Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.002
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum DE JURE ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Pranata Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik El-kahfi : Journal of Islamic economics GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Abdimas Bina Bangsa Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Journal of Social And Economics Research Journal of Scientech Research and Development Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi JUDGE: Jurnal Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ENDLESS : International Journal of Future Studies Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Iskandar Syukur
UIN Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pandangan Maqashid Syari’ah tentang Harta Bersama Pasca Perceraian pada Status Perkawinan Semenda pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Batu Brak Fikriyah, Kunidhurotul; Syukur, Iskandar; Qodir Zaelani, Abdul
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 4 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i4.10137

Abstract

This study examines the concept of joint property division after divorce within the semenda marriage system of the Lampung Saibatin customary community, where the husband resides in the wife’s family environment. This socio-cultural arrangement influences ownership, control, and distribution of marital assets, often creating imbalances when separation occurs. Using a qualitative socio-legal approach and the framework of maqāshid al-sharīʿah, this research analyzes how Islamic legal principles align with or diverge from customary practices. Data were collected through field observations, interviews with customary and religious leaders, and analysis of secondary literature and legal documents. The findings reveal that Lampung Saibatin’s semenda practice recognizes shared property but lacks standardized procedures for its division after divorce. The maqāshid al-sharīʿah perspective particularly hifẓ al-māl (protection of wealth), hifẓ al-nasl (protection of lineage), and hifẓ al-ʿirdh (protection of dignity) offers an integrative solution to ensure fairness and gender equity. It recommends that property distribution should not be strictly equal but proportional to each party’s contribution and social responsibility. Harmonizing Islamic law and local custom through mediation, prenuptial agreements, and recognition of non-monetary contributions can achieve substantive justice and preserve social harmony in the Lampung Saibatin community.
Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Rini Wahyuliyanti Siregar; Iskandar Syukur; Frenki Frenki
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 melalui pendekatan Fiqh Siyasah Maliyah, dengan fokus analisis di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis regulatif dengan temuan lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan dana desa pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Perubahan mencakup peningkatan keteraturan dalam perencanaan, keseragaman dalam penganggaran, sistem administrasi yang mulai terdigitalisasi, pelaporan yang lebih terstruktur, serta transparansi yang meningkat. Dampak positif terlihat dalam pembangunan infrastruktur publik dan penguatan kapasitas ekonomi warga melalui pengembangan BUMDes, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan sosial. Ketika dianalisis dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, tata kelola dana desa di Brabasan menunjukkan kesesuaian nilai, seperti prinsip musyawarah, keadilan distribusi, transparansi, serta orientasi kemaslahatan. Meski demikian, masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur pendukung administrasi, dan rendahnya tingkat literasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Policy model for handling children with social welfare problems in Lampung Province during the Covid-19 Pandemic Eko Hidayat; Iskandar Syukur; Liky Faizal; Abd. Qohar
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 9 No. 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v9i1.39548

Abstract

This study addresses a critical issue exacerbated by the pandemic: the increasing number of street children in Lampung Province. This demographic represents a vulnerable group necessitating focused attention from both governmental and societal entities to prevent exploitation and enhance access to education and social services for women with disabilities. Despite the implementation of various social policies, challenges persist, particularly in developing regions such as Lampung, Indonesia. This study aims to delineate a policy model for managing street children during the pandemic by identifying existing implementation obstacles. The theoretical framework is grounded in the concepts of social empowerment and social welfare policies, as outlined in Law No. 11 of 2009. Employing a qualitative descriptive methodology, data were gathered through interviews, observations, and documentation from 14 relevant informants and analyzed using the Miles and Huberman model alongside triangulation techniques for validation. The findings reveal that Lampung Province’s policy model encompasses orphanages, families, communities, and semi-social homes. However, significant challenges, such as limited budgetary and human resources, impede their effectiveness. This study provides a comprehensive overview of social welfare policy implementation during the pandemic and underscores the necessity of enhancing intersectoral collaboration to improve the welfare of street children in Lampung Province.   Studi ini membahas masalah kritis yang diperburuk oleh pandemi: meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Lampung. Kelompok demografi ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari entitas pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi dan meningkatkan akses pendidikan dan layanan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas. Meskipun berbagai kebijakan sosial telah diterapkan, tantangan tetap ada, terutama di daerah berkembang seperti Lampung, Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan untuk mengelola anak jalanan selama pandemi dengan mengidentifikasi hambatan implementasi yang ada. Kerangka teoritis didasarkan pada konsep pemberdayaan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari 14 informan terkait dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman beserta teknik triangulasi untuk validasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model kebijakan Provinsi Lampung mencakup panti asuhan, keluarga, masyarakat, dan rumah semi-sosial. Namun, tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menghambat efektivitasnya. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan kesejahteraan sosial selama pandemi dan menggarisbawahi perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Provinsi Lampung.   
Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Vensy Alaisyahda; Iskandar Syukur; Eti Karini
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5765

Abstract

The prevalence of smoking behavior in society has become a problem that must be addressed immediately by the government, the dangers of cigarettes are currently not only a problem for adults but also a problem for teenagers, especially those aged 15-18 years, namely children who are still in high school, to overcome this problem, the West Lampung Regency Government has formed a policy on areas that are restricted to not smoking in the environment which is usually called KTR. In this study, the method used is a qualitative research method with the type of field research, the author also uses library research as a support in conducting research, using literature in the library related to the problem to be studied. The findings of the study identified that the Implementation of West Lampung Regency Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Smoke-Free Areas has not been implemented properly, there are no signs or banners for smoke-free areas, and students were found smoking in the school environment, based on Fiqh Siyasah Tafidziyah, the policy regarding the Smoke-Free Area has been in accordance with Islamic law because it was made/determined for the benefit of humanity, but its implementation has not been implemented effectively.
OLIGARCHIC CAPTURE OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY: A SOCIO-LEGAL LITERATURE REVIEW Iskandar Syukur
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1438

Abstract

The practice of constitutional democracy demonstrates a tendency toward an increasingly strong concentration of power in the political and legislative processes. The influence of powerful economic actors and interconnected interests within state institutions contributes to shaping policy directions that do not fully reflect the broader public interest. This situation is reinforced by the formation of public narratives that influence public perceptions and support the legitimacy of existing power. This study aims to examine how these practices reflect an imbalance of influence in the implementation of constitutional democracy. This research uses a qualitative approach based on a socio-legal literature review, utilizing various relevant sources. The results show that the concentration of power, interference with the independence of state institutions, and policy distortions form interrelated and recurring patterns. The direction of public policy tends to reinforce certain interests, while accountability and participation mechanisms are not functioning optimally. The formation of public narratives plays a role in maintaining the legitimacy of power, thereby narrowing the scope for correction of practices that align with the broader public interest.
Religious Norms vs Constitutional Supremacy: A Socio-Constitutional Review in Muslim-Majority Countries Iskandar Syukur
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 7 No. 3 (2024): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/endlessjournal.v7i3.354

Abstract

The tension between religious norms and constitutional supremacy is a persistent issue in state administration practices in Muslim-majority countries. These two sources of legitimacy often coexist in the legal system, creating a space for interaction that is not always harmonious. This situation is influenced by social, political, and institutional factors that shape the ongoing direction of legal regulation. This study aims to analyze the configuration of the relationship between religious norms and constitutional supremacy and its implications for state governance and public life. This research uses a qualitative approach utilizing secondary data obtained from various relevant sources, including previous studies and legal documents. The results show that the relationship between religious norms and the constitution is formed through diverse patterns and is influenced by the role of state institutions and socio-political pressures. This interaction impacts the consistency of legal application, the protection of citizens' rights, and the balance between diversity and unity of law. The state's ability to manage this relationship proportionally is a crucial factor in maintaining social stability and government legitimacy.
THE ROLE OF INDEPENDENT STATE INSTITUTIONS IN THE STATE SYSTEM: AN ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND LIMITS OF AUTHORITY Syukur, Iskandar
Journal of Scientech Research and Development Vol 8 No 1 (2026): JSRD, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v8i1.1552

Abstract

The development of independent state institutions indicates a shift in the state structure, which no longer relies entirely on the classical division of powers. The existence of these institutions creates a functional institutional relationship with the branches of state power, but also raises issues related to accountability and the clarity of the boundaries of authority. This lack of clarity has the potential to give rise to overlapping authority, inter-institutional conflict, and an imbalance in the distribution of state power. This study aims to analyze the institutional position of independent state institutions and examine accountability and the boundaries of authority within the state system. This research uses a qualitative approach utilizing various relevant literature sources. The results indicate that the accountability practices of independent state institutions are still not uniform and tend to be administrative in nature without in-depth evaluation. The unclear boundaries of authority increase the potential for conflict and reduce the effectiveness of state administration. Strengthening regulations, inter-institutional coordination, and oversight mechanisms are crucial steps to maintain the balance of power and improve the quality of state administration.
IMPLEMENTASI PASAL 70 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Jeriyansyah; Syukur, Iskandar; Burhanuddin, Ahmad
Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam Vol. 24 No. 01 (2026): (April 2026)
Publisher : LPPM Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/gnhyga31

Abstract

General Elections serve as a means of implementing popular sovereignty within a democratic system. However, during the campaign period, violations frequently occur, particularly concerning the installation of Campaign Props (Alat Peraga Kampanye/APK). Article 70 of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 prohibits the installation and posting of campaign props in certain locations, thereby requiring the role of a supervisory institution to prevent and address such violations. This study aims to analyze the implementation of this provision and examine it from the perspective of Siyāsah Tanfiźiyah. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were derived from literature, documentation, and archives of the North Lampung Regency Bawaslu. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, which were analyzed through data verification, coding, and systematization. The findings indicate that Bawaslu of North Lampung has carried out preventive measures through socialization to election participants and has taken enforcement actions against campaign prop violations. From the perspective of Siyāsah Tanfiźiyah, these efforts align with the principles of public welfare (maslahah), trust (amanah), and the responsibility of ulil amri in upholding regulations for the benefit of society.
Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari dalam Perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah Rian Hidayat; Iskandar Syukur; Muhammad jayus
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.829

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regent Regulation of Pesawaran Regency concerning the management of marine tourism areas from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. Marine tourism has significant potential in supporting regional economic development, increasing community welfare, and preserving coastal environmental sustainability. However, the management of marine tourism requires effective government policies and active participation from stakeholders to ensure the realization of public benefit (maṣlaḥah ʻāmmah). This research employed a qualitative approach with a case study design conducted in Pesawaran Regency, Lampung Province. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of marine tourism management policies in Pesawaran Regency has been carried out through planning, organizing, and implementation stages involving the local government, local communities, and business partners. The development of marine tourism contributes to improving the local economy and optimizing regional tourism potential. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, the role of the local government reflects the implementation of executive authority in managing public interests, environmental sustainability, and social welfare in accordance with the principles of justice and public benefit in Islamic governance.
DEMOCRATIC BACKSLIDING THROUGH FAST-TRACK LEGISLATION PRACTICES: A SOCIO-POLITICAL STUDY OF THE EROSION OF DEMOCRATIC VALUES IN INDONESIA Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1685

Abstract

The development of democracy in Indonesia has shown changes in the public policymaking process, marked by the increasing use of legislative mechanisms that occur in a relatively short period of time. This situation raises concerns because the regulatory process is not only related to the need for effective governance but also relates to the relationship between the state, political institutions, and society in democratic life. Changes in the legislative process also affect the scope for public participation, power relations in decision-making, and the quality of public involvement in the political process. This study aims to analyze the practice of FAST-TRACK LEGISLATION in relation to changing political relations and its implications for the quality of democracy in Indonesia. This study uses a qualitative approach, collecting data through a literature review obtained from various sources, such as scientific articles, previous research results, books, and documents relevant to the research focus. The results indicate that the practice of FAST-TRACK LEGISLATION not only influences the regulatory formation process but also influences the patterns of relationships between actors in the policymaking process. These changes impact the scope for public participation, the level of public trust in political institutions, and the pattern of public oversight of state policies. Changes in the legislative process have implications for the quality of democracy in Indonesia because they affect the balance of relations between the state, political institutions, and society in the process of organizing national life.
Co-Authors Abd. Qohar Abdul Qodir Zaelani Aghin Syibra Firda Manzila Agus Hermanto Agus Hermanto Ahmad Adi Jaya Ahmad Burhanuddin, Ahmad Aldino Ferdi Elpandha Alfi Husna Anggara Jaya Annisa Saraswati Azima Amalia Dani Amran Hakim Dharmayani Dharmayani Diana Novita Sari Edi Susilo Efa Rodiah Nur Eko Hidayat Eko Hidayat Era Octafiona Erina Pane Eti karini Fathurrahman Fathurrahman Fikriyah, Kunidhurotul Frenki Frenki Frenki Frenki Furqon Ahmad Fauzi Heru Fadli Jayusman Jeriyansyah Khoiruddin Khoiruddin KHUMEDI JA'FAR Kurniawati, Fifi Liky Faizal Marhandika Cahaya HS Melissa Dian Safitri Mezan el-Khaeri Kesuma Miftahul Fahmi Miftahul Fahmi Moh. Agung Laksono Kholid Muhammad Jayus Muhammad Zaki Muslim Muslim Noor Sulastry Yurni Ahmad Nurnazli Nurnazli Olivia Rizka Vinanda Pradana Putra, Agus Iskandar Pramudya Wisesha Prasetyo, Trinoto Putri, Gita Leviana Rian Hidayat Rini Wahyuliyanti Siregar Rudi Santoso, Rudi Rusanah, Maudi Debita Sabrina Martha Lufiani Saputra, Muhammad Alvin Sari, Srijati Ratna Siregar, Rini Wahyuliyanti Susi Nurkholidah Taufiq Fauzi Vensy Alaisyahda Yolan Aji Pranata Yurni Ahmad, Noor Sulastry Yurni Ahmad, Noor Sulastry Zikri Zikri Zuhraini Zuhraini Zuhraini