Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo Suleman, Nandar; Lahaling, Hijrah; Rusmulyadi, Rusmulyadi
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5027

Abstract

The right to vote is one of the constitutional rights guaranteed by Article 28D of the 1945 Republic of Indonesia Law and enhanced by Article 43 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the 2019 General Election there were 437 data on disabled voters, consisting of 239 men and 198 women. Then there were 349 people who exercised their right to vote with disabilities, consisting of 168 men and 181 women. However, there are still 88 voters with disabilities who do not exercise their right to vote in the 2019 General Election. So that the constitutional rights of persons with disabilities are not fulfilled can be one of the factors in not fulfilling the overall vote acquisition in the implementation of general elections. So that the formulation of the problem in this research is how the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in general elections in the City of Gorontalo. The research objective is to examine the efforts of the General Election Commission in fulfilling the constitutional rights of persons with disabilities in the City of Gorontalo. This research method is empirical research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the General Election Commission ensures that voters with disabilities who meet the requirements are registered as voters and guarantee the availability of supporting facilities and infrastructure for voters with disabilities to grant their right to vote accompanied by political education by democracy volunteers.
Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) Habibie, Awaludin S.; Nur, Rafika; Rusmulyadi, Rusmulyadi
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6041

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kenderaan penumpang, Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kemudian Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencaharian masyarakat Gorontalo. Sehingganya dalam Perda Bentor perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan.