Articles
<![CDATA[ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PERAN PENGAWASAN APIP: PERSPEKTIF PTUN ]]>
<![CDATA[Yaomi Tachyata Masning Rhuina]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i5.4283
<![CDATA[Diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan sangat penting untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, diskresi ini rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini mengkaji unsur-unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan serta peran dan kontribusi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengujian unsur penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya, yang dapat meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. PTUN berperan penting dalam mengawasi dan memutus sengketa tata usaha negara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Dalam hal ini, PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan atau tindakan yang melanggar hukum, serta menilai batas-batas diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Pengawasan oleh APIP merupakan langkah awal yang penting dalam proses ini, di mana hasil pengawasan dapat menjadi bukti dalam persidangan di PTUN untuk menguji adanya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif dan prosedur hukum yang jelas dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan good governance dan rule of law.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Wahyu Saro Koernadi Lase]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4297
<![CDATA[Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum administrasi guna memastikan tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini mengeksplorasi cakupan dan batasan kewenangan PTUN, serta analisis terhadap beberapa kasus sengketa administrasi yang telah diselesaikan oleh PTUN. Melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran yang strategis dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas PTUN dalam menghadapi dinamika sengketa administrasi publik di masa mendatang.]]>
<![CDATA[PERAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Sabda Ramadani]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4301
<![CDATA[Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang paling penting dan sensitif di era globalisasi saat ini. Masyarakat di seluruh dunia menghadapi masalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Pengadilan tata usaha negara (PTUN) memiliki peran yang sangat strategis sebagai badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif dalam upaya menangani masalah ini. Karena PTUN beroperasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan yang berbasis hukum administrasi, sangat penting untuk memahami peran PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Di era globalisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup. PTUN digunakan dalam situasi ini untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang disebabkan oleh keputusan tata usaha negara yang melanggar hukum lingkungan. Sebuah gugatan ke PTUN menuntut agar keputusan tata usaha negara yang tidak cermat dibatalkan atau tidak sah, sehingga pencemaran lingkungan dapat dihentikan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN. Studi ini berfokus pada peran teoretis dan praktis PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup, dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.]]>
<![CDATA[STUDI ANALISIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF ]]>
<![CDATA[Ronaldi Agustinus]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4302
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada melalui analisis norma hukum yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN berperan penting dalam menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebelum membawa perkara ke PTUN, penggugat diwajibkan menempuh upaya administratif sesuai Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, yang melibatkan keberatan dan banding terhadap keputusan tata usaha negara (KTUN). Jika prosedur administratif tidak dilalui, gugatan dianggap tidak dapat diterima. Penelitian ini juga menyoroti bahwa KTUN adalah keputusan konkret, individual, dan final yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, PTUN merupakan instrumen penting dalam memperkuat demokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERLAKUAN UPAYA ADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Fadilla Dwi Maharani]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4335
<![CDATA[Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikenal dan mendapat arti penting dalam lalu lintas hukum dimulai dari sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UUPTUN No. 5 Tahun 1986). hukum acara peradilan tata usaha negara ini dibuat sebagai suatu aturan yang berisi mengenai cara-cara seseorang /sekelompok bertindak dalam pengadilan dan tentang bagaimana cara pengadilan menindak suatu hal tersebut guna menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Negara. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif normative. bahwa dalam sebuah negara memiliki administrasi negara masing-masing dan dalam hal tersebut tidak bisa dihindari adanya sengketa yang timbul dalam administrasi tersebut.]]>
<![CDATA[PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Darlipius Buulolo]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4337
<![CDATA[Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi telah secara signifikan mengubah cara hidup kita dan dinamika sosial, dengan Internet menjadi penghubung utama yang mengecilkan jarak antarbangsa dan meruntuhkan batas-batas kedaulatan serta tatanan sosial. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Perlindungan Data Pribadi memberikan arahan baru dalam hukum acara PTUN, mendukung upaya pembuktian dalam penyelesaian sengketa administratif. Perbedaan pandangan antara badan pemerintah dan masyarakat terhadap kepentingan umum sering menjadi titik tolak kasus-kasus yang dihadapi PTUN, yang memerlukan penelitian bukti yang cermat dan komprehensif untuk mencari kebenaran faktual dan prosedural dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi desain sistem alat bukti elektronik serta dampak hukumnya di ranah hukum administrasi, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis literatur dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat keabsahan bukti dalam proses hukum di PTUN.]]>
<![CDATA[ANALISIS FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERANANNYA DALAM MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Shinta Novita Sari Silalahi]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i7.4338
<![CDATA[The State Administrative Court (PTUN) is one of the important instruments in the Indonesian legal system aimed at overseeing government administrative actions and ensuring justice for the public. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive analytical approach. The results indicate that PTUN plays a vital role in controlling government administrative actions and providing a legal protection mechanism for the public. PTUN functions as an independent overseer ensuring that government administrative decisions are made based on the prevailing laws and do not harm public interests. Through fair and transparent rulings, this research provides valuable insights for policymakers and legal practitioners to continuously improve and strengthen the function of PTUN within the Indonesian legal system]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN ]]>
<![CDATA[Adinda Apriliany]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i7.4369
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan meneliti perbedaan sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Peradilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap tindakan administrasi negara. Tujuan utama adalah membandingkan struktur, proses, dan fungsi PTUN untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Informasi diperoleh melalui pengumpulan data dari literatur, penelitian hukum, dan interaksi dengan ahli hukum di berbagai negara ASEAN. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam metode hukum yang digunakan, ada prinsip dasar yang sama tentang keadilan administrasi dan perlindungan hak warga negara.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PENGAMBILAN LAHAN SECARA PAKSA DI PROVINSI RIAU) ]]>
<![CDATA[Sewaktu Laia]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i7.4374
<![CDATA[Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah praktik pengambilan lahan secara terpaksa di Provinsi Riau, yang seringkali terkait dengan korupsi. Studi ini mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi terkait pengambilan lahan secara terpaksa di wilayah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan adanya tantangan kompleks, seperti kelemahan dalam penegakan hukum, keterlibatan aktor korup, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk perbaikan sistem hukum, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam tata kelola lahan yang lebih adil dan transparan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Nidatunnisa, Nidatunnisa]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i8.4416
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis normatif terhadap keputusan-keputusan PTUN dan literatur terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran PTUN dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan administrasi. Studi ini menemukan bahwa PTUN memainkan peran krusial dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dengan cara menafsirkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah seimbangnya kepentingan administratif negara dengan perlindungan hak asasi individu. Penelitian ini juga mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan peran PTUN dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas hakim administrasi dalam memahami dan menerapkan standar hak asasi manusia internasional. Kesimpulannya, perlindungan hak asasi manusia dalam putusan PTUN adalah aspek penting dalam sistem peradilan tata usaha negara, yang memerlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan administratif negara dan keadilan hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dalam konteks pengadilan tata usaha negara di Indonesia.]]>
