Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Webtoons dari Praktik Scanlation dihubungkan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Narayana Khamil; Dewi Mayaningsih; Ikhwan Aulia Fatahillah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60019

Abstract

Perkembangan industri kreatif, khususnya subsektor penerbitan komik digital (Webtoons), menghadapi ancaman serius di era digital berupa maraknya praktik scanlation, yakni pemindaian, penerjemahan, dan penyebaran komik secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap komik digital (Webtoons) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengidentifikasi kendala penegakannya, serta merumuskan upaya hukum strategis untuk mengatasi tindakan scanlation. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis data kualitatif dari sumber primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Webtoons sah dilindungi secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sebagai karya seni dan karya tulis. Terdapat beberapa kendala dalam penegakannya yang dibagi menjadi kendala yuridis, teknis dan sosiologis. Guna menanggulanginya, pemegang hak cipta dapat menempuh upaya preventif serta upaya represif. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan sinergi lintas institusi antara pemerintah dan platform digital, serta edukasi kesadaran hukum yang masif kepada masyarakat guna memutus rantai ekosistem pembajakan tersebut.
Rekonstruksi Hukum Perikatan dalam Transaksi Virtual Goods terhadap Status Kepemilikan dan Tanggung Jawab Para Pihak Adlan Ali; Emir Zaygh; Ibnu Farhan Hakim; Adzka Ikyan Al Rantisi; Ikhwan Aulia Fatahillah
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 3 (2026): Juni: Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v3i3.1796

Abstract

The development of the digital economy has driven the emergence of virtual goods transactions as part of modern economic activity, possessing real value despite their intangibility. This phenomenon poses challenges in contract law, particularly regarding the status of virtual goods as legal objects, the form of legal relationships between users and platforms, and the responsibilities of the parties. This study aims to analyze and reconstruct contract law in virtual goods transactions to make it more adaptive to developments in digital technology. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, and qualitative analysis through legal interpretation and juridical argumentation. The results show that virtual goods can theoretically qualify as legal objects because they have economic value, can be controlled, and transferred. However, their regulation in practice is still dominated by standard contracts that tend to place users in a weak position. Furthermore, the aspect of legal responsibility does not fully provide adequate protection for users. The implications of this study emphasize the need to expand the concept of contract law, both in terms of the object and the structure of the legal relationship, to create certainty, justice, and balanced legal protection in virtual goods transactions in the digital era.