Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jotika Journal in Management and Entrepreneurship Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) ANDREW Law Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jotika Research in Business Law Vonis
Robert Libra
Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru Terkait Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 01 (2026): FEBRUARI 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan, merupakan hal yang sangat urgent. SMA N 16 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut karena tindak Pidana terhadap anak angkanya cukup tinggi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 di Ruang SMA N 16 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan  diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU Diah Noverina; Fahmi Fahmi; Robert Libra
Jotika Journal In Management and Entrepreneurship Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, ternyata memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM atas tanah ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah sudah terlaksana tetapi hasilnya belum maksimal. SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di PTUN Pekanbaru. Implikasi hukum penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 berimplikasi membatalkan dan mencabut SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah hambatannya yaitu objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang diletakkan sita, sedangkan upaya mengatasi hambatan yaitu mengajukan Gugatan pembatalan Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri.
KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT Firdaus Pratama Sabri; Indra Afrita; Robert Libra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5819

Abstract

Abstract: The fulfillment of pharmaceutical supplies is a primary pillar in the implementation of hospital health services, directly impacting patient safety. However, irregularities in the availability of medicines and medical devices often hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights to health. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in providing pharmaceutical supplies in hospitals and the form of legal liability of hospitals in guaranteeing such availability according to pharmaceutical service standards. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in the fulfillment of pharmaceutical supplies stems not only from the administrative aspects of health regulations but also from the protection of patient rights as health service consumers. In conclusion, strengthening regulations and synchronizing pharmaceutical service standards are essential to minimize drug vacancies that potentially violate patients' human rights. Keywords: Legal Certainty, Pharmaceutical Supplies, Health Services, Hospital, Patient Rights. Abstrak: Pemenuhan sediaan farmasi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdampak langsung pada keselamatan pasien (patient safety). Namun, ketidakteraturan ketersediaan obat dan alat kesehatan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam penyediaan sediaan farmasi di rumah sakit dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit dalam menjamin ketersediaan tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemenuhan sediaan farmasi tidak hanya bersumber pada aspek administratif regulasi kesehatan, tetapi juga pada perlindungan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan sinkronisasi standar pelayanan kefarmasian sangat diperlukan guna meminimalisir kekosongan stok obat yang berpotensi melanggar hak asasi pasien. Kata kunci: Kepastian Hukum, Sediaan Farmasi, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Hak Pasien.
Regulatory Reconstruction of the Application of Digital Evidence in Realizing Children's Rights (Study of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia) Robert Libra; Okfalisa Okfalisa; Aslati Aslati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5170

Abstract

The development of technology continues and develops in accordance with the times. The use of technology is also carried out to the context of daily life so that life becomes more practical. Then, this context is also very close to the use of technology in the judicial process through the e-court system. This is what makes Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Examination of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage appear and change the paradigm of proof from the determination of children outside marriage can be done by using technology in the form of DNA tests. In this case, electronic evidence or digital evidence can be strong evidence to recognize the father's nasab position over the child. The research method used in this research is Normative Juridical with a statutory approach and a case approach. The results and discussion of this study found that it turns out that the application of digital evidence can realize children's rights when looking at several existing decisions. Of the 10 (ten) decisions and/or court decisions that have been reviewed, all of them use digitized evidence and make the judge's view more objective, resulting in a decision that recognizes the father's lineage to the child. The context of this recognition is the essence that the concept of child recognition makes his rights fulfilled and the father cannot deny that the child is his own child. In addition, DNA evidence, CCTV and photos and videos exist to strengthen the position of the father's lineage to a child whose father previously did not recognize his own child. Regulatory reconstruction in the application of digital evidence to realize children's rights is carried out by changing the provisions of the Religious Courts Law and the Marriage Law in terms of strengthening the position of children's rights.
Rekontruksi Regulasi Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia Robert Libra; Novvryani; Dheane Fortuna
Vonis Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparities in access to justice across Indonesia place paralegals as essential frontliners in delivering pro bono legal aid to impoverished and marginalized communities. However, legal standing of paralegals has experienced severe normative restrictions following Supreme Court Decision Number 22 P/HUM/2018, which revoked their litigation authority due to conflicts with the Advocates Law. This study aims to analyze the contemporary regulatory dilemmas surrounding paralegals and formulate  comprehensive legal reconstruction concept grounded in substantive justice and legal certainty. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and comparative approaches using descriptive-prescriptive analysis based on extensive library data. The findings reveal that the current framework under Law Number 16 of 2011 and Ministerial Regulation Number 3 of 2021 exhibits fundamental normative frailties. These deficiencies include the absence of statutory immunity rights, ambiguous boundaries of authority in case handling, fragmented training curricula, and the inadequate hierarchical binding force of ministerial regulations over other law enforcement agencies. Consequently, regulatory reconstruction is imperative through legislative reforms anchored in Dignified Justice and Social Engineering legal theories. This reconstruction entails establishing a graduated limited right of audience for minor offenses and preliminary examinations, standardizing national competencies through the Indonesian National Qualifications Framework.
Implementasi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning Samariadi Samariadi; Robert Libra; Desi Ratnawati.S; Anisa Bulqis Zahra; Dewi Angle Caroline; Kevin Zuchri; David Carlos Bakara
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3160

Abstract

Legal aid is a constitutional right for every citizen to ensure protection and equality before the law, as an effort to recognize Human Rights (HAM). Receiving legal aid is a manifestation of access to justice, which is the implementation of guarantees of legal protection and equality before the law. This principle is in line with the concept of legal aid which is related to the ideals of a welfare state. Legal aid also plays a significant role in the Criminal Justice System and the State Administrative Justice System as an integral part of protecting human rights for every individual, including the right to legal aid. This right is considered a very important right for every citizen, especially in the context of legal proceedings, especially criminal law and state administrative law, where the defendant cannot defend himself. The government has provided free legal aid for underprivileged people, but many are still not aware of this, causing them to feel that they are not supported by the government. This article details the realization of legal assistance related to both litigation and non-litigation cases related to the Lancang Kuning University Legal Aid Institute.
Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Riau Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.8816

Abstract

In the governance of modern states, the state civil apparatus (Aparatur Sipil Negara, ASN), including civil servants (Pegawai Negeri Sipil, PNS), occupies a strategic position as the frontline in implementing public policies and delivering public services, making legal certainty and protection of PNS rights crucial for administrative justice and bureaucratic stability. This study aimed to examine the exercise of jurisdiction by the Medan High Administrative Court (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUN Medan) in resolving PNS dismissal disputes in Riau Province under Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023), and to analyze its implications for PNS access to justice. This is a sociological legal study with an empirical approach that investigates how the regulation of jurisdiction is operationalized in practice, taking into account geographical, administrative, and institutional contexts. The findings show that the geographical distance between Riau Province and Medan City functions as a determining variable affecting PNS access to justice, as it increases the time, cost, and procedural complexity associated with filing claims before PTTUN Medan. At the same time, Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 comprehensively reaffirms the status of PTTUN as the competent court of first instance to examine, decide, and resolve PNS dismissal disputes and employment termination of government employees with work agreements (PPPK) after the completion of administrative remedies before the Badan Pertimbangan ASN (BPASN). In conclusion, the strengthening of PTTUN Medan’s jurisdiction through this regulation provides legal certainty for the resolution of PNS dismissal disputes, while simultaneously highlighting access-to-justice challenges for PNS in Riau that must be addressed through policy design and administrative court governance that place greater emphasis on ease of access for justice seekers in the regions.
Implementasi Hak Pekerja dalam Pembayaran Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Lia Rahmawani Dalimunthe; Indra Afrita; Robert Libra
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8446

Abstract

In article 157A of Law Number 6 of 2023 that in the process of termination of employment, employers and permanent workers must carry out their respective obligations, employers can carry out suspension actions and still pay wages and other rights, but in reality employers rarely apply article 157A. The purpose of the research is to analyze the Implementation, Obstacles and Efforts on Workers' Rights in Wage Payment During the Termination of Employment Process at Palm Oil Company in Siak Regency. This type of research is Sociological legal research. In this research, three approaches are used, namely the legislative approach and the data source case approach using primary data and secondary data. The data collection technique used is primary data through interviews and questionnaires. The conclusion of this study is the legal protection of workers' rights during the termination of employment by the company through the settlement of industrial relations disputes in which there are various interpretations regarding the wage process. Article 157A of Law Number 6 of 2023 states that the responsibility of employers and workers remains valid until the industrial relations dispute settlement agency makes a decision. The implementation in the process of termination of employment is that workers are no longer allowed to work by the company but do not carry out suspension actions, but there are many companies that do not carry out things regulated by law. With the existence of multi-interpretation regulations on wages, the process provides uncertainty for workers, as well as in the interim decision submitted by the worker/plaintiff which is rejected by the judge which is clear that the worker can prove that the employer does not carry out his obligations as it should.
Co-Authors A. Mario Manalu Afrita, Indra Anisa Bulqis Zahra Ardiansah Aslati Aslati Aslati Aslati David Carlos Bakara Desi Ratnawati.S Dewi Angle Caroline Dheane Fortuna Diah Noverina Fahmi Fahmi Firdaus Pratama Sabri Joe Leonardo Jumni Nelli Kevin Zuchri Lia Rahmawani Dalimunthe Novvryani Okfalisa Okfalisa Okfalisa Okfalisa Oktapani, Silm Rachmad Oki Syahputra Rizana, Rizana Samariadi, Samariadi Silm Oktapani Silm Oktapani Yetti Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnain Noerdin