Claim Missing Document
Check
Articles

Pelaksanaan Penahanan Kota Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Shoofiya, Silmina Inna; Puspitosari, Hervina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i2.10

Abstract

Penahanan kota merupakan penempatan seorang tersangka atau terdakwa di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan oleh instansi berwenang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis subjektivitas penuntut umum dalam pelaksanaan penahanan kota pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penahanan kota tersebut sekaligus kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4) KUHAP, serta melakukan pertimbangan lain diluar KUHAP dengan melakukan kajian terhadap kondisi dari tersangka atau terdakwa tersebut, maupun mengkaji berkas perkara secara cermat untuk meminimalisir kekhawatiran penuntut umum dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan penahanan kota di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat pelaksanaan penahanan kota, maka upaya penuntut umum selaku yang berwenang, yaitu mengalihkan jenis penahanan menjadi penahanan rutan sesuai kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ketika tahanan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan penahanan kota. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam pelaksanaan kota adalah dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Pasal 20, 21 ayat (1), dan 21 ayat (4), serta hal-hal lain diluar ketentuan hukum pidana.
Legal Advocacy For Catfish Cultivation Groups As An Effort To Improve The Economy In Facing The Covid 19 Pandemic In Mojorang Agung Wondayu Village, Sidoarjo, East Java, Indonesia Sutrisno; Mas Anienda Tien F; Rohmatul Faizah; Hervina Puspitosari
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 2 (2021): August 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i2.31

Abstract

Empowerment of catfish advertising cultivation for the community can increase the income source of rural communities and also as an effort to expand employment opportunities for rural communities through the provision of existing land and water in the village of Mojorangagung Wondayu Sidoarjo, East Java, Indonesia. Fish farming business groups in running their business require a business license as a form of legality. Assistance and roles and cooperation with various related agencies are needed in the progress of fish farming business groups, for example,Cooperation with the Department of Agriculture and Food, Cooperation with Universities, one of which is with the National Development University "Veteran" East Java so that assistance can be carried out in managing its legality and can be carried out assistance in cultivation and marketing as well as various other collaborations with related agencies are also needed. The management of legal entities for fish farming groups is very important, apart from being an obligation some rights can be obtained by fish farming groups that have legal entities including being able to receive assistance from the government in the hope that fish farming business actors in the future can be independent and carry out sustainable fisheries business.
Legal Assistance For Micro, Small And Medium Enterprises Of Taro Chips In Tambakan Village,Blitar Regency, East Java Indonesia Hervina Puspitosari; Lilik Suprianti; Alfian Chandra Ayuswantana
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 2 (2021): August 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i2.32

Abstract

The importance of community empowerment and assistance in improving the quality of Human Resources, including infrastructure facilities to support business activities. MSMEs are a great opportunity to develop businesses, especially during the Covid 19 pandemic where there are many layoffs or a decrease in labor wages. Creative ideas, as well as expertise and skill, are very important in developing MSMEs. Chips are very practical because they are dry so they are more durable and easy to serve anytime. Chips are one type of snack product that is widely consumed and favored by the community so that it becomes a great opportunity in developing a taro chips business, one of which has great potential in earning income and improving the welfare of the people of Tambakan village, Blitar Regency. Through legality assistance activities, it is hoped that the community can start processing Home Industry Food Production Permits (PIRT). The legality of taro chips SMEs business actors can certainly increase their productivity because consumers feel safe with the products they consume so that it fosters consumer confidence which in turn can increase consumer purchasing power and is expected to be marketed outside the region. The taro chips product developed by partners that were previously only marketed in local villages with permits and existing brands is expected to continue to grow and increase the income of the local village community
Mechanization Taro Chips Processing at Small Micro Medium Enterprise in Tambakan village, Blitar District Suprianti, Lilik; Puspitosari, Hervina; Chandra Ayuswantana, Alfian; Perwita Sari, Rida
International Journal Of Community Service Vol. 2 No. 3 (2022): August 2022 (Indonesia - Malaysia - Kamboja)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v2i3.106

Abstract

The community service program to assist the Small Micro Medium Enterprise in Tambakan Village, Blitar Regency East Java, has been done. The program's purpose was to improve the productivity of Taro chips as the prime product of Berkah Mulya Small Micro Medium Enterprise by introducing the appropriate technology to the taro chips making process. Currently, taro chips are produced manually. People did all the steps from cutting, frying, oil separating, and packaging by hand. It was time-consuming. The products sometimes were not uniform in thickness beside the oil content was relatively high, so the product was easy to be rancid. We introduced the cutting machine and the spinner to improve Taro Chips production's quality and quantity in this program. The methods used in this program started with a field survey, observation, socialization, the introduction of the appropriate technology (cutting and spinner machine), workshop and training, and evaluation. By applying the technology, the productivity increased from 5 kg/ day become 25 kg/day. The product's quality also becomes uniform in thickness, and the expiration date becomes longer
VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN Puspitosari, Hervina; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3307

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini   yuridis normatif, dengan    data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.   Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku . Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.  
Sosialisasi Hukum: Pencegahan Judi Online di Kelurahan Babat Jerawat Sutrisno; Hervina Puspitosari; Waluyo
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v6i1.271

Abstract

Abstrak Perkembangan judi online semakin pesat dan merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di Kelurahan Babat Jerawat. Fenomena ini menimbulkan dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial serta memiliki implikasi hukum yang serius. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan sanksi hukum judi online menjadi faktor utama maraknya praktik ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta sanksi yang berlaku.Metode yang digunakan meliputi seminar interaktif, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif baik cetak maupun digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif judi online serta strategi pencegahannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan serta dapat berperan aktif dalam mencegah penyebarannya.
Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Anugerah Ferdianto, Rafi; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 06 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i06.324

Abstract

Perkara tindak penganiayaan merupakan perkara yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang menggunakan Restorative Justice. Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan menekankan pemulihan terhadap pihak yang berkepentingan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang implementasi penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang sekaligus kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah proses penghentian penuntutan dengan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan muncul kendala-kendala seperti waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan panjang, koordinasi antara para pihak yang sulit, korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice. Dan upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut seperti pengoptimalan koordinasi dengan para pihak, memperdayakan staf dan para pekerja kejaksaan Negeri Kota Malang, melakukan penyuluhan hukum terkait restorative justice dan mengoptimalkan Rumah Restorative Justice di wilayah Kota Malang.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Menerima Pelayanan Medis Berbasis Online Annisa Arfah, Najmah; Puspitosari, Hervina
Jurnal Syntax Fusion Vol 3 No 07 (2023): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v3i07.339

Abstract

The implementation of telemedicine healthcare services utilizes electronic systems that are susceptible to hacking and illegal access by unauthorized parties. Article 15 of Information and Electronic Transactions Law, which is responsible for data security in electronic system providers, still lacks clear norms that require legal certainty in telemedicine implementation. In practice, data breaches are frequently found in electronic system providers. This has the potential to create legal risks that may result in the violation of patient data confidentiality and medical records through telemedicine applications. This research aims to identify and analyze the legal protection for patient data in telemedicine, as well as the efforts and criminal liability of healthcare service facilities regarding patients' personal data during online medical services. The research adopts a normative juridical approach with a statute approach to legal provisions. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The findings of this research highlight the legal protection for patient data in telemedicine, as stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, along with policies implemented by healthcare service facilities as controllers of personal data. The legal protection for telemedicine patient data includes personal data and medical records, while the accountability of healthcare service facilities entails administrative sanctions and imprisonment in accordance with the Personal Data Protection Law if unlawful acts that harm patients, such as data breaches or the release of false data. Patient data, including personal information and medical records, are crucial and confidential, thus requiring protection.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ANIMAL ABUSE DI INDONESIA DAN SINGAPURA Cantik, Okchelita Nettasari Anugrahning; Puspitosari, Hervina
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.367

Abstract

Currently, it is not uncommon for cases to occur which cause the animal to suffer injuries and can even lead to death. Law enforcement against criminal acts of cruelty and abuse of animals. There are many cases of animal crime, such as abuse and abuse of animals by humans. The results of the research show that law enforcement for animal abuse in Indonesia is still considered to be less effective, due to sanctions that are still considered weak, and a lack of public empathy. Due to this, there is still urgency to discuss the comparison of regulations regarding animal abuse in Indonesia with regulations from other countries, namely Singapore. In this research, the Normative Juridical method is used and uses a statutory approach and uses interviews as secondary legal material. This research aims to find out what criminal liability is regarding perpetrators of animal abuse in Indonesia and Singapore as well as what criminal policies are appropriate and efficient for implementing sanctions for perpetrators of animal abuse in Indonesia. The results of this research show that currently the regulations regarding criminal liability for perpetrators of animal abuse in Indonesia are still not appropriate and not in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are still relatively low when compared with the laws and regulations in force in Singapore because of the penalties imposed by Singapore is significantly higher than Indonesia. This is because the Indonesian people still have a low level of understanding regarding animal welfare and there are still certain customs that use animal meat such as dogs as staple food or similar
IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA Puspitosari, Hervina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i1.865

Abstract

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat  SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah. Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah DOI :10.5281/zenodo.3470429