Claim Missing Document
Check
Articles

Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia Erik Aprilian Donesia; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5548

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Maritim, Pelayaran, Fasboat
Collaborative Governance In Handling Urban Social Conflict: A Case Study Of The Role Of The Jakarta Provincial Government In The Manggarai Area Muhamad Sirod; Nefra Firdaus; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan
International Journal of Social Science Vol. 6 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of chronic urban social conflict in dense metropolitan areas, such as recurring youth group brawls in the Manggarai area of South Jakarta, presents a persistent challenge for local governance. Although the Jakarta Provincial Government and community leaders have jointly developed a multi-actor response to this conflict, the application of collaborative governance theory to this domain remains rarely examined, as the existing literature on conflict within collaborative governance is dominated by environmental and natural-resource contexts. This study aims to analyze the causes of recurring social conflict in Manggarai and to map how collaborative governance is enacted by the Jakarta Provincial Government together with community leaders in preventing, handling, and recovering from this conflict. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with ten purposively selected informants from government, law enforcement, the Community Early Warning Forum (FKDM), and community elements, supplemented by field observation, documentation, and secondary statistical data. The findings indicate that recurring conflict in Manggarai is rooted in structural, social, and cultural antecedents, and that collaborative governance is institutionalized through Kesbangpol and FKDM and enacted through preventive, repressive, and rehabilitative stages, resulting in reduced conflict intensity despite persisting constraints. This study extends the Collaborative Governance Regime framework into the domain of urban social conflict and proposes a contextualized model relevant to strengthening social resilience and regional security.
Menjaga Harmoni dengan Mengelola Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Identitas Nasional Indonesia Amira Jasmine Salsabila Darojat; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan; Rachmat Setiawibawa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15566

Abstract

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan bagian dari kekuatan utama pembentuk identitas nasional bangsa. Seiring dengan globalisasi dan era yang semakin maju, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman di tengah masyarakat semakin besar. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keberagaman agama dan budaya yang dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Menggunakan teori identitas nasional, moderasi agama, dan multikulturalisme, serta metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Moderasi agama dianggap sebagai pendekatan yang efektif meredam ekstremisme agama dan mendorong toleransi, sementara multikulturalisme memberikan fondasi untuk merayakan perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Menghadapi tantangan globalisasi, pengelolaan keberagaman harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan sinergi antar lembaga. Dengan begitu, Indonesia dapat senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas nasionalnya.
AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DENGAN PENERAPAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DI SEKOLAH Dwi Wulandari; Ernalem Bangun; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2430-2433

Abstract

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami kerugian dan dampak buruk dari bencana, terutama ketika bencana terjadi selama jam sekolah. Korban terbesar adalah siswa, yang merupakan aset masa depan negara. Selain itu, bencana dapat menyebabkan kerusakan pada proses pembelajaran, fasilitas sekolah, dan dokumen sekolah. Oleh sebab itu, setiap sekolah di Indonesia harus memberikan pendidikan tentang pengurangan risiko bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti mendeskripsikan dan menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko bencana di sekolah melalui penerapan program satuan pendidikan aman bencana. Langkah untuk mendeskripsikan dan menguraikan data dengan mengambil pendapat beberapa ahli. Dari penelitian ini dapat disimpulkan penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi sangat penting untuk dilakukan di sekolah karena mampu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang hal-hal yang terkait dengan bencana. Berbagai jenis kegiatan yang berkaiitan dengan SPAB perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi dan mengurangi dampak bencana bagi anak usia sekolah.
Indonesia's Blue Economy Potential: Salt Pond in Nagekeo, East Nusa Tenggara Salsabila Cherish Okcavia; Rudiyanto Rudiyanto; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v1i2.193

Abstract

Allegedly, based on the diversity of the maritime by Indonesia, our country has a very potential wealth of marine resources. These resources can be utilized for its used as blue econommy approach. This country’s marine resources that can be utilized as a national economic potential is a salt industry. With the wealth of the saline water that we have, Indonesia is still importing salt because there is an imbalance between demand and domestic production. The purpose of this journal is to find out the potential for briny ponds in Indonesia to be used to reduce the dependence on national imports. To handle this problem, there are several efforts to maximize our national productions of saline pond in Nagekeo District, East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur). Along with the modernization and technology, there is several branches of innovation and technology to increase the effectiveness of Indonesia’s Sea Salt Industry such as Geomembrane Prism House, Vertical Axis Mill Pump, and the Smart House Salt Maker (SHASA). By adopting these technologies, it is expected that the production of marine salt farmers will be able to severely reduce salt imports and make Indonesia a successful and independent maritime country.
Civilian Militarism: Authority and Democratic Governance in Post-Reform Indonesia Budi Kurniawan; Slamet Wahyudi; M. Faishal Aminuddin; Panji Suwarno
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i4.7732

Abstract

Purpose: This study examines why civilian actors may reject formal military dominance while simultaneously adopting military-derived values, symbols, and leadership styles. Rather than assuming a causal effect on democratic quality, it explores how this paradox is interpreted in relation to civilian authority and democratic governance in post-Reform Indonesia. Design/methodology/approach: An interpretive qualitative case study was conducted in North Maluku Province. Semi-structured in-depth interviews with government officials, traditional political elites, and media leaders were carried out between September and October 2025. Participants were selected purposively until recurring themes reached theoretical saturation. Data were analyzed using thematic analysis combined with elements of critical discourse analysis, focusing on recurring meanings attached to military involvement and military-derived authority. Findings: Respondents rejected active-duty military control of civilian institutions but regarded retired officers and military participation in disaster response as acceptable under specific conditions. Military symbols, discipline, hierarchy, and decisiveness were also adopted by civilian actors as sources of legitimacy and social order. These practices were reinforced by post-conflict memory, security narratives, and local historical traditions. Within the North Maluku case, these patterns are interpreted as civilian militarism: the cultural reproduction of military-derived authority without direct institutional domination. Practical implications: Strengthening civilian institutional capacity, transparent oversight, and participatory leadership may help prevent military-style efficiency from substituting for democratic accountability and deliberation. Originality/value: The study shifts attention from military intervention to civilian agency in reproducing militaristic authority.
UNCLOS 1982 Analysis Regarding Problems of State Jurisdiction and Law Enforcement on Foreign Flag Ships Grace Carolina; Budiman Djoko Said; Rudiyanto Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
International Journal of Religion Education and Law Vol. 2 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.323

Abstract

International Law of the Sea are legal principles governing the rights and authorities of a country over sea areas under its national jurisdiction (national jurisdiction). International Law has reign most interactions between States in the sea. The practice of illegal transshipment is a serious issue as it falls within both theft mode and smuggling through the transfer of cargo from one ship to another that occurs at sea. Including a crime which committed in the territory of one state but involving parties from another state or more. Law enforcement is a major concern when an offence of some kind of illegal transshipment occurs. The study aims to determine the jurisdiction of states in enforcing laws including in criminal matters that occurred over its sea where the country has sovereign rights, especially when the involvement of 3rd states party in the law enforcement on a ship which not entered into its territory, yet indicately committed a violation of the law in some states water area, this paper also study how the responsibility of 3rd states party towards of flag states of ships who feel harmed. This article was written using normative research methods with a statutory. Historical and conceptual approach explaining efforts from international organizations in resolving the issues of accountability of countries involved in the problem of Illegal Transshipment at sea in the 1982 UNCLOS perspective especially the process of law enforcement and dispute resolution by the International Tribunal for the Law of The Sea (ITLOS).
The Relationship between Defending the State and National Character in Technological Development for the Millennial Generation During the COVID-19 Pandemic Ester Nataliana; Yusnaldi Yusnaldi; Bayu Asih Yulianto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
International Journal of Religion Education and Law Vol. 2 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v2i1.324

Abstract

Background: We know that the whole world is facing the same problem, namely the COVID-19 pandemic, including Indonesia. The Indonesian government has made every effort to reduce the pace of the COVID-19 pandemic by establishing policies and regulations such as implementing health protocols, and others. Covid-19 is a non-natural disaster that affects all aspects of life including the nation's character. The younger generation or those who are known as millennials as a determinant of the nation's character have an important role during the Covid-19 pandemic. The problem at this time is that millennials live in a modern and instant era that shapes them to be free, individualistic, and active in the field of technology. This has caused the millennial generation to start forgetting their love for the Motherland and Defending the Country. Methods: The method used in this research is descriptive qualitative and the human instrument is the researcher. A descriptive qualitative method in the form of analyzing and drawing conclusions using various sources of literature. Results: In times of peace and war, young intellectuals as the national guard in non-military defense have a crucial role as potential agents of change in shaping the character and character of the nation. The serious challenges faced by the younger generation must also be addressed by maintaining a balance between intellectual intelligence and emotional intelligence as well as spiritual intelligence. It is hoped that the balance of these three factors will manifest the behavior of young people who always uphold morals and ethics of honesty and nationality. This ability is a form of defending the country on a fine spectrum that needs to be carried out by young people in times of peace. From the perspective of national defense, it is precisely this role of defending the country in the soft spectrum that will determine the quality of the nation's defense and resilience in the future. The toughness and tenacity and ability of the nation to develop the potential of national strength to become a solid state defense force need to be built on the values of nationalism and defense of the country. From the perspective of national resilience, these three basic elements are prerequisites that must be fostered early, continuously, integrated and sustainable. Intellectual intelligence which is a great potential possessed by young people must be able to be developed in a balanced way with emotional intelligence, moral intelligence, and spiritual intelligence. During the Covid-19 pandemic, it turned out that the millennial generation showed high concern and made good contributions as a form of defending the country to maintain national resilience and support the Indonesian government in preventing and handling unexpected events such as Covid-19. Conclusion: The existence of social media as a form of technological progress can be used to hold fundraising events which will later be given to underprivileged communities affected by Covid-19 and medical personnel who lack PPE (personal protective equipment). With the urgency of Indonesia's current situation, the younger generation is required to care about using technology as best as possible in an effort to defend the country which is carried out to help the government and show love for the motherland, harmonious relations between the government and its people, and awareness of the obligations of the nation and state.