Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Habeahan, Besty; Siregar, Ria Juliana; Manalu, Mitra Elisabeti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna memastikan hukum berjalan dengan baik di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami kekerasan Di era jaman sekarang yang semakin berkembang,kekerasan seksual bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat.Bentuk -bentuk kekerasan seksual juga semakin berkembang dan kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku yang dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban..Undang -Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS ).Namun kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu gender dan minimnya sumber daya sehingga seringkali korban mengalami perlakuan yang tidak adil .Oleh karena itu perlu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis dan mengevaluasi sistem hukum agar perempuan memperoleh hak- hak nya dan merasa aman dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.
Dampak Positif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan Dalam Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka {PMM 4} Inbound Di Universitas Sam Ratulangi Manado Sitompul, Nova Marselina; Nababan, Roida; Siregar, Ria juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14200

Abstract

Program Merdeka Belajar –Kampus Merdeka {MBKM} adalah program pemerintah yang diperkenankan bagi seluruh mahasiwa maupun mahasiswi yang ada diseluruh perguruan tinggi yang ada di indonesia dengan tujuan menukar mahasiswa yang ada di kampus lain untuk mengunjungi kampus pilihan yang ingin dikunjungi di seluruh indonesia program ini dilakukan selama 1{satu] Semester dengan tujuan Mahasiswa dapat merasakan perbedaan belajar yang ia rasakan selama ia melakukan pertukaran di kampus pmm Tersebut. Dengan adanya pertukaran Mahasiswa merdeka yang dilakukan di fakultas hukum UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN di UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO maka mahasiswa dapat diharapkan agar bisa bersatu maupun saling bisa mengerti dengan Alam maupun Lingkungan hidup ,tutur kata ,Makanan ,Bahasa ,dan culture shock adat isitiadat masyarakat manado. selama 5 bulan di Universitas Sam Ratulangi Manado Mahasiswa harus bisa memahami dan menciptakan kerukunan yang baik dan tidak nyeleneh dari aturan dan peraturan masyarakat manado tentunya agar komunikasi yag ada antara mahasiswa dan masyarakat yang ada di kota manado terutama warga lokal terjalin baik dan rukun.
Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Nababan, Roida; Siregar, Ria Juliana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15192

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi terhadap privasi individu. Data pribadi yang semakin mudah dikumpulkan dan dimanfaatkan secara luas memunculkan berbagai risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi data pribadi di era digital. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis regulasi yang berlaku, prinsipprinsip perlindungan data, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi sangat krusial untuk menjaga hak asasi warga negara dan membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam era digital. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, praktik pelanggaran data masih sering terjadi.
The Importance of Consumer Protection in the Insurance Sector in Indonesia Jeki Saroha Tamba; Martono Anggusti; Ria Juliana Siregar
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): September : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i3.774

Abstract

Consumer protection plays a crucial role in the insurance industry due to the complex, long-term, and trust-based nature of insurance products. Consumers are often in a vulnerable position because of limited access to information and a lack of understanding of policy terms, which increases the risk of losses, especially during claim settlement processes. This study aims to analyze the factors that influence the importance of consumer protection in Indonesia’s insurance sector and to examine the role of the Financial Services Authority (OJK) as the regulatory and supervisory body in financial services. The findings indicate that low financial literacy, information asymmetry, and the dominance of standard contracts are key factors that underscore the need for consumer protection. Meanwhile, OJK plays a strategic role through regulation, supervision, dispute resolution, and financial education for consumers. This study concludes that the effectiveness of consumer protection in the insurance sector depends largely on the synergy between strong regulations, consistent supervision, and improved public awareness of consumer rights.
PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Simamora, Sovia Febrina; Siregar, Ria Juliana; Gultom, Meli Hertati; Situmorang, Samuel
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31199

Abstract

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.