Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW PALAR (Pakuan Law review) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory PALAR : Pakuan Law Review
Lilik Prihatini
Universitas Pakuan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Djarkasih Putro, Sapto Handoyo; Lathif, Nazaruddin; Wijaya, Mustika Mega; Prihatini, Lilik
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10419

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pencucian uang pasif menurut adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif, yaitu orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas tindak pidana pencucian uang, meskipun aliran dana masuk ke rekening pejabat tinggi di negeri ini. Selain itu perlu dibuktikan secara serius dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum. Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pasif. ABSTRACT Passive money laundering crime, it is a money laundering crime committed by a passive actor, namely a person who receives or controls the placement, transfer, payment, grant, donation, custody, exchange or use of assets which he knows or reasonably suspects are the proceeds of a criminal act. . The crime of passive money laundering is regulated in Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, where the perpetrator can be charged with imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of a maximum of one billion rupiah. It takes courage from law enforcement officers to thoroughly investigate money laundering crimes, even though the flow of funds goes to the accounts of high-ranking officials in this country. Apart from that, it needs to be proven seriously in a money laundering criminal trial, so that passive money launderers do not escape the law. Keywords: Crime, Money Laundering, Passive.
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DESERSI Djakarsih Putro, Sapto Handoyo; Lathif, Nazaruddin; Simanjuntak, John p.; Prihatini, Lilik
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9411

Abstract

ABSTRAK                                                          Prajurit Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) telah dipersiapkan secara khusus untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer, sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping aturan yang sifatnya umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap negara, seorang anggota TNI tidak luput dari permasalahan hukum, misalnya terdapat oknum TNI yang melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana desersi. Desersi merupakan  perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas TNI yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.  Kata kunci: Sanksi Pidana; Desersi; Tentara Nasional Indonesia ABSTRACT Soldiers of the Indonesian National Army (abbreviated as TNI) have been specially prepared to guard, protect and defend the security and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In carrying out their duties, TNI members are limited by military laws and regulations, so that all actions they carry out must be based on applicable laws and regulations. In order to guarantee and support the implementation of the TNI's important roles and tasks, special regulations have been made that apply to TNI members, in addition to general regulations. In carrying out their duties and obligations towards the state, a member of the TNI is not free from legal problems, for example there are members of the TNI who commit criminal acts, namely the crime of desertion. Desertion is the act of withdrawing from carrying out TNI service obligations as regulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM). The application of criminal sanctions in criminal acts of desertion committed by TNI soldiers intentionally during peacetime longer than 30 (thirty) days, then they can be sentenced as regulated in Article 87 paragraph (1) 2nd in conjunction with paragraph (2) of the Criminal Code with a maximum threat of imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months. Keywords: Criminal Sanctions; Desertion; Indonesian national army
Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual Rahmawati; Kezia Hera Putri; Adila Fitriani; Lilik Prihatini S.H., M.H.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.221

Abstract

Abstract This journal discusses the crime of cybercrime or often called cybercrime, this journal aims so that we can learn more about cybercrime describing prohibited behavior as an Electronic Information and Transaction crime, Serna reviews the formulation of criminal sanctions for someone who commits online gender-based violence in the form of threats to spread non-consensual intimate content. Cases of cyber harassment or online harassment, namely harassment carried out through unwanted messages, attention, or contact and sending sexual messages via the internet and with acts of intimidation or threats and blackmail so that the victim complies with the perpetrator's request. This is included in online gender-based violence. Technology-facilitated online gender-based violence, like real-world gender-based violence, has the intent to harass the victim on the basis of sex or gender. Otherwise, the violence falls under the category of generalized cyber violence. Cases of online gender-based violence (GBV) also involve the distribution of non-consensual intimate content (NCII), including intimate videos referred to as "revenge porn". Keywords: Violence, Threats, Intimate Content Distribution. Abstrak: Jurnal ini membahas Mengenai Tindak Pidana kasus cyber crime atau sering disebut kejahatan dunia maya, jurnal ini bertujuan agar kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang kejahatan dunia Maya menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik, Serna meninjau perumusan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten intim non consensual. Kasus pelecehan siber atau pelecehan online, yaitu pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan dan mengirim pesan seksual melalui internet serta dengan tindakan intimidasi atau acncaman dan pemerasan agar korban menuruti permintaan pelaku. Hal tersebut termasuk kedalam Kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi, seperti halnya kekerasan berbasis gender di dunia nyata, memiliki niat untuk melecehkan korban atas dasar jenis kelamin atau gender. Jika tidak, kekerasan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya. Kasus kekerasan online berbasis gender (KBGO) juga melibatkan distribusi konten intim non-konsensual (NCII), termasuk video intim yang disebut sebagai “revenge porn”. Kata Kunci: Tindak Kekerasan, Ancaman, Penyebaran Konten Intim.
Pencemaran Nama Baik dan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepada Seseorang Melalui Media Sosial Instagram Dendy Suma Pratama; Sella Dapurahayu; Sri Adisty Jauharah; Lilik Prihatini S.H., M.H.
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.300

Abstract

The crime of social harassment through social media is an act related to immoral acts through information media and electronic transactions which can cause physical and psychological trauma. Legally, sexual harassment and defamation are regulated in the ITE Law, Pornography Law and Criminal Code. Sexual acts often include violations of personal data protection which are regulated in the ITE Law. Keywords: defamation, sexual harassment, gender Abstrak Tindak pidana kejahatan pelecehan sosial melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Secara hukum, mengenai pelecehan seksual dan pencemaran nama baik telah diatur dalam UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Tindakan seksual sering kali disertakan pelanggaran atas perindungan data pribadi yang dimana telah di atur dalam UU ITE. Kata kunci: pencemaran nama baik, pelecehan seksual, jenis kelamin
Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi Dan Dampak Pada Studi Kasus ZAL TV Johana Jenni Viera; Salsabila Maryam; Hj. Lilik Prihatini, SH., MH
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i4.301

Abstract

Abstract This journal documents and analyzes the case of illegal streaming of the English Premier League conducted by Ilham Allamsyah, the manager of Zal TV. Zal TV's streaming activities not only exploit gaps in streaming technology but also create serious issues related to copyright infringement and its impact on the Vidio platform industry. The case analysis method is employed to investigate the strategies and implications of Zal TV's illegal streaming. Legal review is conducted to understand the regulatory framework related to copyright and the Information and Electronic Transactions Law (ITE). Through content, impact, and legal analysis, it is revealed that Zal TV employs illegal servers to present English Premier League content without official permission, distributing it across various platforms, posing legal challenges in enforcement. Significant economic repercussions are observed on official broadcast rights holders like Vidio, leading to substantial financial losses. The conclusion emphasizes the necessity for a swift and effective response to illegal streaming. Robust copyright protection measures and law enforcement actions are required to ensure the sustainability of the entertainment industry. Consumer awareness of the negative impacts of illegal streaming can play a pivotal role in constructing a fair and sustainable digital environment.. Keywords: Zal TV, Vidio, Illegal Streaming, ITE Law, Copyright Abstrak Jurnal ini mendokumentasikan dan menganalisis kasus kejahatan streaming ilegal Liga Inggris yang dilakukan oleh Ilham Allamsyah selaku pengelola Zal TV. Streaming oleh Zal TV tidak hanya mengeksplorasi celah dalam teknologi streaming tetapi juga menciptakan masalah serius terkait hak cipta dan dampaknya pada industri platform Vidio. Metode analisis kasus untuk menyelidiki strategi dan implikasi streaming ilegal Zal TV. Tinjauan hukum dilakukan untuk memahami kerangka kerja regulasi terkait hak cipta dan UUITE. Melalui analisis konten, dampak, dan hukum. Zal TV menggunakan server ilegal untuk menyajikan konten Liga Inggris tanpa izin resmi. Ini mencakup distribusi melalui berbagai platform, yang memunculkan tantangan hukum dalam penegakan aturan. Dampak ekonomi yang signifikan terlihat pada pemegang hak siar resmi, seperti Vidio, dengan kerugian finansial yang mencuat. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti perlunya respons yang cepat dan efektif terhadap streaming ilegal. Langkah-langkah perlindungan hak cipta dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri hiburan. Kesadaran konsumen tentang dampak negatif dari streaming ilegal dapat menjadi kunci dalam membangun lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Zal TV, Vidio, Streaming Ilegal, UUITE, Hak Cipta
Perkembangan Hukum dan Kejahatan Siber “Cybercrime” di Indonesia Mohamad Revaldy Fairuzzen; Abil Arya Putra; Akmal Reihan; Lilik Prihatini S.H, M.H
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture,
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i1.372

Abstract

Abstract: Technological progress and its implementation have always had a wide impact, both in the context of social life, the development of the business world, and in the evolution of Moral, Ethical, and Legal values. Various technologies are considered to have the potential to fundamentally change the paradigm of global life. The growth of multimedia technology, for example, has resulted in significant developments in the field of telecommunications. This includes not only developments in basic communications, but also involves additional technologies that provide more value. Large penetration of the Internet, if not managed wisely, can lead to the emergence of cybercrime, known as cybercrime or cybercrime, which is a further development of computer crime. Criminal offenses in the realm of information technology are a relatively recent phenomenon, especially when compared to conventional crimes. Information technology crime arose along with the information technology revolution and increasingly physically minimal social interaction, being one of the hallmarks of that revolution. The fight against cybercrime by law enforcement is strongly influenced by the existence of legal regulations. There are several legislations related to information technology, in particular crimes related to the internet, which are regulated in national regulations. Keywords: Cybercrime, Technology, Development Abstrak: Kemajuan teknologi beserta implementasinya selalu memiliki dampak yang luas, baik dalam konteks kehidupan sosial, perkembangan dunia bisnis, maupun dalam evolusi nilai-nilai Moral, Etika, dan Hukum. Berbagai teknologi dianggap memiliki potensi untuk mengubah paradigma kehidupan global secara menyeluruh. Pertumbuhan teknologi multimedia, misalnya, telah menghasilkan perkembangan yang signifikan dalam bidang telekomunikasi. Ini tidak hanya mencakup perkembangan dalam komunikasi dasar, tetapi juga melibatkan teknologi tambahan yang memberikan nilai lebih. Penetrasi internet yang besar, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menyebabkan timbulnya kejahatan di dunia maya, dikenal sebagai kejahatan siber atau cyber crime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan komputer. Tindak pidana dalam ranah teknologi informasi merupakan fenomena relatif baru, terutama jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan teknologi informasi muncul seiring dengan revolusi teknologi informasi dan interaksi sosial yang semakin minim secara fisik, menjadi salah satu ciri khas revolusi tersebut. Penanggulangan kejahatan siber oleh penegak hukum sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi hukum. Ada beberapa perundang-undangan yang terkait dengan teknologi informasi, khususnya kejahatan yang terkait dengan internet, yang diatur dalam peraturan nasional. Kata kunci: Cybercrime, Teknologi, Perkembangan
Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut : (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns) Debbie Aldama; Lilik Prihatini; Isep H. Insan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4174

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui modus bujuk rayu dan dilakukan secara berlanjut, merupakan permasalahan serius yang memerlukan peninjauan mendalam atas efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dan kriminologis dari Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns sebagai studi kasus. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analisis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dengan PN, Kejaksaan, LPSK, dan P2TP2A). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembujukan anak merupakan modus operandi yang setara dengan kekerasan, secara fundamental menganulir validitas persetujuan korban sesuai UU Perlindungan Anak. Secara kriminologis, kejahatan ini timbul dari konvergensi multifaktorial, yakni disfungsi psikoseksual pelaku (pedofilia, trauma) dan kerentanan struktural korban, diperburuk oleh kegagalan sistem pengawasan sosial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus bersifat absolut, wajib menjatuhkan sanksi maksimal 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan hukuman tambahan (kebiri kimia, pengumuman identitas), serta wajib menetapkan restitusi dan layanan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban sesuai amanat UU TPKS, demi terwujudnya efek jera dan keadilan restoratif yang optimal.
Juridical Analysis of Decision No. 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Sel in the Perspective of Money Laundering and the Criminal Code Hosnah, Asmak Ul; Djakarsih Putro, Sapto Handoyo; Jevis, Weldy; Prihatini, Lilik; Sinaga, Walter Aaron Life; Zacharias, Vasco Javarison; DRD, Moch Ilham
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.13202

Abstract

 Abstract  The purpose of this legal research is to elaborate and explain fundamentally the judge's legal considerations in Decision Number 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Sel related to the application of the provisions of the Money Laundering Crime (TPPU) and its relation to the Criminal Code (KUHP). Based on the verdict, the defendant Ir. Roni Wijaya was proven to have legally committed a tax crime as stipulated in Article 39A letter a of Law Number 28 of 2007 jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and the crime of money laundering as stipulated in Article 3 of Law Number 8 of 2010. This type of research is a normative legal research that is descriptive and analytical, with a statutory approach and a case approach, using secondary data through literature studies and qualitative analysis. The results of the study show that the application of the TPPU article in this decision has reflected the double track system of criminality, where the predicate crime in the form of tax violations is the basis for proving TPPU. The merging of the provisions of the Anti-Corruption Law and the Criminal Code shows the application of the principle  of lex specialis derogat legi generali in criminal law. Thus, this decision affirms the consistency of the application of the law to economic crimes that have a systemic impact on state finances. Keywords: Money Laundering Crime, Decision Number: 337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Sel, Criminal Code. 
Criminal Liability In The Crime Of Corruption In The Construction Of A 4G Base Transceiver Station (Bts) Herli Antoni; Mustakim; Lilik Prihatini; Asmak Ul Hosnah; Walter AL Sinaga
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.85

Abstract

This writing aims to find out the factors that cause corruption, criminal liability in the corruption act of the construction of the 4G Base Transceiver Station (BTS) carried out by the President Director of Bakti in Perkaran Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. This writing uses a normative legal writing method with a legislative and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and are analyzed using prescriptive-normative analysis. The results of the writing show that: (1) Abuse of Authority influenced by the organizational structure of the Ministry of Communication and Informatics which places Bakti under and responsible to the Minister through the Secretary General. The authority of the President Director of Bakti to be fully accountable to the Minister is very ineffective. (2) The lack of technical supervision is also the cause of corruption in the construction of 4G BTS. Supervision is technically impossible for the Secretary General because the duties and functions of the Secretary General are more about providing administrative support to all organizational elements within the Ministry. (3) Another factor is that political pressure or political intervention in the procurement of projects can create opportunities for acts of corruption. Criminal liability in the crime of corruption in development is in the form of imprisonment for eighteen years and a fine of one billion rupiah and an additional penalty in the form of payment of five billion rupiah in lieu of money, but the verdict or punishment imposed by the judge is still too light, which is feared that it cannot have a deterrent effect on the perpetrator in accordance with the purpose of the crime. Keywords: Accountability, Corruption, Base Transceiver Station construction
Co-Authors Abil Arya Putra Adila Fitriani Akmal Reihan Anindya, Vania Asmak UI Hosnah Asmak Ul Hosnah Debbie Aldama Debby Novanda Romelsen Dendy Suma Pratama Djakarsih Putro, Sapto Handoyo Djarkasih Putro, Sapto Handoyo DP, Sapto Handoyo. DRD, Moch Ilham Fachrul Rozy Farisqi, M Reval Alfiadi Febriansyah, Zidan Herli Antoni Herli Antoni Isep H. Insan Jevis, Weldy Johana Jenni Viera Karunia Kezia Hera Putri Lathif, Nazaruddin Lukman Salim Nur Hakim Melisa Berliana Melisa berliana Mohamad Revaldy Fairuzzen Muhamad Giosefi Muhammad Fauzan Al Fikri Mustakim Mustika Mega Wijaya Mustika Mega Wijaya Nadia Rastika Alam Parreño, Jasmin L. Rahmawati Roby Satya Nugraha Saleh, Weldy Jevis Salsabila Maryam Sapto Handoyo Djarkasih Putro Sella Dapurahayu Simanjuntak, John p. Sinaga, Walter Aaron Life Sri Adisty Jauharah Syafiq ijlal islam Walter AL Sinaga Yennie K. Milono Zacharias, Vasco Javarison