Articles
<![CDATA[WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ]]>
<![CDATA[IGN Weda Mahendra]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In countries with high levels of corruption, goverment has no any credibility because the goverment has become part of the corruption and cannot be expexted to be aproblem solver expect law enforcement a gainst corruption, the state goverment and law enforcement institutios agencies to be apart of the coruption, it will be ditticult to realize a fair law enforcement in Indonesia.Based on these ideas, the formation of anti-coruption comission based on legislation No 30/2002 abaut anti-corruption commision is very important and promising for efforts to eradicate corruption in Indonesia which is more effective this caused by in accordance with the provision of article 3 legislation No. 30/2002 abaut anti-corruption commision explicitly : ”anti-Corruption commision is a state agency in carrying out its duites and authorites are independent and free from the influence of any power the explanation code of anti-corruption commision No. 30/2002.]]>
<![CDATA[UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SUATU KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Ayu Wistiani]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum pidana Indonesia yaitu KUHP menganut asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (geen straft zonder schuld). Pengaturan mengenai unsur kesalahan tidak tercantum dalam suatu pasal-pasal dalam KUHP namun, unsur kesalahan tersebut berlaku mutlak dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kesalahan dalam pasal 88 dimana ketetntuan dalam pasal 88 tersebut menentukan bahwa seseorang bertanggungjawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 inilah yang menjadikan pertanggungjawaban pidana lingkungan berbeda dengan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsure kesalahan dan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana ngkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang beranjak dari adanya konflik norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai unsure kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Made Destriana Alviani]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam PembinaanNarapidana Di Lapas Klas II A Denpasar. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalanipidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Namundalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yangmemperihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun tujuan yang ingindiperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitasLembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis empiris. penyelenggaran pembinaan dimulai dengan tahap pembinaan, tahapasimilasi dan tahap integrasi. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dimasa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan,pembuatan Kartu Brezzi, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasilpenelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Kondisi pembinaan terhadap Warga BinaanPemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II A Denpasar dapat dikatakantidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahanyang terjadi di LAPAS Klas II A Denpasar]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBELI BARANG HASIL KEJAHATAN DITINJAU DARI PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN ]]>
<![CDATA[I Gede Made Krisna Dwi Putra]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini adalah penerapan pasal 480 KUHP oleh penegak hukum terhadap pembeli barang hasil kejahatan dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis empiris. Penerapan Pasal 480 KUHP oleh penegak hukum tetap berpedoman pada unsur-unsur Pasal 480 KUHP itu sendiri yaitu:barang siapa, membeli barang serta yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Dari semua unsur-unsur tersebut penyidik melakukan penyidikan terhadap pembeli barang hasil kejahatan untuk membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur penadahan sehingga padanya dapat disangkakan Pasal 480 KUHP. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan, hakim mengacu pada hasil dan kekuatan pembuktian guna memperoleh keyakinan. Alat-alat bukti sah yg digunakan adalah barang hasil kejahatan, keterangan saksi, saksi ahli, surat serta keterangan terdakwa, dari alat bukti tersebut hakim melakukan penilaian untuk mendapatkan petunjuk yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana. Simpulan makalah ini adalah: pedoman penegak hukum dalam menerapkan Pasal 480 KUHP adalah unsur-unsur dari Pasal 480 KUHP itu sendiri, sedangkan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku penadahan adalah hasil dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sah yang dihadirkan di persidangan.]]>
<![CDATA[HAK KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI ]]>
<![CDATA[Pande Made Ayu Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.038 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak kreditur atas penjualan barang gadai. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dalam hal mengenai hak kreditur terhadap penjualan barang gadai, kreditur memiliki hak parate executie yang terdapat dalam pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hak rieel executie yang terdapat dalam pasal 1156 KUHPerdata. Dalam memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda bergerak yang digadaikan secara serta merta bila debitur wanprestasi adalah dilarang untuk diperjanjikan. Apabila terjadi dimana kreditur wanprestasi maka klausul milik beding batal demi hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Larangan ini juga sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi yang sangat lemah.]]>
<![CDATA[SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA ]]>
<![CDATA[Zhanniza Elrian Angelita]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.562 KB)
<![CDATA[The background of writing the paper which entitled Terms of Establishment of Franchisee Agreement Based on Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising is the importance to acknowledge the terms that must be fulfilled in drafting the franchisee agreement, so it is able to protect the interests of the franchisor and the franchisee. The method used in this paper is normative method by analyzing Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising and various literatures related to franchise agreement drafting. Franchises agreement contains a set of terms, conditions and commitments, drafted and desired by the franchisor to its franchisee. In the franchisee agreement there are two parties involved, namely, the franchisor as a party who has the system or way of doing business, and franchisee as a party that bought the franchisee or the franchises system’s franchisor so that it has the right to conduct business in the way that developed by the franchisor. The conclusion of this paper is the establishment of a franchise agreement must fulfilled the terms of the franchise agreement as stipulated in Article 4, 5, and 6 of Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchisee to protect the interests of the franchisor and the franchisee.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP STATUS SITA DAN EKSEKUSI JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Wulan Wiryanthari Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.828 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini yaitu pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kemudahan terhadap debitur dalam melanjutkan pembayaran utang-utangnya dan juga adanya akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari tulisan ini adalah memahami pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran hutang hanya berlaku pada kreditur konkuren. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap status sita dan eksekusi jaminan telah diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berlaku penangguhan sita dan eksekusi jaminan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga status sita dan eksekusi jaminan selama penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi ditunda.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BADUNG) ]]>
<![CDATA[Kadek Setia Budiawan]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.256 KB)
<![CDATA[Special protection is given to children in conflict with the law children and childrenwhoare victims of crime. Police as protector of society has discretion authority toprovide protection to children in conflict with the law. Implementation of the policeinvestigator's discretion to children in conflict with the law is very useful to be appliedin order children avoid punishment because application of criminal be the last option ifit can not be solved by other means.]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PIHAK DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Teuku Fachryzal Farhan]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.24 KB)
<![CDATA[Pembentukan perjanjian internasional merupakan suatu perwujudan nyata para pihak dalam melakukan hubungan internasional. Melalui metode normatif, makalah ini bertujuan untuk membahas pihak yang memiliki kemampuan dalam pembentukan perjanjian internasional ditinjau dari UU Perjanjian Internasional dan konvensi internasional terkait, serta bagaimana kemampuan pemerintah daerah sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Adanya konflik norma dalam UU Perjanjian Internasional menyebabkan suatu ketidakjelasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, salah satunya adalah pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan pemerintah daerah sebagai pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, namun dalam praktiknya banyak ditemukan dokumen perjanjian internasional terkait pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS DI POLRES TABANAN ) ]]>
<![CDATA[Bambang Anom Partha Beda Awa]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>;
<![CDATA[A.A. Ngurah Yusa Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.351 KB)
<![CDATA[Regarding the issue of the children, they often get the wrong treatment, especiallythe problem of sexual crimes. Children are often victims of sexual crimes in particularrape committed by adults and who are victims are minors. Therefore, this paper willdescribe the efforts of crime prevention rape of minors and contributing factor in theregional police of Tabanan . Based on the research directly in Tabanan district police,high children’s rape case that occurred in the region of Tabanan is police in because ofmany factors whicht cause crime of rape, these the were factors less parentalsupervision, alcohol factor and up to a factor vcd porn adult dating , so that the manyfactors rape of children especially in Tabanan is police then there must also be tackledin order to create safety in the community, especially in children. countermeasures beundertaken by the police was to provide socialization Tabanan’s police to schools,eradicating alcohol and porn vcd to improve security in the district police of tabanan.]]>
