Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum Pelita Anayasa Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Universitas maarif hasyim latif
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TONI HARTANTO; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; DJASIM SISWOJO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16881

Abstract

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama kepolisian, akan tetapi undang-undang tersebut tidak dapat menjamin setiap anggota kepolisian akan bertugas secara professional, maka masih dimungkinkan terjadi banyak kecurangan terhadap penanganan perkara, Kecurangan-kecurangan tersebut dinamakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana. Proses penegakan hukum dilingkungan Polri diperlukan peran seorang atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai salah satu cara untuk mengatasi palanggaran disiplin. Dalam ruang lingkup Polres yang bertindak selaku Ankum adalah Kapolres. Ini adalah penelitian tentang wewenang Kapolres sebagai Ankum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polres yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal atau penelitian sosio legal, yang berarti penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan seberapa efektif masyarakat (anggota kepolisian) menghormati hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kapolres dalam penegakan hukum terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres melakukan tindakan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan.
Eksistensi Pemberian Uang Kompensasi atas Selesainya Kontrak Kerja di Perusahaan Masnun Masnun; Asri Wijayanti; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahmad Heru Romadhon
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.5991

Abstract

The purpose of writing this article is that workers who have an employment relationship based on a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) have the right to receive compensation money in accordance with legal provisions. The research method used is juridical-normative, which involves legal research by examining regulations and literature study (secondary sources). The form of legal protection for workers (Indonesian Migrant Workers and/or Foreign Workers) regarding the provision of compensation upon the completion of the work contract in the Company based on the employment relationship under the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) in accordance with Article 61A of Law No. 6/2023 concerning Job Creation Law and Article 15 of Government Regulation 35/2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment is to require companies to provide monetary compensation to workers/laborers whose employment relationship is based on PKWT. The nominal amount of compensation is proportionally based on the duration of the employment relationship that has been carried out (Articles 15-16; 47 PP 35/2021 in conjunction with Article 80 point 15 UU 6/2023). Violations for non-payment of compensation money are administrative sanctions, including written warnings, business activity restrictions, temporary cessation of part or all production equipment, and business activity freezing. (Article 61 PP 35/2021). The legal recourse that can be taken if a worker does not receive compensation for the completion of their work contract at the company is that the worker can file a lawsuit with the Industrial Relations Court (Article 81 of Law 2/2004 on the Settlement of Industrial Relations Disputes/PPHI)
THE REVITALIZATION OF ULTIMUM REMEDIUM IN THE REFORM OF INDONESIA’S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Hermawan Hermawan; Ophie Virginia; Nonaqu Beautyla Putri
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 4 No. 1 (2026): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v4i1.549

Abstract

This study examines the revitalization of the principle of ultimum remedium in the reform of Indonesia’s criminal justice system, which reflects a paradigm shift from a retributive approach to restorative, corrective, and rehabilitative approaches, as embodied in Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code. The issue examined is the deviation in the application of the ultimum remedium principle, which in practice has shifted to primum remedium, resulting in criminal law often being used as the primary means of punishment. This situation fuels overcriminalization and increases the burden on correctional institutions. This study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and historical approaches through qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that although the National Criminal Code has strengthened alternative sentencing and restorative justice, the application of the principle of ultimum remedium remains hindered by the legal culture of law enforcement officials, the broad scope of discretion, and inconsistencies in law enforcement practices. Revitalizing the principle of ultimum remedium is necessary so that criminal law truly serves as a last resort in resolving cases, thereby creating a penal system that is proportional, humane, and oriented toward substantive justice and the protection of human rights.
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies Christina Bagenda; Rosita; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahim; Amsari Damanik
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7818

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Co-Authors Achmad Chikam AGUNG SUPANGKAT Ahim Ahmad Heru Romadhon Amsari Damanik Arneta Aprilia Hasfitaanggraeni Asri Wijayanti Bambang Panji Gunawan Christina Bagenda Djasim Siswojo DWI VIKY FERNANDES Friska Cintya Hertanti Hariadi Sasongko Hermawan Hermawan KHOMSIN ZAKARIYA M. Zamroni Masnun Masnun MOCHAMAD IMAM HARIYANTO Muhammad Zunan Fanani Nonaqu Beautyla Putri Nur Qoilun Ophie Virginia R. SRI UTAMI Rahadiyan Purba Rosita Siti Rofikatul Hasanah Suyatno Suyatno Titin Setyaningsih TONI HARTANTO Vina Kuswoyo Putri Wanda Anggraeni