This Author published in this journals
All Journal REKAYASA PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review JARES (Journal of Academic Research and Sciences) Surakarta Law and Society Journal UNTAG Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Risalah Hukum Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia International Journal of Community Service Veteran Justice Journal Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance International Journal of Humanities Education and Social Sciences SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik JOSAR (Journal of Students Academic Research) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Ilmu Multidisiplin
Claim Missing Document
Check
Articles

Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi Online di Kelurahan Babat Jerawat Sutrisno; Hervina Puspitosari; Waluyo
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v6i1.271

Abstract

Abstrak Perkembangan judi online semakin pesat dan merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta memiliki implikasi hukum yang serius. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan sanksi hukum judi online menjadi faktor utama maraknya praktik ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta sanksi yang berlaku.Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif baik cetak maupun digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta strategi pencegahannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan serta dapat berperan aktif dalam mencegah penyebarannya.
Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Anugerah Ferdianto, Rafi; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 06 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i06.324

Abstract

Perkara tindak penganiayaan merupakan perkara yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang menggunakan Restorative Justice. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan menekankan pemulihan terhadap pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang implementasi penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sekaligus kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penghentian penuntutan dengan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan muncul kendala-kendala seperti waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan panjang, koordinasi antara para pihak yang sulit, korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut seperti pengoptimalan koordinasi dengan para pihak, memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang, melakukan penyuluhan hukum terkait restorative justice dan mengoptimalkan Rumah Restorative Justice di wilayah Kota Malang.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online Annisa Arfah, Najmah; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 07 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i07.339

Abstract

The implementation of telemedicine healthcare services utilizes electronic systems that are susceptible to hacking and illegal access by unauthorized parties. Article 15 of Information and Electronic Transactions Law, which is responsible for data security in electronic system providers, still lacks clear norms that require legal certainty in telemedicine implementation. In practice, data breaches are frequently found in electronic system providers. This has the potential to create legal risks that may result in the violation of patient data confidentiality and medical records through telemedicine applications. This research aims to identify and analyze the legal protection for patient data in telemedicine, as well as the efforts and criminal liability of healthcare service facilities regarding patients' personal data during online medical services. The research adopts a normative juridical approach with a statute approach to legal provisions. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The findings of this research highlight the legal protection for patient data in telemedicine, as stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, along with policies implemented by healthcare service facilities as controllers of personal data. The legal protection for telemedicine patient data includes personal data and medical records, while the accountability of healthcare service facilities entails administrative sanctions and imprisonment in accordance with the Personal Data Protection Law if unlawful acts that harm patients, such as data breaches or the release of false data. Patient data, including personal information and medical records, are crucial and confidential, thus requiring protection.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA DAN SINGAPURA Cantik, Okchelita Nettasari Anugrahning; Puspitosari, Hervina
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.367

Abstract

Currently, it is not uncommon for cases to occur which cause the animal to suffer injuries and can even lead to death. Law enforcement against criminal acts of cruelty and abuse of animals. There are many cases of animal crime, such as abuse and abuse of animals by humans. The results of the research show that law enforcement for animal abuse in Indonesia is still considered to be less effective, due to sanctions that are still considered weak, and a lack of public empathy. Due to this, there is still urgency to discuss the comparison of regulations regarding animal abuse in Indonesia with regulations from other countries, namely Singapore. In this research, the Normative Juridical method is used and uses a statutory approach and uses interviews as secondary legal material. This research aims to find out what criminal liability is regarding perpetrators of animal abuse in Indonesia and Singapore as well as what criminal policies are appropriate and efficient for implementing sanctions for perpetrators of animal abuse in Indonesia. The results of this research show that currently the regulations regarding criminal liability for perpetrators of animal abuse in Indonesia are still not appropriate and not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are still relatively low when compared with the laws and regulations in force in Singapore because of the penalties imposed by Singapore is significantly higher than Indonesia. This is because the Indonesian people still have a low level of understanding regarding animal welfare and there are still certain customs that use animal meat such as dogs as staple food or similar
IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA Puspitosari, Hervina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.865

Abstract

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat  SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah. Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah DOI :10.5281/zenodo.3470429
Development of Village Business Entities in Management of Agriculture Using Improvement of Food Security Government in Prasung Village Hervina Puspitosari; Wiwin Yulianingsih
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v1i1.3

Abstract

Prasung village located in Sidoarjo Regency is flanked by two rivers, Porong and Kali Mas, so it has fertile agricultural land that is can be a mainstay as a center for food security. So that a breakthrough in the management of development in the agricultural sector is needed through the establishment of the Village Owned Enterprises (BUMDes) of Agriculture that will manage agricultural products in order to provide great benefits to the people of Prasung Village in improving the economy, welfare and can improve food security. The need for community empowerment in managing the results of their fields through the BUMDes Agriculture that can also open jobs for the surrounding community. BUMDes Agriculture which will be developed in addition to being intended to increase the village's original income also has a social function. This community service activity is carried out with the method of socialization by providing understanding to the community in an effort to increase the potential in the village to support the welfare of the local community through the development of the Agricultural BUMDes in the Village of Prasung. The embodiment of the establishment of the BUMDes Agriculture is expected to minimize the role of middlemen, which often leads to increasing transaction costs between the price of products from producers to consumers. So that this BUMDes Agriculture can later help the community in the production of food for the consumption of local village community food. BUMDes in later can become a distributor that fosters economic activities in the local village so that of course requires a strong foundation in its development.
Protection Of Women Against Online-Based Shopping Fraud Hervina Puspitosari; Mas Anienda Tien Fitriyah
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v2i1.19

Abstract

Online shop is a popular shopping choice. attractive to consumers without having to visit the store directly, through internet applications can be easily accessed and ordered at a price offer that is sometimes also much cheaper than shopping directly coming to the store. However, the various conveniences offered in reality also cause various problems related to the protection of consumers in transactions at online shops, which oftentimes consumers also experience fraud, whether the goods have not arrived that have been ordered and paid for or the goods arrived but are not in accordance with what was ordered. There are still many cases of online buying and selling fraud, efforts are needed to reformulate existing regulations that have not been able to accommodate the interests of consumers, so it is also necessary to change the Consumer Protection Act which is more secure in providing legal protection to consumers in online buying and selling transactions as well as regulation of business actors. that adapts to the development of information technology and social changes in society.
Empowerment Of Catfish Farming Group Towards Food Security In Mojorang Agung Village Wondayu Sidoarjo Sutrisno; Hervina Puspitosari; Rohmatul Faizah
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v2i2.22

Abstract

The village is one of the villages in the Wonoayu sub-district which has the potential for the development of catfish farming business, due to the availability of adequate land both in the yard and outside the yard, the water source is available continuously. both river water and groundwater. The most important problem is that the legality of fish cultivator groups for the development of fish farming activities in Pokdakan Mina Mojo, Mojorangagung Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency does not yet exist and is the strong desire of the group so that it is time to be appointed as one of the advantages of villages in the fisheries sector as an effort to realize resilience. food, which in turn can increase the economy, income, and welfare of the village of Mojorangagung, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. Empowerment activities are also through the capacity building through training and mentoring for catfish farming groups as well as various innovations that can be developed through processed catfish products such as processed catfish smoked fish products, catfish processed in shredded packaging as well as various products and other innovations. which can be circulated in various areas including the utilization of waste that can be made as catfish feed. The problem that is often faced by catfish farmers is in marketing. Marketing needs attention in assisting catfish cultivation in addition to the importance of legal aspects, ranging from processed variations, packaging that can attract consumers' purchasing power and become food products that are delicious and safe for consumption. Technological assistance is very much needed in developing the productivity of processed catfish so that it can be diverse so that it further expands the market in marketing processed catfish products.
Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby) Kristanto, Respati Bayu; Puspitosari, Hervina
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1526

Abstract

This research aims to determine the evidentiary strength of testimonium de auditu and its position as a witness in trials of crimes against morality. This research uses normative legal research methods with a statutory approach, a case approach using Surabaya District Court Decision Number 1361/Pid.B/2022/PN Sby. The data collection instrument was carried out through secondary data obtained from literature. The data obtained is in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is then arranged systematically through an emphasis on understanding using qualitative descriptive methods. The results of this research indicate that the position and strength of a testimonium de auditu witness in a court trial is valid in accordance with the Constitutional Court decision No. 65/PUU-VIII/2010 and its strength depends on the conformity between the facts in the field and the witness' testimony in the trial. Then, further regulation is needed in the future regarding the meaning of witness testimonium de auditu in the upcoming revision of the Criminal Procedure Code regarding the differences in meaning with Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 for the sake of implementing justice as well as legal certainty in a criminal justice process.
Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek Arnanto, Kevin Rayindra; Hervina Puspitosari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2153

Abstract

The aim of this research is to analyze the realization of legal certainty in the inconsistent application of the "equality in essence" element in trademark disputes and repressive legal protection for inconsistencies in trademark disputes by fulfilling the element of "equality in essence". The research method used is normative juridical, with a statutory, legal conceptual and case approach. Data comes from secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive analytical. The results of the research found that the description of the element of "substantial similarity" in brands is where there are similarities caused by the presence of dominant elements between one brand and another, giving the impression of similarities, whether in terms of shape, way of placement, way of writing or a combination of elements, or similarities in speech sounds. The existence of inconsistencies shows that legal certainty has not been realized. Repressive legal protection for inconsistencies in trademark disputes by fulfilling the element of "equality in essence" can be realized by providing preventive protection so that the problem does not occur again, which is realized by standardizing law enforcement procedures, strengthening legislation, supervision and outreach. Apart from these preventive measures, repressive protection against the occurrence of these inconsistency problems can be carried out by filing ordinary legal remedies in the form of appeals and cassation, as well as extraordinary legal remedies in the form of judicial review.