Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Simamora, Sovia Febrina Tamaulina; Siregar, Ria Juliana; Situmorang, Samuel; Gultom, Meli Hertati
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.17672

Abstract

Divorce is the end of the relationship between husband and wife which is legal according to law. The termination of the marriage relationship has legal consequences for the position, rights and obligations of husband and wife and children, and is also included in joint assets. Joint property is property obtained by a husband and wife during marriage. This joint property arises from customs which are the provisions governing the husband and wife's property to be made into joint property with the aim of building a household and binding themselves to each other. This research uses normative legal research methods, namely methods that specifically reflect the identity of the legal discipline as a science. Library research takes precedence. The reason for using normative research is that this research refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply and bind society. The approach used in this research is a statutory approach related to making inheritance certificates. The type of research used in this research is descriptive analytical research, where this research aims to provide a solution to problems that arise precisely and in depth.
Legal Responsibilities of Business Actors in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition According to Law Number 5 of 1999 Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Giawa, Fransisko; Nababan, Roida; Siregar, Ria Juliana
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15132

Abstract

Business competition is an economic instrument in the development of the Indonesian economic system, as evidenced by the enactment of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolies and Unfair Business Competition. The issues discussed in this study are: what forms of agreements are prohibited in business competition activities according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and what are the responsibilities of business actors involved in cases of monopolistic practices and unfair business competition according to Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Unfair Business Competition. The data collection method in this study was conducted through library research and document review. This involved collecting legal materials through journals, legal research results, and various official institutional documents such as laws and regulations, court circulars, and other literature relevant to the research problem.
Legal Responsibility of the Trade Office for Defaulting on Contract Workers in the Construction of the Dakopamean People's Market (Study of Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Tli) Sianturi, Andre Ferdy; Simamora, Janpatar; Siregar, Ria Juliana
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15346

Abstract

This writing aims to delve into the legal responsibility in breach of contract disputes. Breach of contract refers to the inability of an individual or a party to fulfill obligations based on a prior agreement. In a breach of contract case, legal responsibility is an obligation imposed on a party as a form of accountability for the violation committed. This study also focuses on the basis of assessment used by law enforcers, namely the panel of judges, in deciding a breach of contract dispute involving the Department of Trade, which failed to fulfill its obligations to a contract worker in the construction of the Dakopamean Public Market, based on Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Tli, and the form of legal responsibility of the Department of Trade for the breach of contract in the construction project of the Dakopamean Public Market. This writing also emphasizes a normative legal research method of a descriptive nature, in which the results of the study will further examine the judges’ considerations in deciding a case, particularly in breach of contract matters.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Habeahan, Besty; Siregar, Ria Juliana; Manalu, Mitra Elisabeti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna memastikan hukum berjalan dengan baik di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami kekerasan Di era jaman sekarang yang semakin berkembang,kekerasan seksual bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat.Bentuk -bentuk kekerasan seksual juga semakin berkembang dan kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku yang dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban..Undang -Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS ).Namun kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu gender dan minimnya sumber daya sehingga seringkali korban mengalami perlakuan yang tidak adil .Oleh karena itu perlu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis dan mengevaluasi sistem hukum agar perempuan memperoleh hak- hak nya dan merasa aman dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Dampak Positif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan Dalam Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka {PMM 4} Inbound Di Universitas Sam Ratulangi Manado Sitompul, Nova Marselina; Nababan, Roida; Siregar, Ria juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14200

Abstract

Program Merdeka Belajar –Kampus Merdeka {MBKM} adalah program pemerintah yang diperkenankan bagi seluruh mahasiwa maupun mahasiswi yang ada diseluruh perguruan tinggi yang ada di indonesia dengan tujuan menukar mahasiswa yang ada di kampus lain untuk mengunjungi kampus pilihan yang ingin dikunjungi di seluruh indonesia program ini dilakukan selama 1{satu] Semester dengan tujuan Mahasiswa dapat merasakan perbedaan belajar yang ia rasakan selama ia melakukan pertukaran di kampus pmm Tersebut. Dengan adanya pertukaran Mahasiswa merdeka yang dilakukan di fakultas hukum UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN di UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO maka mahasiswa dapat diharapkan agar bisa bersatu maupun saling bisa mengerti dengan Alam maupun Lingkungan hidup ,tutur kata ,Makanan ,Bahasa ,dan culture shock adat isitiadat masyarakat manado. selama 5 bulan di Universitas Sam Ratulangi Manado Mahasiswa harus bisa memahami dan menciptakan kerukunan yang baik dan tidak nyeleneh dari aturan dan peraturan masyarakat manado tentunya agar komunikasi yag ada antara mahasiswa dan masyarakat yang ada di kota manado terutama warga lokal terjalin baik dan rukun.
Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Nababan, Roida; Siregar, Ria Juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15192

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi terhadap privasi individu. Data pribadi yang semakin mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan secara luas memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, prinsipprinsip perlindungan data, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat krusial untuk menjaga hak asasi warga negara dan membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam era digital. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, praktik pelanggaran data masih sering terjadi.
The Importance of Consumer Protection in the Insurance Sector in Indonesia Jeki Saroha Tamba; Martono Anggusti; Ria Juliana Siregar
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i3.774

Abstract

Consumer protection plays a crucial role in the insurance industry due to the complex, long-term, and trust-based nature of insurance products. Consumers are often in a vulnerable position because of limited access to information and a lack of understanding of policy terms, which increases the risk of losses, especially during claim settlement processes. This study aims to analyze the factors that influence the importance of consumer protection in Indonesia’s insurance sector and to examine the role of the Financial Services Authority (OJK) as the regulatory and supervisory body in financial services. The findings indicate that low financial literacy, information asymmetry, and the dominance of standard contracts are key factors that underscore the need for consumer protection. Meanwhile, OJK plays a strategic role through regulation, supervision, dispute resolution, and financial education for consumers. This study concludes that the effectiveness of consumer protection in the insurance sector depends largely on the synergy between strong regulations, consistent supervision, and improved public awareness of consumer rights.
PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Simamora, Sovia Febrina; Siregar, Ria Juliana; Gultom, Meli Hertati; Situmorang, Samuel
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31199

Abstract

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.
Analysis of the Restructuring of Bad Credit Agreements in Conventional Banks Siregar, Ria Juliana
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 2 (2026): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i2.2002

Abstract

Credit restructuring is a crucial mechanism in the banking sector designed to protect the interests of both creditors and debtors who are experiencing financial distress. In essence, restructuring serves as a remedial policy aimed at preventing loans from deteriorating into non-performing status while preserving the continuity of viable businesses. Rather than immediately enforcing collateral execution or initiating legal proceedings, banks may modify the original loan agreement to restore the borrower’s repayment capacity This process typically involves adjusting credit terms through interest rate reductions, extension of loan maturities, rescheduling of installment payments, conversion of short-term obligations into longer-term facilities, or, in certain cases, partial principal reduction. These measures are intended to realign debt obligations with the borrower’s current cash flow conditions. In Indonesia, regulatory frameworks established by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia provide a strong legal and prudential basis to ensure that restructuring is conducted transparently, objectively, and in accordance with sound risk management principles. For creditors, restructuring minimizes potential losses, preserves asset quality, and prevents a sharp increase in non-performing loans that could weaken capital adequacy. For debtors, it offers financial relief, protects business sustainability, and helps maintain employment and economic productivity. Although risks such as moral hazard, repeated default, and legal disputes may arise, effective supervision, fair mediation, and continuous performance evaluation can mitigate these challenges. When implemented prudently, credit restructuring becomes a strategic instrument for safeguarding financial system stability, particularly during periods of economic uncertainty or crisis.
Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan No 9/Pdt.G.S.2022/Pn Clp) Aritonang, Sion Nita Muliani; Simamora, Janpatar; Siregar, Ria Juliana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Clp ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi debitur diwujudkan melalui kejelasan norma dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak. Pertimbangan hakim dilakukan melalui pembuktian di persidangan sehingga menjamin kejelasan status wanprestasi dan perlindungan hukum bagi para pihak.