Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jotika Journal in Management and Entrepreneurship Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) ANDREW Law Journal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jotika Research in Business Law Vonis
Robert Libra
Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Riau Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.8816

Abstract

In the governance of modern states, the state civil apparatus (Aparatur Sipil Negara, ASN), including civil servants (Pegawai Negeri Sipil, PNS), occupies a strategic position as the frontline in implementing public policies and delivering public services, making legal certainty and protection of PNS rights crucial for administrative justice and bureaucratic stability. This study aimed to examine the exercise of jurisdiction by the Medan High Administrative Court (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUN Medan) in resolving PNS dismissal disputes in Riau Province under Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023), and to analyze its implications for PNS access to justice. This is a sociological legal study with an empirical approach that investigates how the regulation of jurisdiction is operationalized in practice, taking into account geographical, administrative, and institutional contexts. The findings show that the geographical distance between Riau Province and Medan City functions as a determining variable affecting PNS access to justice, as it increases the time, cost, and procedural complexity associated with filing claims before PTTUN Medan. At the same time, Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 comprehensively reaffirms the status of PTTUN as the competent court of first instance to examine, decide, and resolve PNS dismissal disputes and employment termination of government employees with work agreements (PPPK) after the completion of administrative remedies before the Badan Pertimbangan ASN (BPASN). In conclusion, the strengthening of PTTUN Medan’s jurisdiction through this regulation provides legal certainty for the resolution of PNS dismissal disputes, while simultaneously highlighting access-to-justice challenges for PNS in Riau that must be addressed through policy design and administrative court governance that place greater emphasis on ease of access for justice seekers in the regions.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENGENGAH ATAS NEGERI 4 PEKANBARU TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin; Joe Leonardo
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 03 (2026): JUNI 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru membawa perubahan mendasar dalam paradigma pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa SMAN 4 Pekanbaru terkait batasan dan aturan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode pelaksanaan yang diterapkan menggunakan pendekatan Sosialisasi Terpadu dan Partisipatif melalui tiga tahapan sistematis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdi mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), serta simulasi studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari 48 peserta yang terdiri dari siswa dan guru selama interaksi berlangsung. Berdasarkan evaluasi kuantitatif melalui perbandingan nilai kuesioner, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan berkisar antara 80% hingga 85%. Melalui program ini, para siswa berhasil diarahkan dari pandangan hukum yang bersifat punitif menuju pemikiran yang mendukung prinsip keadilan restoratif.
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARIS DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 A. Mario Manalu; Ardiansah Ardiansah; Robert Libra
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.184

Abstract

Implementasi Pajak Penghasilan pemindahan hak atas tanah/bangunan disebabkan warisan di Pelalawan menurut PP Nomor 34 Tahun 2016 tak terlaksana. Hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yang pertama yaitu ketidaktahuan ahliwaris adanya PP Nomor 34 Tahun 2016. Metode yang dipakai untuk riset yaitu Socio-Legal Research. Hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yang kedua yaitu kebiasaan Notaris PPAT di Pelalawan dan pegawai BPN Pelalawan. Upaya pertama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu Kepala Pajak Pangkalankerinci dapat memberikan sosialisasi PP Nomor 34 Tahun 2016 kepada Notaris PPAT di Pelalawan dan BPN Pelalawan serta masyarakat Pelalawan. Upaya kedua yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu Ahli Waris yang dirugikan dapat menggugat Kepala Pajak Pangkalankerinci ke Pengadilan Pajak agar dana Pajak Penghasilan yang sudah terlanjur dibayarkan dikembalikan kepada Ahli Waris
Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru Terkait Permendikbud Ristek RI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 01 (2026): FEBRUARI 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan, merupakan hal yang sangat urgent. SMA N 16 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut karena tindak Pidana terhadap anak angkanya cukup tinggi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 di Ruang SMA N 16 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan  diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU Diah Noverina; Fahmi Fahmi; Robert Libra
Jotika Journal In Management and Entrepreneurship Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, ternyata memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM atas tanah ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah sudah terlaksana tetapi hasilnya belum maksimal. SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di PTUN Pekanbaru. Implikasi hukum penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 berimplikasi membatalkan dan mencabut SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah hambatannya yaitu objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang diletakkan sita, sedangkan upaya mengatasi hambatan yaitu mengajukan Gugatan pembatalan Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri.
KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA RUMAH SAKIT Firdaus Pratama Sabri; Indra Afrita; Robert Libra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5819

Abstract

Abstract: The fulfillment of pharmaceutical supplies is a primary pillar in the implementation of hospital health services, directly impacting patient safety. However, irregularities in the availability of medicines and medical devices often hinder the fulfillment of citizens' constitutional rights to health. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in providing pharmaceutical supplies in hospitals and the form of legal liability of hospitals in guaranteeing such availability according to pharmaceutical service standards. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal certainty in the fulfillment of pharmaceutical supplies stems not only from the administrative aspects of health regulations but also from the protection of patient rights as health service consumers. In conclusion, strengthening regulations and synchronizing pharmaceutical service standards are essential to minimize drug vacancies that potentially violate patients' human rights. Keywords: Legal Certainty, Pharmaceutical Supplies, Health Services, Hospital, Patient Rights. Abstrak: Pemenuhan sediaan farmasi merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berdampak langsung pada keselamatan pasien (patient safety). Namun, ketidakteraturan ketersediaan obat dan alat kesehatan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam penyediaan sediaan farmasi di rumah sakit dan bentuk pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit dalam menjamin ketersediaan tersebut sesuai standar pelayanan kefarmasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemenuhan sediaan farmasi tidak hanya bersumber pada aspek administratif regulasi kesehatan, tetapi juga pada perlindungan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan sinkronisasi standar pelayanan kefarmasian sangat diperlukan guna meminimalisir kekosongan stok obat yang berpotensi melanggar hak asasi pasien. Kata kunci: Kepastian Hukum, Sediaan Farmasi, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Hak Pasien.
Regulatory Reconstruction of the Application of Digital Evidence in Realizing Children's Rights (Study of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia) Robert Libra; Okfalisa Okfalisa; Aslati Aslati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5170

Abstract

The development of technology continues and develops in accordance with the times. The use of technology is also carried out to the context of daily life so that life becomes more practical. Then, this context is also very close to the use of technology in the judicial process through the e-court system. This is what makes Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Examination of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage appear and change the paradigm of proof from the determination of children outside marriage can be done by using technology in the form of DNA tests. In this case, electronic evidence or digital evidence can be strong evidence to recognize the father's nasab position over the child. The research method used in this research is Normative Juridical with a statutory approach and a case approach. The results and discussion of this study found that it turns out that the application of digital evidence can realize children's rights when looking at several existing decisions. Of the 10 (ten) decisions and/or court decisions that have been reviewed, all of them use digitized evidence and make the judge's view more objective, resulting in a decision that recognizes the father's lineage to the child. The context of this recognition is the essence that the concept of child recognition makes his rights fulfilled and the father cannot deny that the child is his own child. In addition, DNA evidence, CCTV and photos and videos exist to strengthen the position of the father's lineage to a child whose father previously did not recognize his own child. Regulatory reconstruction in the application of digital evidence to realize children's rights is carried out by changing the provisions of the Religious Courts Law and the Marriage Law in terms of strengthening the position of children's rights.
Rekontruksi Regulasi Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia Robert Libra; Novvryani; Dheane Fortuna
Vonis Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparities in access to justice across Indonesia place paralegals as essential frontliners in delivering pro bono legal aid to impoverished and marginalized communities. However, legal standing of paralegals has experienced severe normative restrictions following Supreme Court Decision Number 22 P/HUM/2018, which revoked their litigation authority due to conflicts with the Advocates Law. This study aims to analyze the contemporary regulatory dilemmas surrounding paralegals and formulate  comprehensive legal reconstruction concept grounded in substantive justice and legal certainty. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and comparative approaches using descriptive-prescriptive analysis based on extensive library data. The findings reveal that the current framework under Law Number 16 of 2011 and Ministerial Regulation Number 3 of 2021 exhibits fundamental normative frailties. These deficiencies include the absence of statutory immunity rights, ambiguous boundaries of authority in case handling, fragmented training curricula, and the inadequate hierarchical binding force of ministerial regulations over other law enforcement agencies. Consequently, regulatory reconstruction is imperative through legislative reforms anchored in Dignified Justice and Social Engineering legal theories. This reconstruction entails establishing a graduated limited right of audience for minor offenses and preliminary examinations, standardizing national competencies through the Indonesian National Qualifications Framework.
Co-Authors A. Mario Manalu Afrita, Indra Anisa Bulqis Zahra Ardiansah Aslati Aslati Aslati Aslati David Carlos Bakara Desi Ratnawati.S Dewi Angle Caroline Dheane Fortuna Diah Noverina Fahmi Fahmi Firdaus Pratama Sabri Joe Leonardo Jumni Nelli Kevin Zuchri Lia Rahmawani Dalimunthe Novvryani Okfalisa Okfalisa Okfalisa Okfalisa Oktapani, Silm Rachmad Oki Syahputra Rizana, Rizana Samariadi, Samariadi Silm Oktapani Silm Oktapani Yetti Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnaen Noerdin Zulkarnain Noerdin