Garuda - Garba Rujukan Digital

EDUKASI DAN KONSULTASI TERKAIT PEMBERDAYAAN ASET BAGI UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 DI KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG JAWA BARAT Zulfikar, Zulfikar; Suprayogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Hikmawati, Elok; Indirarini, Indirarini
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5208

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Kriteria UMKM didasarkan pada kekayaan (aset) dan pendapatan (omzet) usaha. Untuk usaha dengan kekayaan (aset) maksimal Rp. 50.000.000,- dan pendapatan (omzet) Rp. 300.000.000,- per tahun atau sekitar Rp. 1.000.000,- per hari usaha ini masuk kategori usaha mikro, sementara batas atas omzet untuk usaha kecil adalah sekitar Rp. 8.300.000,- per hari dan batas atas omzet usaha menengah adalah sekitar Rp. 167.000.000,- perhari. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja menjadi berkurang. Kondisi UMKM binaan Kecamatan Ciater saat ini tidak hanya mengalami kesulitan pemasaran tetapi juga permodalan. Melalui era digital 4.0 pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater seharusnya dapat memaksimalkan potensi aset yang ada secara tepat atau menggunakan alternatif lain untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu tumbuh inklusif dan berkelanjutan Kata kunci : UMKM, aset, era 4.0

PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19 Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i01.4791

It has been almost 2 years since the world, and especially Indonesia, has experienced a corona virus pandemic (Covid19). At the beginning of the pandemic, President Jokowi issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Thus, the emergency status was based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine on March 31 2O2O which simultaneously the President issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) number 1 of 2020 on the same date. These two legal products were followed by other laws and regulations such as Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. In its implementation, PSBB which is a nomenclature or normative term in Article 1 number 11 of the Health Quarantine Law becomes a reference and legal basis for implementing pandemic regulations in the regions. January 6th i 2021, a provision is issued regarding the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2021. This is of course a question, considering then, this Inmendagri became a kind of basis for the implementation of various PPKM rules, both those with a Micro nomenclature, as well as the issuance Emergency PPKM based on Inmendagri number 15 of 2021 concerning emergency PPKM. The problem is, how can a regulation such as a Ministerial Instruction be used as a legal basis with sanctions.What is the legal basis for the issuance of the Ministerial Instruction based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Keywords : Emergency, PSBB, PPKM

PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN ONLINE PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA Amalia, Lia; Rojuaniah, Rojuaniah; Nurlinda, R.A.; Hikmawati, Elok; Elistia, Elistia
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 04 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i04.4509

Tujuan dalam penelitian ini salah satunya adalah untuk permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan. Kondisi pandemic Covid-19 berdampak pada turun drastisnya usaha kecil karena penjualan secara offline tidak bisa dilakukan, maka pemasaran online merupakan salah satu strategi penjualan yang tepat dalam situasi ini sebagai solusi yang diberikan oleh para dosen dalam permasalahan ini. Populasi dan sampel dalam pelatihan pemasaran online ini adalah 45 (empat puluh lima) orang pelaku usaha mikro diharapkan mampu me-recovery penjualan pada kondisi sulit ini. Metode pengambilanÂ sampel yang diambil didasarkan atasÂ sampel jenuh Â hal ini disebabkan adanya alasan-alasan yang menjadi dasar dalam penentuan sampel sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian melalui variable independent motivasi kewirausahaan, desain kemasan produk dan laporan keuangan,Â variable dependen strategi pemasaran online. Analisis metode penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda. Luaran penelitian luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, dan luaran lainnya yaitu, peningkatan pemahaman strategi pemasaran online, mampu bertahan usaha dalam kondisi pandemi Covid-19.Â Kata Kunci: Motivasi Kewirausahaan, Strategi Pemasaran Online, Desain Kemasan Produk,Laporan Keuangan

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERKAIT PENGAMALAN SILA KE-3 PANCASILA DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3971

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pancasila dapat difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasiorganisasi di Indonesia, misalnya di pesantren. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan Pendidikan-pendidikan di Pesantren. Kurangnya kesadaran para santri terkait rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan terjadinya kelompok-kelompok antarsuku disana. Untuk itu, edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar perbedaan suku antar santri tetap dapat memupuk rasa gotong royong antar santri dan rasa persatuan bangsa. Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para santri mengenai penanaman karakter khususnya terkait dengan penanaman nilai persatuan dan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah agar para santri dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari hal-hal yang merusak persatuan dan langkah apa yang harus ditempuh jika terjadi hal-hal yang dapat mengilangkan rasa persatuan dan kesatuan. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Persatuan Indonesia

EDUKASI DAN KONSULTASI TERHADAP ASPEK HUKUM KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (KSTA) PADA MASYARAKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 5, No 4 (2019): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v5i4.2794

AbstractSexual violence is an act of violence experienced by children directed at the reproductive organs of children's health which results in disruption of the child's physical and psychological development and development. The forms of sexual violence include: forced / improper sexual relations (rape / attempted rape, incest, sodomy), sale of children for prostitution / pornography, coercion to become prostitutes, or sexual abuse / harassment and forcing children to get married, in accordance with those listed in the Appendix to the Regulation of the Minister of State for the Empowerment of Women and Child Protection of Republic of Indonesia Number 02 of 2011 concerning Guidelines for Handling Child Victims of Violence. The victims can be boys and girls, but generally are girls under 18 years. Actors KSTA is actually not only done by adults but also by children of children, because as advances in information technology and telecommunications a lot of sexual nuance content is spread through electronic media. So a lot of children who do things as they have seen or heard, considering that children have been introduced and facilitated with electronic devices such as smart phones and computers that have been equipped with internet connections so that they are easy to get information that sometimes parents also neglect to provide protection to children and information technology. Legal education regarding rules related to KSTA is important, considering that the community needs to know and need to be educated that children have legal protection so as not to become victims of sexual violence. For this reason, with this counseling activity, it is hoped that the community will be able to understand and respect human rights, including child rights. Based on the results of community service activities, it can be concluded that KSTA cases in the Thousand Islands Administrative District are not too many, and through this counseling the community increasingly understands the importance of legal protection for children.Ã‚Â Keywords: Legal protection, sexual violence against childrenÃ‚Â AbstrakKekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan social anak. AdapunÃ‚Â bentukÃ‚Â kekerasanÃ‚Â seksualÃ‚Â tersebutÃ‚Â antara lain: hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemerkosaan/percobaan pemerkosaan, incest, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran/pornografi,Ã‚Â pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun. Pelaku KSTA sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak-anak terhadap anak-anak, sebab seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten bernuansa seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga banyak sekali anak yang melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lihat ataupun dengar, mengingat anak-anak sudah dikenalkan dan difasilitasi dengan perangkat-perangkat elektronik seperti smart phone dan komputer yang sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga mereka mudah sekali mendapatkan informasi yang kadang orang tua juga lalai untuk memberikan proteksi pada anak dan teknologi informasi. Penyuluhan hukum mengenai aturan terkait KSTA penting dilaksanakan, mengingat masyarakat perlu tahu dan perlu diedukasi bahwa anak-anak memiliki perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu, dengan kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), yang termasuk di dalamnya adalah hak asasi anak. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kasus KSTA di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.Ã‚Â Kata kunci : perlindungan hukum, kekerasan seksual terhadap anak

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI Azis, Rizka Amelia; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Ernawati, Ernawati; Taher, Irmanjaya; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Feriza, Gousta; Kurniawan, I Gede Hartadi; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7939

AbstractBullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs. Keywords : Legal protection, special need children, bullying. AbstrakPerundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.

SOSIALISASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAPUR MASUK SEKOLAH DALAM RANGKA UPAYA MENURUNKAN ANGKA TUNTING SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Azis, Rizka Amelia; Ishak, Muhamad; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i02.7436

Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting merupakan bawah hukum penerapan penyusutan nilai stunting. Hendak namun, tiap kebijaksanaan yang dijalani memiliki efek buat gagal menggapai tujuan yang sesungguhnya yang diakibatkan terdapatnya kekurangan dalam formulasi peraturan ataupun dalam implementasinya. Kejadian itu diakibatkan sebab masih minimnya program pemasyarakatan ataupun konseling selaku usaha penindakan penyusutan nilai permasalahan stunting buat keluarga berbahaya stunting. Aktivitas dedikasi warga yang dicoba oleh dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Sekolah Pembelajaran Khusus B- C& Autis atau SLB Bandar Lampung yang salah satu arti serta tujuannya merupakan mau mensosialisikan hal percepatan penyusutan nilai stunting dengan cara efisien, konvergen, serta berintegrasi lewat Program Dapur Masuk Sekolah. Diharapkan sesudah pemasyarakatan ini sehingga program dapur masuk sekolah selaku usaha penyusutan jumlah permasalahan stunting bisa terselenggara dengan lebih bagus alhasil Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting jadi efisien dalam pelaksanaannya di warga Kemiling. Kata Kunci: stunting, Program Dapur Masuk Sekolah

DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA TERKAIT PROGRAM PEMAGANGAN KETERAMPILAN ORANG ASING ANTARA LPK SHI DAN KHA JEPANG DALAM PERSPEKTIF ASAS REBUS SIC STANTIBUS Budiman, Budiman; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7926

AbstractOne of the the sectors affected by the multiplier impact of the increase in fuel prices is the cooperation agreement regarding the skills apprenticeship program for foreigners between LPH KHI and KHA Japan. If previously the delivery management fee was agreed at 5.000 yen/trainee/mont/, then after the increase in fuel prices it increased to 7.000 yen/trainee/month. The result of the research show that the cooperation agreement related to the foreign skills apprenticeshed program between LPK SHI and KHA Japan cannot be immediately canceled because the cooperation agreement has fulfilled the conditions for the validity of the agreements asa regulated in Article 1320 of the Civil Code and is not a void condition as regulated in the agreement. The renegotiation carried out has fulfilled the principle of rebus sic stantibus and is the right step for LPK SHI so that it is not considered in default. Keywords: fuel increases, foreign cooperation aggreements, the priciple of rebus sic stantibus AbstrakSalah satu sektor yang terkena dampak multiplier dari kenaikan harga BBM adalah perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang. Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman disepakati sebesar 5.000 Yen/peserta pelatihan/bulan, maka setelah kenaikan harga BBM mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen /peserta pelatihan/bulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang tidak dapat serta merta dibatalkan karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian. Renegosiasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip rebuc sin stantibus dan merupakan langkah yang tepat bagi PT. SHI agar tidak dianggap wanprestai. Kata Kunci: kenaikan BBM, perjanjian kerjasama orang asing, asas rebus sic stantibus

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention, land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI PT. SII CIKARANG Nurhayani, Nurhayani; Azis, Rizka Amelia; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8642

AbstractThe increase in the use of PKWT workers is driven by the weak position of workers and high unemployment rates. Workers have no other choice but to work with PKWT status even though the work agreed upon is actually permanent. Meanwhile, from the company side, the use of PKWT workers is considered more profitable because there are not so many rights that must be fulfilled for workers with PKWT status. In practice, PKWT workers are usually given lower wages and facilities compared to workers with PKWTT status. PT. SII, as a company engaged in the development and manufacture of electronic goods, also employs PKWT workers based on fulfilling certain order targets. Protection of the welfare of PKWT workers at PT. SII Cikarang is in accordance with the Employment Law as regulated in the PKB. Dispute resolution also prioritizes consensus deliberation through bipartite institutions. Keywords: Protection, PKWT Workers AbstrakPeningkatan penggunaan pekerja PKWT seringkali didorong adanya posisi pekerja yang lemah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pekerja tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja dengan status PKWT meskipun pekerjaan yang diperjanjikan tersebut sebenarnya adalah bersifat tetap. Sementara dari sisi perusahaan, penggunaan pekerja PKWT dianggap lebih menguntungkan karena hak-hak yang harus dipenuhi bagi pekerja dengan status PKWT tidak begitu banyak. Pada prakteknya pekerja PKWT biasanya diberikan upah dan fasilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan status PKWTT. PT. SII sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pembuatan barang elektronik juga mempekerjakan pekerja PKWT yang didasarkan pada pemenuhan target pesanan tertentu. Perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja PKWT di PT. SII Cikarang telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam PKB. Penyelesaian sengketa juga lebih mengutamakan musyawarah mufakat melalui lembagai bipartit. Kata Kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Akta Kelahiran

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search