Articles
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Pengelolaan Limbah Nuklir Di Tahun 2023: Dampak Terhadap Persepsi Publik Internasional ]]>
<![CDATA[Yesarela Ebenhaezer]]>;
<![CDATA[Novriest Umbu W. Nau]]>;
<![CDATA[Roberto Octavianus Cornelis Seba]]>
<![CDATA[ VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 2 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAI Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/visa.v4i3.2904
<![CDATA[Japan is one of the countries that uses nuclear energy as one of its energy sources. As part of its responsibilities, this country also participates in maintaining nuclear safety, public safety, and environmental protection by engaging with the IAEA and UNCLOS. However, following the natural disaster in 2011, several nuclear reactors experienced leaks that contaminated the marine environment, prompting the government and TEPCO to mitigate the situation by storing the processed waste in new tanks. Several years later, these storage tanks reached full capacity, necessitating the disposal of the waste. Consequently, the government implemented a policy to discharge the nuclear waste into the Pacific Ocean. This policy inevitably sparked both support and opposition from the international community, considering cultural, economic, and political perspectives. This study aims to explain the impact on the international public regarding the disposal of nuclear waste into the Pacific Ocean as part of the Japanese government’s policy in 2023. The research method used in this study is qualitative data analysis, where data collection is based on various documents or records of previous occurrences. This nuclear waste disposal has become a focal point for the international community in scrutinizing Japan’s compliance with nuclear safety and environmental laws and how responses are shaped by this policy.]]>
<![CDATA[Dampak Festival Tong Tong terhadap Perekonomian Diaspora Indonesia di Belanda Tahun 2019-2022 ]]>
<![CDATA[Amber Eleonora]]>;
<![CDATA[Triesanto Romulo Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Novriest Umbu Walangara Nau]]>
<![CDATA[ Jurnal sosial dan sains Vol. 4 No. 9 (2024): Jurnal Sosial dan Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Green Publisher Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59188/jurnalsosains.v4i9.1523
<![CDATA[Latar Belakang: Gastrodiplomasi memiliki peranan yang signifikan dan berfungsi sebagai soft power diplomacy. Praktik gastrodiplomasi Indonesia salah satunya adalah dengan negara Belanda melalui event Tong Tong Fair. Keberadaan acara ini memiliki pengaruh yang signifikan pada keberhasilan diplomasi kontemporer Indonesia serta memberikan pengaruh pada perekonomian diaspora Indonesia di Belanda. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dampak festival Tong Tong terhadap perekonomian diaspora Indonesia di Belanda tahun 2019-2022 Metode: Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan studi pustaka. Informan dari penelitian ini adalah diaspora Indonesia di Belanda dan juga pegiat kuliner Indonesi di Belanda. Hasil: Hasil dari studi ini menunjukkan bahwasannya Festival Tong Tong memiliki efek yang signifikan pada semakin dikenalnya kuliner di Indonesia. Hal ini kemudian membuka peluang diaspora Indonesia di Belanda untuk membuka berbagai usaha kuliner mulai dari katering, restaurant, hingga usaha kecil yang diperdagangkan di sosial media. Saat pandemi dan festival ini ditutup, diaspora Indonesia masih tetap berjualan makanan khas Indonesia melalui katering dan berbagai usaha kuliner yang lainnya. Kesimpulan: Hal ini didukung juga oleh KBRI yang turut mendukung tidak hanya dari segi legislatif tetapi juga dari segi mempromosikan dan mendayagunakan pelaku bisnis kuliner di Belanda. Integrasi antara diaspora Indonesia dan juga KBRI membuahkan hasil dari efektinya gastrodiplomasi serta mampu meningkatkan perekonomian diaspora Indonesia di Belanda.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM SEKTOR INTERNATIONAL SHIPPING DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Artha Madya Saragih]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Triesanto Romulo]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i1.200
<![CDATA[Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Batam mengambil beberapa Langkah perubahan terkait dengan kebijakan dalam penerapan fungsi international shipping yang berjalan didalam wilayah kerja kota Batam, sebagai kota industri yang menjadikan fungsi kegiatan maritim international shippingnya sebagai salah satu aspek penting didalam pembangunan eknomi wilayah. Adanya perubahan didalam kebijakan pemerintah Kota Batam didalam sektor international shipping ini dilakukan sebagai Langkah pemerintah dalam memperbaiki penurunan dalam arus aktivitas international shipping sebagai dampak dari berlangsungnya pandemi global Covid-19. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori liberalisme dan konsep kepentingan nasional. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa berlangsungnya pandemi Covid-19 menyebabkan arus penurunan terhadap aktivitas international shipping yang berlangsung di wilayah Kota Batam, yang dipengaruhi oleh beberapa hal terkait perubahan rantai pasok global, penerapan aturan pembatasan wilayah dan pergerakan, hingga faktor Kesehatan yang menyebabkan pemerintah Kota Batam dalam hal ini mengambil Langkah kebijakan international shipping, bersama-sama dengan negara Singapura sebagai salah satu mitra penting bagi aktivitas international shipping yang berlangsung di wilayah Kota Batam.. Langkah pengambilan kebijakan pemerintah Kota Batam dilandasi beberapa hal utama, terkait dengan meningkatkan arus aktivitas international shipping bagi Kota Batam. Kemudian, untuk menciptakan ruang efisien bagi kegiatan international shipping Kota Batam di tengah-tengah berlangsungnya pandemi Covid-19. Kata kunci: International shipping, Covid-19, Regulasi dan Kebijakan , Kota Batam]]>
<![CDATA[ANALISIS SIDE EVENT W20 DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI MANOKWARI PAPUA BARAT : STUDI KASUS: PEREMPUAN DISABILITAS DAN PEREMPUAN PEDESAAN ]]>
<![CDATA[Selly, Anisya Dea]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i1.203
<![CDATA[Abstract This research aims to analyze and describe the Side Event W20 program in realizing gender equality in the West Papua region, especially Manokwari city. The method in this research uses descriptive qualitative method. This research used data analysis with the theory of Liberal Feminism in International Relations. The results of the study state that through the Side Event W20 can be identified specific issues faced by women with disabilities and rural women. The Side Event W20 on gender equality issues in West Papua provides international recognition to these issues, encouraging women's participation to fight for gender equality and inclusive development. This helped raise awareness about gender issues faced by West Papuan women, including discrimination, violence, limited access to education and health. Based on this research, it is concluded that the resulting recommendations can be the basis for the government and related institutions in developing policies that are more effective and responsive to the needs and rights of these women's groups. Abstrak Penelitian ini bertujuan melakukan analisis dan mendeskripsikan tentang program Side Event W20 dalam mewujudkan kesetaraan gender di wilayah Papua Barat khususnya kota Manokwari. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan teori Feminisme Liberal dalam Hubungan Internasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa melalui Side Event W20 dapat diidentifikasi isu-isu khusus yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Side Event W20 dalam isu kesetaraan gender di Papua Barat memberikan pengakuan internasional terhadap isu-isu tersebut, mendorong partisipasi perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Hal ini membantu mengangkat kepedulian dan kesadaran tentang masalah gender yang dihadapi oleh perempuan Papua Barat, termasuk diskriminasi, kekerasan, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak kelompok perempuan tersebut.]]>
<![CDATA[KETERLIBATAN INDONESIA MELALUI ANNUAL SOUTH EAST ASIA FORUM-SUSTAINABLE CAPTURE FISHERIES DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PERIKANAN BERKELANJUTAN TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Anthony, Calvin Fritz]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Triesanto Romulo]]>;
<![CDATA[W. Nau, Novriest Umbu]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 8 No. 1 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v8i1.212
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui Annual South East Asia Forum - Sustainable Capture Fisheries tahun 2022 dalam merespon kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan setiap perusahaan di sektor perikanan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia dalam operasi perusahaan mereka. Kerjasama ini bertujuan sebagai platform bagi pemerintah untuk bertukar informasi, peningkatan kapasitas, mengambil tindakan kolaboratif, dalam mempromosikan produk perikanan yang berkelanjutan. Pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi perbudakan modern pada pekerja perikanan masih kerap terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhatian pada kesejahteraan pekerja perikanan merupakan hal yang penting dalam pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, keterlibatan Indonesia dalam forum kerjasama ini dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan industri perikanan yang berkelanjutan untuk menjadikannya sebagai sumber pembangunan nasional.]]>
<![CDATA[KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF DALAM MENDUKUNG RANCANGAN AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA (RAPPP) BIDANG PENDIDIKAN 2022-2024 ]]>
<![CDATA[Mantiri, Romelyn]]>;
<![CDATA[Seba, Roberto Octavianus Cornelis]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 8 No. 1 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v8i1.227
<![CDATA[This research aims to analyze the collaboration between the government of the Republic of Indonesia (RI) and UNICEF in efforts to improve the education sector in Papua Province. Papua is one region that faces significant challenges in terms of access and quality of education. One form of the Government's attention in accelerating development in Papua is the ratification of Presidential Decree No. 24 of 2023 concerning the Master Plan for the Acceleration of Development for Papua (RIPPP) for 2022-2041 which is explained into 5 stages of the Papua Development Acceleration Action Plan (RAPPP). This research also evaluates the impact of this collaboration on increasing participation, availability of facilities, and quality of teaching in schools in Papua. The research results show that the collaboration between the Indonesian government and UNICEF has made a positive contribution to the development of the education sector in Papua. Some of the achievements include increasing school access, increasing the availability of educational facilities, and improving the quality of teaching. However, there are still challenges that need to be overcome to achieve more optimal results. This research provides in-depth insight into the importance of collaboration between governments and international institutions such as UNICEF in improving education in regions facing special challenges. Policy implications and recommendations for future development are also discussed in this research to provide guidance for related parties.]]>
<![CDATA[Dualisme Kepentingan Joe Biden: Perhatian pada Sektor Lingkungan di Masa Kampanye & Hadirnya Willow Project 2023 setelah Terpilih [Joe Biden's Interest Dualism: Attention towards the Environment Sector in the Campaign Period and the Presence of Willow Project 2023 after Elected] ]]>
<![CDATA[Irawan, Kesya Permata Ariesta]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Triesanto Romulo]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>
<![CDATA[ Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol 16, No 31 (2024): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pelita Harapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19166/verity.v16i31.8693
<![CDATA[This study aims to analyze President Joe Biden's dual interests regarding his focus on the environmental sector during his campaign and the decision to approve the Willow Project in2023 after being elected. Utilizing the concepts of national interest and public policy along with elite theory, this research highlights the discrepancy between Biden's pro-environment campaign promises and his policy decisions after taking office. A descriptive-analytical method is employed to identify and understand the reasons behind the approval of this controversial project. The findings reveal that the approval of the Willow Project was influenced by pressures from elite groups and the strategic necessity to balance broader national interests, despite conflicting with the environmental commitments made during the campaign. The conclusion of this study underscores the complexity of public policy decision-making, which often involves compromises between idealistic goals and political realities.Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kepentingan Presiden Joe Biden mengenai fokusnya pada sektor lingkungan di masa kampanye dan keputusannya untuk menyetujui Willow Project di tahun 2023 setelah terpilih. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan publik, bersama teori elit, penelitian ini menggarisbawahi ketidaksesuaian di antara janji kampanye Biden yang prolingkungan dengan keputusan-keputusannya setelah menjabat. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami alasan di balik persetujuan terhadap proyek yang kontroversial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan terhadap Willow Project dipengaruhi tekanan yang datang dari kelompok elit dan kebutuhan strategis untuk menyeimbangkan kepentingan nasional, terlepas dari komitmen-komitmen terhadap isu lingkungan yang disampaikan semasa kampanye. Kesimpulan penelitian ini menegaskan kompleksitas pembuatan kebijakan publik yang kadang mengkompromikan tujuan-tujuan ideal terhadap realitas politik.]]>
<![CDATA[PERAN NGO DALAM MENDUKUNG SDGs PENDIDIKAN BERKUALITAS ( STUDI KASUS: PROJECT CHILD INDONESIA DI YOGYAKARTA (2018-2022) ]]>
<![CDATA[Icha Permatasari]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 04 (2023): Juli : Jurnal Ilmiah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Muda Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56127/jukim.v2i04.749
<![CDATA[NGO melakukan berbagai upaya kolaboratif dan inovatif untuk mencapai target SDGs di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan. Melalui perannya, NGO telah memperkuat implementasi SDGs secara lokal dan global, memastikan tidak ada yang terpinggirkan dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi yang dilakukan oleh organisasi Project Child Indonesia dalam mendukung pelaksanaan SDGs khususnya di bidang pendidikan. Project Child Indonesia juga turut berkontribusi untuk memajukan dan memperbaiki pendidikan masyarakat kelompok rentan yang tinggal di daerah bantaran sungai Yogyakarta. Project Child Indonesia sebagai aktor non-negara turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemenuhan target global SDGs dengan memberikan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi semua anak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Project Child Indonesia dalam mendukung SDGs tidak terlepas dari adanya kontribusi dari multi-stakeholder yang berkolaborasi pada saat menjalankan program. Project Child Indonesia melalui program Sekolah Sungai, Internet literacy Program, dan lainnya mampu mencapai visi SDGs yakni ‘no one left behind’ dengan memberikan sarana pendidikan inklusif dan merata di daerah bantaran sungai Yogyakarta melalui peran sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra]]>
<![CDATA[PERAN MULTI-AKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI PENGELOLAAN FOOD LOSS AND WASTE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anisa Atsilah Azhar]]>;
<![CDATA[Suryo Sakti Hadiwijoyo]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 04 (2023): Juli : Jurnal Ilmiah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Muda Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56127/jukim.v2i04.752
<![CDATA[Pangan merupakan hal yang menjadi dasar kebutuhan utama manusia dan berkaitan dengan salah satu poin dalam konsep human security yakni ketahanan pangan. Salah satu indikator penting dari ketahanan pangan yang umum digunakan adalah ketersediaan pangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam hal ketersediaan pangan. Hal ini sangat kontras dengan kondisi tingginya jumlah sampah makanan atau food loss and waste (FLW) di Indonesia. Masalah sampah makanan di Indonesia dapat dikatakan cukup serius karena mempengaruhi ketersediaan pangan sehingga sangat berdampak terhadap ketahanan pangan dalam negeri. Diperlukan upaya pengelolaan lebih lanjut dari seluruh pihak seperti aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kondisi FLW di Indonesia dan peran pihak multi-aktor untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan FLW tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, serta studi literatur yang dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi guna membantu menjelaskan peran yang dilaksanakan dari pihak multi-aktor tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi FLW di Indonesia masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk permasalahan ini. Dapat dilihat pula bahwa aktor negara dan non-negara sama-sama telah berperan dalam penanganan FLW tersebut dan membangun kolaborasi. Dapat disimpulkan bahwa kondisi FLW yang tinggi di Indonesia telah mendapatkan penanganan pengelolaan dari pihak multi-aktor yang saling membangun kerja sama dengan mitra masing-masing serta saling memberi dukungan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI : PERAN SAVE THE CHILDREN TERHADAP KASUS PEKERJA ANAK DI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Wimartha, Febrina]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Triesanto Romulo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 04 (2023): Juli : Jurnal Ilmiah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Muda Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56127/jukim.v2i04.761
<![CDATA[Pemenuhan hak atas anak merupakan agenda penting dari pembangunan berkelanjutan 2030 yang telah disepakati bersama penerapannya, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut pasalnya tindakan yang mengarah kepada eksploitasi anak masih terus ditemukan di masyarakat. Salah satu bentuk eksploitasi ialah pekerja anak yang menjadi permasalahan global khususnya di wilayah pedesaan, angka kasus yang dihasilkan tidaklah stabil cenderung meningkat di beberapa tahun terakhir. Penyebab kasus terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kemiskinan yang didapati menjadi penyebab paling dominan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia menjadi salah satu tantangan pemulihan kasus karenanya menyebabkan perubahan di seluruh sektor negara salah satunya kemerosotan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi para pemegang kepentingan khususnya partisipasi aktor non-negara dalam hal ini Save the Children yang telah bergerak mengatasi permasalahan anak di berbagai negara salah satunya Indonesia, melalui program-program mereka diberbagai wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memaparkan data secara deskriptif melalui studi kasus yang didapatkan dari teknik dokumentasi. Adanya kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama oleh para pemegang kepentingan yang diimplementasikan lewat kerjasama diketahui sangat efektif dalam mencapai percepatan pemulihan kasus, ketertarikan setiap aktor untuk melibatkan diri di kasus pekerja anak ini dapat menjadi bukti. Tanggapan positif dari masyarakat daerah yang terbantu menjadi keberhasilan penerapan strategi bersama, walaupun kasus ini belum dapat dihapuskan jika terus disinergikan untuk dicapai secara bersama lewat koordinasi atau kerjasama antar para aktor maka perlahan-lahan pemulihan dapat terjadi.]]>
