Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Public Sphere Review Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Fierda Nurany
Universitas Bhayangkara Surabaya
Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA JATIKALANG KRIAN Fierda Nurany; Vicy Yuliasari; Manggariska Putri; N R Syecha; A A Muhammad; Alvito Dean
Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial Vol 5, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jt.v5i2.12038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Kamtivas diterapkan di Desa Jatikalang Krian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya adalah 1) pemerintah desa dan Bhabinkamtima tidak mengkomunikasikan dan menyebarluaskan kebijakan Kamtibmas, 2) tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dan 3) pelaksana tidak membuat komitmen serius untuk melaksanakan kebijakan. 4) Penyelenggara tidak memahami dengan baik kebijakan Forum Kamtibmas. Penentu bagaimana kebijakan Kamtibmas dilaksanakan adalah: 1) pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas tidak berkomunikasi dan mensosialisasikan dengan baik tentang kebijakan Kamtibmas, 2) tidak ada sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, 3) pelaksana tidak melakukan upaya serius untuk melaksanakan kebijakan Kamtibmas di desa Jatibmas,  dan 4) penegak tidak memahami dengan baik kebijakan Forum Kamtibmas. Faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan kebijakan Kamtibmas meliputi 1) komitmen, 2) sumber daya dan pendanaan, dan 3) komunikasi dan sosialisasi. Pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait kebijakan Kamtibmas. 2) Terdapat sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Kamtibmas. 3) Operator berkomitmen terhadap pelaksanaan kebijakan Kamtibmas dan 4) Implementer memahami kebijakan Forum Kamtibmas dengan tepat
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA GILANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Kartika Santi Ratna Puspita; Susi Ratnawati; Fierda Nurany
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poverty is still an economic problem in Indonesia today. Based on the population's poor quality of life, poverty can be seen., limitations in meeting daily needs, low quality of health services, child nutrition, and education. The Non-Cash Food Assistance (BPNT) program is one of the measures used by the government to combat the issue of poverty. BPNT is one of the government's programs by providing basic food assistance to Beneficiary Families (KPM) in the amount of Rp 200,000/month through the Family Welfare Card (KKS) in electronic form called E-Warong. This study aims to measure the effectiveness of the BPNT program in Gilang Village, Taman District, Sidoarjo Regency. This research uses qualitative approach obtained through documentation and interview techniques. This research measures effectiveness including program understanding, on target, on time, goal achievement, and real change. According to research, the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Gilang Village, Taman District, Sidoarjo Regency can be said to be effective, However, there are still unfavorable indicators, such as the frequently delayed administration and the provision of assistance is still not on target.
Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Lingkup Pelajar dan Mahasiswa Melalui Program P4GN Defanni Nur Aulia; Ismail Ismail; Fierda Nurany
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.795-798

Abstract

Narcotics cause a downward effect to loss of consciousness, hallucinations,  and excitability. The turn of the globalization era has an impact on the younger generation among students and students who fall into promiscuity, and what's worse is the abuse of narcotics. Therefore, how is the strategy carried out by BNN East Java Province with the stages of implementing the strategy to determine the success of a strategy. This study uses Qualitative Research Methods, is research with the intention of interpreting the phenomena that occur. In qualitative research the methods usually used are interviews and documentation. The researcher processes it by describing the data obtained in the field in the form of written or oral data from the people involved in this research. There are 4 strategies implemented by BNN East Java Province, namely, Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach and Cooperation. Of the four strategic points implemented by BNN East Java Province, the researcher took the Soft Power Approach point. East Java's efforts to prevent drug abuse in the scope of students and students are by implementing the Soft Power Approach strategy, namely by providing outreach and providing motivation, as explained above, the BNN of East Java Province guides Counseling Teachers and P4GN Activists in UKM Universities and also students and students, directing the dangers of narcotics and also the efforts made by the BNN of East Java Province in order to make students and students anti-drugs.
ANALISIS KEBIJAKAN PERMENSOS N0.25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BLURU KIDUL KECAMATAN SIDOARJO Juventus Eko Santoso; Ismail Ismail; Fierda Nurany
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.704-708

Abstract

Karang Taruna merupakan lembaga sosial kepemudaan yang memilini peraturan yang telah di atur oleh pemerintah yaitu Permensos No 25 Tahun 2019. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna seperti sulitnya untuk bertukar piniran karena sering terjadinya perdebatan Pemerintah Desa dan Karang Taruna mengenai keinginan yang berbeda. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode desktriptif kualiatif. Didapatkan hasil penelitian ini adalah pemahaman karang taruna mengenai Peruturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 memilini pemahaman yang cukup baik.Kendala-kendala Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan belum dapat maksimal karena masih adanya kendala yang dapat menghambat partispasi ditemui adalah sebagai beritut: Kendala Dana, Faktor Pro Kontra dari masyarakat, Faktor belum adanya Sekre Untuk Karang Taruna Desa Bluru. Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo untuk memaksimalkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi Karang Taruna sudah cukup baik dalam mengaplikasikan tugas dan fungsinya, seperti melakukan pelatihan ketenaga kerjaan, dan partispasi dalam bidang sosial. Partisipasi Pemuda Karang Taruna Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Terhadap Pembangunan Desa, juga sangat dibutuhkannya dukungan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah desaKata kunci: Analisa Kebijakan, Karang Taruna, Pembangunan
INOVASI PELAYANAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR OLEH DINAS PERDAGANGAN PROV JATIM MELALUI E- SKA Muhammad Fikri Fatchul Yaqien; Ismail Ismail; Fierda Nurany
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.862-867

Abstract

This research aims to understand the world of international trade/export-import and its benefits and factors. The types of this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions because this research is descriptive qualitative in nature, the location of this research is at the East Java Province Disperindag Office. The technique of collecting data through a number of (documented information) in the form of written documents or recordings is known as the documentary technique. The results of the research that the researchers obtained were that International Trade Policy is the actions taken by a country to influence the ongoing international trade. In this case, it relates to actions on current accounts rather than the international balance of payments, especially regarding exports and imports of goods/services. Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, the East Java Province Industry and Trade Service is established based on East Java Province Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the East Java Province Regional Service which is led by a Head of Service and assisted by a Service Secretary; 7 (seven) Fields (Standardization and Design of Industrial Products, Agro & Chemical Industry, Metal Industry, Textile & Miscellaneous Machinery, Electronics & Telematics Transportation Equipment Industry, Domestic Trade, International Trade, and Metrology Functional Position Groups and Service Technical Implementation Units, then Therefore, the East Java Provincial Industry and Trade Service was established based on regional regulation number 11 of 2016 concerning the formation and composition of regional apparatus which is led by a service head who is assisted by a service secretary. Keywords: Export-import, Trade, E-SKA.
Analisis Faktor-Faktor Dampak Bahaya Stunting di Kawasan Masjid Al Akbar Surabaya Fierda Nurany; Chairien Nurwulan Ghozalyfah; Fajar Rachma Dian; Ferdian Iqbal; Dhurrotul Machbubah; Laila Della Amanda
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5545

Abstract

The purpose of this study is to determine public understanding of the dangers of stunting in the Al-Akbar Mosque area of Surabaya and the components that affect it. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The community around Masjid Al-Akbar Surabaya, health institutions, institutions of women's empowerment and child protection, population control and family planning, and other sources of information are the subjects of this study. The source of research data is informants. Observations and interviews were used in this study. The results show that people still have a low understanding of stunting, and many people do not know how to prevent it, as well as the biological, environmental, economic, and social impacts of stunting. Studies conducted in the Al Akbar Mosque area of Surabaya show that people do not understand the dangers of stunting and how to prevent it. Influencing factors include: Child nutrition, too much instant food, poor motherhood, weak immunity and so on. Therefore, the importance of stunting prevention and treatment with a comprehensive approach
Best Practice Policy: The Effectiveness of Natural Gas Line Program in Lontong Neighborhood Surabaya Fierda Nurany
SOSHUM : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 13 No. 2 (2023): July 2023
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/soshum.v13i2.120-130

Abstract

The goal of this study is to describe how the natural gas line program was put into place in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Lontong neighbourhood of Surabaya, where craftsmen use LPG a lot.  The theory used to make sense of the phenomenon is called policy effectiveness, and it consists of the following components: 1) availability; 2) breadth; 3) depth; 4) bias; 5) responsibility; and 6) appropriateness. In addition, both qualitative and descriptive types of research were used. Ten lontong artisans, three PGN members, and two subdistrict officials are among the informants. Since 2016, residents of the lontong neighbourhood have been using natural gas lines in their factories, according to the results. Socialization of the retail space spreads the word to locals about the program. Information about the program is readily available to each subdistrict thanks to a sales area representative and a call centre open around the clock. Monthly program usage can range from 200m3 to 1,500m3, and the program is available to both single-family homes and small and medium-sized businesses. However, many people are still unaware of the benefits of using natural gas, so the natural gas line program needs to be socialized.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TAMAN BALAI KOTA SURABAYA Susi Ratnawati; Fierda Nurany; Daniel Maola Robert Dinan
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v10i2.1088

Abstract

Development is a series of growth and change efforts that are consciously planned and carried out by the nation, state and government towards modernization in the context of nation-building. a simpler understanding as a process of change in a better direction through planned efforts. Infrastructure on the other hand, means the main support for implementing a process, such as business, development, etc. Qualitative descriptive research is intended to describe and describe existing phenomena, both natural. In addition, descriptive research does not provide treatment, manipulation or changes to the variables studied, but instead describes a condition as it is. The only treatment given was the research itself, which was carried out through observation, interviews and documentation
PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK Tri Prasetijowati; Fierda Nurany; Sarah Ayundasari Rudhito
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v10i2.1089

Abstract

This study used qualitative research methods. The role of the UPTD PPA as a regulator is the existence of rules and regulations related to the protection of victims and underlies protection activities with the issuance of Regional Regulation of Sidoarjo Regency Number 18 of 2006 2015 concerning the protection of women and children victims of violence. The role of the UPTD PPA as a facilitator is the availability of facilities, infrastructure, and human resources that support the process of handling victims of violence. The role of the UPTD PPA as executor itself, namely complaint services, health rehabilitation, social rehabilitation, to the return of victims to their environment. The role of UPTD PPA as a coordinator is to network and coordinate with various related parties, such as OPD, LSM, and the community itself. Then the inhibiting factors are clients or victims who don't want to be open, limited human resources. And the efforts made by the UPTD PPA in dealing with violence against children are by socializing and increasing the competence of their human resources
Inovasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I Ismail Ismail; Fierda Nurany; Dhellia Febby Paquita
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i1.197

Abstract

Government innovations are needed by the community over time, one of which is the Complete Certificate Land Registration Program Innovation in Surabaya. In this case the process of implementing land registration which is a series of activities implemented by the government on an ongoing, regular and continuous basis and includes a collection, processing of manuscripts and also presenting and maintaining physical data and also juridical data in the form of maps and lists, relating to the field of -Plots of land and apartment units, including the provision of evidence as a right to land parcels that already have authority and have ownership rights to apartment units and certain other rights that burden them. The benefits in this case that are sustainable in discussions regarding the implementation of land registration can provide legal certainty and legal protection to rights holders over a parcel of land, an apartment and other rights that are registered so that they can easily have evidence against the public that it owns a land certificate which is the holder of the rights in question and provides a relief to other parties so that they can apply for land registration on their own rights
Co-Authors A A Muhammad Agil Putra Anugrah Agung Budi Irawan Alvito Dean Asih Widi Lestari Bagus Ananda K Bagus Ananda Kurniawan Chairien Nurwulan Ghozalyfah Clarisa Dinda Rahmadhani Crist Diva Sudona Daniel Maola Robert Dinan Defanni Nur Aulia Deny Bactiar Dhellia Febby Paquita Dhurrotul Machbubah Fajar Rachma Dian Ferdian Iqbal Fitria Virdaus Nuzula Heru Irianto Imam Abdul A INDRA PRATAMA PUTRA SALMON Istiqomah Rahma Sary Jasim M.Z Awan Juventus Eko Santoso Kartika Santi Ratna Puspita Laila Della Amanda Laili Dwi Agustina Liza Kurniawati Lutfia Nurul Hidayati M. Hilmi Azis Manggariska Putri Muhammad Fadeli Muhammad Fikri Fatchul Yaqien Muhammad Novi J.R Muhammad Novi Julia Resa Musahadah - N R Syecha Nyoman Pritha Sharmistha Refridyan Dewi Safira Rendi Rafi Pramudya Putra Reza Mia Anggraeni Rossi Citra A Safira Firdaus Safira Firdaus Sarah Ayundasari Rudhito Siti Erfina Septiawati Sonia Sonia Susi Ratnawati Tira Fitriawardhani Tri Prasetijowati Vicy Yuliasari Yolanda Oktasea Yusril Ihza Mahendra