Claim Missing Document
Check
Articles

Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia Erik Aprilian Donesia; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5548

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Maritim, Pelayaran, Fasboat
Collaborative Governance In Handling Urban Social Conflict: A Case Study Of The Role Of The Jakarta Provincial Government In The Manggarai Area Muhamad Sirod; Nefra Firdaus; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan
International Journal of Social Science Vol. 6 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of chronic urban social conflict in dense metropolitan areas, such as recurring youth group brawls in the Manggarai area of South Jakarta, presents a persistent challenge for local governance. Although the Jakarta Provincial Government and community leaders have jointly developed a multi-actor response to this conflict, the application of collaborative governance theory to this domain remains rarely examined, as the existing literature on conflict within collaborative governance is dominated by environmental and natural-resource contexts. This study aims to analyze the causes of recurring social conflict in Manggarai and to map how collaborative governance is enacted by the Jakarta Provincial Government together with community leaders in preventing, handling, and recovering from this conflict. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with ten purposively selected informants from government, law enforcement, the Community Early Warning Forum (FKDM), and community elements, supplemented by field observation, documentation, and secondary statistical data. The findings indicate that recurring conflict in Manggarai is rooted in structural, social, and cultural antecedents, and that collaborative governance is institutionalized through Kesbangpol and FKDM and enacted through preventive, repressive, and rehabilitative stages, resulting in reduced conflict intensity despite persisting constraints. This study extends the Collaborative Governance Regime framework into the domain of urban social conflict and proposes a contextualized model relevant to strengthening social resilience and regional security.
Menjaga Harmoni dengan Mengelola Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Identitas Nasional Indonesia Amira Jasmine Salsabila Darojat; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan; Rachmat Setiawibawa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15566

Abstract

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan bagian dari kekuatan utama pembentuk identitas nasional bangsa. Seiring dengan globalisasi dan era yang semakin maju, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman di tengah masyarakat semakin besar. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keberagaman agama dan budaya yang dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Menggunakan teori identitas nasional, moderasi agama, dan multikulturalisme, serta metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Moderasi agama dianggap sebagai pendekatan yang efektif meredam ekstremisme agama dan mendorong toleransi, sementara multikulturalisme memberikan fondasi untuk merayakan perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Menghadapi tantangan globalisasi, pengelolaan keberagaman harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan sinergi antar lembaga. Dengan begitu, Indonesia dapat senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas nasionalnya.