Articles
<![CDATA[Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Wijayanto, Tomy]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v1i1.10
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang. Agar penggunaan dana desa dengan jumlah yang cukup besar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 – 2016 Desa Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik (2) Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan cukup efektif, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas dan Motivasi Kerja Perangkat Desa Terhadap Pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Al Khanin, Jihan]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v1i2.12
<![CDATA[Berdasarkan laporan yang bersumber dari keluhan masyarakat yang berdomisili di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa yang masih perlu ditingkatkan, maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh antara kualitas dan motivasi kerja perangkat Desa terhadap pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran. Metodologi yang digunakan adalah dengan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variable, dengan cara data penelitian disajikan berdasarkan jawaban responden yang diolah menggunakan formula relasi ganda guna mengukur pengaruh kualitas dan motivasi kerja terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Hasil penelitian menemukan kualitas serta motivasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik perangkat Desa Tembok Banjaran tergolong baik, serta ada pengaruh yang signifikan antara kualitas dan motivasi kerja perangkat desa terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Maka dari itu peneliti menyarankan harus tetap adanya pengarahan dan pengawasan dari Kepala Desa terhadap Kinerja Perangkat Desa sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Merlina, Mia]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v1i2.13
<![CDATA[Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsipprinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Puspita, Novisari]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i1.19
<![CDATA[Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu mengadakan pelatihanpelatihan untuk para pengangguran, bekerjasama dengan dinasdinas terkait, lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan dan mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Terdapat beberapa kendala dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu masih kurangnya anggaran yang tersedia, masih rendahnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia pegawai, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan dan keahlian. Adapun saran yang diberikan yaitu mereformasi pelatihan kerja, Pengembangan Informasi Pasar Kerja, Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri, Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja, memanfaatkan kondisi alam di Kabupaten Tegal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Umaroh, Farida]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i2.26
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.]]>
<![CDATA[Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Al Assada, Havid]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v2i2.28
<![CDATA[Dalam sebuah birokrasi, kerjasama yang solid antara pimpinan dan bawahan sangat diperlukan demi terciptanya tujuan organisasi itu sendiri. Kerjasama yang apik antara pimpinan dan bawahan akan berimbas pada kemajuan organisasi itu sendiri yang juga akan berdampak pada bidang lain salah satunya yaitu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan perlu untuk senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta pelayanan optimal. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat mencipatakan sebuah keuntungan bagi organisasi itu sendiri, maka pelayanan optimal juga merupakan dampak dari solidnya kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di instansi Kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk mampu mendorong bawahan agar dapat bekerja optimal. Seperti yang tertuang dalam uraian tugas Camat dalam Perbub No. 73 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja camat, sekretaris kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi kecamatan, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten Tegal bahwa Camat mempunyai tugas untuk memotivasi bawahan. Namun fenomean yang terjadi tidak sesuai dengan Perbub diatas. Oleh karena itu penulis berusaha melakukan penelitian terkati dengan hal tersebut.]]>
<![CDATA[Penguatan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada BUMDes Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul, Kabupaten Tegal) ]]>
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Purbo Pambudi, Dimas]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v4i2.56
<![CDATA[BUMDes yang dianggap berhasil dalam menjalankan unit usahanya salah satunya adalah BUMDes Karya Bersama di Desa Dukuhjati Kidul, Pangkah, Tegal, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes tersebut bernama “Karya Bersama” yang bergerak pada unit usaha peternakan sapi dan telah mampu bertahan di tengah kondisi sulit pandemi covid-19. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang upaya-upaya penguatan pengelolaan BUMDes di masa pandemi yang serba sulit kondisinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya penguatan pengelolaan BUMDes: pertama, konsisten dalam menjalankan tiga regulasi yaitu Perdes Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDes Dukuhjati Kidul, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); kedua, optimalisasi kualitas dan kuantitas produk peternakan sapi agar bernilai jual tinggi; dan ketiga mengusahakan ‘hak milik’ tanah yang dapat digunakan untuk lahan peternakan sapi.]]>
<![CDATA[APPLICATION OF THE POLITICAL PARTY INFORMATION SYSTEM (SIPOL) IN IMPROVING THE QUALITY OF THE ELECTION PARTICIPANT SELECTION PROCESS IN THE TEGAL CITY KPU ]]>
<![CDATA[Dwi Pratiwi, Dita]]>;
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Setio Widodo, Agus]]>;
<![CDATA[Ayu Fadilah, Dewi]]>;
<![CDATA[Mahadika, Alam]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/igj.v6i2.114
<![CDATA[General elections are held with the intention of electing community representatives who can then form a government, continue the independence movement, and uphold the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Political parties themselves are a forum for association and gathering of people to participate in government guaranteed by the constitution. In becoming election participants political parties and members of political parties must register through the Political Party Information System (SIPOL) created by the election organizers, namely the General Election Commission in order to help make it easier for political parties to register and assist the KPU in carrying out the stages of verification and determination of political parties participating in elections as well as creating more transparent and accountable parties and increasing orderliness of political parties in the registration stage. The purpose of this research is to describe the application of political party information systems, especially in Tegal City, as well as to describe the quality of political parties. This study uses a qualitative descriptive research method, with data analysis techniques using Nvivo analysis to obtain systematic analysis results. The results of the study show that the application of the Political Party Information System at the Tegal City KPU and the Tegal City political parties is said to be quite good. Where from the KPU and political parties they feel very facilitated by the existence of SIPOL as a tool for registering, verifying, and determining political parties participating in elections, as well as the level of transparency and accountability of political parties has increased since the existence of SIPOL]]>
<![CDATA[Efektivitas Strategi KomandanTe Stelsel PDI Perjuangan di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Oktavania, Dyah Ajeng]]>;
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Habibullah, Akhmad]]>
<![CDATA[ Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 23 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35967/njip.v23i2.723
<![CDATA[Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) In the 2024 Legislative Election, implemented the KomandanTe Stelsel strategy in Central Java, the KomandanTe Stelsel System is a political strategy implemented by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This strategy is based on the principle of mutual cooperation and organized division of tasks to party cadres, by assigning each legislative candidate (caleg) to manage a certain area as a power area or combat area. which has a varied impact on the acquisition of legislative seats in various districts and cities. This study aims to evaluate the effectiveness of this strategy in mobilizing support and strengthening internal party solidarity. This research method. Using a qualitative descriptive approach and utilizing data from secondary sources, the analysis was carried out by comparing information from various sources and seeing the suitability between the data and the research objectives. The results of the study showed varying impacts in various regions where some regions experienced an increase, decrease, or stability in the acquisition of legislative seats. The variation in results in each district/city shows that this system requires a more in-depth evaluation, as well as more appropriate adjustments so that it can be better implemented in all regions. Overall, although the KomandanTe Stelsel is a significant innovation in managing competition between candidates and strengthening party solidarity, continuous evaluation and adjustment strategies are needed to optimize its impact in the future.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of the Role of Adhoc Bodies in Handling Voter List Updating Problems in General Elections ]]>
<![CDATA[Maajid, Mohammad Naufal]]>;
<![CDATA[Sutjiatmi, Sri]]>;
<![CDATA[Zainudin, Arif]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ars.v14i2.12049
<![CDATA[This study aims to reveal the effectiveness of the Adhoc Agency's role in handling voter list updates in general elections, with a focus on Tegal Timur Subdistrict, Tegal City. Updating the voter list is a crucial stage in the conduct of elections as it determines the accuracy of voter data and the legitimacy of election results. The study employs Performance Prism analysis using the Nvivo software tool, based on transcripts of interviews with two commissioners and the Chair of the Election Commission (PPK). The research findings indicate that the Ad Hoc Body has a clear function, but its effectiveness is still hindered by several factors, including high population mobility, which leads to an increase in issues, low public participation in population administration, and the inadequate development of technology that should support the performance of election organisers. These findings occurred during the 2024 general and regional elections. Overall, these findings underscore that the challenges in updating the voter list are multidimensional. Administrative and technological barriers cannot be separated from participatory and structural aspects. Therefore, collaboration is needed between stakeholders of the Ad Hoc Agency and the government through a comprehensive and inclusive approach that not only focuses on updating the information system but also encourages active community involvement, whether through strengthening human resources or socialisation, and enhancing institutional capacity to ensure accuracy and fairness in the compilation of the voter list. Keywords: General Election; Ad Hoc Agency; Voter List Updates;]]>
