Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya
A.A. Sri Indrawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DI KOTA DENPASAR A.A Ngr Gde Oka Mahajaya; A.A. Sri Indrawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.208 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar”, Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Tulisan ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan ini yaitu apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor dan bagaimana tanggung jawab Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar terkait dengan pengambilan paksa kendaraan yang belum jatuh tempo. Penyusunan ini dilakukan dengan metode penelitian empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuhnya tempo sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak sahnya penarikan mobil membuat konsumen mengalami kerugian materill dan immaterill. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar yaitu dimana pihak pelaku usaha yang harus memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabnya terhadap konsumen sesuai dengan permasalahan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Lembaga Pembiayaan.
KEPEMILIKAN HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI I Putu Indra Mandhala Putra; A.A. Sagung Wiratni Darmadi; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.465 KB)

Abstract

Badung Regency in Bali of Indonesia is one of the most favourite tourismspot in Indonesia and even the world. Because of that reason there is manyof foreign tourist want to have a land or house in Bali. There are twoprinciples problem in this study: 1) What is type of land rights a foreignerscan have in Indonesia? 2) How is the mechanism acquisition of land rightsfor foreigners in Badung Regency? The result of the research: 1) The type ofland rights a foreigners can have in Indonesia is already be regulated inprincipal land law which is at Act No. 5 Year 1960 (use rights and leaseholdrights) 2) The mechanism for acquisition of use rights for foreigners inBadung regency is, first the foreigners must have an agreement with thelocals who want to sell or lease their land, after that the locals making rightrelease of their land in public notary in order to change the land rights to thestate land which is mean everybody (including the foreigners) can request tothe rights of that land.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TELAH KADALUARSA DI PASAR KERENENG DENPASAR I Made Cahyadi; I Wayan Wiryawan; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.056 KB)

Abstract

Pelaku usaha berupaya menjual produk makanan kadaluarsa atau yang telah mendekati tanggal kadaluarsa guna mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan faktor penyebab konsumen sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum atas peredaran produk makanan kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Peredaran Makanan, Kadaluarsa
IMPLEMENTASI KLAIM POLIS ASURANSI DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PT PRUDENTIAL DI KOTA DENPASAR I Putu Endra Wijaya Negara; A.A. Sri Indrawati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.081 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum asuransi terkait dengan klaim polis asuransi kesehatan pada PT Prudential Di Kota Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kesehatan pada PT Prudential di Kota Denpasar. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian Hukum yang bersifat yuridis empiris merupakan suatu usaha mendekati masalah yang telah diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Pengumpulan bahan-bahan dalam tulisan ini diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Pengumpulan bahan–bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan Teknik wawancara dan teknik kepustakaan. pelaksanaan klaim asuransi di bidang kesehatan dalam PT Prudential dengan tertanggung belum terlaksana sepenuhnya. Terbukti, masih banyak tertanggung yang menerima gagal klaim, juga masih banyak persyaratan klaimyang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur. Ini membuktikan masih adanya hal dalam perjanjian yang tertuang di polis asuransi kesehatan yang belum terlaksana. Pelaksanan Klaim Asuransi di Bidang Pelayanan Kesehatan pada PT Prudential di Kota Denpasar belum sesuai dengan isi dari perjanjian asuransi atau polis asuransi prudential. Dalam hubungan hukum antara penanggung terhadap tertanggung diatur dalam suatu perjanjian dan dikaitkannya dengan hak dan kewajiban. Tetapi penanggung tidak memenuhi kewajibannya kepada tertanggung dengan membiarkan tertanggung mengurus klaim asuransiya tanpa bantuan penanggung.
PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA BNI GRIYA DENGAN DEVELOPER YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS DI KOTA DENPASAR I Made Krishna Dharma Putra; A.A. Sri Indrawati; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.387 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum Perjanjian kerjasama penyediaan kredit kepemilikan rumah antara BNI Griya dengan developer yang dituangkan dalam akta notaris di Kota Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kepemilikan rumah antara BNI griya dengan developer yang dituangkan dalam akta notaris serta akibat hukumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Kekuatan hukum perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kepemilikan rumah antara BNI Griya dengan developer yang dituangkan dalam akta notaris, yaitu pada perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kepemilikan rumah yang dibuat dengan akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Akibat hukum perjanjian kerjasama antara BNI Griya dengan developer dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kepemilikan rumah yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Artinya, semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh BNI Griya dengan developer mengikat dan wajib dilaksankan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KLINIK KESEHATAN PADMA BAHTERA MEDICAL CENTRE DENPASAR DENGAN DOKTER Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi; Ida Bagus Putra Atmadja; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.296 KB)

Abstract

Perjanjian kerjasama yang tertulis di bidang pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjalankan sebuah klinik kesehatan. Perjanjian antara Klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik memberikan aturan, hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi para pihak dapat mengetahui dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan. Yang kedua yakni upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik dengan dokter di Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik. Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik ataupun Dokter belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan penyelesaian secara non litigasi yakni dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Klinik, Dokter,
KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK) : STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA Ni Putu Utami Indah Damayanti; A.A. Sri Indrawati; A.A. SagungWiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.332 KB)

Abstract

Berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual membuat penggunaan gadget dengan isu digitalisasi turut mendorong perkembangan Kekayaan Intelektual yaitu munculnya Hak Cipta di bidang produk digital yaitu electronic book (e-book). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta electronic book (e-book) atas penghargaan ciptaan yang telah dibuat dengan menggunakan pemikiran dan ide kreatifnya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini menghasilkan analisis bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta electronic book (e-book) adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan maanfaat ekonomi yaitu keuntungan atas ciptaannya, dan sanksi atas pelanggaran karya cipta electronic book (e-book), adalah menggandakan e-book secara liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain serta menyebarluaskan tanpa seizin pencipta dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 113 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta, Buku Electronik.
PENGATURAN TERHADAP KEPAILITAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA Putu Ayu Ossi Widiari; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.269 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia”. Adapun permasalahan dalam jurnal ini mengenai pengertian kepailitan transnasional dan pengaturan mengenai kepailitan transnasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dimana terdapat norma konflik di dalam ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni, dapat dijabarkan bahwa kepailitan transnasional adalah keadaan dimana suatu kasus kepailitan yang melewati batas teritorial dari suatu negara dimana didalamnya terdapat unsur-unsur asing yaitu kreditur dan/atau asetnya. Seiring perkembangan zaman adanya kepailitan transnasional kerap kali terjadi, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengaturan mengenai kepailitan transnasional belum tegas sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan kepailitan transnasional. Kata Kunci: Kepailitan, Transnasional, Indonesia
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA DENPASAR SELATAN Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari; A.A. Sri Indrawati; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.669 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p05

Abstract

Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan adanya lembaga yang berbentuk koperasi seperti contoh koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum dan menimbulkan permasalahan yaitu apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di kota Denpasar Selatan. Didalam penelitian untuk menyusun jurnal ini mempergunakan jenis penlitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, jenis pendekatan yang digunakan untuk penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, penelitian jurnal ini bersifat deskriptif bertujuan mengambarkan secara tepat ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menyatakan faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wiratha Utama Di Kota Denpasar Selatan adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan dapat berpengaruh pada pembayaran kredit yang berlangsung, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah, adanya peminjaman kredit tetapi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, dan dengan sengaja menyalahgunakan peminjaman kredit tersebut. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Arha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan yaitu melelui mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya. Dalam perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan sebaiknya pihak koperasi lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kreditur agar kredit yang diberikan tidak disalahgunakan oleh debitur. Kata Kunci : Koperasi, Kredit, Perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN PERUSAHAAN MONEY CHANGER TIDAK BERIZIN DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING DI KUTA BALI Putu Eggy Damaika Agasi; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.314 KB)

Abstract

Kawasan Kuta Bali merupakan destinasi wisata yang sering di kunjungi oleh wisatawan asing sehingga menyebabkan banyaknya ditemukan usaha-usaha Money Changer. Keberadaan usaha-usaha Money Changer ini mudah ditemui di setiap ruas jalan bahkan hampir di setiap kios yang berada di sepanjang jalan kawasan Kuta, dan beberapa diantaranya terindikasi tidak berizin jika dilihat menurut ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan Money Changer tidak berizin di Kuta Bali dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan Money Changer yang tidak berizin dalam transaksi Valuta Asing di Kuta Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, fakta, dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor menyebabkan perusahaan Money Changer yang tidak berizin di Kuta Bali yaitu untuk menghindari pajak, biaya untuk menjadi Money Changer berizin mahal, tidak mengetahui bahwa usaha Money Changer wajib memiliki izin, belum terimplementasikan dengan baik terkait aturan hukum yang mengenai Money Changer tidak berizin. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kecurangan perusahaan Money Changer yang tidak berizin dalam transaksi valuta asing di Kuta Bali ada dua jenis yakni, perlindungan pereventif atau pencegahan berupa edukasi melalui media cetak, poster, pamflet, dan memberikan informasi di website resmi Bank Indonesia terkait perusahan-perusahan Money Changer yang tidak memiliki izin dan perlindungaan represif atau perlindungan terakhir berupa ganti rugi kepada konsumen serta kewajiban membayar, teguran tertulis, dan penghentian kegiatan usaha. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Money Changer tidak berizin, Valuta Asing
Co-Authors A.A Ngr Gde Oka Mahajaya A.A. Gde Agung Dharma Kusuma Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi Dewa Gde Rudy Gede Erry Eka Karisma I Gusti Ngurah Gede Bayu Brahmantara I KETUT WESTRA I Made Cahyadi I Made Krishna Dharma Putra I Made Yoga Pratama Putra I Nyoman Darmadha I Pick Pradnyana Putra I Putu Endra Wijaya Negara I Putu Indra Mandhala Putra Ida Ayu Sukihana Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari Ni Made Ayako Dwiyani Ni Made Maharatih Prabandari Mastra Ni Putu Debby Chintya Kirana Ni Putu Lilik Purnama Sari Ni Putu Utami Indah Damayanti Nila Sari Putu Ayu Ossi Widiari Putu Dian Aristya Dewi Putu Eggy Damaika Agasi Putu Pogy Kusuma Selvi Marcellia Suatra Putrawan