Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.05
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Diki Zukriadi
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN PADA ACARA PEMERIKSAAN BIASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 20004 Rusaila Nuralisa; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i8.4453

Abstract

Prosedur pemeriksaan acara biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mekanisme standar yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dengan serangkaian tahapan formal yang dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Prosedur ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tahap pertama adalah pengajuan gugatan, baik secara langsung maupun melalui pos, sesuai Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004. Setelah itu, panitera melakukan penelitian administratif untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan gugatan, sebelum ketua pengadilan mengadakan rapat permusyawaratan untuk menilai kelayakan gugatan. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan oleh hakim anggota yang ditunjuk, untuk memastikan gugatan sudah lengkap sebelum sidang. Prosedur ini penting untuk menjamin bahwa sengketa tata usaha negara diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kata kunci: PTUN, alur penyelesaian sengketa
ANALISIS PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Bobby Raynhot Sitinjak; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i9.4534

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi literatur dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta analisis putusan hakim PTUN sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam proses persidangan, mulai dari menerima, memverifikasi, dan memproses berkas perkara hingga memimpin jalannya persidangan. Hakim juga bertanggung jawab dalam menyusun putusan yang adil, berdasarkan penafsiran dan penerapan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim melibatkan evaluasi bukti, prinsip keadilan, serta aspek moral dan etis. Putusan yang baik harus memenuhi tiga unsur utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim harus memastikan bahwa putusan tidak hanya memihak salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Penelitian ini menegaskan bahwa peran hakim sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta dalam memastikan bahwa putusan yang diambil memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum dan kehidupan sosial. Kata Kunci: Peran Hakim, Sengketa Tata Usaha Negara, Persidangan, Putusan Hakim
ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PTUN TERKAIT DENGAN PROSES PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Rian Delvino Pramudya; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i6.4671

Abstract

This research aims to analyze normative juridically the decisions of the State Administrative Court (PTUN) related to the process of canceling State Administrative decisions (TUN). The method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach and relevant cases. Analysis was carried out on PTUN decisions related to the process of canceling TUN decisions, both from a substantive and procedural perspective. The research results show that the PTUN tends to make decisions based on the principles of state administrative law, such as fairness, feasibility, and compliance with established procedures. However, there are challenges in implementing PTUN decisions that require further attention from relevant parties to ensure effectiveness and fairness in enforcing state administrative law. It is hoped that this research can contribute to deepening understanding of the process of canceling TUN decisions through a normative juridical perspective. Keywords: State administrative justice; Cancellation of State Administrative Decisions; Juridical Analysis
PERAN PTUN DALAM MELINDUNGI HAK HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA Sri Cici Nainggolan; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i10.4910

Abstract

Setiap tindakan yang merugikan seseorang dapat diawasi oleh pengadilan, dan peninjauan tersebut dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan atas sengketa administrasi negara. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara. Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan istri dalam kasus perceraian, suami yang tidak terlihat, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan doktrin hukum lainnya. Sengketa administrasi negara adalah sengketa yang timbul di bidang administrasi negara antara perorangan atau badan hukum perdata dan badan hukum atau pejabat administrasi negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari penerbitan keputusan administrasi negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode analisis yuridis, penulis membahas eksistensi PTUN sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan administrasi negara (penyalahgunaan kekuasaan). Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Tindakan Administrasi Negara.
Co-Authors Adinda Apriliany Bobby Raynhot Sitinjak Darlipius Buulolo Desi Patul Detaris Gulo Fadilla Dwi Maharani Giovanny Syalshabila Maya Widyastuti Nidatunnisa, Nidatunnisa Ragiel Nur Marvo Rian Delvino Pramudya Ronaldi Agustinus Rosinta Paulina Br Simatupang Rusaila Nuralisa Sabda Ramadani Sewaktu Laia Shinta Novita Sari Silalahi Sofia Tio Ardana Sri Cici Nainggolan Ukas Padrisan Jamba - Victor Tongam Museka Siregar Wahyu Saro Koernadi Lase Yaomi Tachyata Masning Rhuina Yudi Kornelis Zuhdi Arman