Articles
<![CDATA[Kajian Yuridis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syari’ah Menurut Hukum Positif ]]>
<![CDATA[-, Muhaimin]]>;
<![CDATA[Sumiati, Sumiati]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.151
<![CDATA[Pengaturan usaha perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan yang pada awalnya hanya mengatur tentang usaha perbankan konvensional, kemudian berkembang juga untuk perbankan syariah sebagai bagian dari dual insurance system, namun dalam operasional perbankan syariah masih memiliki problematika terkait dengan pengaturan dalam pembiayaan ijarah. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas akad pembiayaan ijarah di perbankan syari’ah menurut prespektif hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah di perbankan syariah menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang perbankan syari'ah yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah pada perbankan syariah menurut hukum positif adalah pengaturan akad pembiayaan ijarah belum diatur secara detail sehingga belum dipahami oleh pengelola dan nasabah perbankan syariah. Kedua, Model akad ijarah di perbankan syariah menurut prespektif hukum positif adalah model akad pembiayaan dan pelayanan jasa diantaranya akad pembiayaan sewa menyewa, sewa beli dengan opsi peralihan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik), dan akad pembiayaan multijasa, dan akad pelayanan jasa seperti jasa save deposit box. Rekomendasi penelitian ini; Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, dan Majelis Ulama dan para ahli Hukum Islam perlu segera menyusun panduan akad ijarah sebagai pedoman bagi perbankan syari’ah dalam operasionalnya.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.213
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan penganalisis terkait tanggungjawab dalam perusahaan kelompok menurut sistem hukum perusahaan indonesia dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok terhadap utang yang dimiliki anak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaSecara yuridis induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Martini, Dwi]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yudhi]]>;
<![CDATA[Zuhairi, Ahmad]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.286
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Pelaku UMKM di Desa Cinanjung Tanjung Sari Sumedang ]]>
<![CDATA[A. Rachim, Hadiyanto]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aks.v6i2.4972
<![CDATA[Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional. Selain menggunakan bahan baku lokal dengan harga produk yang terjangkau, UMKM juga menjadi sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil serta sumber devisa bagi negara. Desa Cinanjung memiliki potensi UMKM yang cukup besar dari mulai pertanian, peternakan, pengolahan hingga kerajinan. Namun, berdasarkan hasil kajian cepat teridentifikasi beberapa kendala didalam pengembangan UMKM tersebut diantaranya terkait bahan baku, sumber permodalan serta pengelolaan keuangan. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut terkait dengan literasi keuangan dan pemanfaatan akses pendanaan alternatif melalui teknologi finansial (FinTech). Kegiatan ini sendiri terdiri dari dua tahapan yaitu penelitian lapangan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi dan masalah terkait pengembangan UMKM (12-28 Juli 2019) serta kegiatan sosialisasi FinTech dan literasi keuangan pada tanggal 31 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Aula Desa Cinanjung dengan dihadiri oleh sekitar 40 orang pelaku UMKM serta dihadiri perangkat desa, perwakilan BPD, pengurus Bumdes serta fasilitator dana desa. Materi yang disampaikan meliputi pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan serta sumber permodalan melalui teknologi finansial yaitu Ammana Fintek Syariah. ]]>
<![CDATA[Playing with Identity Politics: An Analysis Post-2019 Presidential Election ]]>
<![CDATA[Lesmana, Aditya Candra]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 15, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sociology Department Of Syiah Kuala University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jsu.v15i2.23716
<![CDATA[This article aims to discuss the potential for the disintegration of the Indonesian nation after the 2019 general election. The method used is a literature study using the concept of Identity Politics. The result of the study found that the game of identity politics in the implementation of the Presidential election created a counter-productive process. There is a potential for national disintegration due to the identity politics played by the two pairs of candidates fighting in the Presidential election. The strengthening of feelings of in-groupness creates dislike for other groups pushed the emergence of various phenomena and acts of violence due to the use of identity politics in the 2019 presidential election.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk membahas potensi disintegrasi bangsa Indonesia pasca pemilu 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan konsep identitas politik. Hasil penelitian menemukan bahwa permainan politik identitas dalam pelaksanaan Pilpres menciptakan proses yang kontra produktif. Ada potensi disintegrasi bangsa akibat politik identitas yang dimainkan dua pasangan calon yang bertarung di Pilpres. Menguatnya perasaan in-groupness menimbulkan ketidaksukaan terhadap kelompok lain mendorong munculnya berbagai fenomena dan tindakan kekerasan akibat penggunaan politik identitas pada pemilihan presiden 2019.]]>
<![CDATA[PENGARUH KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG ]]>
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Kana, Philips A.]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang mengalami kelebihan kapasitas sebesar 111%. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembinaan warga binaaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kelebihan Kapasitas mempengaruhi 3 hal utama di lapas kelas IIA Padang yakni dalam hal pembinaan, dalam hal pengamanan, dan dalam hal perawatan.kelebihan Kapasitasberdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instsruktur pembinaan.Kelebihan Kapasitaspada Lapas Kelas IIA Padang mengakibatkan jumlah warga binaan melebihi jumlah petugas lapas baik yang bertugas dalam pengamanan dan pengawasan maupun dalam pembinaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak) ]]>
<![CDATA[Martini, Dwi]]>;
<![CDATA[Haq, Hayyanul]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.6.1.2017.67-90
<![CDATA[In the modern context, the Traditional Medicine Knowledge (TMK) of Sasak community is a valuable economic asset considering its usage as a basic knowledge (milestone) in the modern medicine discovery. As a form of human intellectual ability, TMK is regulated under the IPRs-TRIPs regime, whereas TMK have prominent opposite characters with IPRs. This fact raises particular issues in terms of: the form of Sasak community’s TMK, regulation of its protection under the IPRs regime and the ideal legal institution to realize the protection. The majority of Sasak’s TMK are transmitted verbally, a fraction of it was written in babon (book of) tetamba/oat and lontar Usada. The IPRs-TRIPs regime only provides indirect regulation toward TMK, as contained in Patent and Plant Variety Protection Law. Ideally, there should be a local Law that particularly regulates protection on Sasak’s TMK in order to prevent misappropriation. Thus, there is a void of Law since there is no Sui Generis Law on the protection of TMK.Keywords: legal protection, traditional medicine knowledge, legal void]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Beriktikad Baik Dalam Pengembalian Modal Pada Investor Dalam Perjanjian Investasi : (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/Pn.Mtr) ]]>
<![CDATA[Gusriadi, Fahmi Astrand]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Saleh , Muhammad]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3246
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi serta perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi yakni berlandaskan keuntungan dan terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak, isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan, keadilan serta para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik. Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan pada kasus yang terjadi, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, seharusnya direktur perusahaan tidak perlu dipidana penjara 8 (delapan) bulan, karena hal ini murni permasalahan atau perkara perdata. Namun dikarenakan direktur perusahaan telah dipenjara terlebih dahulu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi, maka berdasarkan hasil penelitian, direktur perusahaan dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa mendapatkan kompensasi setidaknya dengan tidak membayar penuh pengembalian modal dan/atau ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor : (Studi Di Rossa Wedding Planner & Event Organizer) ]]>
<![CDATA[Mubinda, Baiq Almira Zenitha]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Mulada, Diman Ade]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Endorsement Antara Endorse Dan Endorser ]]>
<![CDATA[Fatmi Yurindra, Dita]]>;
<![CDATA[Sutrisno, Budi]]>;
<![CDATA[Mulyana , Septira Putri]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3538
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian endorsement antara endorsee dan endorser dari perspektif hukum positif dan bentuk tanggung jawab hukum endorser atas kerugian yang dialami endorse dalam perjanjian Endorsement. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian endorsement belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum Endorser Atas Kerugian Yang Dialami Endorse Dalam Perjanjian Endorsement adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenai Pasal 17 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK. Dengan menggunakan prinsip hukum yaitu liability on fault ditemukan unsur kesalahan pada endorser yaitu adanya kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
