Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas jle
Azis, Rizka Amelia
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.
PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19 Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i01.4791

Abstract

It has been almost 2 years since the world, and especially Indonesia, has experienced a corona virus pandemic (Covid19). At the beginning of the pandemic, President Jokowi issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Thus, the emergency status was based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine on March 31 2O2O which simultaneously the President issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) number 1 of 2020 on the same date. These two legal products were followed by other laws and regulations such as Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. In its implementation, PSBB which is a nomenclature or normative term in Article 1 number 11 of the Health Quarantine Law becomes a reference and legal basis for implementing pandemic regulations in the regions. January 6th i 2021, a provision is issued regarding the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2021. This is of course a question, considering then, this Inmendagri became a kind of basis for the implementation of various PPKM rules, both those with a Micro nomenclature, as well as the issuance Emergency PPKM based on Inmendagri number 15 of 2021 concerning emergency PPKM. The problem is, how can a regulation such as a Ministerial Instruction be used as a legal basis with sanctions.What is the legal basis for the issuance of the Ministerial Instruction based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Keywords : Emergency, PSBB, PPKM 
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERKAIT PENGAMALAN SILA KE-3 PANCASILA DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3971

Abstract

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pancasila dapat difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasiorganisasi di Indonesia, misalnya di pesantren. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan Pendidikan-pendidikan di Pesantren. Kurangnya kesadaran para santri terkait rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan terjadinya kelompok-kelompok antarsuku disana. Untuk itu, edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar perbedaan suku antar santri tetap dapat memupuk rasa gotong royong antar santri dan rasa persatuan bangsa. Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para santri mengenai penanaman karakter khususnya terkait dengan penanaman nilai persatuan dan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah agar para santri dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari hal-hal yang merusak persatuan dan langkah apa yang harus ditempuh jika terjadi hal-hal yang dapat mengilangkan rasa persatuan dan kesatuan. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Persatuan Indonesia
KARANTINA KESEHATAN DI DKI JAKARTA (SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SAAT PEMBERLAKUAN PSBB) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3559

Abstract

To close the spread of the corona virus access, the Government of DKI Jakarta enforces health quarantine with a Large Scale Social Limitation (PSBB) pattern.  The word quarantine is regulated in the Law No. 6 Year 2018 concerning Health Quarantine in the form of house quarantine, regional quarantine, hospital quarantine or large-scale social restrictions by health quarantine officials.  The legal issues that can be identified are whether the determination of DKI Jakarta PSBB is in accordance with the laws and regulations and how the role of the government both the DKI Jakarta Provincial and the Central Government in fulfilling the provisions of Article 8 of Law No. 6 Year 2018.  This community service was carried out on April 2020 which includes licensing, preparing online invitations and compiling educational materials.  In the Law No. 12 Year 2011 concerning the formation of legislation in Indonesia, Provincial Regional Regulation is under the Government Regulations and Laws, as well as the Governor Regulation No. 33 Year 2002, must refer to and originate from the norms of the Regional Quarantine Law, and Government Regulation No. 21 Year 2020 concerning PSBB.  Reference to the Article 8 of Law No. 6 Year 2018, the central government is obliged to provide basic health services, food, and other daily necessities to everyone without discrimination, while the word “can” based on the Article 21 paragraph (1) of the DKI Jakarta Governor Regulation No. 33 Year 2020 is in nature facultative or permissible (not mandatory). Keywords: corona virus, health quarantine
EDUKASI DAN KONSULTASI TERHADAP ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KEKERASAN (KDRT) PADA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Azis, Rizka Amelia
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 5, No 4 (2019): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v5i4.2795

Abstract

Abstract                                                       The partner in community service activities is the PKK Regency Serok Working Group I. Legal community relations in the Thousand Islands District, make people not know about what factors are causing Domestic Violence (Domestic Violence) and how to resolve the Domestic Violence. For this reason, the community service method used is to provide counseling and education to local communities about domestic violence. With this agreement, we will provide knowledge about the legal protection for victims of domestic violence and what penalties can be given and applied to the protection of domestic violence. Therefore, the expected outcome will be that the people in the Thousand Islands can deny and respect human rights, representing those related to gender equality and gender equality in each household so as to avoid domestic violence and law enforcement and assistance that related to victims of domestic violence will be more sensitive and responsive to handling cases of domestic violence. The output that will be generated in this activity is a report on the results of community service that publishes P2M articles which will be published in the journal Abdimas Community Service. In this article steps will be taken to carry out these activities, so that this method can be applied elsewhere with the same problem. Keywords: Legal protection, domestic violence (KDRT) AbstrakMitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah POKJA I PKK Kabupaten Kepulauan Seribu. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu, membuat masyarakat tidak mengetahui mengenai faktor apa yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah KDRT tersebut. Untuk itu, metode pengabdian masyarakat yang dilakukan adlah dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang KDRT. Dengan diadakannya penyuluhan ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT dan sanksi apa yang dapat diberikan dan diterapkan kepada pelaku KDRT. Maka, hasil yang diharapkan nanti yaitu masyarakat di Kepulauan Seribu yaitu dapat memahami dan menghormati hak-hak asasi manusia, adanya toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan penegakan hukum dan aparat terkait penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI Azis, Rizka Amelia; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Ernawati, Ernawati; Taher, Irmanjaya; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Feriza, Gousta; Kurniawan, I Gede Hartadi; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7939

Abstract

AbstractBullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs. Keywords : Legal protection, special need children, bullying. AbstrakPerundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta  agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.
SOSIALISASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAPUR MASUK SEKOLAH DALAM RANGKA UPAYA MENURUNKAN ANGKA TUNTING SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Azis, Rizka Amelia; Ishak, Muhamad; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i02.7436

Abstract

Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting merupakan bawah hukum penerapan penyusutan nilai stunting. Hendak namun, tiap kebijaksanaan yang dijalani memiliki efek buat gagal menggapai tujuan yang sesungguhnya yang diakibatkan terdapatnya kekurangan dalam formulasi peraturan ataupun dalam implementasinya. Kejadian itu diakibatkan sebab masih minimnya program pemasyarakatan ataupun konseling selaku usaha penindakan penyusutan nilai permasalahan stunting buat keluarga berbahaya stunting. Aktivitas dedikasi warga yang dicoba oleh dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Sekolah Pembelajaran Khusus B- C& Autis atau SLB Bandar Lampung yang salah satu arti serta tujuannya merupakan mau mensosialisikan hal percepatan penyusutan nilai stunting dengan cara efisien, konvergen, serta berintegrasi lewat Program Dapur Masuk Sekolah. Diharapkan sesudah pemasyarakatan ini sehingga program dapur masuk sekolah selaku usaha penyusutan jumlah permasalahan stunting bisa terselenggara dengan lebih bagus alhasil Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting jadi efisien dalam pelaksanaannya di warga Kemiling. Kata Kunci: stunting, Program Dapur Masuk Sekolah
PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928

Abstract

AbstractCurrently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society. Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals  AbstrakSaat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminnya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat. Kata Kunci:  Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI PT. SII CIKARANG Nurhayani, Nurhayani; Azis, Rizka Amelia; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8642

Abstract

AbstractThe increase in the use of PKWT workers is driven by the weak position of workers and high unemployment rates.  Workers have no other choice but to work with PKWT status even though the work agreed upon is actually permanent. Meanwhile, from the company side, the use of PKWT workers is considered more profitable because there are not so many rights that must be fulfilled for workers with PKWT status.  In practice, PKWT workers are usually given lower wages and facilities compared to workers with PKWTT status.  PT. SII, as a company engaged in the development and manufacture of electronic goods, also employs PKWT workers based on fulfilling certain order targets.  Protection of the welfare of PKWT workers at PT. SII Cikarang is in accordance with the Employment Law as regulated in the PKB.  Dispute resolution also prioritizes consensus deliberation through bipartite institutions. Keywords: Protection, PKWT Workers   AbstrakPeningkatan penggunaan pekerja PKWT seringkali didorong adanya posisi pekerja yang lemah dan tingkat pengangguran yang tinggi.  Pekerja tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja dengan status PKWT meskipun pekerjaan yang diperjanjikan tersebut sebenarnya adalah bersifat tetap. Sementara dari sisi perusahaan, penggunaan pekerja PKWT dianggap lebih menguntungkan karena hak-hak yang harus dipenuhi bagi pekerja dengan status PKWT tidak begitu banyak.  Pada prakteknya pekerja PKWT biasanya diberikan upah dan fasilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dengan status PKWTT.  PT. SII sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pembuatan barang elektronik juga mempekerjakan pekerja PKWT yang didasarkan pada pemenuhan target pesanan tertentu.  Perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja PKWT di PT. SII Cikarang telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam PKB.  Penyelesaian sengketa juga lebih mengutamakan musyawarah mufakat melalui lembagai bipartit. Kata Kunci: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Akta Kelahiran
MEMBANGUN DAN MEMPERERAT HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA DAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun dan mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia melalui kerjasama pendidikan. Dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat hubungan antar negara. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai program kerjasama yang telah dilaksanakan, termasuk pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, serta program magang dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pendidikan antara kedua negara bukan sekedar meningkatkan mutu pendidikan, namun juga memperkuat hubungan sosial dan budaya. Keterlibatan pemerintah, diaspora Indonesia di Malaysia, dan lembaga pendidikan menjadi faktor dalam keberhasilan program ini. Kesimpulan penelitian ini bahwa kolaborasi yang efektif dalam bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kedua negara, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di kancah internasional. Kata Kunci: Kerjasama Pendidikan, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia, Pengembangan Sumber Daya Manusia
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Bertha, Anna Bimoribowo, Amadeus Yves Dwinanto, Rafi Rajendra Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Ishak, Muhamad Nur Hayati Nurhayani nurhayani Suprajogi, Agus Taher, Irmanjaya Veithzal Rivai Zainal Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge