Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.957

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jendela Nursing Journal (JNJ) Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal Nizham Journal of Islamic Studies IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Law, Development and Justice Review Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumian, Ilmu Perkapalan Jurnal Ilmiah Nusantara Jupiter: Publikasi Ilmu Keteknikan Industri, Teknik Elektro dan Informatika JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia

Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan

Faculty Of Law, Diponegoro University

Author-ID : 384712

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 47 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT.SUS-PHI/ 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The purpose of this study is to know that the Certain Working Agreement on Oral Time is not allowed in the legislation, the Supreme Court judges consideration in deciding the case Number 501 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the conformity of the decision with the law applicable in Indonesia. This study uses normative juridical method, which is analytical descriptive, with data collection method in the form of library study and supported by interview with judges. The results of the research show that First, the judge's decision is unfair to both parties litigation because the defendant is not punished to pay the wage of suspension (wage process) with emphasis on the consideration of unwritten PKWT so that by law become PKWTT. Second The process wage demands which are not accepted by the judge are contrary to the laws and regulations on employment and on the settlement of industrial relations disputes because the law requires that workers and employers continue to perform their obligations until the establishment of an Industrial Dispute Settlement Institution, including the obligation of employers to pay the wage of a suspension (wages process). So the Supreme Court Decision Number 501 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 is less in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Keywords: Oral Employment Agreement, Termination Dispute, Employment

Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lainnya Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing.Kata kuci : Perlindungan Hukum , Pekerja , Outsourcing

Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIssuance of Port Clearance is about process controlled by Harbor Master for ships that will sail to leaving harbor to confirm that ships, ship crews, and the cargo are technically administrative have fulfilled the safety requirements and shipping security as well as the protection of the maritime environment. As for the approach method used in this undergraduate thesis is empirical juridical and the research specifications used are descriptive analytical. Data aggregation techniques conducted in this study are through interview guidelines and documentation. The result of this research is Harbor Master’s responsibility is very difficult to guarantee safety requirements and shipping security because Harbor Master is a government official at the port that has the highest authority to carry out and supervise toward the fulfillment regulations to guarantee the safety requirements and shipping security is about the condition fulfilled safety and security requirement relating to water transportations, ports, and maritime environment.Keywords: Port Clearance, Sailing Safety, Law Number 17 of 2008 about Shipping AbstrakPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime.Kata kunci : Surat Persetujuan Berlayar, Keselamatan Berlayar, Anak Buah Kapal.

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Women are naturally different from the men so that women have special rights granted while men are not given. Female workers/laborers likewise have special rights such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special rights of female workers/laborers like these should be considered either by the company or by the workers/laborers women themselves. PT. Dian Andilta Utama is not yet fully apply the special rights of female workers/laborers, obstacles in implementing the special rights of female workers/laborers are in the application of the provision of menstrual leave and leave miscarriage, efforts to overcome obstacles in the implementation of the exclusive rights of female workers/laborers are female workers/laborers should correctly understand the content of the employment agreement is given at the beginning will sign a cooperation agreement. Keywords: Special Rights Of Women Workers, Act No. 13 of 2003 Abstrak Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata kunci: Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Kajian Yuridis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.635 - 647

ABSTRAKPenelitian dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT. Phinisi Sumber Daya Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelatihan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja termasuk calon pekerja migran indonesia sebelum bekerja ke luar negeri. Pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesiadi PT. Phinisi Sumber Daya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dari setiap calon pekerja migran indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi mengenai manfaat dari pelatihan kerja yang sejatinya sangat berguna di negara penempatan. Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Pekerja Migran Indonesia, PT. Phinisi Sumber Daya Abstract Research from the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers PT. Phinisi Sumber Daya Semarang aims to find out the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers and to know and analyze what obstacles arise and what efforts are made by PT. Phinisi Sumber Daya Semarang in overcoming barriers to the implementation of job training for prospective Indonesian migrant workers. The results of this study indicate that a job training is very important for workers including prospective Indonesian migrant workers before working abroad. Job training for prospective Indonesian migrant workers in PT. Phinisi Sumber is in accordance with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. PER 23 / MEN / IX / 2009 concerning Education and Job Training for Prospective Indonesian Migrant Workers to Work Abroad. Obstacles in implementing job training for prospective Indonesian migrant workers PT. Phinisi Sumber Daya Semarang, namely the lack of skills and skills possessed by every prospective Indonesian migrant worker. Whereas efforts are being made to overcome these obstacles by socializing the benefits of job training which is actually very useful in the country of placement. Keywords: Job Training, Indonesian migrant workers, PT. Phinisi Sumber Day

Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Online motorcycle now becomes an extraordinary phenomenon, especially for people in big cities who feel the impact of the existence of online motorcycle. The problem raised in this legal journal is about the implications of legal relations that arise between online motorcycle drivers and online motorcycle service providers from the perspective UU Number 13 of 2003 concerning Employment. The legal relationship arising from the agreement between the GO-JEK driver and PT GO-JEK Indonesia as seen from its form is a partnership agreement. This partnership agreement is a partnership agreement that includes a new type of partnership agreement with a profit-sharing pattern as stipulated in Article 26 (letter f) UU Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. There is no work agreement that arises in the partnership relationship between PT GO-JEK and GO-JEK drivers because there is one element that is not fulfilled, namely the element of wages, thus the GO-JEK driver is not a worker because there is no working relationship between PT. JEK with GO-JEK drivers, there are only partnership relationships where both parties have the same position as partners. so that arrangements and problems relating to work protection cannot use UU Number 13 of 2003 concerning Employment. Key words. : Legal Relations, Ojek Driver, Ojek Online Abstrak Ojek online kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek online tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah mengenai implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan ojek online dari perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah . Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antra PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kata Kunci. : Hubungan Hukum , Pengemudi Ojek , Ojek Online

Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The research aims to determine the juridical review of changes in the authority of labor inspection from the Regency / City Government to the Central Java Provincial Government. The research method used is the legal research method. the results of the study show that the transfer of labor inspection authority to the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, made labor inspection activities not yet / less effective. This can be seen since 2017 the number of supervisory staff has decreased, which in 2014 amounted to 585 employees while in 2017 there were only 154 employees, and there was no additional funding budgeted for Central Java Province, which should have been done when the number of activities had to done increasing or increasing. Consequently, the performance of supervisory staff and the number of findings of labor violations has decreased. Keywords: Effectiveness, Supervision, Employment. Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. hasil penelitian menunjukan bahwa Pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan belum/kurang efektif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 jumlah pegawai pengawas mengalami penurunan, yang mana pada Tahun 2014 berjumlah 585 pegawai sedangkan pada Tahun 2017 hanya berjumlah 154 pegawai, dan tidak adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya dilakukan ketika jumlah kegiatan yang harus dilakukan bertambah atau meningkat. Konsekuensinya kinerja pegawai pengawas dan jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Ketenagakerjaan.

Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja atau Buruh di PT. Apac Inti Corpora Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This paper aims to understand does the labor union contribute in improving its labor’s warfare in PT. Apac Inti Corpora, the obstacles in order to improve the labor’s warfare in PT. Apac Inti Corpora, the efforts in order to overcome the obstacles. The result of this research shows that SPA / Serikat Pekerja Apacinti (Apacinti Labor Union) is a labor union in PT. Apac Inti Corpora. This SPA is a helping-hand for the employees and labors alike, and it includes contributing in composing PKB / Perjanjian Kerja Bersama (Collective Labor Agreement) Nevertheless, in fact, almost all organizations in which a labor union is formed fail to apply the labor agreement. As far as concerned, this SPA has successfully helped its labors and employees with less obstacles. However, one of the only problems which matters is when SPA receives labor dismissing / laying off report. The SPA considers this problem as aberration, and to resolve it, the SPA holds a bipartite conference with the employers. Unfotunately, the conference fails to resolve. Another solution to resolve this problem is holding another conference, yet this time is a tripartite with Department of Manpower and Transmigration in Semarang, and the latest conference succesfully resolves by giving 70% of basic salary instead of a half, and by giving THR / Tunjangan Hari Raya (Alimony the feast). Keywords : Labor Union Role; Labor’s Warfare; PT. Apac Inti Corpora Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan serikat pekerja/buruh dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. Apac Inti Copora, hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di PT Apac Inti Corpora, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di PT Apac Inti Corpora.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serikat Pekerja Apacinti / SPA merupakan nama organisasi serikat pekerja yang terdapat di PT. Apac Inti Corpora. Peranan Serikat Pekerja di perusahaan ini sangat berpengaruh dalam mensejahterakan pekerja/buruh, termasuk ikut andil dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hampir semua organisasi di mana terbentuk Serikat Pekerja/Buruh tidak semua mulus dalam menerapkan kesepakatan bersama. Selama ini peran Serikat Pekerja/Buruh dalam mensejahterakan pekerja/buruh di perusahaan ini tidak ada hambatan. Serikat Pekerja Apacinti PT. Apac Inti Corpora baru mengalami suatu hambatan dimana salah satunya adalah adanya permasalahan menonaktifkan karyawan / merumahkan karyawan, ketika dirundingkan masih gagal dalam bermediasi karena belum menemukan titik terang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah berupa pertemuan Tripartit dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dan permasalahan dapat terselesaikan dengan kata sepakat bahwa tetap diberi upah 70% dan Tunjangan Hari Raya (THR). Kata Kunci: Peranan Serikat Pekerja; Kesejahteraan Pekerja; PT. Apac Inti Corpora.

Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan Perbankan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.394 - 408

Abstrak Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan. Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan Abstract The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers. Keywords: Workers, Outsourcing, Welfare

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci :The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foundation which dealing the house assistant, in this case is house worker, for giving further information of implementation, obstacles and efforts, the rights of house worker they have ever had. From this research, there are some conclutions, that implementation of ministral regulation No:2/2015 about protection of house worker can’t be applied well, and we still finding obstacles and short comings. The obstacles are the violance, experienced by house worker, salary wihch accordances with the aggrement, and any other neglect of the rights of house worker. Given that most of the house worker come from low basic education so they don’t even know/realize about their rights and duties exactly from that ministral regulation. Because of that, socialization must be done continously to quaranty the protection of law for the house worker. Key words: protection of law , house worker Abstrak Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkungan pekerjaan, bagi buruh yang bekerja dirumah atau Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata semakin luas dan kompleks.Yayasan Kencana merupakan Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyalurkan tenaga kerja dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang seharusnya mereka dapat, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat diterapkan dengan baik, dan masih ditemui adanya kekurangan dan hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain terdapatnya kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga, adanya upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan adanya pengabaian hak-hak pekerja rumah tangga yang lainnya. Mengingat Pekerja Rumah Tangga kebanyakan datang dari pendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus untuk menjamin perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga

Co-Authors Agusniar Rizka Luthfia Ahmad Djalaluddin Aji Dedi Mularwaman Akhmad Kasan Gupron Antonius Edy Kristiyono Antony Damanik Ari Kamayanti Ariel Gerson Oktavian Arjun Widiansyah Asfi Manzilati Bayu Setiono Chikita Kintan Susdavie Berliani Darti Djuharni Desiderius Priyo Sudiyo Dinda Sarastifayani Eka Nada Shofa Alkhajar Fadjar Setiyo Anggraeni Fadli Sukma Pamedar Haries Anom Susetyo Aji Nugroho Heni Wijayanti Ivana Wika Aprilia Kadek Cahya Susila Wibawa Kholid Hidayatullah Kristyowati Kristyowati Lidia Andiani Lutfillah, Novrida M. Bahri Ghazali Moch. Bukhori Muslim Mohammad Syadeli Muhammad Najiib Al Fithri Muslichah Muslichah Nur Alimin Azis Nurdiansari, Henna Nurul Ainun Nafisah Puji Lestari, Sri Rafika Ariana Fajriati Reza Al Ajani Rizki Maulana Yusron Rizky Pradana Ilyas Rizkya Indah Permata Safitri Rizkya Indah Permata Safitri Rosario Alfonsina Baru Rosidi Rosidi Saiful Irfan Samsul Huda Shofa Dai Robbi Solechan Solechan Sri Hartati Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Suhartoyo Teguh Pribadi Triani Fatika Hasri Tumirin Uke Prayoga Ulumuddin Ulumuddin Upik Widyaningsih Virginia Nur Rahmanti Wulan Marlia Sandi

Title Search

Found 16 Documents Search Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Administrative Law