Claim Missing Document
Check
Articles

Bureaucratic Reform in The Area of Legislations: A Study on Halal Product Guarantee Law Gilang Ramadhan; Amy Yayuk Sri Rahayu
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i1.4954

Abstract

Bureaucratic reform in the area of halal product legislation in Indonesia is important because Indonesia's population with a majority of Muslims (87.2%) makes the need for halal products very large. It is necessary to guarantee halal products that enter or circulate in Indonesia. Guarantee of halal products in Indonesia is regulated by the Law No. 33/2014 on Halal Product Guarantee (Halal Product Guarantee Law). The aim of this research is to analyses bureaucratic reform in the area of halal product legislation in Indonesia. By using qualitative methods, the data in this study were obtained by in-depth interviews and literature studies. This research founds that before the Halal Product Guarantee Law was passed, there were many laws and regulations that had long been used to regulate the circulation of halal products. Unfortunately, these regulations are not systemically made, overlapping, partial, and inconsistent. One of the areas of bureaucratic reform in Presidential Regulation 81/2010 on The Grand Design of the 2010-2025 Bureaucratic Reform is a reform of the bureaucracy in the area of legislation. The Halal Product Guarantee Law which was born through bureaucratic reform in the area of legislation is expected to produce regulations that are more orderly, do not overlap and conducive to regulating halal products. Keywords: halal, law, product, reform
Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (Pindu) Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Best-Practice Manajemen Pengaduan Andi Irna Amilia; Amy Yayuk Sri Rahayu
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i3.4225

Abstract

Pemerintah Kabupaten Pinrang berusaha mewujudkan tata kelola partisipatif dalam pelayanan publik melalui pengoptimalan penanganan pengaduan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) pada tingkat Kabupaten sehingga lingkup pelayanan pengaduannya lebih luas dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berinisiatif menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membangun sebuah aplikasi pelayanan pengaduan elektronik yang diberi nama “aplikasi PINDU”. Insiatif ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu pelopor penyelenggaraan pelayanan pengaduan terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (elektronik) di Sulawesi Selatan dan mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan PINDU berdasarkan konsep best-practice manajemen pengaduan yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa PINDU telah mempraktekkan secara optimal satu dari dua belas karakteristik best-practice manajemen pengaduan yaitu adanya kombinasi penanganan pengaduan secara terpusat dan terdesentralisasi. Bila mengacu pada temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa PINDU masih dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan penerapan sebelas best-practice manajemen pengaduan yang saat ini belum optimal dipraktekkan.
The Tendency of Transition from Structural to Functional Positions in National Civil Service Agency and the Ministry of Environment and Forestry Amy Yayuk Sri Rahayu; Krisna Puji Rahmayanti
Policy & Governance Review Vol 2 No 3 (2018): September
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.997 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v2i3.96

Abstract

This study aims to highlight the phenomenon of transition from structural to functional positions in government bureaucracy in Indonesia. Since in this modern era, an environmental change strongly influences public organizations which encourage public organizations like bureaucracy must be adaptive. In line with the issuance of Law No. 5/2014 on State Civil Apparatus (ASN), public organizations such as bureaucracy have undergone reform to be structurally lean and functionally rich. Consequently, there is a gradual change that government institutions change from structural to functional positions. The methodology applied is post-positivism. The concept of job analysis in the structure of public organizations is deductively downgraded into its indicators and then used as guidance in qualitative data collection. The result found that, firstly, job analysis is still applied and relevant to determine Administrative and Functional Positions in both government institutions, yet it is not carried out systematically and optimally. Secondly, the trend in the tendency of transition from structural to functional positions in both government institutions is due to the misperception of the employees towards Functional Positions.
Strategic Leadership Analysis of the Minister of Education in Face-To-Face Learning Decisions in the Crisis of Covid-19 Efriska Ginasti Mayangsari; Amy Yayuk Sri Rahayu; Zairyanto Poedjiaty
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4491

Abstract

The Ministry of Education and Culture implementing Distance Learning or learning from due to pandemic issued. This article examines the ministry's decision with a qualitative approach with the background that over the course of the learning from home process, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) has received two hundred and thirteen cases of learning from home complaints from both parents and students. As the Ministry of Education, Culture, Research and Technology to make definite decisions based on existing research to achieve strategic leadership, the research conducted the Minister needs to run limited face-to-face learning policy in support of the decision. Nadiem Makarin as the minister applies leadership collaborative activities such as facilitating processes, mediating and fostering relationships with stakeholders.
Analisis Faktor-faktor Kualitas Pelayanan Internal pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Bayu Arya; Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Vol 17, No 2 (2021): JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
Publisher : Faculty of Public Health, Faculty of Medicine and Health, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jkk.17.2.120-136

Abstract

Rendahnya capaian indikator kinerja pelayanan RSUP Fatmawati mengindikasikan terdapat kendala kualitas pelayanan internal yang diberikan kepada pelanggan. Dibutuhkan informasi untuk menerapkan kualitas pelayanan internal yang sesuai harapan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kualitas pelayanan internal pada faktor orientasi penelitian, kelayakan persepsi, konflik peran dan komunikasi horizontal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, kajian literatur dan observasi. Penetapan responden berasal dari Instalasi Rawat Jalan terdiri dari 1 Kepala Instalasi Rawat Jalan, 1 Koordinator Penunjang dan Administrasi Umum, 1 Koordinator Hubungan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, 4 Pegawai, dan 3 Pasien. Fakta di lapangan menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang kurang diperhatikan oleh pimpinan menyebabkan pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi harapan pelanggan. Penetapan standar pelayanan yang tidak mampu mendukung performa kualitas pelayanan terkait fasilitas, sarana prasarana, anggaran, teknologi dan kompetensi pegawai menyebabkan pelayanan belum mencapai harapan pelanggan. Dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai internal dirasakan berbeda oleh pelanggan dari yang diinformasikan. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan internal maka diperlukan perhatian khusus dari pimpinan untuk menindaklanjuti hasil penelitian agar standar yang diterapkan sesuai dengan harapan pelanggan, memperbaiki fasilitas dan sumber daya untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan sosialisasi kepada pelanggan terkait media yang dapat diakses pelanggan untuk mengetahui pelayanan yang tersedia.
Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.491 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.887

Abstract

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk  manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.
Performance Evaluation of Public Service Mall (Mall Pelayanan Publik) in Indonesia using the Balanced Scorecard Amy Yayuk Sri Rahayu; Krisna Puji Rahmayanti; Wahyu Mahendra; Syifa Amania Afra
Policy & Governance Review Vol 6 No 2 (2022): May
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/pgr.v6i2.570

Abstract

The provision of public services in various regions in Indonesia began to be integrated into the public service mall (PSM) or Mall Pelayanan Publik (MPP), an expansion of the Office of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP). The evaluation of public services showed a significant increase in the public service achievement index (Kemenpan RB, 2021). However, this evaluation was based on the perspective of the public as service users, whilst other crucial perspectives, namely internal processes, employee learning, and growth, and finance, are yet to be considered. For the comprehensive performance evaluation, a Balanced Scorecard (BSC) was employed in this study. This study aims to measure the performances of 11 MPP using the scorecard, in which the scores can be used as a basis for improvement and reinforcement of MPP in the future. By using a mix method approach, the results found that two aspects, finance and employee learning and growth, experience the lowest score. Meanwhile, two other dimensions (service quality and internal processes) obtained optimum results. These findings bring a main recommendation to revisit the nomenclature of MPP: expected to adopt data and authority integration, improve management clarity, and enhance organization capacity and capability.
Inovasi Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung 3.0 Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gitta Sonali Kusuma Wardani; Amy Yayuk Sri Rahayu
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1154.923 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v5n2.p52-60

Abstract

ABSTRACTInnovation has advanced fast not only in the private sector, but also in the public sector. One of public sector innovations in the field of licensing services in DKI Jakarta Provincial Government is Building Licensing Innovation 3.0 carried out by the Investment Agency and One Stop Integrated Services - DKI Jakarta Provincial Government. The objective of the 3.0 innovation is to speed up the process of completing a building permit (IMB), from 42 working days to 2-3 hours. This study used qualitative research approach with a descriptive research design to provide a clearer and deeper picture of a symptom or phenomenon occured. The data were obtained using observation, interviews, and literature studies with reference to the concept of public service innovation by Windrum (2008). The results indicated that the innovation of building permit services 3.0 in DKI Jakarta Provincial Government is a series of other forms of public sector innovation, although according to the process it does not run simultaneously and the forms of these innovations influence other forms of public sector innovation. ABSTRAKInovasi telah berkembang begitu luas bukan hanya terjadi di sektor swasta, namun juga digunakan di sektor publik. Salah satu contoh inovasi sektor publik di bidang pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi (Provinsi) DKI Jakarta yakni Inovasi Perizinan Bangunan Gedung 3.0 yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan inovasi 3.0 tersebut untuk mempercepat proses penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat karena awalnya dalam menerbitkan IMB memerlukan waktu 42 hari kerja, namun saat ini hanya diperlukan waktu 2-3 jam saja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yakni observasi, wawancara dan studi literatur dengan merujuk pada konsep inovasi pelayanan publik yang dikemukakan oleh (Windrum, 2008). Hasil studi ini menunjukkan bahwa inovasi izin perizinan pelayanan gedung 3.0 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan sekumpulan rangkaian dari bentuk-bentuk inovasi sektor publik lainnya walaupun menurut prosesnya tidak berjalan secara simultan dan bentuk dari inovasi ini saling mempengaruhi bentuk inovasi sektor publik lainnya.
KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UPAYA PROSES PENEGASAN BATAS ANTARA KABUPATEN MERAUKE DENGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA Ana Maisyaroh Indrayanti; Amy Yayuk Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.836

Abstract

Since the reform process began in 1998, there has been a previously centralistic change of the system towards decentralization. With this principle, the authority of the central government partly began to be handed over to the local government with the principle of regional autonomy. The region has the authority to organize its own household with the aim to be able to develop the potential of the area owned. This principle opens the need for the region to expand the region by dismantling the New Autonomous Region (DOB). However, after the formation of DOB began to arise problems related to the affirmation of unfinished regional boundaries. In its rules 5 years after the Regional Formation Law was established, the regional boundaries must be completed immediately, but in reality many exceed more than 5 years. This is due to the conflict of interest from each region so that a coordination is needed between the central and regional governments in the efforts of the boundary affirmation process in Indonesia. One example that can be raised is the Boundary Between Merauke Regency and Boven Digoel district of Papua Province. The success of this coordination process requires a firm commitment from the stakeholders involved in it. In addition, the Central Government (Minister of Home Affairs) who applies as a leader (leader) must also be able to influence others; motivating others; provide accurate information; And be able to make wise decisions
VILLAGE CAPACITY BUILDING STRATEGY IN EFFORTS TO PREVENT STUNTING IN PANDEGLANG Candarmaweni Lawaceng; Amy Yayuk Sri Rahayu
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2020): DEVELOPMENT
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.416 KB) | DOI: 10.30996/dia.v18i1.3465

Abstract

Local autonomy that revolves in Indonesia has provided opportunities for villages to develop independent villages in accordance with the potential of the villages —in line with the Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 concerning Villages. The most common health problem in the rural areas and directly related to the quality of Indonesian human resources is stunting. For this reason, this study is intended to illustrate how the strategy of increasing the capacity of organizations and increasing the capacity of village officials in efforts to prevent stunting in villages. Besides the government, stunting prevention in Pandeglang also involves the private sector and academics. These sectors are directly involved in increasing village capacity to prevent stunting. This study used a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques were in-depth interviews, observation, and study of documents related to the research topic. From the results of the study it was found that the ability of organizations in planning, implementing, and evaluating programs, managing village funds, socialization and communication, partnerships, fostering village government and village communities, became the dominant factor in handling stunting in Pandeglang.