter setelah baterai serta menghitung daya (watt) dari keseluruhan jumlah penerangan yang ada di Unit sarana asrama.

Feasibility Evaluation Of Passenger Piers At Jangari Pier, Cirata Reservation, West Java Province Irwan Irwan; Broto Priyono; Daffa Hanifah
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Jangari Pier is the most active activity point in the Cirata Reservoir, West Java Province, located in Cianjur Regency. The water activities in the Cirata Reservoir consist of the tourism, fisheries, and water transportation activities carried out under the supervision of the Transportation Agency in the Cirata Reservoir Environment on the basis of a cooperation agreement between the reservoir manager, namely PT PJB UP Cirata and UPTD PPP LLASDP West Java Province which placing the Cirata LLASD Service Unit, with an operating license agreement in the form of supervision of water transportation activities in the Cirata Reservoir. Water transportation is one of the most important and strategic aspects in facilitating the wheels of development, and strengthening unity and integrity, in the water transportation sector which requires comfortable and proper passenger transportation facilities in accordance with guidelines and standards. Guidelines regarding standard facilities and dock dimensions that are suitable for ships operating in passenger boarding activities at Jangari Pier based on dock analysis in the dock planning book by Bambang Triatmodjo in 2010 and Director General of Land Transportation Regulation number: KP.4756/AP005/DRJD/2020 regarding the Technical Guidelines for the Sungai Danau Stop by evaluating passenger boarding and descending activities to determine the type of pier that is in accordance with the characteristics of the Cirata reservoir so that passenger boarding and descending activities are safe, and comfortable in accordance with the calculations carried out with the aim that passenger boarding activities take place optimally.

Co-Authors Abdoellah Djabier Ahmad Fauzi Andri Yulianto Bambang Setiawan Broto Priyono Bustamin Chairul Insani Ilham Daffa Hanifah Dahlia Dewi Apriani Damaida Hatina Dimas Pratama Yuda, Dimas Doharman Lumban Tungkup Fadjrin Wira Perdana Fitradi Geraldo Ardinof Pratama Putra Hasiah Joe Ronald K. Bokau Jumardin Khairani, Muhammad Mahbub Arfah Meti Kendek Muhamad Adief Abdiatama Muhamad Fahmi Amrillah Muhammad Rusedky Paulina Mutiara Latuheru Pierre Marcello Lopulalan Purboyo Purboyo Purboyo Purboyo Rahmatul Safitri Pribadi Rina Haryani Siti Nurlaili Triwahyuni Sri Kartini Surnata, Surnata Syahrizal Yohan Wibisono Yohan Wibisono Yudha Herlambang

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search